Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Ratusan suporter dan masyarakat Desa Hidayat melakukan aksi menduduki Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Kamis (11/12/2025) siang. Aksi itu digelar sebagai bentuk protes atas keputusan panitia turnamen sepak bola yang mendiskualifikasi kesebelasan Hidayat dari kompetisi yang sedang berlangsung.

Massa tiba di halaman kantor bupati sambil membawa spanduk dan poster, meminta agar keputusan diskualifikasi tersebut segera dicabut. Menurut mereka, putusan panitia dianggap tidak adil, sepihak, dan merugikan tim serta masyarakat pendukung.

“Kami datang untuk meminta keadilan. Diskualifikasi ini tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Kami minta panitia mempertimbangkan ulang,” teriak salah satu orator aksi.

Aksi ini berlangsung tertib meski diwarnai sorakan dan desakan agar pemerintah daerah turun tangan. Perwakilan masyarakat Hidayat menilai bahwa turnamen sepak bola seharusnya menjadi ajang sportivitas, bukan memicu polemik akibat keputusan yang dinilai tidak transparan.

Tuntut Mediasi dan Klarifikasi Panitia
Selain pencabutan diskualifikasi, massa juga meminta panitia segera membuka ruang mediasi terbuka agar kedua pihak bisa menyampaikan kronologi dan bukti secara jujur.

“Kami tidak mencari ribut. Kami hanya ingin keputusan yang objektif. Kalau tim kami salah, tunjukkan buktinya. Jika tidak, batalkan diskualifikasi itu,” ujar salah satu tokoh pemuda Hidayat.

Harapkan Intervensi Bupati Aksi ini juga dibarengi permintaan agar Bupati Halmahera Selatan turun langsung menyelesaikan persoalan tersebut. Warga menilai pemerintah daerah memiliki kewenangan moral untuk memastikan jalannya turnamen tetap profesional dan tidak merugikan peserta.

Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di sekitar kantor bupati menunggu respons resmi dari panitia maupun pemerintah daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Sejumlah guru dan tenaga administrasi tingkat SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan mengeluhkan adanya dugaan pemotongan gaji yang dilakukan oleh oknum bendahara pada instansi tersebut.

Informasi yang dihimpun dari para tenaga PPPK menyebutkan bahwa potongan yang dimaksud mencapai sekitar Rp200 ribu per orang, dan terjadi pada pencairan gaji terbaru. Para pegawai mengaku tidak pernah menerima penjelasan resmi mengenai alasan maupun dasar potongan tersebut.

“Sampai sekarang kami tidak tahu potongan itu untuk apa. Tiba-tiba gaji yang kami terima berkurang,” ungkap salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia berharap pihak dinas segera memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun keresahan di lapangan.

Para tenaga PPPK menilai, bila benar potongan itu tidak memiliki dasar regulasi, maka tindakan tersebut sangat merugikan pegawai yang menggantungkan kebutuhan hidup dari gaji bulanan mereka. Beberapa di antaranya juga mendorong agar pemerintah daerah atau inspektorat melakukan pengecekan dan audit internal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Halmahera Selatan maupun bendahara yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemotongan tersebut. Masyarakat dan tenaga PPPK berharap ada penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

TERNATE, Malutline-— Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka program Mudik Subsidi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, yang memberikan potongan biaya hingga 50 persen bagi masyarakat yang ingin pulang kampung jelang akhir tahun. Program ini disiapkan untuk memastikan warga dapat mudik dengan lebih aman, mudah, dan terjangkau.

Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara menyampaikan bahwa layanan mudik subsidi tahun ini mencakup tiga moda transportasi: kapal laut, bus, dan kapal ferry. “Program ini kami siapkan agar masyarakat Maluku Utara tidak terbebani biaya perjalanan, terutama di puncak arus mudik Nataru,” ujarnya.

Rute Kapal Laut dan Ferry
Untuk angkutan laut, subsidi diberikan pada rute, Ternate–Babang, Ternate–Jailolo, Ternate–Sofifi, Ternate–Daruba

Sementara itu, untuk layanan ferry, rute Tobelo–Daruba turut masuk dalam program subsidi, Bus Antarwilayah Sofifi–Daratan Halmahera, Sebanyak enam armada bus disiapkan untuk rute, Sofifi–Halmahera Utara, Sofifi–Halmahera Tengah, Sofifi–Halmahera Timur

Layanan bus akan beroperasi pada 23 Desember, sementara kapal laut berjalan pada 20–31 Desember, dan ferry pada 20–25 Desember, Sistem Tiket Menggunakan Barcode

Pemprov Malut menerapkan sistem tiket berbasis barcode untuk memastikan ketertiban dan menghindari penjualan tiket di luar sistem resmi. Warga dapat mendapatkan tiket melalui, 1. Pemesan Online melalui website/aplikasi resmi → mendapatkan kode booking, 2. Pemesan Offline di counter Ruko Bastiong → tiket langsung dicetak.

Setelah memesan, seluruh penumpang wajib melakukan registrasi ulang dengan membawa kode booking serta KTP atau SIM untuk validasi identitas, Aturan bagi Penumpang Pemerintah mengingatkan agar penumpang Datang 1,5 jam sebelum keberangkatan, Memastikan identitas sesuai tiket, Tidak memperjualbelikan tiket subsidi, Memahami bahwa kuota terbatas.

Booking Dibuka 12 Desember, Pemprov Malut memastikan bahwa program ini berjalan transparan dan mudah diakses. Proses booking tiket resmi dibuka pada 12 Desember 2025.

“Harapan kami, program ini benar-benar meringankan masyarakat yang ingin pulang merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga,” ujar pejabat terkait.

Dengan dibukanya Mudik Subsidi Nataru 2025, masyarakat Maluku Utara kini memiliki opsi perjalanan yang lebih hemat sekaligus aman dalam menyambut momentum akhir tahun. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

TERNATE, Malutline — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Universitas Khairun (Unkhair). Tim mahasiswa Unkhair berhasil meraih Juara II pada ajang bergengsi The 2nd International Business Plan Competition 2025 yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unkhair.

Pada babak round top 5 manuscripts, tim Unkhair menempati posisi kedua dengan skor 10.850, mengungguli tiga finalis lainnya dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Kompetisi ini diikuti 11 tim dari tiga negara, meliputi Uzbekistan, India, berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), serta perwakilan FEB Unkhair sendiri. Beragam inovasi bisnis ditampilkan, mulai dari produk kreatif, teknologi, hingga gagasan kewirausahaan berkelanjutan.

Apresiasi dari Rektor Unkhair Rektor Unkhair, Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM., dalam sambutan virtualnya, menyampaikan rasa bangga atas keberhasilan mahasiswa Unkhair di tingkat internasional.

Menurutnya, kompetisi tersebut mencerminkan komitmen FEB Unkhair dalam menyediakan wadah kreativitas, inovasi, sekaligus penguatan kualitas akademik mahasiswa agar mampu bersaing secara global.

“Melalui ajang ini, mahasiswa dapat mempertajam kemampuan analisis bisnis, memperluas jejaring, serta membangun kepercayaan diri menghadapi tantangan dunia usaha,” ujar Prof. Abdullah.

Ia juga mengapresiasi kerja keras juri, mitra industri, dan panitia yang telah menyukseskan kegiatan tersebut Peran FEB dalam Pengembangan Kewirausahaan

Dekan FEB Unkhair, Muhsin N. Bailusy, S.E., M.Si, menegaskan bahwa kompetisi ini merupakan bukti konsistensi fakultas dalam menyediakan ruang kreasi dan inovasi bagi mahasiswa.

Ia menyebut, di era ekonomi digital, mahasiswa dituntut tidak hanya menjadi pencari kerja, melainkan pencipta peluang yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi dunia usaha.

Koordinator Program Studi Manajemen FEB Unkhair, Dr. Marwan Man Soleman, MM., juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran tiga juri internasional semakin meningkatkan kredibilitas dan standar penilaian kompetisi.

“Pengalaman ini menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus berkembang secara akademis maupun profesional,” ujarnya.

Lima Finalis Terbaik Dari proses seleksi ketat, lima finalis berhasil melaju ke babak puncak sebagai peserta terbaik dengan inovasi bisnis yang dinilai memiliki analitis tinggi, kreativitas, serta potensi dampak besar.

Daftar Pemenang International Business Plan Competition 2025

🏆 Champion (Peringkat 1)
Brand: Biohood
Ketua: Dira Riyani
Anggota: Atiqa Zhakira Syahrul, Irvana Armadina
Institusi: Universitas Sumatra Utara

🥈 1st Runner Up (Peringkat 2)
Brand: Coco Manise Indonesia
Ketua: Alfi Syahri Rilafani Hanafi
Anggota: Maria Wilhelmina Floratin Konterius
Institusi: Universitas Khairun

🥉 2nd Runner Up (Peringkat 3)
Brand: Cheese Moringa Biscuits
Ketua: Lailatul Ma’rifah
Anggota: Syifa Aristawati, Aulia Hilda Bilqis Maruapey
Institusi: Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Peringkat 4
Brand: Bukhur Gomaya
Ketua: Salsabila Avrillia
Anggota: Anisa Nur Maulidiyah, Mila Rafel Lina
Institusi: Universitas Trunojoyo Madura

Peringkat 5
Brand: Pastavo
Ketua: Tiara Inalasania Febiany
Anggota: Dian Sonya Kristanti, Adelia Kurniawati
Institusi: Universitas Widyagama Malang (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Kekecewaan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan terhadap Pemerintah Provinsi Maluku Utara semakin memuncak. Hal ini disampaikan oleh Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Halsel melalui wakil Ketua, Muksin M. Somadayo, yang menilai bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda dan Sarbin Sehe telah meng-“anak tirikan” Kabupaten Halmahera Selatan karena hingga kini tak kunjung membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemda Halsel.

Menurut Muksin, sikap Pemprov Maluku Utara yang tidak memberikan kepastian pembayaran DBH adalah bentuk nyata ketidakpedulian pemimpin provinsi Sherly – sarbin terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Halsel.

“Warga Halmahera Selatan sangat kecewa. Gubernur dan Wakil Gubernur seakan meng-anak tirikan Halsel. Tunggakan Dana Bagi Hasil yang merupakan hak daerah ini tidak juga dibayar. Ini merugikan layanan publik dan menghambat pembangunan,” tegas Muksin Somadayo.

DBH Tak Dibayar, Halsel Merugi FDAK menyebut bahwa keterlambatan bahkan ketidakjelasan pembayaran DBH ini menyebabkan banyak program pembangunan daerah berjalan tersendat. Mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, hingga pengembangan ekonomi daerah ikut terdampak.

“Bagaimana Halsel bisa maju jika hak keuangannya saja tidak diberikan? Ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Muksin.

Pemprov Dinilai Tak Berpihak pada Halsel, Menurut FDAK, tindakan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara seperti mengabaikan kontribusi Halsel, padahal daerah ini merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi provinsi.

“Sikap Pemprov Malut ini menunjukkan ketidakberpihakan. Seolah Halsel bukan bagian penting dari provinsi ini. Padahal kontribusi daerah ini tidak kecil,” lanjutnya.

Desakan Evaluasi dan Transparansi FDAK mendesak Pemprov Malut untuk segera Menyelesaikan seluruh tunggakan DBH kepada Pemkab Halmahera Selatan
Menyampaikan penjelasan terbuka dan transparan atas keterlambatan tersebut

Mengakhiri sikap diskriminatif terhadap Halsel dalam kebijakan anggaran Muksin menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal isu ini dan tidak segan mengambil langkah hukum atau aksi publik jika Pemprov Malut tetap tidak menunjukkan itikad baik.

Warga Menunggu Langkah Tegas Hingga saat ini, Pemprov Maluku Utara belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan bahwa mereka telah meng-anak tirikan Kabupaten Halmahera Selatan melalui kebijakan keuangan yang tidak berimbang.

Sementara itu, masyarakat Halsel berharap persoalan ini segera mendapat penyelesaian agar roda pembangunan dan layanan publik di daerah dapat kembali berjalan normal. (Red)