Malut Line.Com-Ternate

Untuk mempererat tali silaturrahmi dan menambah wawasan di lingkup remaja Minang, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kota Ternate sebagai pemersatu warga Minang perantauan melaksanakan kegiatan silaturahmi dan memperkenalkan organisasi IKM kepada remaja dari tingkat Mahasiswa,SMU sederajat dan SMP.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat DPD IKM Kota Ternate yang berada di Benteng Orange pada hari Minggu, 22 Juni 2025.

Ketua DPD IKM Kota Ternate, Erison mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah satu program DPD untuk  mempersiapkan generasi -generasi muda agar dapat menjadi penerus dalam organisasi IKM.

” Kami memperkenalkan organisasi IKM ini bagi anak -anak keturunan Minang yang ada di kota Ternate agar dapat mengetahui serta meneruskan estafet kepemimpinan di kemudian hari,” ungkapnya.

Hal senada juga di katakan oleh Zulkifli selaku ketua bidang kepemudaan DPD IKM Ternate, bahwa perlunya satu wadah untuk mempersatukan pemuda -pemudi dalam organisasi di bawah naungan DPD IKM Kota Ternate.

” Dengan adanya kegiatan ini, pemuda -pemudi keturunan Minang saling mengenal satu sama lain sehingga dapat mempererat tali silaturrahmi diantara mereka yang tadinya belum mengenal menjadi satu dalam wadah kepemudaan di DPD IKM Kota Ternate,”bebernya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan DPD IKM Kota Ternate, Neni Azmar menjelaskan bahwa pertemuan atau pengenalan para remaja di sekretariat Ini selain mempererat tali silaturahmi juga menambah wawasan bagi remaja tentang Organisasi IKM Kota Ternate serta dapat mengeksplorasi atau menjadikan ajang bakat atau kemampuan dalam bidang yang di minatinya.

” Selain mempererat sesama remaja dan dapat menambah wawasan serta bakat yang dimiliki juga dapat mempererat tali silaturrahmi antara orang tua mereka sekaligus dalam wadah pemersatu warga Minang perantauan yaitu DPD IKM Kota Ternate yang kita cintai  ini,” serunya.

Adip,salahsatu remaja yang ikut dalam kegiatan tersebut menerangkan bahwa kegiatan ini sangat bagus,karena dengan adanya pertemuan dengan sesama anak Minang yang tadinya tidak mengenal menjadi kenal dan bisa memberikan gagasan dan ide untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam berorganisasi.

“Saya senang dan bangga sebagai keturunan atau anak Minang yang ada di kota Ternate ini dapat mengenal satu sama lain dan ikut bergabung dalam wadah pemuda Minang.

Adip  berharap kegiatan seperti ini akan berlanjut, sehingga kami (anak-anak ) paham dalam berorganisasi yang baik guna agar dapat membesarkan dan memperkenalkan wadah pemersatu Minang ini ke dalam kegiatan besar pada acara atau event nantinya.(Arief Muluk )

HALSEL Malutline – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Societas Maluku Utara mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan audit khusus terhadap Dana Desa (DDS) di Desa Jeret, Kecamatan Kasiruta Timur. Desakan ini didasari oleh dugaan kuat terjadinya penyimpangan anggaran secara sistematis sejak tahun 2019 hingga 2024.

Direktur LBH Societas, Ismid Usman, menyebutkan bahwa laporan masyarakat terkait berbagai program fiktif dan ketidaksesuaian realisasi anggaran tak kunjung ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Ia menilai temuan audit tahun 2021 senilai Rp640 juta untuk periode 2019–2020 hanyalah puncak gunung es, karena dugaan penyalahgunaan terus terjadi hingga tahun anggaran 2024.

“Sejumlah program seperti pembangunan masjid, bantuan rumah tidak layak huni, insentif kader posyandu, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat diduga tidak pernah direalisasikan, bahkan cenderung fiktif,” ujar Ismid.

Ismid juga menyoroti pengadaan penerangan tenaga surya tahun 2023 senilai Rp390 juta, yang ternyata menggunakan panel bantuan dari pemerintah pusat, bukan dari belanja desa.

“Sementara tahun 2024, Dana Desa kembali meningkat jadi lebih dari Rp981 juta, tapi pola penyimpangan seperti tahun-tahun sebelumnya tetap terjadi,” ujarnya.

Terkait dengan proyek pembangunan masjid yang diklaim telah dialokasikan melalui APBDes 2020 senilai Rp79 juta lebih, LBH turut mengangkat bantahan tegas dari mantan Anggota DPRD Halsel, Abdurrahman Hamzah, yang menyebut pernyataan Kades Irfan Yusnan sebagai pembohongan publik.

“Pernyataan Kades Jeret terbantahkan. Berdasarkan klarifikasi Pak Abdurrahman Hamzah, pembangunan Masjid Jeret justru selesai berkat dana pokok pikiran (pokir) DPRD sebesar Rp200 juta pada 2018, serta kerja gotong royong masyarakat,” jelas Ismid.

Ia menambahkan, klaim Kades soal penganggaran masjid dalam APBDes 2020 patut dicurigai sebagai upaya pengaburan fakta dan kemungkinan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Kalau memang benar masjid dibangun dengan dana desa, sebutkan saja rinciannya secara terbuka. Jangan buat LPJ abal-abal. Ini bukan cuma soal administrasi, tapi menyangkut integritas pejabat desa dan hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran,” tegasnya.

LBH Societas juga menilai bahwa pengawasan oleh Pemda Halsel sangat lemah dan tidak responsif terhadap berbagai pengaduan warga. Oleh karena itu, selain mendesak audit investigatif oleh Inspektorat, kepala desa kini telah resmi dilaporkan ke Polres Halsel.

“Kami menyerukan kepada masyarakat Jeret dan seluruh elemen sipil di Halmahera Selatan untuk ikut mendukung, dan memperjuangkan keadilan, karena ini soal menyelamatkan uang rakyat dan menjaga martabat negara,” pungkas Ismid. (Red)

LABUHA, Malutline – Bencana alam atas curah hujan membuat rumah warga Desa soligi kecamatan Obi selatan kabupaten Halmahera Selatan provinsi Maluku Utara pada Jumat siang (13/06/2025) Sekitar pukul 12 siang Desa Soligi mengalami bencana alam yang sangat memperihatinkan.

Hujan deras selama 3 jam yang terjadi di desa soligi mengakibatkan, Banjir yang berasal dari sungai akelamo cabang kanan hingga keluar sampai pada sungai pada desa soligi di karenakan pepohonan di kilo 3 sudah di babat habis oleh perusahan PT. Harita group sehingga (sungai yang berdampingan dengan desa Soligi) meluap, sekitar 50-80 cm tingginya air masuk ke dalam pemukiman rumah-rumah warga.

Hal ini di sampaikan Ardianto La Dimuru, saat menyampaikan orasi di kantor perwakilan PT. Harita Group di Ternate belum lama ini mengatakan di desa Soligi terdapat beberapa Rumah warga tergeser dan rusak, pagar sekolah SMP dan SMA roboh, dan beberapa perabotan kebutuhan rumah hilang, Menurut keterangan warga kejadian ini bukan pertama kali terjadi, Ini yang ketiga kali dan ini yang terparah kejadiannya, Warga menuding bahwa ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan desa, terkait solusi permanen antisipasi bencana banjir.

Dikatakannya Selain itu pengawasan terhadap pembalakan liar dan aktifitas pertambangan nikel yang di lakukan Kontraktor Pratama di bawah naungan PT Harita grup yang berdekatan dengan area desa soligi padahal Sebelumnya, sudah ada kesepakatan warga soligi bersama PT Harita grup, dimana, PT. Pratama kontraktor (anak cabang dari PT Harita grup) diijinkan beroperasi di atas kawasan desa soligi kilo 3, dengan kesepakatan penggalian di kilo 3 di gali untuk membantu pembuatan jalan penghubung warga, dari desa soligi ke desa kawasi.

Namun perjanjian pembukaan akses jalan untuk warga tersebut setelah jalan dibangun, jalan tersebut lebih banyak di gunakan oleh pihak PT Trimega Bangun Persada untuk kebutuhan akses pihak perusahaan di bandingkan kebutuhan warga, Selain itu juga kedepatan, beberapa alat berat PT. Trimega bangun persada di jam 12 malam, mengangkut timbunan dari PT Trimega Bangun Persada ke PT lainnya dari anak cabang PT Harita grup ke area kawasan industri di desa kawasi.

Hal ini ini membuat warga sudah pertanyakan me pihak perusahaan jika suatu saat terjadi banjir besar, siapa yang bertanggung jawab Pertanyaan ini seringkali di pertanyakan warga ke pihak perusahan PT. Harita Group mengingat dampak dari eksploitasi beroperasi sangat masif yang berdekatan dengan pemukiman warga didesa Soligi, Berkaitan dengan itu, sebagaimana amanat konstitusi UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan ini, kami yang tergabung dalam Aliansi Peduli Soligi. Sebagai mana yang di jewantakhan dalam pasal 65 ayat 1, UU no 32 tahun 2009. UU no 4 tahun 2009 pasal 97, dan peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat 4. UU no 40 tahun 2007. Olehnya itu, kami Mendesak kepada pihak terkait bertanggung jawab, dengan 9 tuntutan

Tuntutan ke pihak terkait yang bertanggung jawab yakni 1. Pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan secepatnya memberikan bantuan kepada masyarakat soligi yang terdampak banjir 2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Halmahera Selatan segera mengkaji kembali RT/RW Desa Solici 3. Mendesak PT Harita group agar secepatnya melakukan pembangunan tembok swering, sepanjang aliran Sungai kali desa 4. Pemerintah daerah harus mengevaluasi kinerja PT. Trimega bangun Persada anak cabang dari PT. Harita Grup terkait aktifitas pembangunan bandara yang berstatus sebagai proyek Strategis Nasional.

Dan 5. PT Harita Grup harus bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di desa soligi 6. Mendesak PT harita grup untuk tidak mencemari sumber air bersih yang di konsumsi warga kawasi 7. PT Harita grup stop mencemari pemukiman warga kawasi dan area sekitarnya dengan tercemaranya kromium C6 8. Meridesak PT Harita grup agar tidak mengalih fungsikan jalan penghubung masyarakat soligi-kawasi dengan aktivitas pertambangan 9. Mendesak pihak PT. Harita grup agar statuskan bahwa yang di atas mercusuar/Tanah pasir putih area desa soligi adalah pembangunan bandara bukan area pertambangan.

Apabila kemudian suara kami masyarakat Obi selatan khususnya masyarakat desa soligi tidak di indahkan oleh pihak yang berkompeten, maka jangan salahkan kami jika kemudian hari kami datang dengan masa yang lebih besar, sampai darah ini tertumpah di tanah ibu pertiwi pun kami tidak akan mundur selangka pun untuk menutup aktifitas perusahan tambang PT. Harita group di desa Soligi kecamatan Obi selatan kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. (Red)

Ternate, malutline.com – Kehebohan melanda Ternate menyusul putusan perceraian yang dikeluarkan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A pada Senin, 28 April 2025, dengan nomor putusan 143/Pdt.G/2035/PA.Tte. Putusan tersebut menuai kontroversi karena diduga dikeluarkan secara sepihak tanpa melalui proses persidangan yang semestinya. Kasus ini melibatkan pasangan suami istri beralamat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara. Kamis (19/6/2025).

Pihak tergugat, MM alias Mus, mengaku sama sekali tidak mengetahui proses persidangan dan tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Ternate. Ia baru mengetahui putusan perceraian tersebut pada Jumat, 23 Mei 2025, dan langsung mendatangi Pengadilan Agama Ternate untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Kedatangan MM bersama beberapa awak media dan perwakilan LSM LPAKN RI-PROJAMIN Malut pada pukul 10.30 WIT bertujuan untuk menemui panitera dan meminta klarifikasi. Namun, mereka hanya bertemu dengan petugas pelayanan yang menyatakan ketidaktahuan mereka mengenai proses pengiriman surat panggilan. Petugas tersebut menjelaskan bahwa pengiriman surat panggilan biasanya dikerjasamakan dengan kantor pos.

Ketidakjelasan prosedur dan dugaan penyimpangan ini membuat MM dan LSM LPAKN RI-PROJAMIN Malut berencana melaporkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Maluku Utara. Mereka berharap agar pihak kepolisian dapat menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam proses perceraian tersebut.

Ketua LSM LPAKN RI-PROJAMIN Malut, Muksin Minggu, mendesak Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Maluku Utara untuk segera mengevaluasi kinerja Pengadilan Agama Ternate. Ia menilai putusan perceraian yang diduga sepihak ini merupakan bentuk kegagalan sistem peradilan agama.

Dugaan putusan cerai sepihak ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Ternate. Proses hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan asas due process of law, dalam kasus ini dipertanyakan.

Hingga berita ini diturunkan, Panitera Pengadilan Agama Ternate, Drs. Irssan Alham Gafur, M.H., belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran prosedur tersebut. Publik menantikan penjelasan resmi dari pihak Pengadilan Agama Ternate untuk mengungkap kebenaran di balik putusan perceraian yang kontroversial ini.

Kasus ini menjadi sorotan dan mengundang keprihatinan publik akan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses peradilan di Indonesia. Kejelasan dan transparansi dalam setiap putusan pengadilan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pihak-pihak terkait diharapkan segera memberikan keterangan resmi untuk memberikan penjelasan dan transparansi terkait kasus ini. Publik menantikan penyelesaian yang adil dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga.(Muksin/red))

Halsel Malutline com-Orang tua wali murid di Kabupaten Halmahera Selatan meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Laos agar memberlakukan tehnis pendaftar masuk SMA dan SMK di kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara secara online dan offline agar semua siswa di kabupaten Halmahera Selatan memiliki peluang yang sama untuk masuk di sekolah SMA dan SMK di kabupaten Halmahera Selatan.

Permintaan ini di sampaikan oleh sejumlah orang tua siswa yang anak hendak mendaftar di sejumlah SMA dan SMK di Halmahera Selatan, misalnya muksan salah seorang orang tua siswa kepada Malutline (18/06/2025) meminta kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Laos agar memberikan kesempatan yang sama kepada siswa-siswi lulusan SMP, dan MTs sebagai calon siswa-siawi SMA dan SMK di kabupaten Halmahera Selatan untuk di berlakukan pendaftaran secara online dan offline di semua SMA dan SMK di kabupaten Halmahera Selatan.

Dikatakannya permintaan orang tua siswa terkait pendaftaran siswa SMA dan SMK di kabupaten Halmahera Selatan ini di buka secara online dan offline di kabupaten Halmahera Selatan ini mengingat karena rentang kendali wilayah di kabupaten Halmahera Selatan sangat luas selain itu tidak semua kecamatan di Halsel tidak semua bisa di akses dengan jaringan internet.

sehingga hal ini membuat sebagian siswa-siswi mengalami kendala melakukan pendaftaran di sejumlah SMA SMK di di kabupaten Halmahera Selatan mengalami kendala dengan pendaftaran menggunakan sistem layanan pendaftaran online, sehingga di butuhkan kebijakan gubernur Maluku Utara agar pendaftaran masuk sekolah SMA dan SMK harus Dengan cara pendaftaran menggunakan sistem oflain karena pendaftaran secara online sudah di tutup oleh semua sekolah di SMA dan SMK di kabupaten Halsel pada Rabu (17/05/2025) pukul 00.00 WIT atau jam 12 malam.

Sementara itu salah seorang kepala sekolah SMA di kabupaten Halmahera Selatan yang enggan di publish namanya saat di konfirmasi Malutline Rabu (17/05/2025) mengatakan untuk pendaftaran siswa-siswi SMA dan SMK di kabupaten Halsel ini sudah tidak bisa di perpanjang lagi baik itu secara online maupun offline karena semua mengacu pada arahan gubernur Maluku Utara Sherly Laos. Ujarnya. (Red)