HALSEL, MALUTLINE – Sebuah gedung pertanian yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dilalap si jago merah pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIT.

Kobaran api menghanguskan seluruh bagian atap gedung yang selama ini dikelola dan difungsikan oleh para petani di desa tersebut. Beruntung, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman sehingga api tidak merembet ke bangunan maupun area lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut disampaikan Kepala Desa Tuwokona, Nursanti Awal, S.Pd., M.Pd., melalui akun Facebook miliknya.

Dalam keterangannya, Nursanti menjelaskan bahwa gedung pertanian tersebut telah lama dimanfaatkan oleh para petani sebagai fasilitas pendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, bangunan itu akhirnya mengalami kebakaran hingga bagian atapnya hangus.

Ia mengungkapkan, kondisi hujan saat kejadian turut membantu menghambat penyebaran api. Menurutnya, jika tidak turun hujan dan petugas pemadam kebakaran terlambat tiba, dikhawatirkan seluruh bangunan bisa habis terbakar.

“Beruntung karena hujan. Kalau tidak, mungkin seluruh gedung sudah habis terbakar. Kami juga bersyukur mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke mana-mana,” ujar Nursanti.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi mengenai sumber api maupun perkiraan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta memastikan fasilitas pertanian yang digunakan masyarakat dapat kembali difungsikan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sebuah gedung pertanian yang berada di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dilalap si jago merah pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIT.

Kobaran api menghanguskan seluruh bagian atap gedung yang selama ini dikelola dan difungsikan oleh para petani di desa tersebut. Beruntung, petugas pemadam kebakaran bergerak cepat mendatangi lokasi dan melakukan upaya pemadaman sehingga api tidak merembet ke bangunan maupun area lainnya.

Peristiwa kebakaran tersebut disampaikan Kepala Desa Tuwokona, Nursanti Awal, S.Pd., M.Pd., melalui akun Facebook miliknya.

Dalam keterangannya, Nursanti menjelaskan bahwa gedung pertanian tersebut telah lama dimanfaatkan oleh para petani sebagai fasilitas pendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, bangunan itu akhirnya mengalami kebakaran hingga bagian atapnya hangus.

Ia mengungkapkan, kondisi hujan saat kejadian turut membantu menghambat penyebaran api. Menurutnya, jika tidak turun hujan dan petugas pemadam kebakaran terlambat tiba, dikhawatirkan seluruh bangunan bisa habis terbakar.

“Beruntung karena hujan. Kalau tidak, mungkin seluruh gedung sudah habis terbakar. Kami juga bersyukur mobil pemadam kebakaran cepat datang sehingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembet ke mana-mana,” ujar Nursanti.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi mengenai sumber api maupun perkiraan kerugian akibat peristiwa tersebut.

Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bangunan serta memastikan fasilitas pertanian yang digunakan masyarakat dapat kembali difungsikan. (Red)

TERNATE, MALUTLINE– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengesahan Komposisi dan Personalia kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate masa bakti 2025–2030.

Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

SK kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., dan diterima Ketua DPD Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Idhan.

Dalam prosesi penyerahan tersebut, Ardian Idhan didampingi sejumlah pengurus inti, di antaranya Sekretaris Bachtiar Syakir, Bendahara Inkha Angreini Airin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) Tahara Kalimuda, serta Wakil Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu (PP) Bongso Hi. Arahman.

Penyerahan SK ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan struktur organisasi dan konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Ternate untuk menjalankan roda organisasi selama periode kepengurusan 2025–2030.

Dengan diterimanya SK pengesahan tersebut, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate memiliki landasan organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kepartaian sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kota Ternate, Tahara Kalimuda, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus, serta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., atas dukungan dan proses penyerahan SK kepengurusan tersebut.

Menurutnya, pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, membangun koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus yang telah mendapatkan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan penuh komitmen, menjaga kebersamaan, serta memperkuat peran Partai Golkar di tengah masyarakat Kota Ternate.

Selain itu, konsolidasi kaderisasi dan keanggotaan juga diharapkan menjadi perhatian dalam membangun regenerasi kader serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan organisasi kepartaian.

Penyerahan SK ini sekaligus menandai dimulainya tahapan kerja kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate periode 2025–2030 dalam menjalankan agenda organisasi dan memperkuat konsolidasi politik di wilayah Kota Ternate.

Tahara Kalimuda Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) DPD Partai Golkar Kota Ternate. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Sejumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji. Hingga kini, hak keuangan yang seharusnya diterima para tenaga pendidik tersebut dikabarkan belum juga dicairkan.

Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan guru. Pasalnya, pembayaran gaji PNS dan PPPK pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan disebut telah direalisasikan, sementara gaji para guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan justru belum diterima.

Sejumlah guru yang menyampaikan keluhan tersebut mempertanyakan alasan terjadinya keterlambatan pembayaran. Mereka menilai, sebagai aparatur pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan pendidikan, hak keuangan tenaga pendidik seharusnya mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.

Persoalan ini turut menjadi sorotan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan yang saat ini dipimpin Kepala Dinas Siti Khotijah, M.Pd.

Para guru berharap pimpinan Dinas Pendidikan segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum dicairkannya gaji mereka, terlebih ketika pegawai pada sejumlah instansi pemerintah lainnya dikabarkan telah menerima pembayaran.

Guru Keluhkan Hak Gaji Belum Dibayarkan

Bagi para guru, gaji merupakan sumber penghasilan utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya.

Karena itu, keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Sejumlah guru mengaku membutuhkan kepastian dari pemerintah daerah mengenai waktu pembayaran gaji tersebut. Mereka berharap tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak keuangan aparatur pemerintah, baik yang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan maupun OPD lainnya.

“Kami hanya berharap hak kami segera dibayarkan. Kalau PNS dan PPPK di dinas lain sudah menerima gaji, mengapa kami para guru belum juga dibayarkan? Kami juga mempunyai kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi,” ungkap sejumlah guru.

Mereka menegaskan tidak meminta perlakuan khusus, melainkan hanya menginginkan hak kepegawaian dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepemimpinan Kadis Pendidikan Ikut Disorot

Belum cairnya gaji guru PNS dan PPPK tersebut kemudian memunculkan pertanyaan terhadap mekanisme pengelolaan administrasi pembayaran di lingkungan Dinas Pendidikan Halsel.

Kepala Dinas Pendidikan, Siti Khotijah, M.Pd., diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut. Apakah keterlambatan terjadi akibat kendala administrasi, proses pengajuan dokumen pembayaran, verifikasi data pegawai, atau persoalan teknis lainnya.

Penjelasan dari pimpinan instansi sangat dibutuhkan agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian.

Selain itu, Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi pembayaran gaji telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keterlambatan berkepanjangan.

BPKAD dan Sekda Diminta Turun Tangan

Persoalan tersebut juga diharapkan mendapat perhatian Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kedua instansi tersebut diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi percepatan pembayaran.

Pemerintah daerah perlu memberikan kepastian kepada para tenaga pendidik mengenai status pembayaran gaji, termasuk kapan hak mereka dapat direalisasikan.

Apabila terdapat kendala teknis maupun administratif, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam pengelolaan hak keuangan pegawai.

Hak Guru Harus Menjadi Perhatian Pemerintah

Guru merupakan salah satu ujung tombak pembangunan sumber daya manusia. Tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas mengajar di ruang kelas, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan pengetahuan, serta mempersiapkan generasi muda untuk masa depan.

Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemenuhan hak kepegawaian, termasuk pembayaran gaji secara tepat waktu, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba diharapkan segera mengevaluasi persoalan tersebut agar tidak mengganggu kenyamanan dan konsentrasi para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Para guru juga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian, mengingat mereka memiliki tanggung jawab pekerjaan sekaligus kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan, penyebab pasti keterlambatan pembayaran gaji guru PNS dan PPPK tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Siti Khotijah, M.Pd., maupun BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan.

Para guru tidak meminta keistimewaan. Mereka hanya menuntut kepastian atas hak yang menjadi kewajiban pemerintah. Jangan sampai tenaga pendidik dituntut menjalankan tanggung jawab secara profesional, sementara hak keuangan mereka justru belum mendapatkan kepastian. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyoroti dugaan ketidaksetaraan penanganan kasus yang menyeret mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Mandioli Utara.

Sorotan tersebut muncul menyusul informasi bahwa mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan kasus yang mencuat. Namun, di sisi lain, oknum PPPK yang diduga turut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama hingga kini belum diketahui mendapatkan tindakan atau sanksi administratif dari instansi terkait.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menerapkan aturan terhadap aparatur pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran.

“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun, oknum PPPK di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain, Rabu (11/11/2026).

Menurut Harmain, persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Sebab, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral, etika, serta kewajiban menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik maupun tenaga PPPK, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, GPM Halmahera Selatan meminta Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan dan pemeriksaan terhadap oknum PPPK yang dimaksud.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Jika pemeriksaan telah dilakukan, hasil dan tindak lanjutnya perlu disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.

Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemeriksaan, pemerintah daerah harus menjelaskan alasan serta langkah konkret yang akan ditempuh.

“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” ungkap Harmain.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan disiplin PPPK memiliki dasar hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, hak, serta manajemen PPPK, termasuk ketentuan disiplin dan konsekuensi apabila pegawai terbukti melakukan pelanggaran.

Karena itu, GPM meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap tegas terhadap satu pihak, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.

Harmain menilai, konsistensi dalam penegakan aturan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

GPM berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai dugaan perlakuan berbeda dalam penanganan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintahan tersebut. (Red)