HALSEL, MALUTLINE – Situasi pemerintahan Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali menjadi sorotan publik. Persoalan yang melibatkan Kepala Desa (Kades) Guruapin, Rina Hamid, kini semakin memanas setelah munculnya ketegangan antara sejumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembukaan palang kantor desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan tersebut terjadi pada Sabtu malam. Adu mulut antara masyarakat dan sejumlah anggota BPD tidak terhindarkan setelah muncul persoalan pembukaan palang kantor desa yang diduga dilakukan secara sepihak dan difasilitasi oleh pihak BPD.
Situasi semakin memanas ketika salah seorang anggota BPD menyampaikan pendapat menggunakan mikrofon pengeras suara. Sejumlah warga yang tidak menerima penjelasan tersebut kemudian terlibat adu mulut hingga mikrofon dirampas dan dibanting, sehingga mengalami kerusakan.
Peristiwa ini menambah panjang daftar persoalan pemerintahan Desa Guruapin yang selama ini telah menuai kritik dan kekecewaan masyarakat.
Sebelumnya, keberadaan Kades Rina Hamid juga menjadi perhatian warga lantaran disebut meninggalkan desa sejak 5 Oktober 2025 dengan alasan cuti melahirkan. Namun, hingga September 2026, yang bersangkutan dikabarkan belum kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara langsung di desa.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat karena pelayanan pemerintahan desa dinilai membutuhkan kepastian kepemimpinan dan tanggung jawab yang jelas.
Bahkan, pada Januari 2026, warga Desa Guruapin pernah menggelar aksi demonstrasi hingga melakukan pemalangan kantor desa. Dalam aksi tersebut, masyarakat mendesak adanya pertanggungjawaban kepala desa serta audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).
Tidak hanya itu, sejumlah persoalan lainnya juga ikut mencuat sepanjang 2025–2026, mulai dari dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa, persoalan lahan hibah untuk pembangunan Rumah Produksi (PSO) milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, hingga keluhan masyarakat terkait dugaan penyusutan jatah minyak tanah bersubsidi di pangkalan setempat.
Berbagai persoalan tersebut semakin memperbesar ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Guruapin.
Atas kondisi yang terus berulang, warga kini meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kades Rina Hamid.
Bahkan, masyarakat mendesak agar Bupati tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi mempertimbangkan pemberhentian Rina Hamid secara permanen apabila hasil pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi alasan pemberhentian kepala desa.
Menurut masyarakat, pemerintahan desa tidak boleh terus-menerus berada dalam situasi konflik berkepanjangan. Pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta pembangunan desa harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Warga juga meminta Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta pihak kecamatan segera turun tangan untuk memeriksa seluruh persoalan yang berkembang, termasuk dugaan penyimpangan Dana Desa dan mekanisme pembukaan palang kantor desa.
Pemkab Halsel Diminta Hadir Berikan Kepastian
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak membiarkan konflik tersebut semakin meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Desa Guruapin.
Bupati Bassam Kasuba diminta segera memfasilitasi penyelesaian konflik secara terbuka dengan mempertemukan masyarakat, BPD, pemerintah desa, dan pihak kecamatan guna mencari solusi yang adil.
Selain itu, apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran desa, masyarakat meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan hukum oleh instansi berwenang.
Di tengah ketegangan yang terjadi, semua pihak juga diharapkan dapat menahan diri, menghindari tindakan anarkis, serta mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah dan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kades Rina Hamid maupun pihak BPD Desa Guruapin mengenai insiden pembukaan palang kantor desa tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Red)
Komentar