Malut Line

Berita, Daerah|oleh

Obi, Halmahera Selatan – PT Wanatiara Persada (WP) kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat lingkar tambang dengan menyalurkan bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya, termasuk dalam perayaan Natal dan Tahun Baru.

Sebanyak 2 ton atau 2.000 kilogram beras, kemasan 10 kilogram, didistribusikan ke delapan desa di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Bantuan ini disalurkan melalui panitia zakat di masjid-masjid yang berada di desa-desa tersebut, yakni Desa Baru, Akegula, Laiwui, Buton, Jikotamo, Sambiki, Anggai (Kecamatan Obi), dan Desa Madapolo (Kecamatan Obi Utara).

Penyaluran bantuan dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 24-25 Maret 2025, dengan masing-masing masjid menerima 250 kilogram beras.

Supervisor CSR PT Wanatiara Persada (WP), Ibnu Basalama, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus hadir dan mendukung masyarakat lingkar tambang.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, serta mempererat tali silaturahmi antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/3/2025).

Ibnu menambahkan, PT Wanatiara Persada akan terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai program CSR yang berkelanjutan.

Ketua Remaja Masjid An-Nur Desa Laiwui, Surahim Ladam, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami, dan akan kami salurkan kepada yang berhak menerima. Semoga kebaikan PT Wanatiara Persada menjadi amal baik dan terus berlanjut,” ujarnya.

Senada dengan Surahim, pengurus Masjid At-Taqwa Desa Baru, Sanusi La Uko, juga menyampaikan apresiasinya kepada PT Wanatiara Persada.

“Kami berterima kasih kepada PT Wanatiara Persada yang setiap tahun konsisten menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Kami berharap silaturahmi dengan pihak perusahaan dapat terus terjalin, sehingga ada hal-hal yang dapat menjadi perhatian perusahaan untuk membantu kami,” katanya.

Penyaluran bantuan sembako ini merupakan wujud kepedulian PT Wanatiara Persada terhadap masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, terutama dalam menyambut hari raya Idul Fitri.

Perusahaan berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan mempererat hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.

“Mewakili Manajemen PT Wanatiara Persada, saya mengucapkan selamat hari raya idul Fitri 1446 H, mohon maaf lahir dan batin,” tutup Ibnu Basalama. (Red)

Berita, Kementerian, Nasional|oleh

MalutLine.Com-Jakarta

Wakil menteri transmigrasi (Wamentrans) Fiva Yoga Mauladi memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Prabowo atas bingkisan lebaran yang diberikan kepada dirinya.

“Terimakasih pak Presiden Prabowo Subianto atas bingkisan lebarannya,” ucapnya.

Menurut Wamentrans bingkisan yang diberikan ini memiliki makna tersendiri , yakni sebagai Trigger agar paraenteri nya lebih menerapkan pola hidup sehat salah satunya dengan mengkonsumsi sayur mayur produk petani Indonesia, sesuai program yang terus di genjot yakni Ketahanan Pangan.

“Sayur-mayur sehat, tomat, buah, wortel, dan produk holtikultura lainnya, jus jambu merah dan jus sayur, dihiasi bunga anggrek putih nan menawan adalah produk pangan dalam negeri,” ujarnya

Kebijakan mewujudkan kedaulatan pangan di pemerintahan Presiden Prabowo adalah dalam rangka kehadiran negara agar rakyat tercukupi pemenuhan kebutuhan makanan yang sehat dan bergizi, agar Tunas-tunas bangsa menjadi manusia yang sehat, kuat, badan dan fisik prima, pintar, berintegritas, dan menjadi patriot bangsa untuk membangun peradaban Indonesia.

“Dengan pangan yang berdaulat maka negara juga akan berdaulat, yang berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari), dan produsen pangan nasional akan lebih sejahtera,”tutup Wamentrans.(Red)

Tak Berkategori|oleh

OBI – PT Wanatiara Persada (WP) memastikan seluruh karyawan Muslim menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai ketentuan pemerintah, serta menggelar program bantuan sosial menjelang Lebaran IdulFitri 1446 H.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, perusahaan telah menyalurkan THR kepada 1.017 karyawan Muslim, dengan besaran masing-masing satu bulan gaji sesuai upah yang diterima.

Terkait hal ini, Direktur PT Wanatiara Persada, Suherman, menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan komunikasi yang baik antarseluruh pihak.

“Marilah kita menjaga persaudaraan dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan komunikasi yang konstruktif,” tegasnya dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Sementara itu, Deputy GM Legal & PR PT Wanatiara Persada, Darmanusa Alting, mengatakan momentum Ramadan tahun ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan seluruh karyawan.

“Kami berharap karyawan dapat meraih kemenangan spiritual di hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

Selain THR, perusahaan juga menggelar program berbagi sembako di wilayah tambang Kecamatan Obi.

Untuk diketahui, Sebanyak 200 karung beras juga telah didistribusikan, dengan masing-masing desa lingkar tambang menerima 25 karung beras secara gratis.

Selain itu, Perusahaan juga telah mengizinkan berdirinya serikat pekerja sebagai mitra penyampaian aspirasi, dengan catatan tidak mengganggu operasional perusahaan.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Semoga kita semua meraih kemenangan di hari yang fitri,” tutup Darmanusa. (Red)

Tak Berkategori|oleh

Malutline.com, Obi – Halmahera Selatan – Masyarakat Desa Sosepe, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Mereka menduga Kepala Desa (Kades) Sudin Jumati telah membangun dinasti politik di tubuh pemerintahan desa, yang berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan dan minimnya pembangunan. Oleh karena itu, warga meminta Inspektorat Kabupaten Halsel untuk melakukan audit khusus terhadap kepemimpinan Sudin Jumati.

Tuntutan audit ini didasarkan pada berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penguasaan jabatan strategis desa oleh keluarga dekat kades serta pemanfaatan aset desa untuk kepentingan pribadi.

Musa, salah satu warga Desa Sosepe, mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Sudin Jumati, tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Ia menilai pembangunan di desa sangat minim, sementara laporan pertanggungjawaban dana desa tidak pernah disampaikan secara terbuka.

“Kades sudah tidak sehat lagi dalam mengelola anggaran. Setiap ada desakan warga untuk musyawarah pertanggungjawaban, selalu ditolak,” kata Musa.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan memastikan dana desa dikelola demi kesejahteraan bersama.

Selain masalah transparansi, warga juga menyoroti dugaan nepotisme dalam pemerintahan desa. Berdasarkan data yang dihimpun masyarakat, banyak jabatan strategis di Desa Sosepe yang diisi oleh keluarga kades, di antaranya:

Sarif Nasir (Ketua BPD) → Menantu kades

Siti Hajar Jumati (Anggota BPD) → Saudari kandung kades

La Mini Ode Mimu (Kaur Pembangunan) → Saudara kandung mertua kades

Muslimin (Kaur Administrasi) → Ipar kandung kades

Nasrun Hamnan (Bendahara Desa) → Ipar sepupu sekali kades

Hasinu (Kaur Kemasyarakatan) → Suami saudara kandung mertua kades

Sudiamin (Kaur Pemerintahan) → Suami saudara sepupu istri kades

“Dengan dominasi keluarga ini, sistem pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan tidak ada pengawasan yang objektif,” ujar Musa.

Suleman, warga lainnya, menambahkan bahwa aset desa juga diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi kades. Salah satu contohnya adalah bodi fiber berkapasitas 2,5 ton dengan mesin gantung Yamaha 40 PK yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi justru dipakai oleh kades secara pribadi.

“Lebih parahnya lagi, aset desa ini sudah terbakar dalam insiden kebakaran di Jikotamo yang menghanguskan tiga rumah warga,” ungkap Suleman.

Ia menegaskan, tanpa transparansi, wajar jika masyarakat mencurigai adanya penyelewengan dan menuntut keadilan.

Sebagai langkah konkret, masyarakat Desa Sosepe telah membuat petisi untuk menangguhkan pencairan anggaran desa tahun 2025. Petisi ini telah ditandatangani oleh banyak warga sebagai bentuk protes terhadap minimnya transparansi pengelolaan keuangan desa.

Mereka menuntut agar dana desa tidak dicairkan sebelum ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban anggaran sebelumnya dan meminta audit menyeluruh atas penggunaan dana serta aset desa selama kepemimpinan Sudin Jumati.

“Jika memang tidak ada yang disembunyikan, seharusnya kades bersedia membuka laporan pertanggungjawaban. Kami tidak akan tinggal diam jika ada penyimpangan yang merugikan masyarakat,” tegas salah seorang warga yang ikut menandatangani petisi.

Warga Desa Sosepe berharap agar Pemerintah Daerah Halsel dan Inspektorat segera turun tangan untuk menyelidiki berbagai dugaan penyimpangan di desa mereka. Mereka juga meminta agar jabatan strategis dalam pemerintahan desa tidak dikuasai oleh keluarga kades agar tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. (Red)

Tak Berkategori|oleh

Malutline Com Halsel -Kepala desa (kades) Manatahan diduga tidak transparan dalam mengelola Dana Desa( ADD) dan Dana Desa(DD) sehingga selama satu priode (2019-2024) belum ada nampak jelas pembangunan seperti inprastruktur.Hal ini dikeluhkan beberapa masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya kepada awak media.(28/3/2025)

Warga tersebut mengatakan sudah jelas peraturan negara agar pemerintah desa (pemdes) untuk transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat Desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang Desa.

“Tapi hal itu sangat disayangkan oleh masyarakat desa manatahan, kecamatan Obi barat kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) di karenakan Mardan La Munja selaku kades selama menjabat satu periode tersebut belum ada yang di bangun di desanya , baik itu saluran drainase desa maupun pembangunan lainnya,”papar warga yang tidak disebutkan namanya itu.

Ia menjelaskan, masyarakat menganggap dana desa sudah cair tapi belum ada juga pemerintah desa untuk membangun desa terutama infrastruktur desa yang saat ini masih amburadul sehingga membuat kesal warga.

“Masyarakat desa manatahan meminta kades untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa dan segera membangun infrastruktur desa untuk kepentingan masyarakat desa khususnya kami sebagai masyarakat,” ujarnya.

Terang warga tersebut, selama satu periode mardan La munja menjabat kepala desa belum ada satu pembagunan yang di lakukan melalui ADD sehingga masyarakat desa manatahan merasa resah atas kepimpinannya.

“Belum ada pembangunan infrastruktur desa yang nampak terlihat sedangkan dana desa sudah turun ke pemerintah desa.Hal tersebut dapat diduga memicu kerugian Negara, yakni berpotensi memberi ruang penyalahgunaan anggaran oleh pihak pemerintah desa itu sendiri,” akunya.

Tambahnya,dikarenakan ada dugaan meraup keuntungan yang lebih besar. Pasalnya tidak adanya pembagunan desa yang menyebutkan nilai anggaran, nama pekerjaan yang di kerjakan selama satu periode.

“Dalam hal ini pengawasan dari Pemerintah Kecamatan Obi barat beserta para kasi dan pendamping Desa juga BPD lalai serta bungkam dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa manatahan”tegas warga tersebut.

Saat berita ini di turunkan pihak pemerintah desa manatahan masih dalam upaya konfirmasi (Red)