TERNATE, Malutline – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Berjuang Bersama Masyarakat (BBM) menggelar aksi demonstrasi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate, pada hari ini, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan itu mengusung tema besar “BBM Naik Tinggi, Turunkan Prabowo-Gibran”, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang dinilai berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil di seluruh Indonesia, termasuk masyarakat Maluku Utara.
Dalam pernyataan sikap tertulis yang dibagikan kepada publik, massa aksi menilai kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi krisis multidimensi. Mereka menyebut kebijakan kenaikan harga BBM telah memicu persoalan serius mulai dari naiknya biaya transportasi, meningkatnya harga bahan pokok, menurunnya daya beli masyarakat hingga memperburuk kondisi ekonomi nelayan, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat kelas bawah.
Aliansi BBM menilai pemerintah pusat gagal menghadirkan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dalam dokumen tuntutan mereka disebutkan bahwa kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan energi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial karena berpotensi memicu inflasi nasional dan memperbesar angka kemiskinan.
Massa aksi juga menyoroti kondisi masyarakat daerah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi logistik dan transportasi laut. Menurut mereka, kenaikan harga BBM secara langsung akan meningkatkan biaya hidup masyarakat di wilayah timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku Utara.
Dalam orasinya, massa menyatakan pemerintah tidak boleh terus menerus membebankan persoalan ekonomi kepada rakyat kecil sementara kondisi kesejahteraan masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan.
Selain menolak kenaikan harga BBM, massa aksi juga membawa 14 tuntutan politik dan sosial yang mereka minta segera menjadi perhatian pemerintah.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, meminta militer kembali fokus pada fungsi pertahanan, menghentikan sejumlah kebijakan nasional yang dianggap merugikan rakyat, menuntaskan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM, menurunkan biaya hidup masyarakat, mengendalikan harga bahan pokok, mewujudkan pendidikan gratis yang demokratis, hingga menertibkan distribusi BBM di Kota Ternate.
Massa juga secara tegas menolak pengelolaan sejumlah pulau di Maluku Utara oleh perusahaan besar yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat lokal, termasuk menyoroti aktivitas perusahaan tambang seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang disebut dalam poin tuntutan mereka.
Tidak hanya itu, demonstran juga meminta pemerintah segera membuat regulasi terkait pengendalian harga komoditas unggulan daerah seperti kelapa, pala, dan cengkeh, serta mendorong pembangunan industri rumah tangga berbasis komoditas lokal di wilayah Maluku Utara.
> “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Negara harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat, bukan justru membebani kehidupan rakyat kecil,” demikian salah satu pernyataan yang disampaikan dalam aksi.
Aksi demonstrasi ini menjadi bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dianggap semakin mempersempit ruang ekonomi rakyat di tengah kondisi sosial yang belum stabil.
Hingga aksi berlangsung, massa tetap bertahan di lokasi sambil menyampaikan orasi dan mendesak pemerintah segera merespons tuntutan yang mereka bawa.
Gelombang protes ini diperkirakan akan terus berlanjut apabila pemerintah tidak segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai semakin menekan kehidupan masyarakat luas. (Red)
Komentar