Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Ketika sebagian besar masyarakat masih terlelap atau baru bersiap memulai aktivitas pagi, sekelompok relawan di Halmahera Selatan justru telah lebih dahulu bergerak. Menembus dinginnya udara subuh, mereka memacu kendaraan roda dua menyusuri jalanan yang masih lengang. Inilah yang mereka sebut sebagai “Operasi Senyap Halmahera Selatan.”

Para relawan yang tergabung dalam Kurir Langit Halmahera Selatan menjalankan aksi sosial melalui program Indonesia Makan Makan, sebuah gerakan berbagi makanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan kegiatan sosial pada umumnya, pendistribusian bantuan dilakukan sejak waktu subuh, jauh sebelum matahari terbit.

Pemilihan waktu tersebut bukan tanpa alasan. Para relawan menyasar kelompok yang mereka sebut sebagai VVIP, yakni para pejuang nafkah yang telah bersiap bekerja di pinggir jalan sejak dini hari. Di antaranya tukang ojek, buruh harian, pedagang kecil, serta pekerja informal lainnya yang menggantungkan hidup dari kerja keras setiap hari.

Tanpa seremoni dan tanpa sorotan berlebihan, paket-paket makanan dibagikan dengan penuh ketulusan. Bagi para relawan, aksi ini bukan sekadar kegiatan berbagi, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap mereka yang sering luput dari perhatian, namun memiliki peran besar dalam menggerakkan roda kehidupan sehari-hari.

Koordinator Kurir Langit Halmahera Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini lahir dari semangat untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menumbuhkan budaya empati dan gotong royong.

“Subuh adalah waktu terbaik untuk berbagi. Di saat itulah para pejuang nafkah sudah berada di jalan, dan kami ingin menjadi bagian kecil dari semangat mereka,” ujarnya.

Melalui program Indonesia Makan Makan, Kurir Langit Halmahera Selatan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban penerima, sekaligus menjadi penyemangat untuk memulai hari. Para relawan juga berharap setiap langkah kebaikan yang dilakukan dapat bernilai ibadah.

“Semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan dibalas Allah SWT dengan sebaik-baik balasan,” harap para relawan.

Operasi Senyap Halmahera Selatan menjadi bukti bahwa kepedulian sosial tidak selalu harus hadir dalam bentuk besar dan ramai. Justru dari gerakan yang sederhana dan dilakukan dengan keikhlasan, nilai kemanusiaan dapat tumbuh dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Penampakan kondisi jalan raya di Desa Labuha Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat mengeluhkan ketiadaan saluran drainase (got) di sepanjang badan jalan, khususnya di kawasan sebelum Toko Modern Mart Nurhayati Abdul Kadir Yahya.

Pantauan di lokasi menunjukkan, permukaan jalan tampak normal dari arah depan Namun, warga menyebut kondisi di bagian belakang dan sisi jalan justru memprihatinkan karena air hujan tidak memiliki jalur pembuangan yang jelas. Akibatnya, genangan air kerap muncul saat hujan turun, berpotensi merusak badan jalan dan mengganggu aktivitas warga.

“Ini yang tampak depan saja, belum bagian belakang. Kalau hujan, air mengalir ke mana-mana karena tidak ada got,” ungkap salah satu warga Labuha.

Menurut warga, ketiadaan drainase tidak hanya menimbulkan genangan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak jangka panjang terhadap ketahanan jalan, kebersihan lingkungan, serta kenyamanan pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara.

Keluhan tersebut disampaikan dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah desa maupun instansi terkait, tanpa tuntutan berlebihan. Warga menegaskan bahwa permintaan mereka sangat sederhana.

“Tara minta banyak. Bikin got saja sudah Alhamdulillah,” ujar warga dengan nada berharap.

Ungkapan keprihatinan itu diperkuat dengan refleksi moral yang kerap disampaikan masyarakat setempat:
“Dunia tidak akan hancur oleh orang-orang jahat, melainkan oleh mereka yang melihat kejahatan tetapi tidak melakukan apa-apa.”

Bagi warga, kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa pembiaran terhadap persoalan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani. Drainase yang baik dinilai sebagai kebutuhan dasar infrastruktur yang sangat menentukan kualitas lingkungan permukiman.

Warga berharap, ke depan pemerintah dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi, sehingga kondisi riil di lapangan dapat dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi depan jalan. Dengan adanya saluran got yang memadai, masyarakat meyakini persoalan genangan air dapat diminimalisir dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut bisa berjalan lebih lancar.

Hingga berita ini diterbitkan, warga Desa Labuha masih menunggu langkah nyata berupa pembangunan drainase sederhana, sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar lingkungan dan keselamatan bersama. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Sepanjang tahun 2025, jajaran Polres Halmahera Selatan terus menangani berbagai perkara pidana yang menjadi perhatian masyarakat kabupaten Halmahera Selatan, khususnya kasus pembunuhan dan pencabulan. Perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Iptu Rizaldi Pasaribu, saat dikonfirmasi oleh wartawan.

Dalam keterangannya, Iptu Rizaldi menjelaskan bahwa untuk kasus pembunuhan, pihak kepolisian telah melakukan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seluruh perkara pembunuhan yang ditangani Polres Halmahera Selatan saat ini telah memasuki Tahap I, yakni tahap penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti.

“Untuk kasus pembunuhan, semuanya sudah masuk Tahap I. Namun untuk jumlah pastinya, saat ini belum bisa kami sampaikan,” ujar Iptu Rizaldi.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat dua kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Anggai dan Desa Kawasi kecamatan Obi yang baru saja meningkat ke Tahap II, yaitu tahap penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan. Tahap ini menandai bahwa proses penyidikan telah dinyatakan lengkap dan siap untuk dilanjutkan ke persidangan.

Sementara itu, terkait kasus pencabulan, Kasat Reskrim menjelaskan bahwa seluruh laporan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Pihaknya saat ini masih melakukan pendataan secara menyeluruh guna memastikan jumlah laporan yang masuk sepanjang tahun 2025.

“Kasus pencabulan masih dalam proses. Kami masih mengecek data pastinya karena laporan yang masuk cukup banyak,” jelasnya.

Iptu Rizaldi menegaskan bahwa penanganan perkara pencabulan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian ekstra, mengingat sebagian besar kasus melibatkan korban yang rentan, sehingga penyidik harus memastikan proses hukum berjalan tanpa mengabaikan aspek perlindungan korban.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa setiap laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti, baik yang telah naik ke tahap penyidikan maupun yang masih dalam proses pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi. Kepolisian, kata dia, berkomitmen untuk bekerja secara profesional dan proporsional dalam menangani seluruh perkara pidana.

“Kami berupaya maksimal agar setiap perkara ditangani sesuai aturan, transparan, dan akuntabel, Baik korban maupun terlapor tetap mendapatkan hak-haknya sesuai hukum,” tegasnya.

Polres Halmahera Selatan juga mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan dan mendukung proses hukum dinilai sangat penting demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah Halmahera Selatan.

Dengan proses hukum yang terus berjalan, Polres Halmahera Selatan berharap seluruh perkara yang ditangani sepanjang tahun 2025 dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi masyarakat. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Jakarta, Malutline— Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB-FORMALUT) Jakarta berencana menggelar aksi unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam waktu dekat. Aksi ini dilakukan untuk mendesak pemanggilan dan pemeriksaan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, M. Saleh Talib, terkait dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan irigasi di Kabupaten Pulau Morotai.

Ketua PB-FORMALUT Jakarta, M. Reza Syadik, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan serius pada proyek irigasi bernilai Rp24,37 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025.

Menurut Reza, indikasi penyimpangan terlihat dari pelaksanaan proyek yang diduga dilakukan tanpa desain final (final design) yang seharusnya menjadi dokumen wajib sebelum pekerjaan fisik dimulai.

“Kami mendesak KPK dan Kejagung segera memanggil dan memeriksa Kepala BWS Maluku Utara. Proyek negara bernilai miliaran rupiah tidak boleh dikerjakan tanpa dokumen perencanaan yang lengkap. Ini sangat rawan penyimpangan anggaran,” tegas Reza, Jumat (12/12).

Proyek irigasi tersebut tercatat dengan Nomor Kontrak HK.02.01/BWS20.6.2/180/2025, dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) dengan masa pelaksanaan 52 hari kalender, terhitung sejak 10 November 2025.

Namun, PB-FORMALUT mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, pekerjaan fisik telah berjalan lebih dahulu, sementara desain final baru diterima sekitar dua minggu setelah proyek dimulai.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Pelaksanaan pekerjaan fisik tanpa desain final merupakan pelanggaran serius dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran serta kerugian negara,” ujar Reza.

Ia menambahkan, keterlambatan desain tersebut mengakibatkan pekerja harus melakukan penyesuaian ulang konstruksi saat proyek sudah berjalan. Kondisi ini, kata Reza, mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dari BWS Maluku Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara teknis.

“Tidak mungkin pengawas proyek tidak mengetahui desain belum final, tetapi pekerjaan tetap dibiarkan berjalan. Ini kejanggalan besar yang patut dicurigai dan harus ditelusuri secara hukum,” tambahnya.

PB-FORMALUT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Bahkan, mereka menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di Jakarta apabila tidak ada langkah konkret dari aparat penegak hukum.

“Jika penegak hukum di daerah lamban bergerak, kami akan menduduki KPK dan Kejagung. Negara tidak boleh dirugikan akibat kelalaian atau dugaan kesengajaan oknum pejabat,” pungkas Reza. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Puluhan proyek yang melekat pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan diduga bermasalah serius. Sejumlah proyek fisik yang anggarannya telah dicairkan kepada pihak ketiga (kontraktor) hingga kini tidak dikerjakan sama sekali, bahkan sebagian proyek dilaporkan telah dicairkan 100 persen pada tahun anggaran 2025, namun progres pekerjaan di lapangan belum mencapai 100 persen atau bahkan nol persen.

Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan pengelolaan anggaran negara, yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan daerah serta mencederai hak peserta didik atas fasilitas pendidikan yang layak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, wartawan baru-baru ini menyebutkan proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah sekolah pada berbagai kecamatan di Halmahera Selatan, Namun hingga memasuki akhir tahun anggaran, tidak terlihat aktivitas pembangunan, rehabilitasi, maupun pengadaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.

Ironisnya, meski pekerjaan belum dilaksanakan sesuai spesifikasi dan target, pencairan dana kepada kontraktor telah dilakukan sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait, Proses verifikasi pencairan dana
Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengawasan oleh konsultan pengawas
Fungsi pengendalian internal Dinas Pendidikan

Sejumlah sumber menyebutkan, pencairan anggaran dilakukan tanpa dasar laporan progres fisik yang sah, serta tanpa pemeriksaan lapangan yang memadai. Jika benar demikian, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi berat hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pendidikan yang bermasalah tersebut.

“Jika dana sudah dicairkan 100 persen, tetapi bangunan sekolah tidak ada atau tidak selesai, maka ini bukan lagi kelalaian, melainkan patut diduga sebagai kejahatan anggaran,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan proyek mangkrak dan pencairan dana penuh tersebut.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan, yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak dan masa depan daerah. (Red)