SOFIFI, Malutline — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus berupaya menjaga ketertiban umum, keindahan kota, serta fungsi fasilitas publik di kawasan pusat pemerintahan. Menyikapi maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar sekitar Bundaran 40 Kota Sofifi, Satpol PP Provinsi Maluku Utara melakukan langkah persuasif dan humanis.

Penertiban tersebut berawal dari perintah lisan Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Ridwan Harun, S.Sos., M.Si, melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda), agar segera melakukan imbauan kepada para pedagang yang berjualan di atas trotoar.

Trotoar sebagai fasilitas umum sejatinya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kawasan Bundaran 40 Sofifi terlihat dipadati lapak-lapak pedagang yang memanfaatkan badan trotoar sebagai tempat berjualan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu hak pejalan kaki, tetapi juga berdampak pada estetika kawasan pusat kota, sehingga menimbulkan kesan kurang tertata dan kumuh.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Provinsi Maluku Utara bersama jajaran anggota turun langsung ke lapangan untuk memberikan imbauan secara santun dan dialogis. Para pedagang diminta agar tidak lagi berjualan di atas trotoar dan diarahkan untuk menempati lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Kegiatan ini bukan semata-mata penertiban, tetapi lebih pada upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fungsi fasilitas umum serta wajah Kota Sofifi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara,” ujar salah satu petugas di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Pendekatan yang dilakukan secara humanis membuat para pedagang dapat menerima imbauan dengan baik. Sebagian besar pedagang menunjukkan sikap kooperatif dan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Kasat Pol PP Provinsi Maluku Utara melalui jajarannya menegaskan bahwa penataan kawasan kota membutuhkan peran serta semua pihak. Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dan kepentingan umum, sehingga ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota dapat terwujud secara berkelanjutan.

Dengan langkah persuasif ini, diharapkan kawasan Bundaran 40 Sofifi dapat kembali tertata rapi, nyaman bagi pejalan kaki, serta mencerminkan wajah ibu kota provinsi yang bersih, tertib, dan berwibawa. (Red)

Jakarta, Malutline– Konstelasi politik nasional pasca-Pemilu 2024 mulai memperlihatkan dinamika baru yang kian menarik untuk dicermati. Sejumlah figur bermunculan dan mulai diperbincangkan publik sebagai kandidat potensial dalam bursa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2029. Di antara nama-nama tersebut, Sherly Tjoanda mencuri perhatian setelah disebut masuk dalam radar calon wakil presiden (cawapres) dengan tingkat elektabilitas yang dinilai menjanjikan, khususnya di kalangan pemilih muda.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis lembaga riset independen dan dipublikasikan oleh platform media digital NOWDOTS, Sherly Tjoanda mencatatkan tingkat dukungan sebesar 7,25 persen di segmen pemilih muda. Capaian ini menempatkannya di atas Gibran Rakabuming Raka, yang meraih 6,13 persen. Meski selisih angka tersebut relatif tipis, temuan ini dinilai signifikan karena menunjukkan adanya pergeseran preferensi politik generasi muda yang semakin terbuka terhadap figur-figur alternatif di luar arus utama kekuasaan.

Pengamat politik menilai, menguatnya elektabilitas Sherly Tjoanda tidak terjadi secara tiba-tiba. Sosoknya dinilai merepresentasikan wajah kepemimpinan baru yang modern, komunikatif, serta responsif terhadap isu-isu strategis yang dekat dengan kehidupan anak muda. Narasi pembangunan berkelanjutan, penguatan peran perempuan, serta pemberdayaan generasi muda menjadi tema-tema yang kerap melekat dalam citra publik Sherly.

Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka tetap dipandang sebagai figur kuat dalam lanskap politik nasional. Dengan latar belakang keluarga politik dan pengalaman di pemerintahan, Gibran masih memiliki basis dukungan yang solid, terutama dari pemilih yang menginginkan kesinambungan kepemimpinan nasional. Namun, hasil survei ini mengindikasikan bahwa generasi muda kini semakin kritis dan selektif, tidak semata-mata mempertimbangkan popularitas atau garis keturunan politik.

Menariknya, diskursus politik yang berkembang belakangan juga mulai mengaitkan kemungkinan terbentuknya duet-duet potensial menuju 2029. Salah satu yang ramai diperbincangkan publik adalah wacana duet Prabowo Subianto–Sherly Tjoanda. Kombinasi ini dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena merepresentasikan pertemuan antara pengalaman politik nasional yang matang dan figur perempuan muda yang progresif serta adaptif terhadap perubahan zaman.

Sejumlah analis menilai, duet semacam ini berpotensi menjangkau spektrum pemilih yang lebih luas. Prabowo Subianto dikenal memiliki basis pemilih nasionalis dan loyal yang kuat, sementara Sherly Tjoanda dinilai mampu menggaet dukungan pemilih muda, pemilih perempuan, serta kelompok urban yang menginginkan pembaruan dalam gaya kepemimpinan.

Meski demikian, para pengamat mengingatkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat cair dan dinamis. Elektabilitas figur-figur yang kini muncul masih berpotensi berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh kinerja, konsistensi komunikasi publik, serta kemampuan merespons isu-isu strategis nasional yang berkembang. Dengan rentang waktu yang masih cukup panjang, ruang kompetisi tetap terbuka lebar bagi figur-figur lain untuk menguatkan posisi mereka di mata publik.

Fenomena menguatnya nama-nama baru dalam bursa cawapres 2029 mencerminkan semakin dewasanya demokrasi Indonesia. Pemilih, khususnya generasi muda, tidak lagi terpaku pada nama besar semata, melainkan mulai menimbang kapasitas kepemimpinan, gagasan, serta rekam jejak yang ditawarkan.

Ke depan, publik akan terus mencermati langkah-langkah politik Sherly Tjoanda dan tokoh-tokoh lainnya dalam membangun komunikasi, memperluas basis dukungan, serta menghadirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Apakah tren dukungan ini mampu dipertahankan atau justru bergeser, akan sangat bergantung pada konsistensi, integritas, dan kemampuan menjawab harapan rakyat.

Satu hal yang pasti, suhu politik menuju 2029 mulai menghangat. Persaingan gagasan antara generasi pemimpin lama dan baru dipastikan akan menjadi dinamika menarik yang mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. (Haji

LABUHA, Malutline – Mengawali tahun 2026 sekaligus sebagai bentuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Halmahera Selatan di Bawah kepemimpinan Direktur PADAM Soleman Bobote terus melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sejumlah kegiatan peningkatan layanan saat ini telah berjalan, sementara beberapa program lainnya masih dalam tahap persiapan. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, khususnya menjelang Ramadan.

Adapun beberapa kegiatan yang tengah dilaksanakan PDAM Halmahera Selatan antara lain Pemasangan tiang penyangga jaringan pipa distribusi sebagai akses menuju Desa Awanggo, yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.

Perluasan jaringan pipa distribusi dari Desa Hidayat menuju Sekolah Unggulan, yang juga sedang berjalan guna mendukung kebutuhan air bersih di fasilitas pendidikan.

Survei pemasangan pompa booster di sumber air Toduku, Desa Kampung Baru, yang direncanakan untuk meningkatkan tekanan air dan memperlancar distribusi layanan kepada pelanggan.

Hal ini di sampaikan Dirut PDAM Soleman Bobote saat di konfirmasi waratawan Sabtu (17/01/2026) mengatakan Selain itu, PDAM Halmahera Selatan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama PT PLN, yang telah menyiapkan akses jaringan listrik untuk mendukung operasional PDAM, khususnya dalam peningkatan layanan air bersih bagi masyarakat di Pulau Obi.

“Alhamdulillah, berkat dukungan PLN, akses listrik untuk beberapa fasilitas PDAM telah tersedia sehingga pelayanan dasar air bersih dapat ditingkatkan,” demikian keterangan PDAM Halmahera Selatan.

Meski demikian, PDAM mencatat masih terdapat satu gardu listrik yang belum terlayani, yakni di Desa Bajo, Kecamatan Batang Lomang. PDAM memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan PLN Bacan, agar pemasangan gardu tersebut dapat segera direalisasikan.

“Insya Allah kami tetap berkoordinasi dengan PLN Bacan, agar kebutuhan pelayanan air bersih di Desa Bajo, Kecamatan Batang Lomang, dapat terpenuhi sebelum memasuki bulan Ramadan,” lanjut keterangan tersebut.

PDAM Halmahera Selatan menargetkan seluruh program dan pekerjaan yang telah direncanakan dapat rampung dan mulai dimanfaatkan masyarakat sebelum bulan suci Ramadan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman tanpa terkendala kebutuhan air bersih.

Di akhir keterangannya, PDAM Halmahera Selatan menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT PLN atas dukungan yang terus diberikan, serta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya peningkatan pelayanan air bersih di daerah.

Langkah-langkah ini menjadi bukti komitmen PDAM Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga di awal tahun 2026 dan menjelang Ramadan 1447 Hijriah. (Haji)

JAKARTA, Malutline – Gelombang tekanan publik terhadap penanganan persoalan pertambangan di Maluku Utara kembali menguat, Melalui seruan aksi bertajuk “Hantam Malut” (Harian Advokasi Tambang Maluku Utara), sejumlah aktivis dan pegiat lingkungan menyatakan sikap keras terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, M.Si., yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam memberantas praktik tambang bermasalah.

Aksi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Januari 2026 di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Massa aksi berencana membawa tuntutan tegas yang menyasar langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terkait evaluasi serius terhadap kinerja Polda Maluku Utara.

Dalam selebaran seruan aksi yang beredar luas, para aktivis menilai bahwa di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Waris Agono, penanganan sejumlah kasus pertambangan di Maluku Utara dinilai lambat, tidak transparan, dan terkesan tidak menyentuh aktor utama di balik dugaan kejahatan pertambangan.

Tuntutan pertama yang disuarakan massa adalah mendesak Kapolri untuk segera mengevaluasi dan mencopot Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono karena dianggap gagal menunjukkan komitmen kuat dalam menindak praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara, merusak lingkungan, dan memicu konflik sosial di daerah.

“Maluku Utara sedang berada dalam kondisi darurat tambang. Kerusakan lingkungan semakin meluas, sementara penegakan hukum terkesan jalan di tempat. Ini menjadi tanggung jawab Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono,” bunyi salah satu poin dalam seruan aksi tersebut.

Tuntutan kedua yang mengemuka adalah desakan kepada Mabes Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan penjualan ore ilegal oleh PT WKM di Maluku Utara. Massa menilai, penanganan kasus tersebut di tingkat daerah tidak menunjukkan perkembangan berarti, sehingga diperlukan intervensi langsung dari pusat agar proses hukum berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi kepentingan.

Para penggerak aksi juga menyoroti maraknya dugaan praktik mafia pertambangan yang dinilai masih bebas beroperasi di Maluku Utara. Oleh karena itu, tuntutan ketiga yang disuarakan adalah penindakan tegas terhadap seluruh jaringan mafia tambang, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.

Koordinator Lapangan aksi, Alfatih S, menyatakan bahwa aksi “Hantam Malut” merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat Maluku Utara terhadap lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan.

“Ini bukan sekadar aksi simbolik. Ini adalah peringatan keras kepada negara. Jika aparat penegak hukum terus kalah oleh kekuatan modal dan kepentingan tambang, maka rakyat dan lingkungan yang akan terus menjadi korban,” tegas Alfatih.

Ia menambahkan bahwa gerakan ini murni bertujuan untuk mendorong kehadiran negara secara nyata dalam melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang.

Seruan aksi “Hantam Malut” pun menuai perhatian luas di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk kontrol sosial yang sah, sekaligus ujian bagi keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan di sektor pertambangan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Waris Agono, Mabes Polri, maupun pihak PT WKM terkait tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

Namun satu hal yang pasti, tekanan publik terus menguat, dan isu pertambangan di Maluku Utara kini berada di bawah sorotan nasional. Aksi 19 Januari 2026 di Mabes Polri diprediksi menjadi momentum penting untuk menguji keberpihakan negara: berpihak pada hukum dan lingkungan, atau kembali diam di tengah jeritan rakyat dan alam Maluku Utara. (Red)

TERNATE, Malutline– Isu pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berpihak pada rakyat kembali menjadi perhatian serius kalangan akademisi dan organisasi kemahasiswaan. Hal ini ditandai dengan digelarnya Seminar Regional bertajuk “Tambang untuk Rakyat”, yang akan berlangsung pada Januari 2026 di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara.

Kegiatan bergengsi ini diselenggarakan oleh BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku Utara periode 2024–2026, sebagai bagian dari komitmen intelektual mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional, khususnya di sektor pertambangan dan ekonomi kerakyatan.

Seminar ini diproyeksikan menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan elemen mahasiswa, guna merumuskan gagasan serta rekomendasi kebijakan agar pengelolaan tambang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koperasi RI Jadi Keynote Speaker
Seminar regional ini akan menghadirkan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Ferry Juliantono, sebagai keynote speaker. Kehadiran Menteri Koperasi dinilai strategis, mengingat salah satu fokus utama diskusi adalah penguatan koperasi dan ekonomi rakyat sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Konsep “Tambang untuk Rakyat” diharapkan tidak hanya berhenti pada eksploitasi sumber daya, tetapi juga mampu mendorong model pengelolaan berbasis koperasi dan partisipasi masyarakat lokal.

Dihadiri Dua Gubernur Kegiatan ini juga akan dihadiri oleh dua kepala daerah penting di kawasan timur Indonesia, yakni Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara
Kehadiran kedua gubernur tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membuka ruang dialog terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sektor pertambangan, khususnya di wilayah kepulauan yang kaya sumber daya alam namun rentan terhadap ketimpangan.

Peran Akademisi dan Kampus
Sebagai tuan rumah, Universitas Khairun Ternate di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Abdullah W. Jabid turut mengambil peran penting dalam menyukseskan kegiatan ini. Kampus diposisikan sebagai pusat produksi gagasan dan solusi ilmiah dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan.

Selain itu, Ketua Umum BADKO HMI Maluku Utara, Akbar M. Lakoda, ST, menegaskan bahwa seminar ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut memberi arah dalam pengelolaan kekayaan alam daerah.

Pembicara Nasional dan Lokal
Seminar ini juga akan menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah yang memiliki rekam jejak kuat dalam isu pertambangan, energi, hukum, dan kebijakan publik. Diskusi akan dikemas dalam format dialog interaktif, sehingga peserta dapat menyampaikan pandangan, kritik, dan gagasan secara terbuka.

Diskursus akan mencakup berbagai topik penting, mulai dari, Keadilan pengelolaan sumber daya alam Dampak sosial dan lingkungan pertambangan, Peran negara dan daerah dalam pengawasan tambang
Skema koperasi dan ekonomi rakyat di sektor tambang, Posisi masyarakat adat dan lokal dalam industri ekstraktif

Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan
Seminar Regional “Tambang untuk Rakyat” diharapkan menjadi momentum kebangkitan intelektual mahasiswa Maluku Utara dan Maluku untuk terus mengawal arah pembangunan daerah.

BADKO HMI Maluku Utara menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang konsolidasi gagasan dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Dengan menghadirkan pemangku kebijakan lintas level dan akademisi, seminar ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Seminar ini terbuka bagi mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum yang ingin terlibat dalam diskursus masa depan pengelolaan tambang di kawasan timur Indonesia. (Haji)