TERNATE, Malutline– Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2026 yang digelar pada Kamis (29/1/2026) di Hotel Bela, Kota Ternate. Kegiatan ini mengusung tema “Optimalisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2026 dan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027”.

Rakornas tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kepala Bappelitbangda dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Agenda strategis ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Fokus utama Rakornas adalah sinkronisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda berharap Rakornas Keuangan Daerah dapat menghadirkan kesederhanaan dan efektivitas dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran daerah.

“Melalui Rakornas ini, diharapkan program keuangan daerah dapat lebih berdampak langsung kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Rakornas ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan program prioritas nasional serta visi Asta Cita Presiden.

Sementara itu, Sekda Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah menegaskan bahwa Rakornas ini merupakan langkah penting dalam memastikan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.

“Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kita berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah,” tegas Abdillah.

Ia juga menekankan pentingnya Rakornas Keuangan Daerah sebagai upaya untuk memastikan seluruh pemerintah daerah tertib dan akuntabel dalam tahapan perencanaan hingga eksekusi anggaran.

Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP.

Serta Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. (Haji)

LABUHA, Malutline– Buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara kembali menuai sorotan tajam dari tokoh perhatian kesehatan masyarakat kayoa selatan yakni Alasan klasik kehabisan obat-obatan yang kerap disampaikan kepada pasien dinilai telah melampaui batas kewajaran dan mencerminkan kegagalan manajemen pelayanan dasar.

Kondisi ini memicu desakan agar Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin segera mencopot Kepala Puskesmas Laluin, Ikra Mahmud, dari jabatannya sebagai kepala puskesmas laluin kecamatan Kayoa Selatan kabupaten Halsel.

Desakan tersebut disampaikan oleh Muslim Jufri, pemerhati kesehatan masyarakat. Ia menegaskan bahwa persoalan di Puskesmas Laluin bukanlah kejadian insidental, melainkan masalah lama yang terus berulang tanpa solusi konkret.

“Alasan kehabisan obat ini sudah terlalu sering disampaikan dan tidak lagi masuk akal Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar, bukan klinik darurat yang bekerja tanpa perencanaan Jika obat saja tidak tersedia, lalu apa fungsi pelayanan kesehatan di sana?” tegas Muslim, Rabu (28/01/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan pengawasan di internal Puskesmas. Ia menilai Kepala Puskesmas gagal membangun sistem kerja yang disiplin dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tak hanya soal obat, Muslim juga menyoroti rendahnya kualitas pelayanan tenaga kesehatan yang dipimpin Ikra Mahmud Sejumlah petugas diketahui pada waktu-waktu tertentu sulit dihubungi ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis secara cepat.

“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi soal tanggung jawab. Kepala Puskesmas seharusnya mampu memotivasi dan mengontrol bawahannya. Jika petugas tidak siaga dan pelayanan tidak maksimal, maka yang dipertaruhkan adalah nyawa masyarakat,” ujarnya.

Muslim menilai, pembiaran terhadap kondisi tersebut justru berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap keluhan masyarakat yang terus bermunculan.

“Atas nama kepentingan publik, saya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, Jika terbukti Kepala Puskesmas Laluin tidak mampu menjalankan tugas secara profesional, maka pencopotan adalah langkah yang wajar dan perlu,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Laluin, Ikra Mahmud, belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan tersebut. Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak sekadar menjanjikan evaluasi, melainkan mengambil langkah tegas dan nyata demi memastikan hak dasar warga atas pelayanan kesehatan yang layak benar-benar terpenuhi. (Red)

TERNATE, Malutline— Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola ketertiban umum dan kedisiplinan aparatur. Melalui Surat Tugas Nomor 300.1.11/14/Satpol-PP, pimpinan Satpol PP Maluku Utara menugaskan sejumlah pejabat dan staf untuk melaksanakan rapat koordinasi sekaligus pembinaan personel di RSUD Hasan Bisoeri Ternate.

Surat tugas yang ditetapkan di Sofifi pada 27 Januari 2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Rahmat Djabir, MM. Penugasan ini berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, serta peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur organisasi, tugas, dan fungsi Satpol PP.

Adapun pejabat yang ditugaskan dalam kegiatan ini yakni Wardi Amin, S.Sos, selaku Kepala Bidang Trantibum, Yasim Mener, Kepala Seksi Kerja Sama Bidang Trantibum, serta Rahmawati Kadir, staf administrasi perkantoran pada bidang yang sama.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 28 dan 29 Januari 2026, dengan agenda utama melaksanakan rapat bersama Kepala Kepegawaian RSUD Ternate. Selain itu, tim juga akan melakukan pembinaan terhadap anggota Satpol PP yang bertugas di Pos Penjagaan RSUD Hasan Bisoeri Ternate.

Pembinaan ini dinilai penting guna meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, serta kualitas pelayanan anggota Satpol PP, khususnya yang bertugas di fasilitas pelayanan publik strategis seperti rumah sakit daerah. Kehadiran Satpol PP di lingkungan RSUD diharapkan mampu menciptakan suasana yang tertib, aman, dan kondusif bagi tenaga medis, pasien, maupun masyarakat umum.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan internal dan pembinaan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)

HALSEL, Malutline – Kecelakaan laut yang terjadi di perairan Kabupaten Halmahera Selatan beberapa waktu lalu Sebuah Perahu Motor bernama PM Indrayani dilaporkan mengalami insiden kecelakaan laut di sekitar perairan Desa Bibinoi kecamatan Bacan timur tengah Peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang penumpang hingga kini belum ditemukan.

Berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Halmahera Selatan, Selasa (27/01/2026) kepada media ini kejadian tersebut saat ini telah ditindaklanjuti bersama Basarnas Halmahera Selatan, Tim gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban yang diduga terjatuh atau hilang di laut.

Dalam rilis informasi tersebut disebutkan bahwa korban yang belum ditemukan berjumlah satu orang, dengan identitas
Nama: Dr. Wildan, S.S., M.Hum
Usia: 50 tahun
Alamat: Kota Ternate

Hingga saat ini, tim SAR masih terus melakukan pencarian dengan menyisir perairan sekitar lokasi kejadian. Namun kondisi cuaca dan gelombang laut menjadi salah satu tantangan dalam proses evakuasi dan pencarian korban.

BPBD Halmahera Selatan juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, agar turut membantu dengan memberikan informasi apabila melihat atau menemukan tanda-tanda yang berkaitan dengan korban.

“Kami memohon bantuan masyarakat, terutama nelayan dan pengguna transportasi laut, apabila melihat atau menemukan petunjuk yang berkaitan dengan korban agar segera melapor,” demikian imbauan BPBD Halmahera Selatan.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi, BPBD membuka contact person Pusdalops-PB Halmahera Selatan yang dapat dihubungi masyarakat melalui nomor 0821-4810-8245 / 0853-9798-6851

Pihak keluarga korban berharap proses pencarian dapat segera membuahkan hasil dan korban dapat ditemukan secepatnya. Masyarakat Halmahera Selatan pun diharapkan turut mendoakan serta membantu sesuai kemampuan masing-masing.

Hingga berita ini diterbitkan, operasi pencarian masih terus berlangsung dan pihak berwenang akan menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala kepada publik. (Red)

HALSEL, Malutline – Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) asal Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, provinsi Maluku Utara menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh sekelompok pemuda setempat. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin dini hari, 26 Januari 2026, sekitar pukul 01.00 WIT dini hari .

Berdasarkan keterangan keluarga korban, insiden bermula saat korban hendak menarik uang di salah satu BRILink yang berada di wilayah Desa Yaba. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul sekelompok pemuda berjumlah sekitar 30 orang yang langsung melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan pembengkakan di bagian kepala, serta telinga dan hidung mengeluarkan darah segar. Kondisi korban sempat membuat keluarga panik dan khawatir akan keselamatannya.

Tidak hanya berhenti di lokasi kejadian, para pelaku bahkan diduga terus mengejar korban hingga ke rumahnya. Setibanya di rumah korban, sekelompok pemuda tersebut kembali melakukan aksi anarkis dengan berteriak kata-kata kasar, seperti “anjing” dan “babi”, serta melempari rumah korban dengan benda keras.

Karena kejadian berlangsung pada larut malam dan jumlah pelaku cukup banyak, pihak keluarga memilih berdiam diri di dalam rumah dan tidak berani keluar, demi menghindari terjadinya hal-hal yang lebih membahayakan keselamatan keluarga.

“Kami takut kalau keluar bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, karena mereka datang ramai-ramai dan sudah sangat beringas,” ungkap ibu korban.

Atas peristiwa tersebut, pihak keluarga korban mendesak Polres Halmahera Selatan agar segera turun tangan, melakukan penyelidikan, serta menangkap para pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak mereka. Keluarga berharap kasus ini diproses secara serius dan para pelaku dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Desakan tersebut disampaikan langsung oleh ibu korban kepada media ini pada Selasa (27/01/2026) melalui sambungan telepon selulernya. Ia menegaskan bahwa korban masih berstatus pelajar dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

“Anak kami masih siswa, bukan preman. Kami minta aparat kepolisian segera bertindak dan memberi rasa aman, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian dari Polres Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. Masyarakat setempat berharap aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Bacan Barat Utara. (Haji/red)