LABUHA, Malutline — Isu penataan kepala sekolah yang belum bergelar sarjana (S1) di Kabupaten Halmahera Selatan kini berkembang makin liar di lingkungan pendidikan, Setelah pernyataan Kadis Pendidikan Halsel Siti Khotijah Sp.d M.P. d soal penggantian guru non-S1 secara bertahap, beredar kabar bahwa sejumlah sekolah yang dipimpin kepala sekolah belum S1 disebut-sebut mengalami penahanan pencairan Dana BOS.
Informasi ini memicu kegelisahan di kalangan kepala sekolah dan guru, terutama di tingkat SD Mereka khawatir, penataan kualifikasi akademik tidak lagi sebatas wacana pembinaan, tetapi mulai berdampak langsung pada operasional sekolah.
Sejumlah sumber di sekolah menyebut, penahanan Dana BOS itu diduga sebagai bagian dari dorongan agar posisi kepala sekolah diisi oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi S1.
“Kalau benar dana ditahan karena kepsek belum S1, ini tentu sangat memberatkan sekolah. Yang kena dampak bukan hanya kepala sekolah, tapi juga siswa,” ujar salah satu guru yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Halsel yang membenarkan adanya kebijakan penahanan Dana BOS terkait kualifikasi kepala sekolah. Namun isu tersebut sudah terlanjur menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di ruang-ruang guru.
Sebelumnya, Kadis Pendidikan Halsel Siti Khotijah, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa guru yang belum S1 akan diganti secara bertahap sebagai bagian dari penataan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
Pernyataan itu kini dikaitkan dengan kondisi di lapangan, sehingga memunculkan spekulasi bahwa penataan tidak hanya menyasar guru, tetapi juga posisi kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi akademik.
Jika benar ada kaitan antara pencairan Dana BOS dan kualifikasi kepala sekolah, maka kebijakan ini berpotensi menimbulkan polemik besar Pasalnya, Dana BOS merupakan penopang utama operasional sekolah, mulai dari kebutuhan belajar siswa hingga kegiatan rutin sekolah.
Publik pun menanti klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Halsel apakah benar ada penahanan Dana BOS terkait kualifikasi kepala sekolah, ataukah ini hanya kesalahpahaman yang berkembang di lapangan?
Yang pasti, di tengah upaya peningkatan mutu pendidikan, keresahan para pendidik di Halsel kini semakin nyata. (Haji)




