Halsel Malutline-Com Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait untuk segera mencopot Kepala Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) milik CV Kelfa Halsel Indonesia di Desa Laromabati, Kecamatan Kayoa Utara. Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara Desakan ini muncul setelah mencuatnya dugaan keterlibatan oknum kepala APMS dalam praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan masyarakat luas.
Dalam keterangannya kepada media, Ketua KNPI Halsel, Hastomo B Tawary SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait kelangkaan BBM di Kayoa Utara, yang disinyalir bukan karena keterbatasan pasokan, melainkan karena adanya penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang seharusnya bertanggung jawab atas penyaluran BBM secara adil dan merata.
“Kami mendapat laporan langsung dari warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Namun, dalam waktu yang bersamaan, BBM justru beredar di pasar gelap dengan harga yang jauh di atas harga eceran resmi. Ini adalah bentuk kejahatan yang tak bisa dibiarkan,” tegas Hastomo B Tawary S.H. Senin 21/4/2025
Lebih jauh, KNPI Halsel menilai bahwa praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan telah menjadi semacam sistem yang melibatkan beberapa pihak, mulai dari oknum di APMS hingga pengecer ilegal. Modus yang digunakan diduga meliputi pengurangan volume BBM saat distribusi ke masyarakat, manipulasi data distribusi, hingga penjualan jatah subsidi kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian menjualnya kembali dengan harga tinggi.
“Yang menjadi korban adalah masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pelaku usaha lokal yang bergantung pada BBM untuk aktivitas harian mereka. Kondisi ini sangat memprihatinkan,” lanjutnya.
KNPI pun menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Mereka menilai bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi BBM di daerah terpencil seperti Kayoa Utara masih sangat lemah, sehingga memberi ruang bagi praktik-praktik mafia yang terorganisir.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Halsel menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini terus terjadi. Mereka menuntut agar Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Halsel, serta Pertamina sebagai regulator distribusi BBM, segera turun tangan dan mencopot Kepala APMS Kayoa Utara yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
“Kami minta tindakan tegas, bukan hanya wacana. Kalau memang terbukti bersalah, harus ada sanksi administrasi dan hukum. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum,” ujarnya.
Selain pencopotan, KNPI juga mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja APMS di seluruh wilayah Halsel, guna memastikan bahwa distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Mereka mengusulkan agar pengawasan distribusi BBM lebih transparan, melibatkan masyarakat, dan menerapkan sistem digital yang dapat memantau alur BBM secara real-time.
Desakan yang disuarakan oleh KNPI Halsel mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta aktivis lingkungan dan sosial di Kayoa Utara juga turut menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kelangkaan BBM dan dugaan permainan harga yang terjadi di lapangan.
Seorang tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa selama ini pihaknya sering melihat BBM dalam jumlah besar didistribusikan secara diam-diam ke lokasi yang tidak diketahui tujuannya, sementara warga harus antre berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan jatah BBM yang sangat terbatas.
“Kami butuh solusi, bukan janji. Kalau ada mafia BBM di kampung kami, itu berarti ada pengkhianat bangsa yang harus ditindak,” ujar warga yang enggan disebut namanya.
Masalah distribusi BBM bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan dan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan energi. Apa yang terjadi di Kayoa Utara adalah gambaran kecil dari permasalahan besar yang sering kali luput dari perhatian karena lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan.
KNPI Halsel berharap agar momentum ini bisa menjadi titik balik bagi perbaikan sistem distribusi BBM di seluruh wilayah Halmahera Selatan. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, dan bila perlu, akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Bupati maupun ke DPRD Halsel bila tidak ada respon konkret dari pemerintah.
“Kami tidak akan lelah menyuarakan suara rakyat. Ini bukan semata-mata soal politik atau jabatan, tapi soal keadilan dan tanggung jawab kita sebagai pemuda untuk menjaga moral bangsa,” pungkas Ketua KNPI Halsel.(Red)
Komentar