GORONTALO, Malutline.com – Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Halmahera Selatan sukses mencuri perhatian publik dalam ajang Karnaval Kuliner Budaya Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) Nasional 2025, yang digelar di Alun-Alun Taman Budaya Limboto, Provinsi Gorontalo, Sabtu (8/11/2025).

Kontingen Halmahera Selatan yang tergabung dalam Kwartir Daerah (Kwarda) Maluku Utara tampil memukau dengan busana adat khas daerah yang kompak dan elegan, mencerminkan kekayaan budaya Maluku Utara. Selain menampilkan keindahan pakaian tradisional, kontingen juga membawa aneka kuliner khas Halmahera Selatan, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari panitia dan peserta lain yang hadir dalam karnaval tersebut.

Kepala Bidang Budaya Dispora Halmahera Selatan, Soleman Bakir, yang juga bertugas sebagai pembina pendamping kontingen putra, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menganggap karnaval ini menjadi ajang penting dalam memperkenalkan keragaman budaya bangsa Indonesia.

“Kegiatan karnaval ini sangat mencerminkan kekhasan Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Kami berterima kasih kepada panitia dan Kwarda Maluku Utara yang telah memberikan kesempatan bagi kontingen Halmahera Selatan untuk berpartisipasi dan menampilkan budaya daerah kami di ajang nasional ini,” ujar Soleman Bakir.

Lebih lanjut, Soleman menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi motivasi bagi generasi muda Halmahera Selatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya daerah mereka.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena mengingatkan generasi muda untuk selalu menjaga dan mewariskan budaya hingga turun-temurun. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri,” tambahnya.

Menurutnya, ajang nasional Gerakan Pramuka seperti Peran Saka tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya Pramuka Penegak dan Pandega dari seluruh Indonesia, tetapi juga wadah memperkenalkan adat dan tradisi daerah.

Karnaval Kuliner Budaya sendiri merupakan agenda rutin dalam setiap penyelenggaraan Peran Saka Nasional, yang menjadi sarana bagi setiap kontingen untuk memperkenalkan pakaian adat, tarian tradisional, dan kuliner khas daerah kepada peserta lain dari seluruh nusantara.

Dengan partisipasi yang solid dan penuh semangat, Kwarcab Halmahera Selatan berhasil membawa nama baik daerah serta memperlihatkan kekayaan budaya Maluku Utara di tingkat nasional.(red)

HALSEL, Malutline.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan sikap tegas terhadap sejumlah kepala puskesmas yang dinilai memiliki kinerja buruk dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Langkah evaluasi menyeluruh bahkan nonjob jabatan disebut menjadi salah satu opsi yang akan diambil.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejumlah kepala puskesmas di beberapa kecamatan di Halmahera Selatan diduga tidak mampu mengelola Dana BOK sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi, perencanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban laporan keuangan. Hal ini membuat kinerja layanan kesehatan di tingkat puskesmas menurun dan berdampak pada target program kesehatan daerah.

Sumber internal di lingkup Pemkab Halsel menegaskan, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba telah memberikan arahan agar Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap para kepala puskesmas.

“Pemda tidak akan mentolerir pejabat yang tidak profesional dalam mengelola keuangan negara, apalagi menyangkut dana kesehatan masyarakat. Jika terbukti kinerja buruk dan tidak bisa diperbaiki, maka langkah nonjob bisa menjadi keputusan terakhir,” tegas salah satu pejabat di lingkup Pemkab Halsel yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, meski kabar evaluasi ini sudah beredar luas, Kepala BKD Halmahera Selatan Abdillah Kamarulah dan Kepala Dinas Kesehatan Asia Hasyim hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan tersebut.

Namun sumber di lingkup Dinas Kesehatan menyebutkan, proses evaluasi akan menyasar seluruh kepala puskesmas, terutama yang memiliki catatan penggunaan Dana BOK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan laporan realisasi kegiatan yang dinilai tidak transparan.

Langkah tegas ini disebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Bassam Kasuba dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Pemda Halmahera Selatan menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOK adalah amanah negara yang harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada setiap pejabat atau kepala puskesmas yang terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Dana kesehatan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pelayanan masyarakat. Siapa pun yang bermain-main dengan anggaran publik, siap-siap dievaluasi bahkan dicopot,” demikian pernyataan tegas sumber di lingkungan Pemda Halsel.

Langkah evaluasi besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemda Halsel tidak main-main dalam membenahi sektor kesehatan dan menegakkan disiplin aparatur, demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Red)

HALSEL, Malutline.com – Sebanyak 74 Kepala Keluarga (KK) di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menerima bantuan sosial berupa beras sebanyak 20 kilogram per kepala keluarga. Bantuan ini merupakan program bantuan pangan dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan.

Penyaluran bantuan berlangsung Sabtu (8/11/2025) di Balai Desa Orimakurunga, dan diserahkan langsung oleh Kepala Desa Orimakurunga, Rudi Sidik, didampingi sekretaris Desa Manan Hi. Husen, serta disaksikan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Total bantuan yang disalurkan mencapai 1.480 kilogram atau 1,48 ton beras.

Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Sidik, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat dan Dinas Sosial, Kabupaten Halmahera Selatan serta anggota TNI polri atas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama dalam membantu meringankan beban kebutuhan pokok di tengah naiknya harga bahan pangan.

“Sebanyak 74 Kepala Keluarga hari ini menerima bantuan beras 20 kilogram per KK dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Dinas Sosial Halmahera Selatan. Total keseluruhannya mencapai 1,48 ton. Kami berterima kasih atas perhatian ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat kami,” ujar Kades Rusdi Sidik.

Ia menegaskan bahwa proses pembagian dilakukan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran, sesuai data penerima manfaat yang telah diverifikasi oleh pemerintah dan pihak Dinas Sosial.

Sementara itu, Manan Hi. Husen yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memastikan program bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik.

“Kami mengapresiasi pemerintah atas bantuan ini. Terima kasih juga kepada Dinas Sosial dan pemerintah desa yang telah menyalurkannya dengan adil dan terbuka. Bantuan ini benar-benar membantu warga,” ungkapnya.

Sejumlah warga penerima bantuan juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu untuk kebutuhan makan keluarga kami. Terima kasih kepada pemerintah yang masih peduli dengan masyarakat kecil,” ucap salah satu penerima bantuan.

Program Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan bagian dari program nasional penanganan inflasi dan pengendalian harga pangan, di mana penyalurannya di tingkat daerah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan bekerja sama dengan pemerintah desa. (Red)

Labuha, Malutline.com – Meski telah menerima dana desa bernilai miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir, kondisi Desa Kaputusan, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara masih jauh dari kata layak. Sejumlah warga menilai pembangunan di desa tersebut tidak sebanding dengan besar anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD).

Kondisi Desa Masih Memprihatinkan, Pantauan di lapangan menunjukkan, sejumlah fasilitas dasar di Desa Kaputusan Kecamatan Bacan masih jauh dari harapan masyarakat, Jalan lingkungan belum tertata, drainase tak berfungsi, dan sejumlah rumah warga masih tampak tidak layak huni.

Warga mengaku heran karena setiap tahun dana desa terus dikucurkan dalam jumlah besar, namun perubahan nyata belum terlihat.

“Sampai sekarang desa ini tetap terlihat kumuh. Jalan belum semua diaspal, drainase banyak tersumbat, bahkan beberapa program bantuan tidak jelas keberadaannya,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya, Jumat (7/11/2025).

Ia juga menambahkan bahwa masyarakat sulit mengetahui penggunaan pasti dana desa, karena laporan pertanggungjawaban (LPJ) tidak pernah dipublikasikan secara terbuka di papan informasi desa seperti yang diamanatkan peraturan pemerintah.

Pertanyaan atas Transparansi dan Akuntabilitas, Sejumlah tokoh masyarakat menilai, pemerintah desa kurang transparan dalam mengelola dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau dilihat dari jumlah anggarannya, mestinya Desa Kaputusan sudah lebih maju. Tapi sampai hari ini masih banyak wilayah yang tampak terbengkalai. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Warga juga menyoroti minimnya kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial, padahal setiap tahun anggaran dana desa mencakup pos kegiatan seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Desakan Audit dari Inspektorat dan APH, Melihat kondisi tersebut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun langsung melakukan audit terhadap pengelolaan dana desa Keputusan dalam tiga tahun terakhir yang di kelola oleh kades Milka Dadana

Menurut mereka, pemeriksaan menyeluruh sangat penting agar publik mengetahui apakah anggaran yang dikucurkan selama ini benar-benar terserap sesuai ketentuan, atau justru terjadi penyimpangan.

“Kami hanya minta keadilan. Dana desa itu uang rakyat. Kalau digunakan dengan benar, desa ini pasti sudah berubah,” ujar salah seorang warga lainnya Pemkab Halsel Diminta Evaluasi Kepala Desa Kaputusan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Milka Dadana

Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa Keputusan Milka Dadana.

Beberapa kalangan menilai, lemahnya pengawasan dan pelaporan menjadi salah satu penyebab kondisi desa tidak berkembang meski anggaran besar terus digelontorkan.

Sumber di lingkup DPMD menyebut, dana desa Kaputusan selama tiga tahun terakhir telah menembus angka miliaran rupiah, namun indikator kemajuan desa — baik dari sisi infrastruktur maupun pemberdayaan — tidak menunjukkan peningkatan signifikan.

Warga berharap ke depan Pemkab Halsel dapat meningkatkan pengawasan dan transparansi penggunaan dana desa, agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Yang kami butuhkan bukan laporan di atas kertas, tapi hasil nyata. Jalan yang baik, lingkungan bersih, dan fasilitas umum yang bisa dipakai semua warga,” tegas seorang warga perempuan setempat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Keputusan Milka Dadana belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi tersebut maupun rincian penggunaan dana desa selama tahun 2024–2025. (Red)

Labuha, Malutline.com – Program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola yang digagas Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Pemkab Halsel) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mendapat apresiasi tinggi dari warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan.

Warga menilai langkah tersebut sangat membantu, terutama bagi para lanjut usia (lansia) yang selama ini kesulitan datang ke tempat pelayanan karena kondisi fisik dan jarak tempuh yang jauh.

Pelayanan Datang ke Rumah Warga, Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Sidik, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, dan Helmi Umar Muksin yang terus mendorong pelayanan publik berbasis kemudahan dan pemerataan.

“Program perekaman e-KTP yang dilakukan langsung di rumah warga sangat membantu, terutama bagi warga lanjut usia yang tidak bisa berjalan jauh. Kami sangat berterima kasih karena petugas Capil datang langsung ke rumah-rumah untuk melakukan perekaman dan pendataan,” ujar Rusdi Sidik.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya memberi manfaat bagi warga Orimakurunga, tetapi juga membuktikan bahwa pelayanan publik Pemkab Halsel di bawah kepemimpinan Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin kini semakin dekat dengan masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan khusus kepada Kepala Dinas Dukcapil Halsel, Kader Noh, yang dinilai cepat tanggap terhadap keluhan masyarakat.
Sebagai putra daerah asal Kayoa Selatan, Kader Noh disebut memahami betul kondisi sosial warga di wilayah kepulauan yang aksesnya cukup terbatas.

Menurut Rusdi, Kader Noh tidak hanya menindaklanjuti permintaan pelayanan di Kayoa Selatan khususnya di Desa orimakurunga, tetapi juga memastikan program serupa berjalan di seluruh desa di Kabupaten Halmahera Selatan sesuai keterangan para kades-kades lain di Halmahera Selatan.

“Beliau tidak membeda-bedakan wilayah. Semua desa mendapat pelayanan jemput bola, terutama bagi warga lanjut usia, disabilitas, dan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan,” ujarnya.

Pelayanan Inklusif untuk Semua Warga Kader Noh saat dikonfirmasi Jumat (7/11/2025) menyampaikan bahwa kegiatan perekaman e-KTP dan pelayanan administrasi kependudukan di rumah-rumah warga merupakan bagian dari program nasional pelayanan inklusif.
Tujuannya agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, bisa memiliki dokumen identitas resmi seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), maupun akta kelahiran.

“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat dari hak administrasi kependudukan. Baik itu lansia, masyarakat di daerah terpencil, maupun warga dengan keterbatasan fisik, semuanya berhak mendapatkan pelayanan yang sama,” tegas Kader Noh.

Ia juga menambahkan bahwa program jemput bola ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bassam Kasuba untuk memperluas jangkauan pelayanan publik hingga ke pelosok desa.

Langkah nyata yang dilakukan Disdukcapil Halsel ini menjadi bukti komitmen Pemkab Halmahera Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang humanis, cepat, dan merata, Selain di Kecamatan Kayoa Selatan, pelayanan jemput bola serupa juga telah berjalan di berbagai kecamatan lainnya seperti Gane Barat, Obi, Bacan Timur, dan Mandioli.

Bupati Bassam Kasuba melalui berbagai kesempatan sebelumnya menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan adalah hak dasar setiap warga negara, dan pemerintah daerah berkewajiban memastikan hak tersebut terpenuhi tanpa hambatan jarak atau usia.

Dengan adanya program ini, warga Orimakurunga dan sekitarnya kini tidak hanya memiliki identitas resmi, tetapi juga merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar hadir dan melayani hingga ke pintu rumah rakyat. (Red)