LABUHA, Malutline – Warga Desa Pigaraja, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan surat terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hi. Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin. Warga berharap pemerintah segera turun langsung meninjau kondisi pesisir desa yang kini diterjang abrasi dan gelombang pasang.

Dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Malutline, warga mengaku khawatir dengan kondisi permukiman di sepanjang pesisir pantai. Gelombang laut yang semakin tinggi disebut telah menggenangi sejumlah rumah warga dan mengancam keselamatan masyarakat.

«”Assalamualaikum. Mohon kiranya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat sering berkunjung ke Desa Pigaraja untuk melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang saat ini dihantam ombak begitu keras hingga beberapa rumah di pesisir pantai tergenang air. Kondisi ini terjadi karena belum adanya talud penahan ombak, sementara talud lama yang sudah rusak hingga kini belum pernah diperbaiki. Terima kasih.”»

Warga berharap kepemimpinan Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muksin dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka menilai penanganan abrasi tidak bisa lagi ditunda karena dampaknya semakin dirasakan masyarakat setiap kali gelombang pasang dan cuaca buruk melanda.

Selain mengancam rumah warga, abrasi juga dikhawatirkan akan terus mengikis garis pantai apabila tidak segera dilakukan pembangunan maupun rehabilitasi talud penahan ombak.

Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis segera melakukan peninjauan lapangan, mendata tingkat kerusakan, serta mengalokasikan anggaran untuk pembangunan atau perbaikan talud guna melindungi permukiman warga dari ancaman abrasi.

Warga berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius agar tidak menunggu hingga terjadi kerusakan yang lebih besar atau bahkan menimbulkan korban jiwa. Mereka meyakini kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi seluruh warga Halmahera Selatan. (Darti)

TERNATE, Malutline – Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Koordinator Wilayah Maluku Utara kembali mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara untuk segera memeriksa Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, serta mantan Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy, terkait dugaan penyimpangan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Wilayah SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hud, kepada wartawan, Jumat (10/7/2026). Menurutnya, laporan beserta dokumen pendukung telah disampaikan ke Kejaksaan Agung RI maupun Kejati Maluku Utara sehingga penanganannya perlu segera ditindaklanjuti.

Sarjan menjelaskan, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kota Ternate dilakukan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020, serta Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2021. Kebijakan tersebut disebut mengakibatkan kenaikan signifikan terhadap besaran tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD.

Berdasarkan data yang dihimpun SEMMI, total realisasi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Ternate selama periode 2020 hingga 2024 mencapai sekitar Rp64,235 miliar.

SEMMI juga mengungkapkan adanya simulasi perhitungan menggunakan standar pembanding berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang menunjukkan indikasi selisih pembayaran sekitar Rp23,938 miliar. Meski demikian, organisasi tersebut mengakui bahwa angka tersebut masih memerlukan audit resmi dari lembaga berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Menurut SEMMI, penetapan besaran tunjangan diduga tidak memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“Atas dasar dokumen yang telah kami serahkan, tidak ada alasan bagi Kejati Maluku Utara untuk tidak memeriksa Wali Kota Ternate maupun mantan Ketua DPRD Kota Ternate yang saat ini masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara,” kata Sarjan.

Ia menegaskan bahwa Kejaksaan saat ini menjadi salah satu institusi penegak hukum yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, menurutnya, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional dan transparan.

Sarjan juga menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Kami percaya Kajati Maluku Utara memiliki komitmen kuat untuk mengusut setiap dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu kami meminta perkara tunjangan DPRD Kota Ternate diproses hingga tuntas sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, SEMMI menilai perkara tersebut memiliki kemiripan dengan dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Provinsi Maluku Utara yang saat ini telah memasuki tahap penyidikan di Bidang Pidana Khusus Kejati Maluku Utara.

Selain meminta pemeriksaan terhadap Wali Kota Ternate dan mantan Ketua DPRD Kota Ternate, SEMMI juga mendesak penyidik memanggil sejumlah pihak lain yang dianggap mengetahui proses penganggaran, termasuk Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoly serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024.

SEMMI menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut yang dinilai serius, organisasi itu mengancam akan menggelar aksi di Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk desakan agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. (Bur)

HALSEL, Harian-Timur.com – Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2023 di Desa Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi perhatian publik. Pasalnya, lebih dari satu tahun sejak penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memeriksa puluhan saksi, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai perkembangan signifikan perkara tersebut.

Berdasarkan catatan Harian-Timur.com, Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebelumnya telah memulai pemeriksaan terhadap ratusan saksi dalam rangka mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD Desa Labuha.

Saat dikonfirmasi pada Rabu, 7 Mei 2025, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Ardhan, membenarkan proses pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa saksi yang dipanggil berasal dari keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk memastikan apakah bantuan benar-benar diterima sesuai data administrasi desa.

Menurut Ardhan, penyelidikan bermula dari hasil audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang menemukan dugaan penyimpangan penyaluran BLT dengan nilai sekitar Rp750 juta. Namun, penyidik kemudian memperluas ruang lingkup penyelidikan dengan menelusuri seluruh penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2022–2023, termasuk realisasi berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui anggaran desa.

“Kami juga akan memastikan apakah seluruh kegiatan yang dianggarkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan. Kepala desa beserta perangkat desa juga akan dimintai keterangan,” ujar Ardhan saat itu.

Meski proses pemeriksaan saksi telah dilakukan, hingga kini belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan mengenai status terbaru penanganan perkara tersebut. Belum diketahui apakah penyidikan telah ditingkatkan ke tahap berikutnya, apakah telah ada penetapan tersangka, maupun langkah hukum lain yang telah ditempuh.

Kondisi tersebut memunculkan harapan masyarakat agar Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara. Transparansi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD Desa Labuha saat desa tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Badi Ismail. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak mana pun bersalah dalam perkara tersebut.

Harian-Timur.com masih berupaya memperoleh konfirmasi terbaru dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus terkait perkembangan penanganan kasus ini. Media ini juga memberikan ruang hak jawab kepada Kepala Desa Labuha dan pihak-pihak terkait apabila ingin menyampaikan klarifikasi atau tanggapan atas pemberitaan ini. (Red)

JAKARTA, Malutline– Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate periode 2019–2024 kini resmi dibawa ke tingkat pusat.

Ketua Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara, Sarjan Hi Rifai, Jumat (3/7/2026), secara langsung menyerahkan laporan lanjutan ke Subdirektorat Pengaduan Masyarakat pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Langkah tersebut diambil setelah sebelumnya SEMMI lebih dahulu melaporkan dugaan kasus yang sama ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara beberapa waktu lalu.

Dalam laporan awal di Kejati Malut, SEMMI mengungkap dugaan penyimpangan anggaran pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Kota Ternate yang nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp64,2 miliar selama kurun waktu lima tahun anggaran, yakni sejak 2019 hingga 2024.

SEMMI menduga terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam proses penetapan hingga pencairan tunjangan tersebut karena besaran anggaran yang dibayarkan diduga tidak sesuai ketentuan regulasi yang mengatur hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Setelah laporan diterima Kejati Malut, pihak kejaksaan melalui pejabat internal menyampaikan bahwa dokumen pengaduan sedang dilakukan telaah untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Namun dalam perkembangannya, SEMMI mengaku menerima informasi adanya dugaan upaya menghambat proses penanganan perkara di internal Kejati Malut. Mereka menduga laporan tersebut diarahkan untuk ditangani di bidang intelijen, bukan pada bidang pidana khusus yang memiliki kewenangan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Situasi itu memunculkan kekhawatiran bahwa kasus dugaan korupsi bernilai puluhan miliar rupiah tersebut berpotensi berjalan lambat bahkan terhenti tanpa progres hukum yang jelas.

Karena alasan itu, SEMMI kemudian mengambil langkah lanjutan dengan membawa perkara tersebut langsung ke Kejagung RI dan meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus tersebut.

“Kami meminta Kejagung memberikan atensi serius. Jangan sampai kasus yang sebelumnya sudah kami laporkan ke Kejati Malut justru mandek tanpa kepastian hukum. Kami ingin perkara ini benar-benar diproses secara serius dan transparan,” ujar Sarjan Hi Rifai.

Menurutnya, jika perkara itu nantinya tetap dikembalikan ke Maluku Utara, maka Kejagung harus memastikan proses penanganan dilakukan melalui bidang pidana khusus, bukan dialihkan ke mekanisme lain yang berpotensi memperlambat proses penyelidikan.

SEMMI juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga aparat penegak hukum menetapkan langkah konkret terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut.

Kini publik di Ternate menanti, apakah laporan yang sudah sampai di meja Kejaksaan Agung akan menjadi pintu masuk pengusutan serius, atau justru menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi daerah yang berakhir tanpa kejelasan. (Bur)

TERNATE, Malutline — Dugaan skandal korupsi proyek pembangunan gedung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pulau Morotai kembali mencuat ke publik. Kali ini, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia secara tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT Yastira Mulia Kontrindo, M. Saldy Kharie.

Desakan itu disampaikan Koordinator Wilayah SEMMI Maluku Utara, Sarjan Hi Rivai, menyusul munculnya dugaan penyimpangan anggaran proyek pembangunan 40 unit gedung BUMDes di Pulau Morotai yang dikerjakan pada periode 2019 hingga 2021 dengan total anggaran fantastis mencapai Rp32,9 miliar.

Menurut Sarjan, pihak kontraktor melalui PT Yastira Mulia Kontrindo merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan proyek yang berjalan pada masa kepemimpinan almarhum Benny Laos.

“Proyek pembangunan 40 unit BUMDes ini sekarang bermasalah. Sejumlah bangunan dilaporkan tidak berfungsi, sebagian besar terbengkalai dan tidak memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Ini patut diduga sebagai bentuk kegagalan proyek yang merugikan negara,” tegas Sarjan kepada wartawan, Jumat.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal kerugian anggaran negara, tetapi juga menyangkut hilangnya manfaat publik akibat bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat sebagaimana tujuan awal pembangunan.

“Kerugian negara tidak hanya dihitung dari sisi finansial. Ketika bangunan itu tidak berfungsi dan tidak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, maka ada kerugian manfaat publik yang nilainya juga sangat besar,” ujarnya.

Atas dasar itu, SEMMI Maluku Utara meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan langkah hukum dengan memanggil dan memeriksa M. Saldy Kharie sebagai Direktur Utama PT YMK.

“Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Kami menduga ada praktik yang dimainkan secara terstruktur dan sistematis antara pihak rekanan dengan oknum tertentu di pemerintah daerah saat proyek ini berjalan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Sarjan juga meminta penyidik Kejati menelusuri dugaan aktor besar yang berada di balik proyek pembangunan BUMDes tersebut. Ia menyinggung adanya dugaan keterlibatan jaringan kontraktor besar yang selama ini mengendalikan proyek-proyek strategis di Maluku Utara.

Tak hanya itu, SEMMI juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik monopoli tender proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga melibatkan sejumlah pihak tertentu.

“Kami mendesak Kejati tidak berhenti pada proyek BUMDes Morotai saja. Penyelidikan harus diperluas untuk membongkar siapa aktor utama di balik dugaan monopoli proyek yang selama ini merugikan daerah,” pungkas Sarjan.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik Maluku Utara, mengingat nilai proyek mencapai puluhan miliar rupiah namun hasil pembangunan di lapangan justru diduga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Bur)