HALSEL, Malutline — Menyongsong pergantian tahun 2026, Keluarga Besar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Selatan menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru kepada seluruh masyarakat Halmahera Selatan dan Maluku Utara pada umumnya. Momentum tahun baru ini diharapkan menjadi titik awal untuk membangun kesadaran kolektif, khususnya dalam hal ketaatan terhadap aturan berlalu lintas.

Dalam ucapan resmi yang disampaikan Satlantas Polres Halmahera Selatan, masyarakat diajak untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun perubahan menuju budaya berkendara yang lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab. Pesan tersebut tidak hanya menjadi formalitas seremonial, namun juga sarat dengan nilai edukasi dan kepedulian terhadap keselamatan bersama di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Halmahera Selatan, Iptu Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K, menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu permasalahan serius yang kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran pengendara terhadap aturan berkendara. Padahal, sebagian besar kecelakaan dapat dicegah apabila setiap pengguna jalan mematuhi rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengedepankan etika berlalu lintas.

“Tahun baru adalah momentum refleksi dan perbaikan diri. Mari kita awali tahun 2026 dengan membangun kesadaran diri tentang pentingnya taat aturan berkendara, demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya,” demikian pesan yang disampaikan Satlantas Polres Halmahera Selatan.

Lebih lanjut, Satlantas menekankan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan semata-mata tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Disiplin dalam berkendara merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap nyawa manusia, sekaligus wujud kontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Halmahera Selatan.

Dengan semangat tahun baru 2026, Satlantas Polres Halmahera Selatan berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. Harapan besar disematkan agar jalan raya menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan manusiawi bagi semua.

Menutup pesannya, Keluarga Besar Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Selatan kembali mengucapkan Selamat Menyongsong Tahun Baru 2026, seraya mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dan disiplin berlalu lintas sebagai budaya hidup sehari-hari. (Red)

HALSEL, Malutline — Aktivitas pengangkutan material timbunan kembali menuai sorotan masyarakat. Sisa timbunan berupa kerikil dan tanah dilaporkan jatuh dan berhamburan di badan jalan, tepatnya di dekat Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan material kerikil dan tanah terhambur di sebagian permukaan jalan yang kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih lokasi itu merupakan jalur utama padat lalu lintas dan berada di area pengamanan Nataru yang seharusnya steril dan aman bagi masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, material timbunan tersebut diangkut menggunakan kendaraan pengangkut untuk keperluan penimbunan sebuah ruko bersebelahan dengan toko jualan buah-buahan yang berada tidak jauh dari Kantor Dinas Perhubungan Halmahera Selatan Diduga kuat, muatan material tidak ditutup dengan baik sehingga sebagian kerikil dan tanah jatuh saat kendaraan melintas di jalan umum.

Sejumlah pengendara mengaku resah dengan kondisi tersebut, Kerikil yang berserakan membuat jalan licin dan rawan menyebabkan pengendara sepeda motor tergelincir, apalagi saat hujan turun. Beberapa warga bahkan menyebut nyaris terjadi kecelakaan akibat roda kendaraan kehilangan keseimbangan saat melintas di atas kerikil.

“Ini sangat berbahaya, apalagi di depan pos pengamanan, Seharusnya area ini bersih dan aman karena banyak kendaraan melintas,” ujar salah satu pengendara yang ditemui di lokasi, Senin (29/0/12/2025)

Warga menilai kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan material menjadi penyebab utama kejadian tersebut, Mereka meminta pihak terkait, baik Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian, segera turun tangan untuk membersihkan sisa timbunan dan menertibkan kendaraan pengangkut material agar mematuhi aturan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, masyarakat juga mendesak agar pemilik proyek penimbunan ruko bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, Penutupan muatan dengan terpal serta pembersihan jalan pasca pengangkutan dinilai sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan demi keselamatan publik.

Keberadaan sisa timbunan di lokasi strategis seperti depan Kantor Dishub dan Pos Pengamanan Nataru dinilai ironis. Pasalnya, kawasan tersebut seharusnya menjadi contoh tertib lalu lintas dan keselamatan jalan, terlebih di momentum libur Natal dan Tahun Baru yang ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Halmahera Selatan maupun pihak pelaksana proyek terkait langkah penanganan sisa timbunan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. (Red)

HALSEL, Malutline — Aktivitas pengangkutan material timbunan kembali menuai sorotan masyarakat. Sisa timbunan berupa kerikil dan tanah dilaporkan jatuh dan berhamburan di badan jalan, tepatnya di dekat Pos Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pantauan di lokasi menunjukkan material kerikil dan tanah terhambur di sebagian permukaan jalan yang kerap dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terlebih lokasi itu merupakan jalur utama padat lalu lintas dan berada di area pengamanan Nataru yang seharusnya steril dan aman bagi masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, material timbunan tersebut diangkut menggunakan kendaraan pengangkut untuk keperluan penimbunan sebuah ruko bersebelahan dengan toko jualan buah-buahan yang berada tidak jauh dari Kantor Dinas Perhubungan Halmahera Selatan Diduga kuat, muatan material tidak ditutup dengan baik sehingga sebagian kerikil dan tanah jatuh saat kendaraan melintas di jalan umum.

Sejumlah pengendara mengaku resah dengan kondisi tersebut, Kerikil yang berserakan membuat jalan licin dan rawan menyebabkan pengendara sepeda motor tergelincir, apalagi saat hujan turun. Beberapa warga bahkan menyebut nyaris terjadi kecelakaan akibat roda kendaraan kehilangan keseimbangan saat melintas di atas kerikil.

“Ini sangat berbahaya, apalagi di depan pos pengamanan, Seharusnya area ini bersih dan aman karena banyak kendaraan melintas,” ujar salah satu pengendara yang ditemui di lokasi, Senin (29/0/12/2025)

Warga menilai kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan material menjadi penyebab utama kejadian tersebut, Mereka meminta pihak terkait, baik Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian, segera turun tangan untuk membersihkan sisa timbunan dan menertibkan kendaraan pengangkut material agar mematuhi aturan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, masyarakat juga mendesak agar pemilik proyek penimbunan ruko bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, Penutupan muatan dengan terpal serta pembersihan jalan pasca pengangkutan dinilai sebagai kewajiban yang tidak boleh diabaikan demi keselamatan publik.

Keberadaan sisa timbunan di lokasi strategis seperti depan Kantor Dishub dan Pos Pengamanan Nataru dinilai ironis. Pasalnya, kawasan tersebut seharusnya menjadi contoh tertib lalu lintas dan keselamatan jalan, terlebih di momentum libur Natal dan Tahun Baru yang ditandai dengan meningkatnya volume kendaraan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Perhubungan Halmahera Selatan maupun pihak pelaksana proyek terkait langkah penanganan sisa timbunan tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. (Red)

HALSEL, Malutline— Dalam rangka menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Halmahera Selatan, Iptu Irfan Muzaffar Sondani, S.Tr.K., mengimbau seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya.

Kasat Lantas menegaskan, momentum libur panjang sering kali diiringi dengan meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

“Mari manfaatkan waktu libur dengan kegiatan yang positif. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum digunakan,” ujar Iptu Irfan Muzaffar Sondani.

Ia juga mengingatkan para pengendara sepeda motor agar selalu menggunakan helm standar demi keselamatan diri sendiri maupun penumpang. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol karena sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal.

Tak hanya itu, Kasat Lantas menekankan larangan berboncengan lebih dari satu orang serta penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

“Hindari penggunaan knalpot brong karena sangat mengganggu masyarakat. Jadikan jalan raya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua,” tegasnya.

Iklan Natan &Tahun Baru 2026
Iklan Natal & Tahun Baru 2026

Melalui imbauan ini, Polres Halmahera Selatan berharap seluruh pengguna jalan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sehingga suasana Natal dan Tahun Baru dapat dirayakan dengan aman, tertib, dan penuh kebahagiaan tanpa adanya insiden kecelakaan. (Bur)

JAKARTA, Malutline — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan anggaran Pemilu 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara kian mengkhawatirkan, Nilai temuan yang mencapai miliaran rupiah dinilai bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran serius dan sistematis.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI Nomor 24/LHP/XIX.TER/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024, BPK mencatat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 8.759.136.066,36 di KPU Provinsi Maluku Utara.

Temuan tersebut juga mencakup pengadaan bermasalah di sejumlah KPU kabupaten/kota, Tak hanya itu, BPK turut menemukan kelebihan pembayaran bantuan keuangan partai politik akibat perhitungan yang tidak sesuai aturan. Kelebihan pembayaran ini melibatkan 18 partai politik, di antaranya PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, PPP, hingga Partai Umat.

Fakta-fakta tersebut mempertegas bahwa persoalan ini bukan lagi urusan internal lembaga penyelenggara pemilu, melainkan telah menyentuh langsung pengelolaan dana publik dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketua Umum Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat (Semaindo Halbar) DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai temuan BPK tersebut sebagai alarm keras bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah hukum konkret.

“Angka Rp. 8,7 miliar bukan angka kecil. Ditambah lagi kelebihan pembayaran bantuan parpol dan pengadaan tanpa dokumen sah. Jika ini masih dianggap kesalahan administratif, maka hukum sedang dipermainkan secara terang-terangan,” tegas Sahrir, Kamis (25/12/2025).

Menurut Sahrir, temuan BPK saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Ia menyebut keterlibatan KPU Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Mohtar Alting, KPU Halmahera Selatan yang dipimpin Tabrid S. Thalib, serta KPU Kota Tidore Kepulauan di bawah Randi Ridwan.

Secara khusus, BPK mencatat temuan signifikan di KPU Halmahera Selatan, antara lain Pengadaan tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis senilai Rp3.133.254.479,00
Pengadaan tanpa dukungan dokumen KPS senilai Rp1.215.413.594,00
“Pengadaan miliaran rupiah tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan. Dalam sistem KPU, ketua adalah penanggung jawab tertinggi.

Karena itu, Kejati Maluku Utara wajib memanggil dan memeriksa Mohtar Alting, Tabrid S. Thalib, dan Randi Ridwan,” ujar Sahrir, Ia juga menyoroti sikap Kejati Maluku Utara yang dinilai pasif, sehingga memunculkan kecurigaan publik adanya pembiaran atau penundaan penegakan hukum.

“BPK sudah menyajikan data, angkanya jelas, polanya terlihat, dan aktornya ada. Kalau Kejati masih diam, publik berhak bertanya, ada apa di balik sikap tersebut?” katanya.

Lebih lanjut, Sahrir menegaskan bahwa pemanggilan ketiga pimpinan KPU tersebut merupakan pintu masuk utama untuk mengungkap apakah terjadi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau pengondisian anggaran pemilu secara terstruktur.

“Ini bukan lagi wilayah klarifikasi internal, tapi sudah masuk ranah pidana Kejati Maluku Utara harus bertindak sekarang, bukan menunggu tekanan publik membesar,” tegasnya.

Sahrir memastikan, pasca libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya akan menyerahkan seluruh dokumen resmi hasil pemeriksaan BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.

“Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Mohtar Alting, Tabrid S. Thalib, dan Randi Ridwan. Jika tidak, kasus ini akan kami bawa ke pusat. Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan anggaran pemilu,” pungkas Sahrir. (Red)