HALSEL, Malutline – Harapan masyarakat Desa Sambiki, Kecamatan Obi, untuk menikmati infrastruktur jalan yang layak kembali pupus. Tahun demi tahun berganti, kepemimpinan silih berganti, namun kondisi jalan desa tetap memprihatinkan—bahkan disebut semakin tak terurus.
Jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga kini berubah menjadi jalur penuh lubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu saat kemarau. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Keluhan warga pun kembali mencuat, kali ini dengan nada yang lebih keras. Mereka menilai, persoalan ini bukan lagi hal baru, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa solusi nyata.
“Ini bukan baru terjadi, tapi sudah lama. Setiap pergantian pemimpin kami selalu berharap ada perubahan, tapi kenyataannya tetap sama. Jalan desa makin rusak dan kami yang terus merasakan dampaknya,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Tak hanya Desa Sambiki, kondisi serupa juga dirasakan oleh masyarakat Desa Anggai. Dua desa ini seakan menjadi simbol minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar di wilayah tersebut. Padahal, akses jalan yang baik merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas dan kesejahteraan warga.
Yang membuat sorotan semakin tajam, masyarakat menilai bahwa wilayah ini bukan tanpa keterwakilan. Tercatat ada dua figur yang duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang berasal dari wilayah tersebut, yakni Iksan Subur dari Desa Anggai dan Hi Ibrahim dari Desa Sambiki.
Namun, keberadaan dua wakil rakyat tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan sejauh mana peran dan kontribusi mereka dalam memperjuangkan kebutuhan dasar seperti perbaikan jalan desa.
“Kalau sudah ada perwakilan di DPRD provinsi, kenapa kondisi jalan masih seperti ini? Kami butuh bukti kerja, bukan sekadar janji,” tegas warga lainnya.
Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada para wakil rakyat, tetapi juga kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Masyarakat mendesak agar ada langkah konkret, bukan sekadar wacana atau janji politik yang terus diulang setiap musim pemilihan.
Warga menilai, masa kepemimpinan saat ini seharusnya menjadi momentum untuk meninggalkan jejak positif, bukan mewariskan persoalan yang sama kepada generasi berikutnya.
“Jangan sampai masa jabatan berakhir tanpa ada perubahan berarti. Kami ingin pemimpin yang dikenang karena kerja nyata, bukan karena janji yang tak ditepati,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Kondisi ini menjadi cerminan bahwa masih adanya kesenjangan pembangunan di wilayah Halmahera Selatan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Padahal, pemerataan pembangunan telah lama menjadi slogan yang terus digaungkan.
Kini, masyarakat hanya menuntut satu hal sederhana: perhatian dan tindakan nyata. Jalan yang layak bukan kemewahan, melainkan hak dasar yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah.
Sorotan publik semakin menguat.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah dan para wakil rakyat akan tetap diam, atau mulai bergerak menjawab jeritan masyarakat dari Sambiki dan Anggai?
Waktu akan menjadi saksi, apakah kritik ini akan berujung pada perubahan—atau kembali menjadi cerita lama yang terus terulang tanpa akhir. (Red)
Komentar