TERNATE, Malutline.com — Penanganan laporan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera mengalihkan penanganan perkara tersebut ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus), bukan hanya berhenti di bidang intelijen.

Permintaan itu disampaikan Ketua Wilayah SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi Rivai, menanggapi pernyataan Kepala Tata Usaha (KTU) Kejati Maluku Utara, Safri Muin, yang sebelumnya menyebut laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran tunjangan DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 telah diterima dan didisposisikan ke bidang intelijen.

Menurut Sarjan, langkah cepat Kejati Malut patut diapresiasi. Namun, ia menilai perkara tersebut seharusnya langsung ditangani bidang Pidsus, mengingat substansi laporan menyangkut dugaan tindak pidana korupsi dan saat ini bidang yang sama juga sedang menangani perkara tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara yang telah naik ke tahap penyidikan.

“Kami dari SEMMI mengapresiasi langkah cepat pihak Kejati Malut yang sudah menindaklanjuti pengaduan kami. Tapi alangkah baiknya laporan tersebut diserahkan ke bidang Pidsus saja, karena mereka juga sedang menangani perkara yang sama, yakni tunjangan DPRD Provinsi yang sudah naik ke penyidikan. Ini untuk mempermudah langkah-langkah penyelidikan,” tegas Sarjan.

Lebih jauh, Sarjan mengaku pihaknya memperoleh informasi adanya dugaan manuver internal yang berpotensi memperlambat proses hukum dengan mengarahkan penanganan laporan terlebih dahulu ke bidang intelijen sebelum nantinya masuk ke Pidsus.

Pernyataan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai pola penanganan perkara di internal kejaksaan, terutama ketika laporan yang disampaikan menyangkut dugaan penyimpangan anggaran bernilai besar.

“Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap institusi Kejati Malut, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat ada dugaan pihak tertentu yang sengaja memperlambat proses hukum perkara ini. Semoga informasi itu tidak benar. Karena di Pidsus sudah ada bidang operasional yang memiliki kewenangan melakukan telaah dan penyelidikan,” ujarnya.

Sarjan juga mengungkapkan bahwa sebelum laporan resmi dimasukkan ke Kejati Maluku Utara, pihaknya terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan penyidik di bidang Pidsus terkait kelengkapan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat dugaan korupsi tersebut.

Menurutnya, langkah itu dilakukan agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan memiliki dasar awal yang cukup untuk ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Sebelum kami memasukkan laporan pengaduan, kami lebih dulu berkoordinasi dengan teman-teman di Pidsus terkait bukti dan data untuk memperkuat laporan agar proses penyelidikan berjalan baik dan transparan. Jadi lebih elok Pak Kajati mendisposisikan perkara itu langsung ke teman-teman di Pidsus,” katanya.

Kasus yang dilaporkan SEMMI sebelumnya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Ternate periode 2020–2024 dengan total realisasi anggaran mencapai Rp64,235 miliar.

Dalam laporan itu, sejumlah nama pejabat ikut disebut sebagai pihak terlapor, di antaranya M. Tauhid Soleman, Dr. Rizal Marsaoly selaku Ketua TAPD, mantan Ketua TAPD Yusuf Sunya, hingga sejumlah pimpinan DPRD periode terkait.

Kini publik menunggu langkah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sufari.

Pertanyaan yang mulai mengemuka, apakah dugaan skandal anggaran puluhan miliar rupiah ini akan segera masuk meja penyidikan, atau justru tersendat dalam mekanisme internal yang berpotensi memperlambat penegakan hukum? (Bur)

TERNATE, Malutline — Aroma dugaan korupsi kembali menyelimuti lingkaran kekuasaan di Kota Ternate. Setelah kasus serupa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara resmi naik ke tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, kini skandal baru pecah di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Maluku Utara secara resmi melaporkan dugaan korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 ke Kejati Maluku Utara pada 29 Juni 2026.

Kasus ini diduga bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan indikasi kuat praktik penggelembungan anggaran berjamaah yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Penelusuran dokumen yang dilakukan redaksi menemukan adanya pola kenaikan tunjangan yang dinilai tidak masuk akal dan terus direvisi dalam waktu singkat.

Pada Perwali Nomor 02 Tahun 2020 yang ditandatangani almarhum Burhan Abdurahman, tunjangan rumah Ketua DPRD dipatok Rp26 juta per bulan, Wakil Ketua Rp24,5 juta, anggota Rp12,5 juta, sedangkan transportasi Rp11 juta.

Belum genap setahun, angka itu kembali dinaikkan lewat Perwali Nomor 34 Tahun 2020 menjadi Rp27,75 juta untuk Ketua, Rp26 juta Wakil Ketua, Rp16,75 juta anggota, dan transportasi naik menjadi Rp13,5 juta.

Lonjakan terbesar terjadi pada 2021 setelah Wali Kota M. Tauhid Soleman menerbitkan Perwali Nomor 21 Tahun 2021.

Dalam aturan itu, tunjangan Ketua DPRD melonjak menjadi Rp29,5 juta per bulan, Wakil Ketua Rp27,5 juta, anggota Rp20 juta, sementara transportasi naik tajam menjadi Rp18 juta setiap bulan.

Yang memicu kecurigaan besar, aturan tahun 2021 itu terus dipakai hingga tahun anggaran 2026, padahal pemerintah pusat sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 yang mengubah ketentuan lama dan mewajibkan penyesuaian regulasi daerah.

Ketua Wilayah SEMMI Maluku Utara, Faujan Hud menilai ada dugaan kuat pihak-pihak tertentu sengaja mempertahankan regulasi lama demi mempertahankan pembayaran tunjangan bernilai jumbo.

“PP sudah berubah, tapi kenapa Perwali tidak direvisi? Pertanyaannya sederhana, siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini?” tegas Faujan.

Tak tanggung-tanggung, laporan SEMMI turut menyeret sejumlah nama penting yang diduga ikut bertanggung jawab dalam lahirnya kebijakan tersebut.

Mereka antara lain Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, mantan Wali Kota Burhan Abdurahman, mantan Ketua DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 Muhajirin Bailusy, mantan Sekretaris DPRD Safiah M. Nur, mantan Sekda Jusuf Sunya hingga Sekda aktif Rizal Marsaoly sebagai Ketua TAPD.

SEMMI menilai penetapan angka tunjangan diduga bertentangan dengan Pasal 17 PP Nomor 18 Tahun 2017 junto PP Nomor 1 Tahun 2023 yang mewajibkan penentuan tunjangan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, serta kajian appraisal independen.

Fakta yang memperkuat dugaan itu muncul dari data appraisal yang dipakai penyidik Kejati Malut dalam kasus tunjangan DPRD Provinsi Maluku Utara.

Data tersebut menunjukkan harga sewa rumah tertinggi yang layak di Kota Ternate pada periode 2019–2024 hanya berada di kisaran Rp9 juta per bulan, sedangkan tunjangan transportasi sekitar Rp6 juta.

Sementara berdasarkan hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan KPNL Ternate tahun 2026, angka kewajaran tunjangan rumah disebut hanya sekitar Rp10 juta.

Artinya, ada selisih sangat besar antara nilai riil pasar dengan anggaran yang dibayarkan pemerintah selama bertahun-tahun.

Jika pembayaran itu dilakukan terus menerus sejak 2020 hingga 2026, maka dugaan kerugian negara berpotensi membengkak dalam angka fantastis.

SEMMI kini mendesak Kejati Maluku Utara bergerak cepat, “Ini bukan sekadar soal tunjangan. Ini dugaan pengurasan uang rakyat yang dilakukan melalui kebijakan yang dipertahankan bertahun-tahun. Semua pihak yang menandatangani dan menikmati kebijakan ini wajib diperiksa,” tegas Faujan.

Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pihak yang dikonfirmasi belum memberikan klarifikasi, Publik kini menunggu keberanian Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Akankah skandal tunjangan DPRD Kota Ternate menjadi babak baru megakorupsi anggaran di Maluku Utara, atau kembali berakhir senyap di meja penegak hukum? (Red)

TERNATE, Malutline— Desakan terhadap Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi anggaran program pasar murah Tahun 2021–2023 terus menguat. Kali ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia secara terbuka meminta penyidik segera menetapkan mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, Yudhitia Wahab, sebagai tersangka.

Ketua SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi. Rifai, menegaskan tidak ada alasan lagi bagi penyidik untuk menunda penetapan tersangka, mengingat penanganan perkara tersebut telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kami menilai sudah tidak ada alasan hukum bagi penyidik untuk tidak menetapkan Yudhitia Wahab sebagai tersangka. Kasus ini sudah naik penyidikan, artinya unsur dugaan tindak pidana sudah ditemukan,” tegas Sarjan kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, langkah Kejati sejauh ini menunjukkan bahwa perkara tersebut telah memiliki dasar yang cukup kuat. Apalagi tim penyidik diketahui telah memeriksa sedikitnya 29 orang saksi dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Tidak hanya itu, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Disperindag Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan pada Mei lalu untuk mengumpulkan dokumen serta barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran program pasar murah tersebut.

“Pemeriksaan puluhan saksi sudah dilakukan, penggeledahan juga sudah dilakukan. Itu artinya penyidik telah mengantongi cukup banyak alat bukti. Kami mendesak Kajati Maluku Utara segera melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka,” ujarnya.

Sarjan juga menyoroti temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan yang sebelumnya mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2023.

Dalam dokumen audit tersebut, BPK menemukan adanya kegiatan pasar murah dengan nilai anggaran mencapai Rp7 miliar yang diduga tidak memiliki bukti pertanggungjawaban yang jelas dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Temuan itu, menurut SEMMI, menjadi dasar kuat bagi penyidik untuk segera menaikkan status pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran tersebut, termasuk mantan Kepala Disperindag yang saat itu menjabat sebagai pengguna anggaran.

“LHP BPK sudah sangat jelas. Ada temuan anggaran Rp7 miliar yang bermasalah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kami menilai penyidik sudah memiliki alasan kuat untuk segera menetapkan Yudhitia Wahab sebagai tersangka,” tandasnya.

SEMMI menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus tersebut agar tidak berakhir tanpa kepastian, sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum Kejati Maluku Utara agar tidak bermain-main dalam penanganan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan menyangkut hak masyarakat kecil. (Bur)

HALUT, Malutline — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara melontarkan tantangan terbuka kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara, khususnya Kapolda Maluku Utara yang baru, Arif Budiman, untuk segera menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas praktik peredaran rokok ilegal yang diduga telah berlangsung lama dan semakin mengakar di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Desakan keras itu disampaikan Ketua SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi Rifai, yang menilai maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai resmi di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara, telah memasuki kategori darurat penegakan hukum dan menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Kapolda baru dalam membuktikan keberpihakan institusi kepolisian terhadap penegakan hukum yang bersih dan tegas.

Menurut Sarjan, praktik peredaran rokok ilegal bukan lagi persoalan biasa, melainkan aktivitas ekonomi ilegal yang berlangsung secara terstruktur, melibatkan jaringan distribusi yang rapi, dan berpotensi menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar akibat hilangnya penerimaan cukai yang seharusnya masuk ke kas negara.

“Peredaran rokok ilegal di Maluku Utara ini bukan hal baru. Aktivitas ini sudah berlangsung lama, berjalan terang-terangan, masif, dan terkesan tidak tersentuh hukum. Ini bukan lagi pelanggaran kecil, tetapi sudah mengarah pada praktik bisnis ilegal yang diduga terorganisir. Kalau aparat tidak bergerak sekarang, publik berhak mempertanyakan keseriusan penegakan hukum di daerah ini,” tegas Sarjan kepada wartawan, Sabtu.

SEMMI secara khusus menyoroti wilayah Tobelo, terutama jalur distribusi melalui kawasan Pelabuhan Tobelo yang diduga menjadi salah satu pintu utama masuknya rokok ilegal ke wilayah Halmahera Utara dan sejumlah daerah lain di Maluku Utara.

Menurutnya, aktivitas distribusi barang ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama dan bukan lagi menjadi rahasia. Bahkan, masyarakat setempat disebut telah lama mengetahui adanya peredaran rokok ilegal yang masuk melalui jalur-jalur tertentu tanpa adanya tindakan hukum yang signifikan dari aparat penegak hukum di daerah.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Publik melihat aktivitas itu berlangsung terus-menerus. Barang masuk, diedarkan, dijual bebas, tetapi penindakan hampir tidak terlihat. Pertanyaannya sederhana, apakah aparat benar-benar tidak mengetahui, atau justru ada pembiaran yang sedang terjadi?” katanya.

Sarjan menilai lemahnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja aparat penegak hukum di tingkat daerah, khususnya jajaran Kepolisian Resor Halmahera Utara yang dianggap belum menunjukkan langkah konkret dalam memutus rantai distribusi barang ilegal yang merugikan negara.

“Mustahil aktivitas sebesar ini tidak terdeteksi. Jalurnya jelas, distribusinya terbuka, barangnya beredar luas di pasaran. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka publik sangat wajar menilai ada kelemahan pengawasan, bahkan dugaan pembiaran yang harus segera dievaluasi secara serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, SEMMI mendesak Brigjen Pol Arif Budiman untuk segera mengambil tindakan cepat dan terukur dengan membentuk tim khusus guna mengusut jaringan distribusi rokok ilegal di Maluku Utara, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian di wilayah Halmahera Utara, serta menindak tegas oknum aparat yang terbukti lalai atau terlibat dalam membiarkan aktivitas ilegal tersebut terus berlangsung.

SEMMI juga menegaskan bahwa praktik peredaran rokok ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang secara tegas mengatur larangan peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai resmi dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi maupun mengedarkannya secara ilegal.

“Negara dirugikan karena penerimaan cukai hilang. Ini menyangkut kepentingan negara dan penegakan hukum. Kapolda Maluku Utara yang baru harus menjadikan kasus ini sebagai agenda prioritas agar publik melihat bahwa kepolisian benar-benar hadir melindungi kepentingan negara,” tegas Sarjan.

Tak hanya melayangkan desakan, SEMMI juga memberikan ultimatum keras kepada aparat kepolisian. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Polda Maluku Utara, organisasi mahasiswa tersebut memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

“Jika tidak ada tindakan konkret, kami akan turun menggelar aksi besar di Jakarta dan langsung mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami mengawal persoalan ini sampai tuntas,” katanya.

Sarjan menegaskan bahwa SEMMI tidak akan membiarkan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara terus berlangsung tanpa pengawasan publik. Pihaknya mengaku telah menyiapkan langkah konsolidasi bersama jaringan mahasiswa untuk membawa isu ini ke pusat apabila aparat di daerah dianggap gagal bertindak.

“SEMMI tidak sedang membangun wacana kosong. Kami serius mengawal persoalan ini. Jika aparat di daerah tidak bergerak, maka kami sendiri yang akan bergerak membawa kasus ini ke Mabes Polri. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik ilegal yang merugikan negara dan mencederai hukum,” tutup Sarjan.(Red)

TERNATE, Malutline – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara kembali menagih komitmen Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk menuntaskan laporan dugaan tindak pidana korupsi sejumlah proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Tengah yang telah mereka serahkan sejak Mei 2026 lalu.

SEMMI menilai hingga saat ini belum ada perkembangan yang signifikan atau keterbukaan informasi dari pihak Kejati Maluku Utara terkait tindak lanjut laporan tersebut, meski dokumen dan sejumlah data dugaan penyimpangan telah diserahkan secara resmi.

Menurut SEMMI, lambannya perkembangan penanganan kasus ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan dugaan korupsi yang menyangkut anggaran daerah dalam jumlah besar.

“Kami kembali menagih janji dan komitmen Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan laporan yang sudah kami sampaikan. Jangan sampai kasus ini terkesan dibiarkan tanpa kejelasan,” tegas SEMMI dalam keterangannya.

SEMMI juga menekankan bahwa Kejati Maluku Utara sebelumnya diharapkan dapat bertindak cepat dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk melakukan klarifikasi, pemanggilan pihak terkait, serta langkah penyelidikan awal guna memastikan kebenaran informasi yang dilaporkan.

Namun hingga kini, SEMMI menyebut belum ada informasi resmi yang disampaikan ke publik terkait progres penanganan laporan tersebut.

“Transparansi itu penting agar publik tahu sejauh mana laporan ini diproses. Jangan sampai ada kesan kasus ini mandeg di meja Kejati,” lanjutnya.

SEMMI memastikan akan terus mengawal kasus tersebut hingga ada kejelasan hukum, sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan dugaan korupsi di Maluku Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan laporan tersebut. (Bur)