Tak Berkategori|oleh

LABUHA, Malutline – Seorang gadis 14 tahun warga Desa Bibinoi kecamatan Bacan Timur Tengah,kabupaten Halmahera Selatan(Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut )menerima perlakuan yang tak wajar dari kepala sekola Mis Bibinoi dan sejumlah pria hidung belang.

Korban merupakan Anak ke enam dari pasangan suami istri asal salah satu desa di Bacan Timur Tengah dipaksa menerima ajakan para pria tak bermoral, Mawar, bukan nama asli baru masih di bawah umur kini tercatat duduk di bangku kelas IX, salah satu sekolah swasta.

Berawal dari sebuah cerita, Mawar yang saat itu masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) diajak terduga pelaku Hamzah Ali ke rumahnya dengan alasan membersihkan isi dapur, Saat itu korban masih berusia delapan tahun, diajak masuk ke kamar dan dipaksa melayani nafsu bejat Hamzah yang merupakan ayah angkat korban.

Saat berada di dalam kamar, Bunga menolak ajakan dari ayah angkatnya, tetapi mulut korban ditutup pelaku menggunakan kedua tangannya, Setelah nafsu birahinya terpenuhi, Hamzah yang berprofesi sebagai tukang ojeg itu kemudian mengancam anak angkatnya untuk tidak melaporkan perbuatan keji tersebut ke orang tua kandungnya, maupun keluarganya.

Bunga, mengalami trauma dan takut. Lantas memilih menyembunyikan perbuatan pelaku. Memanfaatkan rasa takut korban, pelaku kemudian melancarkan aksinya berkali-kali, Pada 18 Februari 2025, perbuatan pelaku mulai terendus ke publik dan sampai ke telinga orang tua korban. Mereka lalu mengintrogasi Mawar perihal informasi rudapaksa tersebut.

Bunga kemudian menceritakan apa yang di alaminya sejak selama ini. Bahkan, pelaku perkosaan tak hanya dilakukan ayah angkat Mawar, tetapi sejumlah pria dewasa lain juga pernah ikut menyetubuhi korban, Bahkan cukup mengejutkan lagi dari keterangan Mawar di antara para pelaku, ada oknum guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bibinoi dan Kepala Sekolah MIS Bibinoi juga diduga terlibat.

Korban mengaku disetubuhi ayah angkatnya sejak SD sampai ia duduk di bangku kelas IX SMP, “Kalau om ojek itu ulang-ulang, itu saya masih SD. Lain kali dibuat di rumah dan di kebun. Tapi paling banyak di kebun,” ungkap korban sambil menangis.

Ayah korban berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas para pelaku. Ia mengaku tak terima atas apa yang dialami anaknya, “Anak saya ini masih sekolah, anak yang penurut terhadap orang tua. Saya tidak terima, jadi para pelaku harus diproses,” ungkap ayah korban saat ditemui wartawan, Minggu (6/4/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran lebih jauh, para terduga pelaku ini saling bertukar informasi dengan mengajak pelaku lain untuk ikut melancarkan aksi mereka. Selain Hamzah dan dua guru tersebut, dugaannya masih ada pelaku lain.

Diketahui, kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan pada 2 Maret 2025 dengan nomor: STPL/197/IV/2025/SPKT. (red)

Opini|oleh

Desa, Uang, dan Kekuasaan: Siapa Mengatur Siapa?

Oleh : Bachtiar S. Malawat

Penasehat Pusat Study Mahasiswa Loid

Desa, dalam bayangan besar bangsa ini, adalah tempat di mana kedaulatan rakyat hidup dalam bentuk paling konkret. Di desa, masyarakat mengenal nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Namun, ketika desa menjadi subjek perebutan kekuasaan oleh para elit politik, semua nilai itu bisa hancur dalam sekejap.

Kasus Desa Loid di Bacan Barat Utara, Halmahera Selatan, Maluku Utara adalah cermin menyakitkan dari proses politisasi desa yang berlebihan. Sebuah Pilkades yang seharusnya menjadi ruang demokrasi lokal, malah berubah menjadi titik awal dari perpecahan sosial yang tajam. Lebih dari sekadar konflik elektoral, masyarakat Loid kini terbagi dalam dua blok yang nyaris tak bisa lagi duduk bersama.

Tulisan ini mencoba mengurai kompleksitas masalah tersebut dengan fokus pada tiga hal utama: kekuasaan, uang, dan aktor-aktor eksternal yang bermain dalam ruang-ruang desa.

Ketika Pilkades Menjadi Perang Delegasi Politik Kabupaten

Pemilihan kepala desa bukan hal baru bagi masyarakat Loid. Tapi Pilkades terakhir membawa dinamika yang berbeda. Dua calon kuat yang maju tidak hanya bersandar pada kekuatan basis lokal, tapi juga masing-masing membawa dukungan politik dari tokoh-tokoh kabupaten.

Dari titik ini saja, terlihat jelas bahwa Pilkades telah dijadikan perpanjangan tangan pertarungan elit. Desa bukan lagi ruang politik otonom, melainkan satelit dari konflik kekuasaan di level atas.

Ketika kontestasi politik menjadi begitu personal dan ideologis, masyarakat tak hanya memilih calon kepala desa. Mereka memilih posisi politik.

Di Loid, kubu pendukung masing-masing calon kepala desa tidak hanya terbentuk karena hubungan kekeluargaan atau program kerja, tetapi karena “ikatan politik luar”. Masyarakat menjadi korban dari strategi adu domba yang dilancarkan elit di luar desa.

Setelah Pilkades usai, masyarakat tidak kembali seperti semula. Tak ada rekonsiliasi. Dua kelompok itu terus bersitegang: dalam aktivitas sosial, dalam hajatan keluarga, bahkan dalam aktivitas ibadah. Segala sesuatu menjadi politis. Dan ketika ruang sosial sudah dikuasai sentimen politik, desa berhenti berfungsi sebagai komunitas.

Apa yang membuat elit kabupaten begitu berminat terhadap siapa yang akan memimpin sebuah desa kecil seperti Loid? Jawabannya sederhana: uang dan pengaruh.

Dengan alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun, kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tapi juga “pengelola anggaran” miliaran rupiah. Maka, menjadi penting bagi para politisi untuk memastikan bahwa orang yang duduk di kursi kepala desa adalah orang mereka.

Sengketa Pilkades dan Manuver Kekuasaan

Ketika hasil Pilkades diumumkan dan salah satu kubu merasa dicurangi, konflik pun berlanjut ke meja birokrasi. Sayangnya, proses penyelesaian tidak dilakukan secara adil dan transparan.

Adu kekuatan antara elit pendukung calon kepala desa berlanjut di tingkat kabupaten. Lobi-lobi dilakukan secara intensif. Alih-alih menyelesaikan konflik, pemerintah kabupaten justru menjadi bagian dari masalah.

Sengketa jabatan kepala desa terjadi, yang meneng di pemilihan kepala desa terpaksa kalah di kabupaten akibat pengaruh elite.

Selama berbulan-bulan setelah Pilkades, Desa Loid berada dalam situasi vakum kepemimpinan. Warga bingung, aparat desa terpecah, dan pelayanan publik menjadi kacau. Program pembangunan mandek, rapat desa tidak lagi terlihat, dan kegiatan sosial tidak lagi inklusif.

Dalam jangka panjang, krisis legitimasi ini berdampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap demokrasi. Banyak warga yang mengaku tidak lagi akan berpartisipasi dalam Pilkades berikutnya. Mereka muak karena suara rakyat tidak menentukan hasil, tapi siapa yang lebih kuat di belakang layar.

Maluku Utara, dan khususnya desa-desa di Bacan, memiliki tradisi sosial yang sangat kuat: pela, gandong, musyawarah, dan saling menjaga. Tapi dalam kasus Desa Loid, semua nilai itu tergerus oleh permainan elit yang tak peduli pada akar budaya lokal.

Senior-senior politik yang harusnya menjadi penengah, justru menjadi pemantik konflik. Mereka bukan lagi panutan moral, melainkan aktor politik aktif yang menggunakan pengaruh sosialnya untuk memecah belah.

Kehadiran mereka tidak lagi menenangkan, tapi menegangkan. Warga merasa dimobilisasi, bukan diajak berpikir. Bahkan ada laporan bahwa beberapa tokoh senior secara aktif menyebarkan narasi kebencian dan membenturkan dua pihak agar konflik terus hidup.

Inilah tragedi terbesar: ketika desa tidak hanya kehilangan kepala desanya, tetapi juga kehilangan akarnya sebagai komunitas budaya.

Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan “siapa mengatur siapa?” menjadi penting.

Apakah masyarakat benar-benar mengatur jalannya pemerintahan desa? Tidak. Apakah kepala desa bebas mengelola wilayahnya? Juga tidak.

Yang terjadi adalah kontrol vertikal yang menggurita. Elit kabupaten, mantan pejabat, dan politisi aktif mengatur siapa yang boleh mencalonkan diri, siapa yang boleh menang, dan siapa yang akhirnya memimpin meski tanpa legitimasi rakyat.

Desa tidak berdaulat. Masyarakat hanya menjadi pion. Kepala desa hanya menjadi perpanjangan tangan. Dan uang menjadi bahan bakar dari seluruh permainan ini.

Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Beberapa langkah mendesak yang bisa menjadi agenda perjuangan adalah: 1. Revisi Mekanisme Pilkades: Harus ada pembatasan ketat terhadap intervensi eksternal, termasuk keharusan laporan dana kampanye dan larangan keterlibatan politisi aktif. 2. Penguatan Peran Lembaga Adat: Lembaga-lembaga adat harus diberi ruang legal dan politik untuk menjadi penyeimbang dalam konflik. 3. Pendidikan Politik Partisipatif: Warga harus diajak memahami politik sebagai alat perjuangan bersama, bukan hanya perebutan kursi.

Kasus Desa Loid mengingatkan kita bahwa demokrasi desa sangat rentan jika dibiarkan tanpa pagar nilai dan mekanisme kontrol. Ketika kekuasaan, uang, dan elit luar mencengkeram desa, maka rakyat hanya menjadi penonton dalam proses yang seharusnya milik mereka.

Desa tidak boleh menjadi satelit kekuasaan. Desa adalah tempat lahirnya demokrasi sejati. Jika kita ingin membangun negara yang kuat dari pinggiran, maka kedaulatan desa harus dikembalikan ke tangan warga desa sendiri.

Dan itu hanya mungkin jika warga bangkit dan melawan segala bentuk intervensi yang merusak martabat mereka sebagai komunitas yang berdaulat.

 

Berita, Daerah, Pemdes|oleh

Halsel, Malutline-Com Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) Kabupaten Halmahera, mendesak inspektorat kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan audit Khusus atas penggunaan dana desa marikapal kecamatan kasiruta barat yang dinilai mengabaikan skala prioritas pembangunan Desa.

Desakan ini di sampaikan oleh Devisi investaigas LSM Front Delik Anti korupsi (FDAK) kabupaten Halmahera Selatan, Muksin M Hi Jauhar, kepada malutline, Minggu (6/04/2024) mendesak pihak inspektorat Halsel agar segera melakukan audit husus atas penggunaan Dana Desa (DDS) milyaran rupiah oleh kades marikapal kecamatan kasiruta barat kabupaten Halmahera Selatan, Romi sadar.

pasalnya pembangunan fisik di desa tersebut di lihat dari skala prioritas pembangunan desa tidak tepat sasaran kalau anggaran DDS yanga nilainya sebesar 1 miliyar itu pembangunan desanya itu 2 tahun anggaran saja kemajuan pembangunan desa sudah terlihat ada kemajuan melainkan masa kepemimpinan Romi safar sudah lebih dari 5 tahun namun desa tersebut belum ada kemajuan sama sekali baik dari kemajuan infrastruktur fiSik desa maupun kesejahteran masyarakat juga terlihat masih seperti terabaikan.

olehnya itu pihaknya mendesak kepada inspektorat segera melakukan audit husus penggunaan anggaran sejak bersangkutan di Lantik sebagai kepala desa karena audit yang di lakukan oleh inspektorat ke desa marikapal nilai tidak

terperinci bahkan di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya ada dugaan yang bersangkutan di tunggangi sehingga desa tersebut jauh dari sentuhan audit dari pihak inspektorat Halsel, sehingga Dana Desa Diduga di selewengkan mencapai ratusan juta rupiah.cetusnya. (red)

Berita, Daerah|oleh

HALSEL, Malutline.com – cinta yang terlarang antara Kepala Puskesmas Palamea dan seorang staf di Kecamatan Kasiruta Barat, Halmahera Selatan, kini menjadi sorotan publik. Kejadian yang menggegerkan masyarakat ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, terutama Gerakan Pemuda Marhaenisme Halmahera Selatan. Ketua Gerakan Pemuda Marhaenisme, Harmain Rusli, dengan tegas menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut, Jumat (4/4/2025).

Harmain Rusli menilai hubungan terlarang antara kepala puskesmas dan stafnya sebagai pelanggaran etika yang sangat mencoreng citra dan integritas institusi pelayanan kesehatan.

“Sebagai pelayan masyarakat, seorang Kepala Puskesmas seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya. Kejadian ini sangat mencoreng institusi pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan profesional bagi masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Harmain Rusli menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus bertindak cepat dan tegas, apalagi hal ini menyangkut profesionalitas dan kredibilitas pelayanan publik. Bupati Halmahera Selatan, Ali Bassam Kasuba, jangan berdiam diri dalam menyelesaikan kasus ini dan memastikan ke depan tidak ada lagi pelanggaran serupa yang terjadi,” tambahnya.

Kejadian ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan di wilayah tersebut. Publik berharap agar pihak berwenang segera melakukan langkah-langkah yang tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan tetap profesional dan terjaga.(Red)

Berita, Daerah, Event, Pemda|oleh

LABUHA-HALSEL, Malutline -Com

Ribuan warga kecamatan Mandioli Selatan kabupaten Halmahera Selatan(Halsel) menyambut kunjungan Wakil Gubernur(Wagub )provinsi Maluku Utara (Malut )Sarbin Sehe di kampung halamannya di Desa Jiko,kecamatan Mandioli Selatan.

Dalam Kunjungan wakil Gubernur Maluku Utara di kampung halamannya ini di sambut ribuan warga masyarakat Halmahera Selatan dengan tarian cakalele, dengan agenda di laksanakan open house silaturahmi dan tatap muka yang di pusatkan di kampung halamannya Desa Jiko,kecamatan Mandioli Selatan.

Salah seorang warga desa yang juga merupakan kerabat wakil Gubernur Sarbin Sehe, kepada media ini ,Sabtu (5/04/2024) mengatakan kegiatan silaturahmi dan open house Sarbin sehe di Desa jiko itu di laksanakan secara rutin setiap hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha sebelum menjadi wakil gubernur namun agenda open house yang di laksanakan hari ini secara umum melibatkan warga masyarakat Halmahera Selatan karena statusnya sekarang berbeda yakni sebagai wakil gubernur Maluku Utara yang berpasangan dengan Sherly Joanda Laos.

” Open house pak Sarbin Sehe wagub Maluku Utara ini melibatkan seluruh warga masyarakat Halmahera Selatan secara umum bukan hanya bersilaturahmi terbatas dengan keluarga namun di laksanakan secara umum yang undangan open house sudah di sebarkan oleh Pemda provinsi Maluku Utara dan pihak keluarga dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan open house,” bebernya.

Terang dia, selain kegiatan open house dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antara gubernur dengan masyarakat halmahera selatan pihaknya juga berharap pak wagub juga bisa melihat kebutuhan pembangunan yang di butuhkan masyarakat Halmahera Selatan.

” Khususnya kebutuhan jalan lingkar Mandioli Selatan dan Utara yang belum tuntas di bangun oleh Pemda Halsel,”pintanya..( RF)