TERNATE, MALUTLINE – Penanganan dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 senilai Rp139,2 miliar masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, meski perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, hingga November 2026 belum ada penetapan tersangka.
Sorotan publik kini mengarah kepada Abubakar Abdullah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Maluku Utara yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara.
Nama Abubakar menjadi perhatian karena ketika menjabat sebagai Sekwan DPRD Malut periode 2019–2024, dirinya disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam perkara tersebut, penyidik Kejati Malut tengah mendalami dugaan penyimpangan pembayaran sejumlah komponen tunjangan, mulai dari tunjangan operasional, tunjangan rumah tangga, tunjangan perumahan hingga tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp139,27 miliar. Sementara itu, dugaan penyimpangan pada komponen tunjangan perumahan dan transportasi juga menjadi perhatian khusus dengan nilai yang disebut mencapai Rp29,8 miliar.
Abubakar Abdullah sendiri dikabarkan telah diperiksa penyidik Kejati Malut dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme penganggaran, kewenangan pejabat pengguna anggaran, proses administrasi hingga pertanggungjawaban pencairan dana.
Namun, lambannya penyelesaian perkara tersebut mulai memunculkan kritik dan pertanyaan publik. Sebab, perkara dengan nilai anggaran fantastis itu belum juga memperlihatkan perkembangan hukum yang signifikan, sementara pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran masih menjadi sorotan.
Menunggu Audit, Penetapan Tersangka Belum Terlihat
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara yang diberitakan sejumlah media, Kejati Maluku Utara masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk penetapan tersangka.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap proses penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif maupun permintaan keterangan sejumlah pihak, tetapi mampu mengungkap secara terang siapa saja yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
Dalam perspektif hukum pidana, kedudukan seseorang sebagai KPA tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tetap harus diuji melalui proses penyidikan, termasuk menelusuri dokumen pencairan, dasar pembayaran, kesesuaian regulasi serta pertanggungjawaban keuangan negara.
Karena itu, penyidik dituntut bekerja secara profesional, independen dan transparan agar tidak muncul kesan adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Sorotan Dana Refocusing Covid-19 Ikut Mencuat
Belum tuntasnya dugaan korupsi tunjangan DPRD juga diikuti sorotan terhadap pengelolaan anggaran refocusing penanganan Covid-19 di lingkungan Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode pandemi 2020–2022.
Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi sebelumnya mendesak aparat penegak hukum, termasuk Polda Maluku Utara, untuk menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Sorotan muncul karena kebijakan pengelolaan anggaran pada masa darurat kesehatan semestinya mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Publik pun meminta agar seluruh penggunaan anggaran pada masa pandemi diperiksa secara menyeluruh, termasuk memastikan apakah realisasi belanja telah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Desakan Pencopotan Kadikbud dan Pertanyaan Publik
Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pengangkatan Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara juga menuai kritik dari sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok antikorupsi.
Organisasi seperti Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, FPAKI dan GPM sebelumnya telah menyuarakan desakan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar mempertimbangkan penonaktifan atau pencopotan Abubakar dari jabatan Kadikbud.
Desakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap aspek integritas, kepercayaan publik dan pentingnya menjaga objektivitas proses penegakan hukum.
Meski demikian, status seseorang yang masih diperiksa sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan status tersangka, apalagi dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.
Dinilai Kebal Hukum, Kejati Malut Diminta Jangan Tebang Pilih
Belum adanya kepastian hukum dalam perkara bernilai ratusan miliar rupiah tersebut mulai menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penanganan kasus ini berjalan lambat dan terkesan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar.
Bahkan, muncul kritik bahwa pejabat yang namanya berulang kali disebut dalam pusaran persoalan tersebut seolah belum tersentuh tindakan hukum yang tegas.
Persepsi inilah yang harus dijawab oleh Kejati Maluku Utara melalui langkah penyidikan yang terukur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran daerah. Siapa pun yang terbukti memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum harus mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Jangan sampai penanganan perkara yang menyangkut uang rakyat justru menimbulkan kesan bahwa jabatan dan kekuasaan dapat menjadi tameng dari proses hukum.
Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk mengungkap konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Hak Jawab dan Klarifikasi
Hingga berita ini disusun, belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Abubakar Abdullah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Status dan keterlibatan masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Abubakar Abdullah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta Kejati Maluku Utara guna memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.
Publik berhak mengetahui ke mana uang rakyat dikelola, bagaimana pertanggungjawabannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan. (Red)
Komentar