HALSEL, Malutline — Kondisi Desa Wayaloar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan. Keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kerawanan bencana alam mendorong desakan keras kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan DPRD Halsel agar segera mengambil langkah konkret.
Hingga kini, masyarakat Wayaloar masih menghadapi akses listrik yang hanya menyala 12 jam per hari, kondisi jalan desa yang belum memadai, serta sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan. Situasi tersebut diperparah dengan bencana banjir besar pada 2025, yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia serta merusak sejumlah rumah dan infrastruktur desa.
Tokoh masyarakat Wayaloar, Thamrin Ashari, menilai kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.
“Kami mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan DPRD Halsel agar serius melihat kondisi Wayaloar. Jangan biarkan desa-desa di Pulau Obi terus tertinggal. Kami butuh jalan, listrik 24 jam, fasilitas kesehatan, dan mitigasi bencana,” tegas Thamrin.
Menurutnya, selama ini masyarakat Wayaloar bertahan dengan swadaya dan gotong royong, termasuk membangun jembatan darurat dari batang kelapa demi menunjang aktivitas warga. Namun kondisi tersebut tidak boleh terus dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara.
Warga berharap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dapat turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi riil Desa Wayaloar, serta menjadikan wilayah Pulau Obi sebagai prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, DPRD Halsel diminta menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat desa terpencil.
“DPRD jangan hanya bekerja di ruang sidang. Kami minta turun langsung dan lihat kondisi Wayaloar. Aspirasi masyarakat harus benar-benar diperjuangkan,” tambahnya.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan pemenuhan hak dasar sebagai warga negara, yakni akses infrastruktur yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari bencana.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemda Halmahera Selatan dan DPRD Halsel belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan masyarakat Wayaloar. (Red)
Komentar