Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

KALBAR, Malutline – Nama Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendadak ramai diperbincangkan warganet setelah seorang warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengunggah permintaan bantuan terkait kondisi jalan rusak parah di daerahnya.

Video yang diunggah seorang warga bernama Elisabeth itu viral di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok. Dalam rekaman tersebut, terlihat akses jalan desa dipenuhi lumpur dan timbunan tanah tebal hingga menyulitkan kendaraan melintas, terutama saat musim hujan.

Di tengah kondisi memprihatinkan itu, Elisabeth terdengar menyampaikan harapan sederhana namun menyentuh hati.

“Tolonglah Bu Sherly,” ucapnya dalam video yang kini telah ditonton ribuan pengguna media sosial.

Unggahan tersebut langsung memantik perhatian publik. Banyak netizen mengaku tersentuh karena warga harus berharap kepada gubernur dari provinsi lain demi mendapatkan perhatian terhadap persoalan infrastruktur dasar di daerah mereka.

Tak sedikit pula yang memuji sosok Sherly Tjoanda sebagai pemimpin perempuan yang dikenal aktif turun langsung ke lapangan dan dekat dengan masyarakat kecil. Nama Sherly bahkan disebut warga sebagai simbol harapan agar suara mereka bisa didengar pemerintah.

“Kalau sampai warga daerah lain minta tolong ke Bu Sherly, berarti mereka benar-benar butuh perhatian,” tulis salah satu netizen dalam kolom komentar.

Viralnya video tersebut akhirnya memicu respons cepat. Beberapa titik jalan di wilayah itu mulai diperbaiki setelah sorotan publik semakin besar. Elisabeth pun sempat mengunggah video lanjutan berisi ucapan terima kasih karena pemerintah mulai turun tangan memperbaiki akses jalan warga.

Meski demikian, kondisi jalan disebut belum sepenuhnya pulih. Dalam unggahan terbaru, Elisabeth kembali memperlihatkan jalan yang masih dipenuhi timbunan tanah dan licin saat dilalui kendaraan roda dua.

Warga berharap perbaikan tidak berhenti sementara, melainkan benar-benar dituntaskan agar aktivitas masyarakat, anak sekolah, hingga distribusi hasil pertanian bisa berjalan normal.

Fenomena ini kembali membuka mata publik tentang masih banyaknya persoalan infrastruktur di berbagai daerah terpencil Indonesia. Di era media sosial saat ini, suara warga yang sebelumnya sulit terdengar kini dapat menjadi perhatian nasional hanya lewat sebuah video sederhana.

Kisah Elisabeth juga menjadi gambaran bahwa masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan janji, tetapi kehadiran nyata pemimpin yang mau mendengar dan melihat langsung kondisi rakyat di lapangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

SULA, Malutline- Seorang warga Desa Karamat Titdoy, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Alwan Umasangadji (40), akhirnya bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah melewati masa kritis akibat serangan buaya ganas di pesisir pantai pada 1 April 2026 lalu.

Peristiwa mengerikan itu terjadi saat Alwan sedang mencari cangkang karang laut di kawasan pesisir desa. Tanpa diduga, seekor buaya tiba-tiba muncul dan menerkam tubuhnya. Serangan mendadak tersebut membuat Alwan mengalami luka berat dan harus segera dilarikan ke RSUD Sanana untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, pihak rumah sakit kemudian merujuk Alwan ke RSUD dr. H. Chasan Boesoirie di Kota Ternate.

Setibanya di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara itu, tim medis langsung melakukan penanganan intensif dan stabilisasi kondisi pasien. Melihat luka yang cukup serius, pihak rumah sakit bergerak cepat memfasilitasi proses rujukan lanjutan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta.

Hanya dalam waktu tiga hari setelah tiba di Ternate, Alwan akhirnya diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani perawatan lanjutan.

Selama kurang lebih satu bulan dirawat di RSCM, Alwan menjalani berbagai pemeriksaan medis dan tindakan operasi hingga kondisinya berangsur pulih. Setelah melalui masa perawatan yang cukup panjang, Alwan akhirnya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan kembali ke kampung halamannya.

Di balik perjuangannya melawan luka akibat serangan buaya, Alwan mengaku sempat diliputi rasa cemas karena memikirkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Namun kekhawatiran itu perlahan hilang setelah seluruh biaya pengobatan, transportasi, hingga akomodasi selama menjalani perawatan ditanggung melalui program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Beta sangat bersyukur karena pelayanan kesehatan yang saya terima sangat cepat. Semua proses rujukan dibantu dengan baik sampai saya bisa sembuh,” ungkap Alwan penuh haru.

Kini, Alwan telah kembali menjalani aktivitas sehari-hari bersama keluarga di Desa Karamat Titdoy. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta seluruh tenaga medis RSUD dr. H. Chasan Boesoirie yang telah membantu proses pengobatannya hingga tuntas.

Kisah Alwan menjadi bukti nyata pentingnya layanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan mudah diakses masyarakat, terutama bagi warga di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan. Program UHC Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun dinilai memberi harapan besar bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus dibebani persoalan biaya. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Kabar keberhasilan Adhyaksa FC menjuarai Liga 2 dan memastikan promosi ke Liga 1 disambut antusias oleh pecinta sepak bola di Maluku Utara. Dukungan publik semakin menguat setelah muncul wacana menjadikan Stadion Gelora Kie Raha Ternate sebagai home base tim tersebut untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola nasional.

Sejumlah masyarakat bahkan berharap apabila rencana itu mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan penuh masyarakat, maka nama tim dapat dikombinasikan menjadi “Adiaksa Persiter” sebagai bentuk kebangkitan kembali identitas sepak bola Maluku Utara di level nasional.

Harapan tersebut disampaikan salah satu pecinta sepak bola Maluku Utara, Opan M. Nur. Menurutnya, kehadiran klub Liga 1 yang bermarkas di Ternate akan menjadi momentum besar untuk menghidupkan kembali semangat sepak bola daerah yang selama ini dinantikan masyarakat.

“Kami sebagai masyarakat sangat mendukung 1000 persen. Karena kami sangat menanti nama Persiter bisa muncul lagi di kancah tertinggi sepak bola Indonesia,” ujar Opan.

Nama Persiter Ternate sendiri memiliki sejarah panjang dalam dunia sepak bola Maluku Utara dan pernah menjadi kebanggaan masyarakat Ternate serta daerah sekitarnya. Karena itu, wacana menggabungkan identitas lokal dengan klub profesional dinilai dapat membangkitkan kembali gairah sepak bola daerah.

Selain menjadi kebanggaan masyarakat, kehadiran tim Liga 1 di Maluku Utara juga diyakini membuka peluang besar bagi talenta muda sepak bola lokal untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional.

Opan menilai, jika tim benar-benar bermarkas di Gelora Kie Raha, maka putra-putra daerah akan memiliki kesempatan lebih luas untuk menembus skuad Elite Pro Academy (EPA) maupun tim senior.

“Yang lebih penting lagi adalah membuka peluang bagi talenta muda sepak bola, khususnya putra daerah, agar punya kesempatan masuk skuad EPA maupun senior Adiaksa Persiter,” tambahnya.

Dukungan masyarakat terhadap rencana tersebut terus bermunculan di media sosial maupun komunitas pecinta sepak bola Maluku Utara. Banyak pihak berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan penuh demi kemajuan olahraga dan kebangkitan sepak bola daerah.

Stadion Gelora Kie Raha dinilai memiliki sejarah kuat dan atmosfer sepak bola yang besar untuk menjadi markas klub Liga 1. Kehadiran tim profesional juga diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sektor olahraga, pariwisata, hingga usaha kecil di sekitar stadion.

Kini publik Maluku Utara menantikan langkah resmi pemerintah serta manajemen klub terkait peluang besar tersebut. Jika terealisasi, maka kebangkitan nama Persiter Ternate di sepak bola nasional bukan lagi sekadar mimpi, tetapi bisa menjadi kenyataan yang membanggakan masyarakat Maluku Utara. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline— Dugaan skandal pengumpulan dana desa atau yang dikenal dengan istilah “ret-ret” di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Selatan kini semakin menjadi sorotan publik. Kasus yang menyeret sejumlah pejabat penting itu dinilai telah mencoreng tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Desakan agar aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka terus menguat. Sejumlah aktivis, tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat menilai praktik pengumpulan uang dari ratusan kepala desa tersebut bukan lagi sekadar dugaan biasa, melainkan sudah mengarah pada tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis.

Nama Kepala Dinas DPMD Halsel, M. Zaki Abdul Wahab, disebut-sebut berada di lingkaran utama kasus tersebut bersama beberapa pejabat lain di internal dinas. Bahkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Selatan, Azizi Al Amari, turut dikabarkan terseret dalam pusaran perkara yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Informasi yang berkembang menyebutkan, dana yang dikumpulkan dari para kepala desa nilainya mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, uang tersebut diduga dipungut melalui tekanan dan kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum jelas.

Publik pun mempertanyakan peran DPMD sebagai lembaga pembina desa. Sebab secara struktural, kepala dinas memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan internal, mulai dari pengawasan pemerintahan desa hingga pembinaan pengelolaan dana desa.

“Kalau benar kepala desa dipaksa setor uang dalam jumlah besar, maka ini bukan lagi persoalan administrasi. Ini sudah masuk kategori penyalahgunaan jabatan dan dugaan korupsi berjamaah,” tegas salah satu aktivis antikorupsi di Ternate.

Kasus ini dinilai sangat memprihatinkan karena ratusan kepala desa diduga menjadi korban sistem yang dibangun oleh oknum pejabat tertentu. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi warga justru diduga dijadikan ladang kepentingan segelintir elite birokrasi.

LSM di Kota Ternate bahkan berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional dengan meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia turun tangan memberi atensi khusus terhadap proses penyelidikan di Maluku Utara.

Mereka menilai kasus ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas semata. Aparat penegak hukum diminta berani membongkar seluruh aliran dana, aktor intelektual, hingga pihak-pihak yang menikmati hasil dugaan pungutan tersebut.

“Jangan sampai kepala desa dijadikan tameng sementara aktor utama bebas berkeliaran. Penegakan hukum harus adil dan transparan,” ujar salah satu perwakilan LSM.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah tegas Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam menetapkan tersangka. Masyarakat berharap kasus dugaan korupsi “ret-ret” tersebut tidak berakhir tanpa kejelasan hukum, sebab persoalan itu telah menjadi perhatian luas dan menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah di Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline– Pernyataan salah satu figur media sosial Maluku Utara, Felista Kokiroba, terkait persoalan pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) BPJS Kesehatan di lingkungan rumah sakit daerah menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Dalam unggahan media sosialnya, Felista menyinggung soal TPP dan Jaspel BPJS Kesehatan yang disebut-sebut memiliki sumber anggaran berbeda. Ia juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dinilai terlalu mencampuri persoalan birokrasi pelayanan kesehatan.

Unggahan tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik dan memicu komentar dari sejumlah warga Kabupaten Halmahera Selatan.

Salah satu warga menilai persoalan keterlambatan pembayaran hak tenaga kesehatan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme birokrasi yang resmi dan bukan menjadi konsumsi media sosial.

“Birokrasi itu punya aturan dan struktur yang jelas. Kalau memang ada hak nakes yang belum dibayar, sebaiknya dibicarakan secara internal dengan pimpinan atau pihak yang punya kewenangan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga tersebut juga mempertanyakan kapasitas figur media sosial yang ikut terlibat dalam polemik pelayanan kesehatan di daerah.

“Kalau mau jadi konten kreator ya fokus bikin konten. Kalau mau jadi tim sukses ya bekerja sesuai porsinya. Jangan semua persoalan birokrasi dicampuri sampai masyarakat bingung sebenarnya kapasitasnya sebagai apa,” katanya.

Menurutnya, persoalan Jaspel BPJS merupakan isu serius yang menyangkut hak tenaga kesehatan sehingga membutuhkan penyelesaian profesional, bukan sekadar perdebatan di media sosial.

Ia juga meminta pihak manajemen rumah sakit dan pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kalau memang ada masalah pembayaran Jaspel, lebih baik disampaikan langsung kepada direktur rumah sakit atau bahkan Bupati Halmahera Selatan supaya ada solusi yang jelas. Jangan hanya saling sindir di media sosial,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait persoalan pembayaran jasa pelayanan BPJS yang menjadi perbincangan publik tersebut.

Masyarakat Halsel berharap polemik tersebut tidak berkepanjangan dan pemerintah daerah dapat memastikan hak-hak tenaga kesehatan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)