TERNATE, Malutline – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Maluku Utara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Halmahera Tengah ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Laporan tersebut disampaikan pada 21 Mei 2026 dengan nomor surat 041/PW-SEMMI-MU/V/2026, yang ditandatangani Ketua PW SEMMI Malut Sarjan Hud bersama Sekretaris Yamin Yakub.

Dalam laporan itu, SEMMI turut menyeret sejumlah nama pejabat, di antaranya Sekretaris Daerah Halmahera Tengah Bahri Sudirman, mantan Kepala Dinas PUPR Arief Djalaludin, serta sejumlah pejabat teknis lainnya yang diduga memiliki keterlibatan dalam pengelolaan proyek bermasalah.

SEMMI mengungkap sedikitnya sembilan paket pekerjaan yang diduga bermasalah dengan total nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Proyek tersebut meliputi peningkatan jalan, pembangunan gedung, preservasi jalan hotmix, hingga pembangunan turap beton di beberapa titik wilayah Halmahera Tengah.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Peningkatan Jalan Tanah ke Hotmix Trans Waleh Kecamatan Weda Utara Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4,9 miliar yang dikerjakan CV Bintang Jaya Konstruksi. Dalam dokumen yang disampaikan, pembayaran proyek telah terealisasi sebesar 58,28 persen atau sekitar Rp2,88 miliar. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan progres fisik di lapangan diduga baru mencapai 6,68 persen, sehingga terdapat indikasi kelebihan pembayaran sekitar Rp2,55 miliar.

Selain itu, proyek Peningkatan Jalan Sif–Palo (DAK Afirmasi) Tahun 2023 senilai Rp11,04 miliar yang dikerjakan CV Bintang Pratama juga menjadi perhatian. Meski pembayaran telah dicairkan 100 persen, hasil pemeriksaan fisik menunjukkan progres pekerjaan diduga baru sekitar 61,04 persen, sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran lebih dari Rp4,3 miliar.

SEMMI juga menyoroti sejumlah proyek lain, seperti pembangunan Islamic Centre Halmahera Tengah, preservasi jalan hotmix dalam Kota Weda, pembangunan turap beton KM3, serta beberapa proyek lainnya yang diduga tidak sesuai kontrak bahkan berpotensi fiktif.

Atas temuan tersebut, SEMMI mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan memanggil seluruh pihak terkait untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Kami meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat agar ada kepastian hukum dan penyelamatan uang negara,” tegas SEMMI dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, SEMMI juga menagih komitmen Kejati Maluku Utara untuk menuntaskan seluruh laporan dugaan korupsi yang sebelumnya telah masuk dan belum diketahui perkembangan penanganannya oleh publik.

SEMMI menegaskan bahwa Kejaksaan tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan laporan saja, melainkan harus menunjukkan progres nyata dalam penegakan hukum.

“Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera menuntaskan seluruh laporan yang sudah masuk, termasuk laporan-laporan sebelumnya. Jangan sampai publik menilai ada pembiaran terhadap dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara,” lanjut SEMMI.

Selain itu, SEMMI juga meminta Kejati Maluku Utara membuka perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Maluku Utara karena nilai proyek yang dilaporkan mencapai puluhan miliar rupiah, dengan dugaan penyimpangan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah dalam jumlah signifikan. (Bur)

JAKARTA, Malutline — Dugaan praktik pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah daratan dan perairan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, kini resmi meledak ke tingkat nasional.

Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pengawas Sumber Daya Alam (PP-SDM) Maluku Utara mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta pada 19 Juni 2026 untuk menggelar aksi sekaligus menyerahkan dokumen investigasi lapangan terkait dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Pulau Gebe.

Tak hanya ke Kementerian ESDM, berkas laporan juga resmi diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia guna mendorong proses penyelidikan secara menyeluruh.

Koordinator Pemuda Peduli SDA Maluku Utara, Alamrias Marsaoli, menegaskan pihaknya siap kembali turun ke jalan apabila laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

“Kami sudah melakukan aksi pada 19 Juni kemarin. Jika pemerintah pusat dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah konkret, kami akan kembali turun dengan gelombang massa yang jauh lebih besar,” tegas Alamrias.

Dalam hasil investigasi lapangan yang dilakukan di kawasan Blok Lawalo-Smingit Pulau Gebe, kelompok ini mengungkap dugaan praktik yang mereka sebut sebagai pola “Nickel Laundry”, yakni modus dugaan mengalirkan hasil tambang ilegal agar terlihat seolah berasal dari aktivitas pertambangan resmi.

Dua perusahaan yang kini menjadi sorotan adalah PT Mutual Reality Investama dan PT Smart Marsindo yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.

Sejumlah temuan lapangan yang diungkap dalam investigasi antara lain dugaan pengiriman material tambang ilegal selama lebih dari satu tahun dengan estimasi mencapai 45 hingga 50 tongkang yang diduga mengangkut bijih nikel tanpa dokumen resmi.

Selain itu, praktik tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah, baik dari sektor pajak, royalti, maupun penerimaan negara bukan pajak yang seharusnya masuk secara legal.

Aktivis juga menyoroti dugaan adanya pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Mereka mengklaim setiap kali agenda pemeriksaan akan dilakukan, informasi terlebih dahulu bocor sehingga alat berat, material tambang, hingga aktivitas operasional lebih dulu dipindahkan sebelum tim pengawasan tiba di lokasi.

“Ini bukan pelanggaran biasa. Dugaan yang kami temukan menunjukkan adanya pola sistematis untuk mengubah hasil tambang ilegal seolah-olah menjadi legal,” lanjut Alamrias.

Dalam dokumen resmi yang diserahkan kepada pemerintah pusat, massa aksi menyampaikan enam tuntutan utama:

1. Mendesak investigasi menyeluruh terhadap PT Mutual Reality Investama dan PT Smart Marsindo.
2. Mendesak Kejaksaan Agung memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat maupun memberikan perlindungan.
3. Menjatuhkan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum.
4. Mewajibkan penggantian seluruh kerugian negara akibat aktivitas ilegal tersebut.
5. Mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi milik PT Smart Marsindo di Pulau Gebe.
6. Menolak persetujuan RKAB Semester II Tahun 2026–2027 bagi PT Smart Marsindo dan PT Aneka Niaga Prima yang dinilai berpotensi melanggar batas konsesi serta mengancam kawasan penyangga Pulau Fau.

Sebagai bukti awal, massa aksi menyerahkan dokumentasi lapangan berupa foto lokasi tambang, daftar tongkang pengangkut material, titik koordinat aktivitas, serta rekaman hasil investigasi.

Mereka menegaskan apabila tidak ada tindakan nyata dari pemerintah pusat, maka aksi lanjutan akan kembali digelar dengan skala yang lebih besar.

Aktivis menilai, tanpa pengusutan tuntas hingga ke akar persoalan serta sanksi tegas terhadap para pelaku, praktik perusakan lingkungan dan dugaan pencurian sumber daya alam di Maluku Utara akan terus berlangsung tanpa hambatan. (Bur)

TERNATE, Malutline— Proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Ternate tahun 2026 kini menuai sorotan serius dari publik. Panitia seleksi yang berada di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate diduga melakukan perubahan hasil kelulusan yang memunculkan indikasi adanya rekayasa dalam penetapan peserta yang dinyatakan lolos.

Dugaan tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa sejumlah peserta yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi standar kelulusan berdasarkan hasil rapat internal panitia, justru tiba-tiba tidak lagi tercantum dalam daftar resmi peserta yang diumumkan lulus seleksi.

Perubahan daftar nama peserta setelah proses penetapan internal selesai dilaksanakan memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Pasalnya, hasil seleksi yang semestinya ditetapkan berdasarkan akumulasi penilaian objektif diduga mengalami perubahan tanpa penjelasan yang transparan kepada publik.

Sejumlah sumber menyebut adanya kejanggalan serius dalam tahapan akhir seleksi. Pergantian nama peserta yang sebelumnya telah masuk daftar kelulusan memunculkan dugaan kuat adanya intervensi pihak tertentu yang diduga ikut mempengaruhi keputusan akhir panitia.

“Yang menjadi pertanyaan publik, bagaimana mungkin nama peserta yang sudah dinyatakan masuk kategori lulus dalam rapat panitia tiba-tiba berubah saat pengumuman resmi diterbitkan. Ini patut diduga ada permainan yang harus diusut,” ungkap salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Seleksi Paskibraka merupakan agenda resmi negara yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas, dan keadilan. Jika dugaan perubahan hasil kelulusan tersebut benar terjadi di luar mekanisme resmi yang telah disepakati panitia, maka hal itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap integritas proses seleksi.

Atas polemik yang berkembang, masyarakat mendesak M. Tauhid Soleman untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, Nuryadin Rachman, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun 2026.

Desakan evaluasi terhadap Nuryadin Rachman dinilai penting untuk memastikan proses seleksi tidak dicederai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keadilan serta untuk menjaga marwah rekrutmen generasi muda daerah.

“Wali Kota tidak boleh diam. Jika benar terjadi perubahan hasil setelah rapat penetapan selesai, maka Kepala Kesbangpol selaku penanggung jawab wajib dievaluasi. Jangan sampai seleksi yang seharusnya melahirkan putra-putri terbaik daerah justru ternoda oleh dugaan permainan orang dalam,” tegas salah satu pemerhati pendidikan di Kota Ternate.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia seleksi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan perubahan hasil kelulusan yang kini menjadi perhatian luas masyarakat.

Publik berharap Pemerintah Kota Ternate segera membuka fakta secara transparan dan melakukan investigasi menyeluruh demi menjaga kredibilitas seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen yang melibatkan generasi muda daerah. (Red)

TERNATE, Malutline – Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan Wali Kota Tauhid Soleman saat menghadiri acara Open House dan Refleksi 1 Tahun Sekolah Rakyat yang berlangsung di Sentra Wasana Bahagia, Jumat (19/6/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama satu tahun terakhir berperan aktif membangun dan mengembangkan Sekolah Rakyat di Kota Ternate. Menurutnya, momentum refleksi ini bukan sekadar perayaan perjalanan satu tahun, melainkan evaluasi bersama atas upaya menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh ada satu pun anak kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi wujud nyata komitmen bersama membuka akses pendidikan seluas-luasnya,” demikian pesan yang disampaikan dalam agenda tersebut.

Selama satu tahun berjalan, Sekolah Rakyat Dasar 8 Ternate dan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate dinilai telah menunjukkan hasil positif. Program ini dianggap menjadi instrumen penting dalam memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus mempersiapkan generasi muda Ternate menuju masa depan yang lebih baik.

Wali Kota juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian resmi dari sistem pendidikan nasional. Ijazah yang diterima para siswa memiliki status yang sama dengan sekolah negeri lainnya, sehingga menjamin para peserta didik memiliki kesempatan setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

“Pendidikan adalah investasi paling berharga. Dengan akses pendidikan gratis dan berkualitas, kita sedang membangun fondasi generasi emas Ternate yang mandiri, berkarakter, dan terampil,” tegasnya.

Pemerintah Kota Ternate pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, komunitas pendidikan hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi demi keberlanjutan Sekolah Rakyat. Menurutnya, tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada para guru dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mendidik anak-anak. Peran mereka dinilai tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kehidupan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat meraih cita-cita.

Menutup sambutannya, Wali Kota berharap Sekolah Rakyat di Ternate terus berkembang menjadi lembaga pendidikan unggul, inklusif, dan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing tinggi serta memiliki kepedulian sosial.

Perayaan refleksi satu tahun ini menjadi penegasan bahwa pendidikan gratis dan berkualitas bukan hanya program sosial, tetapi strategi jangka panjang dalam membangun masa depan Kota Ternate yang lebih maju dan berkeadilan.

“Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar tempat belajar, tetapi menjadi ruang tumbuh bagi harapan masa depan generasi Ternate.” (red)

HALSEL, Malutline – Kondisi kebersihan di sepanjang kawasan pantai Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, kini mulai menjadi perhatian serius masyarakat. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu ruang publik favorit warga untuk bersantai bersama keluarga, perlahan kehilangan keindahannya akibat persoalan sampah yang dinilai semakin tidak terkendali.

Pantauan warga menunjukkan tempat-tempat sampah yang disediakan pemerintah di sepanjang jalur pantai, yang semestinya digunakan untuk menampung sampah ringan seperti bungkus makanan, botol minuman, atau sisa camilan pengunjung, kini justru disalahgunakan untuk membuang sampah rumah tangga dalam jumlah besar.

Fenomena ini terlihat hampir di sejumlah titik mulai dari wilayah Desa Kupal, Desa Tembal, Mandaong, kawasan Mongga, hingga pusat Kota Labuha.

Sampah yang dibuang bukan lagi sekadar sampah pengunjung, melainkan limbah rumah tangga seperti popok bayi bekas, pembalut, sisa makanan busuk, daun-daunan, ranting kayu, hingga berbagai jenis sampah organik lain yang memicu bau menyengat di sekitar kawasan pantai.

Akibatnya, masyarakat yang datang untuk menikmati suasana pantai merasa terganggu. Aroma tidak sedap mulai tercium di sejumlah titik, sementara keindahan kawasan yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Halmahera Selatan ikut tercoreng.

Sejumlah warga menilai kondisi ini terjadi akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, ditambah minimnya sosialisasi dari instansi terkait mengenai aturan penggunaan fasilitas kebersihan yang telah disediakan pemerintah.

Bahkan, masyarakat juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan sebagian pelaku usaha di sekitar kawasan pantai yang ikut membuang sampah usaha maupun sampah rumah tangga ke tempat sampah umum tersebut.

Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi terkait agar segera mengambil langkah nyata sebelum persoalan ini semakin parah.

Adapun tuntutan yang disampaikan masyarakat antara lain:

Pertama, pemerintah diminta melakukan sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai fungsi tempat sampah umum yang tersedia di sepanjang kawasan pantai serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kedua, pemerintah diminta segera menetapkan aturan yang lebih tegas terkait pengelolaan sampah, termasuk pemberlakuan sanksi berupa denda ataupun tindakan edukatif bagi siapa saja yang terbukti membuang sampah rumah tangga ke fasilitas umum yang disediakan.

Warga berharap pemerintah tidak menganggap persoalan ini sebagai hal sepele, sebab kawasan pantai Labuha merupakan salah satu wajah utama daerah yang mencerminkan tata kelola lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kalau persoalan sampah ini terus dibiarkan, maka keindahan kota akan rusak. Padahal kawasan pantai ini adalah ruang publik kebanggaan masyarakat Halsel yang harus dijaga bersama,” ungkap salah seorang warga.

Masyarakat berharap langkah konkret segera dilakukan agar kebersihan, kenyamanan, serta keindahan kawasan pesisir tetap terjaga dan dapat dinikmati generasi mendatang.

(Red)Versi ini lebih cocok untuk gaya portal berita seperti Malut Line atau Harian Timur. (Darti)