Berita, Daerah|oleh

HALUT – Nasib Naas yang di alami Kapal Motor (KM) Alis Mulia yang membawa 192 orang, terdiri dari 10 kru kapal dan 182 penumpang, dari data yang himpun media ini, pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate pada Sabtu (14/12) malam dari KUPP Tobelo, bahwa telah terjadi kecelakaan pelayaran KM Alis Mulia bermuatan kopra dan ratusan penumpang dari Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara (Malut), tujuan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), karam di perairan Pulau Tagalaya.

Berdasarkan data yang diterima dari KUPP Tobelo bahwa kapal bermuatan kopra rute Dorsago-Tobelo ini kandas di perairan Pulau Tagalaya dan membutuhkan bantuan SAR. Kemudian, pukul 22.00 WIT, Tim Rescue Pos SAR Tobelo bersama unsur terlibat bergerak menuju Pulau Tagalaya untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan Kapal Citra Bahari dan Kapal Patroli KUPP Tobelo.

Dari keterangan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate, Bram Madya, mengatakan Tim SAR Gabungan tiba di Pulau Tagalaya pukul 22.15 WIT dan langsung melakukan proses evakuasi dengan menggunakan speedboat penumpang yang ikut melakukan bantuan.

Sekitar Pukul 23.55 WIT, Speedboat yang membawa penumpang selamat KM Alis Mulia sebanyak 16 orang tiba di Pelabuhan Tobelo. Selanjutnya Tim gabungan melakukan pendataan.

“Pada 15 Desember 2024 pukul 01.19 WIT dini hari, penumpang dan ABK berhasil dievakuasi sebanyak 191 orang. Selanjutnya dilaksanakan pendataan secara keseluruhan di Pelabuhan Tobelo,” ujar Bram Madya.

Dikatakannya, hasil pendataan yang dilakukan terdapat 1 orang masih belum ditemukan dan KM Alis Mulia posisinya sudah tenggelam di Pulau Tagalaya kurang lebih 50 meter dari bibir pantai.

“Pencarian terhadap 1 korban penumpang yang belum ditemukan akan dilanjutkan pada Minggu pagi pukul 07.30 WIT hingga memastikan keberadaan korban yang belum di temukan dari hasil pendataan jumlah tersebut, 1 orang bernama Evan (4 tahun) meninggal dunia berhasil dievakuasi, sedangkan H. Abdul Waris Hadi (80 tahun) belum ditemukan. Untuk total korban 192 orang,” jelasnya.

Unsur yang terlibat, diantaranya Tim Rescue Pos SAR Tobelo, KSOP Tobelo, Pos AL Tobelo, Pos Polair Halut, Polres Halut, Kodim 1508/Tobelo, Potensi SAR dan masyarakat, Detail Korban, Selamat (S): 190 orang, Meninggal Dunia (MD): 1 orang, Dalam Pencarian (DP): 1 orang, Pencarian korban yang belum ditemukan akan dilanjutkan pada Minggu pagi, pukul 07.30 WIT, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Tim Rescue Pos SAR Tobelo, KSOP Tobelo, Pos AL Tobelo, Pos Polair Halut, Polres Halut, Kodim 1508/Tobelo, potensi SAR, serta masyarakat setempat, Insiden ini menambah catatan kecelakaan laut di kawasan perairan Malut yang menuntut perhatian serius terhadap keselamatan pelayaran. (Red)

Berita, Daerah, Kriminal, Pemerintah|oleh

HALSEL,Malutline – Kepala Desa Kusubibi, Muhammad Abdul Fatah, diduga melakukan penggelapan dana desa dengan jumlah yang mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan ini telah memicu kemarahan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas.

Menurut laporan masyarakat dan pernyataan Sekretaris BPD Kusubibi, Said Selam, dugaan penyalahgunaan dana desa ini terkait dengan anggaran tahun 2023 dan 2024. Kepala Desa disebut sering mengambil keputusan sepihak terkait pembangunan desa tanpa melibatkan BPD atau masyarakat. “Kepala desa tidak pernah menghadiri panggilan musyawarah yang kami ajukan. Semua keputusan, termasuk pengalokasian dana desa, dilakukan sepihak,” kata Said Selam.

Dugaan ini mengarah langsung kepada Muhammad Abdul Fatah selaku Kepala Desa Kusubibi. Selain itu, nama Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, turut disebut masyarakat dalam tuntutan agar segera bertindak. Ulis, seorang aktivis muda di desa tersebut, menyatakan bahwa masyarakat berharap Bupati segera menonaktifkan kepala desa yang diduga menyalahgunakan wewenangnya.

Kasus ini mencuat dalam dua tahun terakhir, dengan tidak adanya pembangunan fisik maupun program pemberdayaan masyarakat yang nyata di Desa Kusubibi. Padahal, dana desa sudah dicairkan sesuai jadwal. Desa Kusubibi, yang terletak di wilayah Halmahera Selatan, kini menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan tersebut.

Menurut BPD, salah satu indikator utama dugaan ini adalah ketiadaan dokumen penting yang sesuai prosedur, seperti RPJM-Des, APB-Des, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dokumen-dokumen ini, kata Said Selam, bahkan diduga direkayasa tanda tangannya oleh kepala desa untuk meloloskan proses di tingkat kabupaten. “Kami merasa dokumen tersebut dibuat secara sepihak dan tanpa melibatkan kami selaku pengawas,” tambah Said.

Kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah melihat tidak adanya hasil nyata dari penggunaan dana desa. Ulis menegaskan, “Kami mendesak Bupati Halmahera Selatan untuk segera melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan dana desa dan memberhentikan Kepala Desa dari jabatannya.” Masyarakat juga meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan ini dengan langkah hukum yang jelas.

Masyarakat Kusubibi berharap pemerintah daerah segera bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka menginginkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan hukuman setimpal bagi siapa pun yang terbukti bersalah. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepala Desa atau Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait tuduhan tersebut.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan dana desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Semua pihak berharap kasus ini dapat segera diselesaikan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (Red)

Berita, Daerah|oleh

Jakarta,Malutline – Dugaan perselingkuhan yang melibatkan Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis Maluku Utara, khususnya di Jakarta. Kasus ini tidak hanya mencoreng citra lembaga demokrasi seperti Bawaslu, tetapi juga menyentuh isu moralitas dan integritas pejabat publik. Bahkan, kasus ini diduga memicu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dugaan skandal ini mengarah kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, yang telah dilaporkan ke Polres Ternate pada 5 Desember 2024. Laporan tersebut mencakup dugaan tindakan KDRT yang terkait dengan dugaan perselingkuhan.

PB-FORMMALUT (Pengurus Besar Forum Masyarakat Maluku Utara) mengecam keras tindakan yang mencoreng nama baik Bawaslu, serta mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses laporan tersebut. Mereka menilai, jika Polres Ternate tidak segera mengambil langkah konkret, maka Polda Maluku Utara harus turun tangan mengevaluasi kinerja Polres Ternate. Jika evaluasi juga tidak dilakukan, PB-FORMMALUT berencana melakukan demonstrasi di Jakarta untuk mendesak Kapolri mengevaluasi jajaran Polda Maluku Utara.

Kasus ini mencuat di Ternate, Maluku Utara, dan menjadi perhatian serius sejak laporan diajukan awal Desember 2024. Wacana ini juga menguat di Jakarta, di mana aktivis Maluku Utara mengonsolidasikan langkah mereka.

Kasus ini dianggap bukan hanya soal pribadi, melainkan berkaitan dengan integritas lembaga demokrasi seperti Bawaslu yang harusnya bersih dari isu moralitas. Menurut PB-FORMMALUT, seorang pemimpin lembaga harus memberikan teladan, dan dugaan tindakan ini justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Bawaslu.

PB-FORMMALUT menyerukan agar Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yang dipimpin oleh Masita Nawawi, mengambil langkah tegas untuk menyikapi kasus ini sebelum PB-FORMMALUT melaporkan langsung ke Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada kesan Bawaslu Provinsi melindungi Ketua Bawaslu Kota Ternate.

Sambil menunggu proses hukum berjalan, PB-FORMMALUT terus mengonsolidasikan gerakan untuk memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Mereka menegaskan komitmen untuk mendesak penegakan hukum yang adil dan mengembalikan integritas lembaga demokrasi.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi lembaga hukum dan demokrasi di Maluku Utara, yang dinilai perlu memberikan respons tegas agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus. (Red)

Berita, Daerah, Kriminal, Pemerintah|oleh

HALSEL,Malutline – Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kusubibi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar aksi unjuk rasa di Halmahera Selatan. Mereka menuntut Bupati Halmahera Selatan, Hassan Ali Bassam Kasuba, segera memberhentikan Muhammad Abdul Fatah dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat.

Aksi ini dipicu oleh dugaan penyelewengan dana desa tahun 2023 hingga 2024 oleh Kepala Desa Muhammad Abdul Fatah. Massa menilai bahwa Abdul Fatah telah gagal mengelola anggaran desa secara transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan pernyataan koordinator aksi, Ulis, tidak ada pembangunan fisik maupun nonfisik yang terealisasi selama dua tahun terakhir.

“Selama dua tahun, tidak ada kegiatan pembangunan di Desa Kusubibi. Kami mendesak bupati dan instansi terkait untuk segera melakukan audit dan memberhentikan Kepala Desa Muhammad Abdul Fatah,” ungkap Ulis.

Masyarakat menuduh Abdul Fatah memanipulasi dokumen perencanaan desa seperti RPJM-Des dan APBDes tahun 2024. Ketua BPD Kusubibi, Said Selang, menyatakan bahwa selama masa jabatannya, kepala desa tidak pernah melibatkan BPD maupun masyarakat dalam penyusunan dokumen keuangan desa.

“Kami tidak pernah diundang untuk musyawarah desa, bahkan tanda tangan kami di dokumen diduga direkayasa. Sampai hari ini, tidak satu pun dokumen perencanaan yang kami terima,” tegas Said Selang.

Selain berorasi, massa memblokade Kantor Desa Kusubibi sebagai bentuk protes. Mereka juga menyerukan kepada Bupati Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Kepala Desa yang dinilai lalai menjalankan tugasnya.

Aksi diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, tokoh masyarakat, dan anggota BPD. Mereka bersatu dalam Aliansi Masyarakat Kusubibi Menggugat.

Massa berencana melanjutkan aksi mereka ke tingkat kabupaten jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti. “Kami akan terus berjuang hingga Kepala Desa Muhammad Abdul Fatah dicopot dari jabatannya,” tegas salah satu orator aksi.

Masyarakat mendesak Inspektorat Halmahera Selatan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana desa selama dua tahun terakhir. Mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mencegah terulangnya kasus serupa.

Dengan adanya tuntutan ini, masyarakat berharap Bupati Bassam Kasuba segera mengambil tindakan nyata demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.(Red)

Berita, Daerah|oleh

HALSEL,Malutline – Program Babinsa Masuk Sekolah untuk mencegah dan Menghindari kasus bullying pada anak-anak, dalam kesempatan ini seperti yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1509-01/Bacan Serda Saiful Husen turun kewilayah binaan untuk melaksanakan kegiatan pemberian materi Wawasan Kebangsaan Serta mensosialisasikan tentang kecintaan kepada tanah air dan tentang bahaya bullying, kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Sekolah Islam Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa (10/12/2024).

Dihadapan para siswa, Serda Saiful Husen, menjelaskan, Bullying merupakan sebuah perbuatan buruk yang dilakukan seseorang dengan cara menindas atau dengan kekerasan.

“Salah satu contoh Bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah, diantaranya adalah mengolok-olok teman, bahkan menyebut teman dengan sebutan yang buruk dan sebagainya, ” terangnya. Sementara bullying secara fisik dampaknya bisa mempengaruhi secara mental bahkan menyebabkan trauma psikis.“

Oleh karena itu, kepada adik-adik semua untuk benar-benar menyadari contoh yang sudah disebut di atas agar tidak dilakukan, ” tekan Babinsa.

Ditambahkan Serda Saiful Husen semua siswa SD mempunyai peran yang penting dalam melawan segala bentuk bullying. “Segera ingatkan teman-teman kalian apabila ada indikasi terjadi perilaku buruk tersebut, semua harus bersatu padu untuk tidak melakukan bully pada teman sendiri”, pesannya.

Sementara itu ditempat terpisah, Danramil Kapten Czi Mustamin menjelaskan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya perundungan di sekolah.

“Selain memberikan materi Wawasan Kebangsaan kepada seluruh pelajar sekolah, para Babinsa kami juga berupaya untuk memberikan pemahaman dampak dari bullying, sehingga kita dari kodim 1509/Labuha mempunyai Program Babinsa Masuk Sekolah salah satu nya upaya kita untuk mencegah bullying, dan kita juga setiap masuk sekolah selalu mengawali dengan berhenti kegiatan selama menyanyikan lagu indonesia raya sesuai instruksi Bapak Panglima TNI ” ungkapnya. (Red)