LABUHA, MALUTLINE – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Hasan Ali Bassam Kasuba, menekankan pentingnya kerja sama dan kerja kolektif antara pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa dan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Bassam mengatakan bahwa seluruh pejabat dan kepala desa yang hadir memiliki peran penting serta tanggung jawab besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, merupakan amanah sekaligus ujian yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kita semua yang hadir di ruangan ini merupakan bagian penting dari masyarakat yang kita pimpin. Amanah dan tanggung jawab ini melekat pada pribadi masing-masing dan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Bassam.
Ia menjelaskan, setiap unsur pemerintahan memiliki kapasitas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan kerja kolektif agar berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Bassam mencontohkan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan lintas sektor, seperti anak putus sekolah, pelayanan kesehatan masyarakat, hingga berbagai persoalan sosial yang terjadi di tingkat desa.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan dan merealisasikan program pemerintah.
Menurutnya, persoalan data di Kabupaten Halmahera Selatan masih perlu dibenahi karena masih ditemukan ketidaksesuaian data di tingkat bawah, termasuk dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Hal yang paling penting dalam menyukseskan program pemerintah adalah data. Namun, kondisi data kita di Halmahera Selatan masih perlu dibenahi. Masih banyak persoalan di tingkat bawah, misalnya penyaluran BLT yang belum tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Bupati mengakui bahwa sebagian besar desa di Halsel masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pembangunan. Salah satu desa yang memiliki kemampuan anggaran relatif besar adalah Desa Kawasi, Kecamatan Obi, karena didukung penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup besar.
Olehnya itu, ia meminta seluruh kepala desa memiliki kesamaan pola pikir dalam merealisasikan program pembangunan. Pengelolaan pemerintahan desa, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bassam juga mengingatkan para kepala desa agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan anggaran pemerintah serta senantiasa memperbaiki diri dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Saya meminta para kepala desa agar lebih sadar dan berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan. Jika masih ada kekurangan dalam memimpin desa, mari kita perbaiki bersama. Jangan sampai ada penyelewengan anggaran yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut mencontohkan Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, yang dipimpin Kepala Desa Gurdam Abusama, sebagai salah satu desa yang dinilai memiliki komunikasi pemerintahan dan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.
Bassam mengatakan, meskipun kantor pemerintahan kabupaten berada di wilayah Kampung Makian, masyarakat desa tersebut dinilai mampu menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah desa sehingga tidak banyak terjadi keluhan terkait pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Ia berharap pola komunikasi tersebut dapat menjadi contoh bagi kepala desa lainnya di Halmahera Selatan.
“Kalau masyarakat merasa senang dan puas dengan pelayanan pemerintah desa, tentu berbagai gejolak dapat diminimalisasi. Karena itu, komunikasi antara kepala desa dan masyarakat harus terus dijaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halmahera Selatan, Muhamad Zaki A. Wahab, S.H., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor dan sosialisasi program lintas sektor tersebut merupakan wadah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kemitraan antara pemerintah desa dengan organisasi perangkat daerah.
Ia meminta seluruh kepala desa tetap menjaga semangat, kekompakan, dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan serta pembangunan di wilayah masing-masing.
Menurut Zaki, pembangunan desa tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Dana Desa. Dibutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih merata sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi wadah dan forum bagi kita semua untuk memperkuat hubungan kemitraan. Dinas terkait diharapkan dapat membangun komunikasi yang baik dengan seluruh kepala desa agar program pembangunan bisa menjangkau seluruh desa secara merata,” ujarnya.
Zaki juga menyoroti sejumlah sektor yang membutuhkan perhatian bersama, di antaranya Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah, DP3AKB, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Ia berharap Dinas Pendidikan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dalam menangani persoalan pendidikan, khususnya anak-anak yang mengalami putus sekolah.
Sementara kepada instansi yang menangani pendapatan daerah, ia meminta agar pemerintah desa mendapatkan pemahaman mengenai pajak yang dipungut serta mekanisme pengembalian manfaatnya melalui program pembangunan, termasuk alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).
Kepada DP3AKB, Zaki mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Pasalnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak ditemukan di sejumlah desa sehingga membutuhkan penanganan dan pencegahan secara bersama.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat desa. Menurutnya, masih terdapat warga yang mengalami kecelakaan kerja, tetapi belum memperoleh perlindungan dan kepastian klaim melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam forum tersebut, Zaki secara khusus memberikan kesempatan kepada seluruh kepala desa untuk menyampaikan keluhan, kendala, serta persoalan yang dihadapi secara langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.
Ia berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik agar berbagai persoalan mendasar di desa dapat diketahui dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.
Bupati Bassam juga meminta seluruh kepala desa memanfaatkan Rakor tersebut untuk menyampaikan persoalan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa.
Pada kesempatan itu, Bupati turut menyampaikan apresiasi terhadap program BASNAS dan mengajak seluruh pihak terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri DR. Abdillah Kamarullah, Kapolres Halmahera Selatan, perwakilan Kodim, perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), para camat, serta sejumlah kepala OPD terkait, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Halsel, Sutego, S.T.
Rakor dan sosialisasi lintas sektor tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang merata serta pelayanan publik yang lebih baik di Halmahera Selatan. (Red)












Komentar