HALSEL, Malutline – Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Rustam Djalil, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penuh makna kepada seluruh masyarakat.

Melalui sebuah baliho ucapan yang tersebar di sejumlah titik strategis, Rustam Djalil mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai ajang mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” demikian pesan yang disampaikan.

Dalam ucapannya, Rustam menekankan pentingnya kembali ke fitrah di hari yang suci ini. Ia berharap seluruh masyarakat diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ke depan.

“Semoga di hari yang suci ini, kita semua kembali fitrah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Halmahera Selatan untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan sinergi dalam membangun daerah agar lebih maju dan sejahtera.

“Momentum Idul Fitri ini harus menjadi titik awal untuk mempererat silaturahmi serta terus bersinergi membangun Halmahera Selatan yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Ucapan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak yang menilai pesan itu bukan sekadar formalitas, tetapi juga bentuk kepedulian seorang wakil rakyat terhadap kondisi sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Di tengah suasana Lebaran yang penuh kebahagiaan, pesan-pesan seperti ini menjadi pengingat bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga refleksi diri, memperbaiki hubungan antar sesama, serta memperkuat komitmen untuk kemajuan bersama.

Dengan semangat Idul Fitri 1447 Hijriah, masyarakat Halmahera Selatan diharapkan dapat terus menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan bahu-membahu dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik.

Hari kemenangan pun menjadi lebih bermakna ketika diisi dengan kebersamaan, kepedulian, dan harapan untuk kehidupan yang lebih harmonis di Bumi Saruma. (Bur)

LABUHA, Malutline– Pembangunan Puskesmas Laluin di Kabupaten Halmahera Selatan kini menjadi sorotan publik. Proyek fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat itu diduga dikerjakan menggunakan material lokal yang dinilai tidak memenuhi standar konstruksi bangunan kesehatan.

Sorotan tersebut datang dari LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara. Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pekerjaan pembangunan puskesmas tersebut, terutama terkait kualitas material bangunan yang digunakan.

Menurut Dani Haris Purnawan, proyek pembangunan Puskesmas Laluin seharusnya mengikuti standar konstruksi fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, mengingat bangunan tersebut nantinya akan digunakan untuk pelayanan medis bagi masyarakat.

“Bangunan puskesmas itu bukan bangunan biasa. Ada standar teknis yang harus dipenuhi, baik dari segi material maupun konstruksi. Namun yang kami temukan di lapangan justru diduga menggunakan material lokal yang tidak memenuhi standar,” ungkap Dani.

Ia juga menyoroti lambannya proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara yang hingga saat ini disebut belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan proyek tersebut.

Menurutnya, sikap BPK yang belum melakukan audit membuat publik bertanya-tanya. Bahkan ia menilai kondisi ini seolah-olah membuat persoalan proyek tersebut terkesan “masuk angin” atau tidak segera ditindaklanjuti secara serius.

Selain itu, FAKI juga menyoroti dugaan adanya koordinasi antara pihak pelaksana proyek dengan sejumlah pihak penegak hukum. Pihak pelaksana proyek yang diketahui bernama Hi Asbar disebut telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara terkait pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Namun demikian, Dani Haris Purnawan mengaku pihaknya justru mempertanyakan peran pengawasan dari aparat penegak hukum di daerah. Pasalnya, menurut informasi yang mereka peroleh, pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan yang disebut sebagai pengawas proyek tersebut dinilai tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan.

“Kami sangat menyayangkan jika benar pengawasan tidak dilakukan secara maksimal. Padahal proyek ini menyangkut fasilitas kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, FAKI Maluku Utara menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila bangunan Puskesmas Laluin tetap diresmikan tanpa adanya audit dan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan.

Dani Haris Purnawan menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Jika peresmian tetap dilakukan sementara dugaan penggunaan material tak standar belum ditindaklanjuti, maka pihaknya akan melaporkan kasus tersebut langsung ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

“Jika bangunan ini tetap diresmikan tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh, maka kami akan melaporkan secara resmi ke Kementerian Kesehatan di Jakarta. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pihak terkait, baik pemerintah daerah, BPK maupun aparat penegak hukum, segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap proyek pembangunan Puskesmas Laluin.

FAKI menilai bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah, karena bangunan tersebut akan digunakan dalam jangka panjang untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait di Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan material bangunan yang tidak memenuhi standar tersebut.

Kasus ini pun berpotensi menjadi perhatian publik jika benar adanya dugaan penyimpangan dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang menggunakan anggaran negara. Banyak pihak berharap agar proses audit dan pengawasan dapat segera dilakukan guna memastikan kualitas bangunan serta mencegah kerugian negara. (Red)

LABUHA, Malutline– Kasus dugaan penipuan online yang menyeret nama terduga pelaku, Claudya Kandijoh Moningka, kini semakin memanas dan menyita perhatian publik. Sejumlah korban mulai membuka suara, mengungkap kerugian yang tidak sedikit—bahkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Para korban mengaku awalnya tergiur dengan penawaran barang seperti bad cover dan mukena dengan harga miring. Transaksi dilakukan secara bertahap, bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Namun, barang yang dijanjikan tak pernah sampai ke tangan pembeli.

Lebih mengejutkan lagi, dugaan ini tidak berdiri sendiri. Korban menyebut bahwa terduga pelaku diduga beraksi bersama anggota keluarganya, membangun kepercayaan dengan komunikasi yang sopan dan meyakinkan.

Untuk memperkuat dugaan, korban juga membagikan percakapan langsung dengan terduga pelaku yang kini beredar luas di media sosial:
Korban:

“Ka, barang pesanan kami sudah dikirim atau belum? So lama sekali.”
Terduga Pelaku:
“Iya kak, ini lagi diproses. Sabar sedikit ya, barang banyak jadi agak delay.”
Korban,

“Kami sudah transfer semua, tolong jangan sampe kami dirugikan.”

Terduga Pelaku:
“Aman kak, saya jaga kepercayaan. Barang pasti sampai.”
Namun, setelah beberapa hari hingga berminggu-minggu, janji tersebut tak kunjung ditepati.

Korban: “Ka, ini sudah lama sekali, kenapa tidak ada kejelasan?” (Tidak ada balasan) Korban: “Ka? Tolong jawab. Ini uang usaha kami.”
(Pesan tidak lagi terkirim / nomor tidak aktif)

Sejak saat itu, komunikasi terputus total. Nomor kontak tidak bisa dihubungi, akun media sosial menghilang, dan keberadaan terduga pelaku, Claudya Kandijoh Moningka, bersama pihak keluarga yang diduga terlibat, hingga kini tidak diketahui, Kondisi ini memicu kemarahan publik. Warganet mendesak aparat penegak hukum di Halmahera Selatan untuk segera bertindak cepat, mengusut tuntas kasus ini, dan memburu pihak-pihak yang diduga telah melarikan diri.

“Kalau benar sudah kabur, ini harus segera ditindak. Jangan sampai korban terus bertambah,” tulis salah satu netizen.
Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada bisnis online. Kepercayaan yang dibangun justru berubah menjadi luka dan kerugian besar.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari terduga pelaku, sementara para korban berharap keadilan segera ditegakkan.

Apakah aparat akan bergerak cepat memburu terduga pelaku yang diduga kabur bersama keluarganya? Ataukah kasus ini akan kembali hilang tanpa jejak?
Masyarakat Halsel kini menunggu jawaban—karena kerugian sudah nyata, dan keadilan tidak boleh sekadar janji. (Red)

TERNATE,Malut- Kabar membanggakan datang dari keluarga besar Hidayat FC kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan Salah satu pemain terbaik yang selama ini menjadi andalan tim, M. Bayu Ardiansah, resmi dinyatakan lulus seleksi TNI Angkatan Darat pada 17 Maret 2026.

Keberhasilan ini menjadi cerita inspiratif bagi banyak orang, khususnya generasi muda di desa yang tersebar di 249 desa 30 kecaman yang selama ini mengenal Bayu sebagai pemain sepak bola berbakat dengan nomor punggung 7.

Di lapangan hijau, nama Bayu sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola lokal. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki semangat juang tinggi, cepat, dan tajam di lini depan. Dalam setiap pertandingan bersama Hidayat FC, Bayu selalu tampil penuh energi dan sering menjadi tombak serangan yang merepotkan lawan-lawannya.

Namun kini, perjalanan hidup Bayu memasuki babak baru. Setelah dinyatakan lulus seleksi, ia akan melanjutkan pendidikan militer di Kota Ambon pada 24 Maret 2026, setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Langkah ini menjadi awal pengabdian Bayu kepada bangsa dan negara sebagai abdi negara di TNI Angkatan Darat.

Bagi keluarga besar Hidayat FC, keberhasilan Bayu tentu membawa rasa bangga sekaligus haru. Sosok yang selama ini selalu tampil di lapangan dengan nomor punggung 7 itu kemungkinan besar tidak lagi bermain di Liga Piala Bupati Cup pada musim mendatang karena harus fokus menjalani pendidikan militer.

Meski begitu, rekan-rekan setim, manajer, dan para pendukung Hidayat FC mengaku sangat bangga atas pencapaian tersebut. Mereka menilai Bayu bukan hanya hebat di lapangan sepak bola, tetapi juga mampu membuktikan bahwa anak desa pun bisa meraih cita-cita besar dan mengabdi kepada negara.

“Bayu bukan hanya pemain hebat bagi Hidayat FC, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di desa ini,” ujar salah satu rekan setimnya.

Keluarga besar desa dan tim Hidayat FC pun mengirimkan doa terbaik untuk Bayu agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama menjalani pendidikan di Ambon. Harapan besar pun disematkan agar ia kelak menjadi prajurit TNI yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas negara.

Kepergian Bayu dari lapangan sepak bola mungkin akan meninggalkan kerinduan bagi tim dan para pendukung, tetapi kisah perjuangannya akan selalu dikenang sebagai cerita inspiratif.

Dari lapangan sepak bola desa hingga menjadi prajurit TNI, langkah M. Bayu Ardiansah membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan tekad kuat mampu mengantarkan seseorang meraih masa depan yang lebih besar. (Jais)

TERNATE, Malutline Maluku Utara – Polemik pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Sejumlah ASN menilai pernyataan yang disampaikan pimpinan daerah tidak sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Sorotan tajam mengarah kepada Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, serta Sekretaris Daerah Kota Ternate, yang dinilai tidak konsisten dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait pencairan THR menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Sejumlah ASN mengaku kecewa karena sebelumnya pemerintah daerah menyampaikan bahwa pembayaran THR akan dilakukan menjelang lebaran. Namun pada kenyataannya, hingga hari raya tiba, tidak semua pegawai menerima hak tersebut.

Menurut informasi yang beredar di kalangan pegawai, THR baru dicairkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sementara sebagian ASN lainnya diminta bersabar karena pembayaran disebut baru akan dilakukan setelah Lebaran.

Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan pegawai. Pasalnya, THR dinilai sangat penting bagi ASN untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga menjelang hari raya, mulai dari kebutuhan pokok hingga persiapan makanan lebaran.

“THR itu bukan sekadar tambahan uang, tetapi bagian dari kebutuhan keluarga saat lebaran. Biasanya digunakan untuk belanja bahan makanan, kebutuhan anak-anak, hingga persiapan hari raya,” ungkap salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.

ASN tersebut juga menilai bahwa pernyataan yang disampaikan pemerintah daerah di ruang publik kerap berbeda dengan kondisi yang terjadi. Menurutnya, hal tersebut membuat kepercayaan pegawai terhadap pemerintah menjadi menurun.

“Kami hanya berharap apa yang disampaikan kepada publik benar-benar sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai pernyataan diulang-ulang, tetapi pada akhirnya tidak sinkron dengan fakta,” ujarnya.

Kritik juga muncul karena di saat sebagian ASN belum menerima THR, sejumlah kegiatan seremonial seperti open house pejabat daerah tetap digelar dengan berbagai hidangan mewah. Hal ini dinilai menimbulkan kesan kontras di tengah kondisi pegawai yang masih menunggu hak mereka.

Bagi sebagian ASN, situasi ini dianggap mencerminkan wajah birokrasi yang kurang peka terhadap kebutuhan pegawai di bawahnya, terutama di momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri.

“Ini sangat miris. ASN diminta bersabar menunggu sampai setelah lebaran, sementara di sisi lain ada acara-acara resmi dengan jamuan besar. Seharusnya pemerintah lebih peka terhadap kondisi pegawai,” kata seorang pegawai lainnya.

Selain itu, beberapa pihak juga menilai janji yang disampaikan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan seharusnya menjadi komitmen yang dijaga dengan baik. Apalagi pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana bulan suci yang identik dengan kejujuran dan integritas.

Sejumlah pengamat lokal bahkan mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan modal penting bagi pemerintah daerah. Jika komunikasi publik tidak konsisten, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Mereka juga menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan spekulasi yang lebih luas, terlebih menjelang dinamika politik di masa mendatang.

Hingga saat ini, banyak ASN berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai pencairan THR yang belum dibayarkan. Bagi mereka, THR bukan sekadar hak administratif, tetapi bagian penting dari tradisi dan kebutuhan keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. (Red)