Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembangunan desa kembali ditunjukkan warga Desa Kusubibi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Ruslan Waisamola, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di pimpin ketua BPD Kusubibi Yusmin Usman tokoh masyarakat, Hi Halik Idris yang akrab di sapa haji Malang serta seluruh elemen warga, bergotong royong melaksanakan pengecoran rabat beton jalan setapak di desa tersebut.

Kegiatan yang berlangsung penuh antusias ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Desa Kusubibi kecamatan Bacan Barat kabupaten Halmahera Selatan memiliki kesadaran dan partisipasi tinggi dalam membangun lingkungan mereka sendiri. Sejak pagi hari, warga dari berbagai kalangan tampak turun langsung membawa peralatan, mencampur material, hingga meratakan coran beton secara bersama-sama.

Pengecoran rabat beton jalan setapak ini bersumber dari potensi dana desa yang dihimpun secara mandiri, Dana tersebut merupakan hasil pengelolaan potensi desa sendiri, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Desa Kusubibi kecamatan Bacan Barat kabupaten Halsel.

Ketua LSM KCBI, Ruslan Waisamola, kepada wartawan Sabtu (14/02/2026) menyampaikan bahwa partisipasi warga Desa Kusubibi dalam kegiatan kerja bakti dan gotong royong sangat besar, Menurutnya, semangat kebersamaan inilah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun desa tanpa harus selalu bergantung pada bantuan dari luar.

“Alhamdulillah, masyarakat Desa Kusubibi memiliki partisipasi kerja bakti yang sangat tinggi. Mereka sadar bahwa pembangunan desa adalah tanggung jawab bersama. Dengan kebersamaan seperti ini, pekerjaan berat pun terasa ringan,” ujar Ruslan.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan rabat beton jalan setapak ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas warga, terutama saat musim hujan. Selama ini, jalan setapak yang masih berupa tanah seringkali licin dan menyulitkan aktivitas masyarakat, baik untuk ke kebun, sekolah, maupun ke pusat kegiatan desa.

BPD dan tokoh masyarakat setempat turut mengapresiasi inisiatif dan kekompakan warga. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilestarikan sebagai budaya positif yang mempererat persatuan dan kekeluargaan di tengah masyarakat.

Gotong royong ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial antarwarga. Suasana penuh kebersamaan terlihat jelas, di mana kaum bapak, pemuda, bahkan ibu-ibu turut memberikan dukungan, baik dalam bentuk tenaga maupun konsumsi bagi para pekerja.

Dengan selesainya pengecoran rabat beton jalan setapak tersebut, diharapkan mobilitas warga menjadi lebih lancar dan aman. Lebih dari itu, semangat swadaya dan gotong royong yang ditunjukkan masyarakat Desa Kusubibi menjadi contoh positif bagi desa-desa lain di Kabupaten Halmahera Selatan.

Kebersamaan adalah kekuatan, dan Desa Kusubibi telah membuktikannya melalui aksi nyata. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Halmahera Selatan. PT BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan menghadirkan skema pembiayaan khusus bagi PPPK dengan pilihan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dan jangka waktu angsuran yang fleksibel, mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Dalam brosur resmi yang beredar, terlihat jelas rincian tabel plafon dan angsuran PPPK yang dirancang menyesuaikan kemampuan gaji PPPK. Skema ini dinilai cukup ringan karena cicilan per bulan dapat disesuaikan dengan lama tenor yang dipilih.

Sebagai gambaran, untuk pinjaman
Rp10 juta, angsuran 60 bulan hanya sekitar Rp262 ribu/bulan Rp20 juta, angsuran 60 bulan sekitar Rp525 ribu/bulan Rp50 juta, angsuran 60 bulan sekitar Rp1,31 juta/bulan Rp100 juta, angsuran 60 bulan sekitar Rp2,62 juta/bulan Sementara bagi PPPK yang ingin melunasi lebih cepat, tersedia pilihan tenor 12, 24, 36, hingga 48 bulan, dengan nominal cicilan yang sudah dihitung dalam tabel resmi pihak bank.

Program ini menjadi angin segar, terutama bagi PPPK yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak, renovasi rumah, biaya pendidikan anak, maupun modal usaha keluarga.

Syarat Pengajuan Relatif Mudah
Tak hanya menawarkan plafon besar, persyaratan pengajuan kredit PPPK di BPRS Saruma Sejahtera juga terbilang mudah. Nasabah cukup menyiapkan Fotokopi KTP nasabah dan pasangan
Fotokopi Kartu Keluarga Fotokopi akta nikah/cerai/kematian Fotokopi NPWP Surat keterangan belum menikah dari desa (bagi yang belum menikah) Asli SK Pengangkatan PPPK Daftar gaji bulan terakhir Rekening koran bank penerima gaji Surat keterangan usaha (untuk pengajuan modal usaha)

Surat rekomendasi pimpinan instansi (dibuat oleh pihak bank) Surat kuasa potong gaji yang ditandatangani pimpinan instansi dan bendahara Dengan sistem potong gaji langsung, proses pembayaran dinilai lebih aman dan terkontrol, sehingga meminimalisir risiko tunggakan.

Tersedia Kontak Person di Setiap Wilayah
Untuk memudahkan akses, pihak BPRS Saruma Sejahtera juga menyiapkan kontak person di beberapa wilayah Area Bacan: Tamir, Usman, Wulan Area Saketa–Maffa: Rudi Area Obi–Madapolo: Danisa Area Makian: Putri Fitri

Langkah ini menunjukkan keseriusan bank dalam menjangkau PPPK hingga ke wilayah kepulauan, Solusi Keuangan PPPK di Halsel Skema pembiayaan ini dipandang sebagai solusi nyata bagi PPPK yang selama ini kerap kesulitan mengakses kredit di perbankan karena status kontrak kerja. Dengan adanya program khusus ini, PPPK kini memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pembiayaan resmi, aman, dan terstruktur melalui bank daerah.

Program ini sekaligus mempertegas peran BPRS Saruma Sejahtera sebagai bank milik daerah yang hadir menjawab kebutuhan riil masyarakat Halmahera Selatan, khususnya para abdi negara berstatus PPPK.

Bagi PPPK yang berminat, pihak bank membuka layanan konsultasi langsung melalui kontak person di masing-masing wilayah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Program pembiayaan khusus PPPK yang ditawarkan PT BPRS Saruma Sejahtera Halmahera Selatan memang memberikan harapan bagi banyak pegawai kontrak pemerintah. Dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta dan sistem potong gaji langsung, skema ini dinilai sangat membantu kebutuhan finansial PPPK.

Namun di balik kemudahan yang ditawarkan di atas kertas, sejumlah nasabah mulai menyuarakan keluhan terkait proses pengajuan kredit yang dinilai terlalu dipersulit, meskipun SK Pengangkatan PPPK disebut-sebut sebagai jaminan utama dalam skema pembiayaan tersebut.

Beberapa nasabah mengaku, ketika memiliki riwayat tunggakan kredit di tempat lain — bahkan bukan atas nama pribadi, melainkan pasangan — pengajuan kredit di BPRS Saruma Sejahtera menjadi tidak dapat diproses.

“Katanya SK PPPK jadi jaminan utama. Tapi saat mau ajukan pinjaman, yang diperiksa justru riwayat kredit suami. Akhirnya pengajuan ditolak,” ungkap salah satu nasabah yang enggan disebutkan namanya.

Keluhan ini mencuat karena banyak PPPK merasa bahwa posisi mereka seharusnya kuat secara administratif. Dengan adanya SK resmi, daftar gaji, serta sistem potong gaji langsung melalui bendahara instansi, risiko kredit macet dinilai sangat kecil.

“Kalau sudah ada potong gaji langsung, mestinya tidak perlu lagi dipersulit dengan persoalan lain. Apalagi ini bank daerah yang seharusnya memahami kondisi masyarakatnya sendiri,” tambah nasabah lainnya.

Menurut para nasabah, penolakan dengan alasan riwayat kredit pasangan dinilai tidak relevan dengan skema jaminan yang ditawarkan bank. Mereka menilai, jika SK sudah dijadikan dasar jaminan dan pembayaran melalui potong gaji, maka penilaian kredit semestinya lebih fokus pada kemampuan bayar pemohon, bukan faktor lain di luar itu.

Kondisi ini membuat sebagian PPPK merasa bingung. Di satu sisi, brosur resmi menampilkan kemudahan akses kredit, namun di sisi lain praktik di lapangan dianggap tidak sejalan dengan yang dijanjikan.

Sejumlah PPPK berharap ada kejelasan dari pihak bank mengenai standar penilaian kredit, agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih atau perlakuan yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya.

“Kalau memang ada aturan seperti itu, harusnya dijelaskan dari awal. Jangan sampai orang sudah kumpul berkas, sudah berharap, tapi akhirnya ditolak dengan alasan yang tidak dijelaskan sejak awal,” ujar seorang PPPK di wilayah Bacan.

Keluhan ini menjadi perhatian karena BPRS Saruma Sejahtera merupakan bank milik daerah yang selama ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat Halmahera Selatan, termasuk bagi para aparatur pemerintah.

Para nasabah berharap pihak manajemen bank dapat memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme penilaian kredit PPPK, agar program pembiayaan ini benar-benar dirasakan manfaatnya secara adil dan transparan.

Bagi PPPK, keberadaan program ini sangat penting. Namun mereka juga berharap, kemudahan yang tertulis dalam brosur tidak berhenti sebagai informasi semata, melainkan benar-benar terwujud dalam pelayanan di lapangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersiap menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah dengan cara yang berbeda dan penuh makna, Melalui Sekretariat Daerah, seluruh Asisten, Staf Ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) resmi diundang untuk ikut ambil bagian dalam Pawai Menyambut Ramadhan yang akan digelar di ibu kota kabupaten.

Kegiatan religius bernuansa kebersamaan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 Februari 2026, mulai pukul 15.30 WIT hingga selesai. Titik start pawai dipusatkan di UMKM Milenial Desa Tembal, Bacan Selatan, dan akan berakhir di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan.

Undangan resmi bernomor 400.1/440/2026 yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Halsel, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan aparatur serta masyarakat dalam menyongsong bulan penuh berkah.

Dalam surat tersebut, seluruh peserta diwajibkan mengikuti pawai dengan format jalan kaki mengenakan pakaian putih, sebagai simbol kesucian hati dalam menyambut Ramadhan. Masing-masing instansi juga diminta membawa spanduk atau banner berisi pesan dan ucapan menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata keterlibatan pemerintah daerah dalam membangun suasana religius yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh nilai kebersamaan, kekompakan, dan spiritualitas aparatur.

“Ini bukan sekadar pawai. Ini pesan moral bahwa pemerintah hadir bukan hanya dalam urusan administrasi, tapi juga dalam pembinaan nilai keagamaan,” ujar salah satu ASN di lingkup Pemda Halsel menanggapi rencana kegiatan tersebut.

Rute pawai yang dimulai dari kawasan UMKM Milenial hingga berakhir di Kantor Dinas Perhubungan diperkirakan akan menjadi pusat perhatian masyarakat Selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga memberi ruang interaksi antara aparatur pemerintah dengan warga yang menyaksikan sepanjang jalur pawai.

Pemerintah daerah berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum awal untuk menciptakan suasana Ramadhan yang penuh kedamaian, kebersamaan, dan semangat ibadah di seluruh wilayah Halmahera Selatan.

Dengan keterlibatan langsung para pimpinan OPD, asisten, dan staf ahli, pawai ini juga menjadi simbol bahwa semangat menyambut Ramadhan dimulai dari jajaran pemerintah sebelum menyebar luas ke tengah masyarakat.

Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang membersihkan hati, mempererat silaturahmi, dan memperkuat nilai keimanan. Melalui pawai ini, Pemda Halsel ingin mengirim pesan kuat Ramadhan disambut dengan langkah kaki, niat suci, dan kebersamaan. (Haji)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Sejumlah warga di Kabupaten Halmahera Selatan mengaku mengalami kendala serius saat mengajukan kredit motor, mobil, maupun pinjaman di bank. Pengajuan mereka ditolak setelah pihak bank menemukan adanya catatan tunggakan dari layanan Shopee PayLater atau SPinjam di data SLIK OJK.

Yang mengejutkan, para warga tersebut menyatakan tidak pernah mengajukan pinjaman, tidak pernah berbelanja dengan sistem cicilan, bahkan ada yang mengaku tidak memiliki akun Shopee. Namun, nama mereka tetap tercatat memiliki kewajiban angsuran.

Kondisi ini membuat warga resah karena riwayat kredit mereka dinilai bermasalah akibat tagihan yang tidak pernah mereka buat. Dampaknya, akses terhadap layanan pembiayaan dari bank maupun dealer kendaraan menjadi terhambat.

Sejumlah warga kepada media ini Rabu (11/02/2026) menduga telah terjadi penyalahgunaan data pribadi, seperti KTP dan nomor telepon, yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan akun dan mengaktifkan fasilitas pinjaman di aplikasi tersebut.

Pihak perbankan sendiri tidak dapat memproses pengajuan kredit karena hanya mengacu pada data resmi di SLIK OJK. Selama catatan tunggakan itu masih ada, pengajuan kredit otomatis tertolak.

Melihat banyaknya keluhan, warga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital serta rutin memeriksa data kreditnya melalui layanan SLIK OJK. Jika menemukan pinjaman yang tidak dikenal, masyarakat diminta segera melapor ke OJK dan menyampaikan pengaduan resmi ke pihak Shopee untuk klarifikasi dan perbaikan data.

Warga berharap ada perhatian dan penelusuran dari pihak terkait agar persoalan ini tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan transaksi, namun harus menanggung dampak berupa catatan kredit bermasalah. (Red)