Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Keluhan terkait kerusakan meteran listrik kembali mencuat di wilayah selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), tepatnya di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Sejumlah warga mengaku sudah berbulan-bulan menghadapi gangguan pada meteran listrik mereka yang menampilkan tulisan “PERIKSA” setiap kali selesai mengisi pulsa listrik, namun belum juga mendapatkan penanganan dari pihak PLN setempat.

Menurut informasi yang dihimpun Malutline, kerusakan meteran listrik tersebut telah dilaporkan oleh warga ke PLN Kecamatan Kayoa sejak beberapa bulan lalu. Tak hanya melalui laporan langsung, warga juga telah mengadukan persoalan itu lewat aplikasi PLN Mobile dan Call Center PLN 123, dengan harapan segera mendapat kode “Clear Tamper” agar listrik kembali normal.

Namun hingga kini, belum ada tindakan konkret dari pihak PLN Kayoa, Masalah ini, kata warga, menyebabkan puluhan rumah di Desa Orimakurunga tidak bisa menikmati aliran listrik dengan normal. Padahal listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, terlebih di wilayah pesisir seperti Kayoa Selatan yang kini mulai berkembang pesat.

Keluhan Warga yang Tak Digubris, Salah satu warga Desa Orimakurunga, Yasim, kepada Malutline mengaku kecewa terhadap lambannya respons pihak PLN Kayoa. Ia menyebutkan bahwa keluhan serupa bukan hanya terjadi di desanya, tetapi juga di beberapa desa lain di Kecamatan Kayoa Selatan.

“Meteran kami sudah berbulan-bulan rusak. Setiap kali isi pulsa muncul tulisan ‘Periksa’, dan listrik langsung mati. Kami sudah lapor ke PLN Kayoa dan lewat aplikasi, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Sementara petugas lapangan di Kayoa sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke pihak atas, tapi tidak digubris,” ungkap Yasim dengan nada kecewa.

Ia berharap, Gubernur Maluku Utara dapat turun tangan langsung menindaklanjuti persoalan ini, karena menurutnya program “Listrik Masuk Desa” yang dicanangkan pemerintah semestinya bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, bukan hanya sebatas slogan.

“Kami harap Gubernur bisa tegur PLN, supaya jangan hanya janji di atas kertas. Kami di desa juga rakyat Indonesia yang butuh penerangan,” tambahnya.

Desakan Evaluasi untuk Pihak PLN, Sejumlah warga juga mendesak agar pimpinan PLN di wilayah Kayoa dan Tidore dievaluasi. Mereka menilai, pelayanan yang lambat dan tidak tanggap terhadap laporan masyarakat mencerminkan lemahnya kinerja di lapangan.

Warga menilai sudah saatnya PLN wilayah Maluku Utara mengambil langkah tegas, memberikan sanksi atau rotasi jabatan, bila ditemukan unsur kelalaian dari petugas yang bertanggung jawab.

“Kalau petugas di lapangan sudah lapor tapi tidak ditindaklanjuti oleh atasan, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Kepala PLN harus dievaluasi, karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu perbaikan,” tegas salah satu tokoh pemuda Orimakurunga.

Perlu Penanganan Cepat, Masalah meteran rusak dengan tulisan “Periksa” umumnya disebabkan oleh kesalahan pemasangan awal, gangguan instalasi, atau kerusakan pada perangkat meteran listrik itu sendiri.

Namun demikian, perbaikan dan reset meteran hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi PLN, bukan oleh masyarakat umum, sehingga keterlambatan penanganan berdampak langsung pada aktivitas sehari-hari warga.

Kondisi ini juga berdampak sosial dan ekonomi. Beberapa warga mengaku tidak bisa menjalankan usaha kecil seperti kios, warung makan, atau penggilingan karena listrik padam terus-menerus. Anak-anak pun sulit belajar di malam hari.

“Kami tidak minta lebih. Kami hanya ingin hak kami sebagai pelanggan PLN dipenuhi. Bayar token terus, tapi listrik tidak jalan. Ini jelas merugikan kami,” ucap warga lainnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala PLN Kecamatan Kayoa belum berhasil dikonfirmasi. Upaya wartawan untuk menghubungi melalui telepon seluler dan pesan singkat belum mendapat respons.

Sementara itu, masyarakat berharap pihak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) kota tidore maupun Manajemen PLN Wilayah Maluku Utara segera turun langsung ke lapangan untuk memastikan dan menindaklanjuti keluhan ini. (Bur/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Gandasuli Kabupaten Halmahera Selatan kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tenaga kesehatan dan warga setempat menduga adanya indikasi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut yang nilainya mencapai kurang lebih Rp1 miliar.

Dugaan itu muncul setelah beberapa tenaga kesehatan mengeluhkan adanya pemotongan dana kegiatan lapangan, yang seharusnya digunakan untuk operasional pelayanan masyarakat. Mereka menilai pengelolaan dana oleh pimpinan puskesmas tidak transparan.

“Kami hanya menerima sebagian kecil dari dana kegiatan. Padahal kami yang bekerja di lapangan. Kalau ini benar dana BOK, harusnya jelas peruntukannya,” ungkap salah satu tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (13/10/2025).

Sumber lain menyebutkan, praktik seperti ini dikhawatirkan dapat menyeret pihak-pihak tertentu ke ranah hukum, sebagaimana kasus korupsi mantan Kepala Puskesmas Gandasuli, sebelumnya sempat diperiksa dalam perkara serupa.

“Kami tidak ingin kejadian lama terulang lagi. Kami hanya minta Kepala Puskesmas saat ini, Ibu Faidja, ST, bekerja transparan dan tidak melakukan potongan terhadap dana kegiatan,” tambah sumber tersebut.

Pihaknya juga berencana untuk melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum di Halmahera Selatan, serta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan melakukan audit dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOK tahun 2025 di Puskesmas Gandasuli.

“Dana itu besar, hampir satu miliar rupiah. Kami minta transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Kalau tidak, kami akan konsultasi langsung dengan penegak hukum,” tegasnya.

Selain itu, tenaga kesehatan dan sejumlah pihak juga meminta Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Kepala Dinas Kesehatan Halsel Asia Hasyim, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjohanda untuk turun tangan dan menindaklanjuti laporan ini secara serius.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Gandasuli Faidja, ST dan pihak Dinas Kesehatan Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dugaan penyimpangan dana BOK tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Sejumlah tenaga kesehatan di Puskesmas Gandasuli, kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menyampaikan keluhan terkait dugaan pemotongan dana kegiatan atau dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) oleh pimpinan puskesmas.

Keluhan tersebut disampaikan oleh beberapa pegawai PTT dan bidan yang merasa bahwa dana kegiatan yang seharusnya mereka terima tidak dibayarkan secara utuh.

Salah satu tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan tindakan Kepala Puskesmas Gandasuli, Faidja, ST, yang diduga melakukan pemotongan tanpa penjelasan jelas.

“Kami ini kerja di lapangan, panas-panas, tapi uang kegiatan yang seharusnya kami terima dipotong. Kami cuma dikasih Rp300 ribu, padahal dana itu untuk operasional kegiatan,” ungkap salah satu bidan, Senin (13/10/2025)

Menurutnya, kepala puskesmas hanya bekerja di kantor, sementara para bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan kegiatan lapangan justru mendapatkan dana minim.

“Kami yang turun langsung ke masyarakat, tapi yang menikmati malah orang kantor. Kami sangat kecewa, apalagi ini dana kegiatan yang jelas-jelas ada peruntukannya,” tambahnya.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2025. Para tenaga kesehatan berharap Dinas Kesehatan Halmahera Selatan maupun Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana tersebut.

“Kami harap Dinas Kesehatan dan Bupati bisa turun tangan. Jangan sampai ada yang semena-mena dengan dana program yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat,” tegas salah satu tenaga medis lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Puskesmas Gandasuli, Faidja, ST, belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, suasana di Kantor Lurah Akehuda, Kecamatan Ternate Selatan, berubah haru dan bangga pada hari ini, Mobil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, bersama Gubernur Maluku Utara dan Kepala Kanwil Kemenkumham, tampak berjejer di depan kantor kelurahan yang sederhana itu.

Kedatangan rombongan pejabat tinggi negara ini bukan tanpa alasan. Mereka hadir untuk memberikan apresiasi kepada Lurah Akehuda, Farida Saleh, atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mencegah tindak kejahatan serta menyelesaikan berbagai persoalan hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang baru saja dibentuk.

Meski Posbankum Kelurahan Akehuda resmi berdiri pada 27 September 2025, namun kiprah dan pengabdian Farida bersama timnya telah dimulai sejak tahun 2022, dengan membantu warga menyelesaikan berbagai masalah hukum secara cepat, adil, dan tanpa biaya besar.

“Impian saya hanya sampai pada tingkat kedatangan Ibu Gubernur Sherly jhoanda Laos Tapi Allah memberi bonus luar biasa — kantor kami didatangi langsung oleh Pak Menteri Hukum dan HAM RI. Ini bukti bahwa kerja tulus tidak pernah sia-sia,” ungkap Lurah Farida Saleh dengan mata berkaca-kaca.

Perjuangan Farida tidak selalu mudah. Ia mengaku sempat mendapat hujatan dan kurang dukungan dari lingkungan terdekat. Namun keyakinannya bahwa “Allah tidak tidur dan keikhlasan akan berbuah kebaikan” menjadi pegangan kuat dalam bekerja.

“Siapa yang bekerja banyak akan mendapat banyak hal, bahkan di luar dugaan. Kami hanya ingin membantu masyarakat agar persoalan hukum bisa selesai di tingkat kelurahan, tanpa harus keluar biaya besar untuk ke pengadilan,” ujarnya.

Inisiatif Posbankum di Kelurahan Akehuda ini kini menjadi inspirasi bagi kelurahan lain di Kota Ternate. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model pelayanan hukum yang humanis, dekat dengan rakyat, dan berlandaskan semangat gotong royong.

Kehadiran Menteri Hukum dan HAM RI di Kantor Lurah Akehuda menjadi penghargaan bagi kerja keras, ketulusan, dan komitmen pelayanan publik yang nyata — sebuah pesan bahwa pengabdian yang jujur akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju perhatian dan apresiasi. (Red)

Berita, Daerah, Maluku Utara|oleh

Maluku Utara, Malutline – Tidak ada kisah yang lebih mengguncang hati dari perjalanan seorang perempuan yang lahir dari duka, lalu menumbuhkan harapan bagi seluruh rakyatnya. Nama Sherly Tjoanda Laos kini menjadi cahaya baru bagi Maluku Utara. Namun, di balik setiap langkah yang ia tapakkan sebagai Gubernur, tersimpan luka yang dalam—luka yang pernah hampir merenggut hidupnya.

Masih terpatri kuat dalam ingatan warga Maluku Utara, Sabtu siang, 12 Oktober 2024, di pelabuhan kecil Desa Bobong, Taliabu Barat. Speedboat Bela 72 yang ditumpangi oleh Sherly dan suaminya, Benny Laos, tiba-tiba meledak hebat. Ledakan yang membelah langit siang itu bukan hanya memecah kapal, tetapi juga memecah hati jutaan warga Maluku Utara yang menyayangi mereka.

Benny Laos — calon gubernur yang penuh cita-cita besar untuk membangun negeri rempah — gugur dalam insiden itu. Sedangkan Sherly, berlumur luka bakar di kaki dan pinggul, berhasil diselamatkan dari reruntuhan kapal yang terbelah dua. Ia dibawa ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dengan tubuh yang lemah dan hati yang hancur.

“Luka bakar di kakinya cukup parah tapi ia masih hidup, dan itu keajaiban,” tutur Choel Mallarangeng, sahabat keluarga yang mendampingi sejak evakuasi dari Luwuk, Tak ada yang tahu saat itu, perempuan yang terbaring di ruang perawatan itu akan bangkit—bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh rakyat Maluku Utara.

Bangkit dari Abu, Meneruskan Mimpi Sang Suami, Setahun berselang, Sherly Tjoanda Laos berdiri tegak di Istana Negara. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025, menjadi Gubernur Maluku Utara, didampingi Sarbin Sehe sebagai Wakil Gubernur.

Duka kehilangan tak lagi ia tangisi. Ia ubah menjadi janji dan pengabdian. “Semua ini untuk Maluku Utara lebih baik dan lebih maju untuk Benny,” katanya pelan, sesaat setelah pelantikannya.

Hari-hari awal pemerintahannya ia jalani bukan dengan kemewahan, tapi dengan keteguhan hati. Bersama wakilnya, ia mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang—melatih mental dan fisik, seperti seorang prajurit yang bersiap untuk perang, perang melawan kemiskinan, ketertinggalan, dan kesedihan rakyatnya.

Seratus Hari, Seribu Perubahan, Hanya dalam waktu 100 hari kerja, Sherly Tjoanda menyalakan api perubahan yang nyata. Ia mencabut pungutan uang komite, mengembalikan 2.330 ijazah siswa yang tertahan, dan mengalokasikan Rp 34 miliar BOSDA untuk sekolah negeri dan swasta.
“Negara harus hadir ketika seorang anak nyaris putus sekolah,” ucapnya dengan suara bergetar di sidang paripurna DPRD Maluku Utara.

Ia tahu, membangun negeri bukan hanya tentang infrastruktur—tapi tentang harapan di mata anak kecil yang ingin tetap bersekolah, Tak berhenti di situ, dua rumah sakit di Bobong dan Maba ia bangun bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ia ingin memastikan tak ada lagi rakyat Maluku Utara yang kehilangan nyawa karena jarak dan biaya.
“Dalam soal kesehatan, tak boleh ada waktu yang terbuang—karena nyawa bisa jadi taruhannya,” ucapnya lirih, mengenang masa di rumah sakit setahun lalu.

Cahaya untuk Mereka yang Pernah Gelap, Dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat, langkah Sherly bagai suluh yang menembus kabut gelap masa lalu, Ia berikan beasiswa untuk mahasiswa, jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan dan buruh, hingga uang saku Rp 1,076 miliar untuk jemaah haji — sebuah bentuk kasih sayang nyata dari seorang pemimpin yang pernah tahu rasanya kehilangan.

“Ini adalah cinta kami untuk rakyat,” katanya saat melepas jemaah haji, saat itu dengan mata yang berkaca namun tersenyum bahagia, Ia pun mengaktifkan kembali Pelabuhan Sofifi, memulai pembangunan Sekolah Rakyat, hingga membangun Kampung Nelayan Modern.

Di tiap langkahnya, Sherly selalu menyebut nama suaminya.
“Seratus hari memang singkat, tapi cukup untuk menyalakan obor perubahan,” ujarnya. “Dan api ini akan terus saya jaga, untuk rakyat Maluku Utara… dan untuk mimpi besar Benny Laos.”

Air Mata yang Kini Jadi Cahaya, setiap kali warga Maluku Utara menyebut nama Sherly Tjoanda Laos, mereka tak lagi menangis karena kehilangan — mereka menangis karena bangga.

Air mata yang dulu jatuh karena ledakan Bela 72, kini jatuh lagi — tapi kali ini karena bahagia melihat Maluku Utara kembali berdiri tegak, Dari api yang membakar kapal, lahirlah api semangat yang membakar jiwa rakyatnya.

Di ujung perjalanan yang penuh luka itu, Sherly Tjoanda berdiri tegak di atas panggung kehormatan rakyatnya—bukan sebagai istri almarhum gubernur, tetapi sebagai pemimpin sejati yang menyalakan kembali harapan Maluku Utara.

“Saya hanya ingin menuntaskan mimpi yang belum selesai,” katanya lembut.
“Dan kini, Maluku Utara telah menyalakan kembali obornya.” (Red)