HALSEL, MALUTLINE – Sebuah unggahan di media sosial yang berisi tudingan terkait dugaan persoalan rumah tangga yang melibatkan seorang oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang perempuan yang disebut berprofesi sebagai bidan, menjadi perhatian publik.

Dalam unggahan yang beredar, pemilik akun menyampaikan sejumlah tudingan sekaligus meminta agar persoalan rumah tangga tersebut segera diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk proses perceraian apabila memang terdapat persoalan serius dalam hubungan rumah tangga yang bersangkutan.

Unggahan tersebut juga memuat tudingan mengenai dugaan hubungan pribadi yang dinilai telah mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan, terdapat pernyataan mengenai dugaan kehamilan yang disebut telah memasuki usia lima bulan.

Namun demikian, seluruh tudingan yang disampaikan dalam unggahan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena turut membawa nama profesi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kesehatan. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan penghakiman publik sebelum adanya fakta dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik ASN, pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan penelusuran sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam unggahan tersebut. Media ini masih berupaya mendapatkan klarifikasi guna memastikan duduk persoalan yang sebenarnya.

MALUTLINE membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta profesionalitas pemberitaan. (Red)

HALSEL, Malutline.com — Pelaksanaan pembangunan/Revitalisasi SD Negeri 37 Halmahera Selatan yang berada di Desa Posi-Posi, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara.

Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan penggunaan anggaran Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Informasi yang diterima FAKI menyebutkan bahwa kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp1 miliar.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, meminta agar pelaksanaan pekerjaan tersebut mendapat pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh oleh pihak berwenang, terutama untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang diterima, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, realisasi belanja, serta kondisi fisik bangunan di lapangan.

Menurut informasi yang menjadi perhatian FAKI, pada lokasi pekerjaan disebut belum terlihat papan informasi kegiatan yang memuat informasi mengenai sumber dana, nilai anggaran, jenis pekerjaan, maupun waktu pelaksanaan.

Selain itu, FAKI juga menyoroti kondisi fisik pekerjaan yang diduga masih menggunakan sejumlah material atau bagian kayu dari bangunan sekolah lama yang disebut belum seluruhnya diganti.

Padahal, menurut FAKI, penggunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen perencanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

“Yang menjadi perhatian kami bukan sekadar ada atau tidaknya papan informasi. Kami ingin memastikan seluruh proses pekerjaan sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan dan petunjuk teknis penggunaan dana Revitalisasi Tahun 2026,” kata Dani.

FAKI juga meminta adanya pemeriksaan terhadap pengadaan material lokal berupa pasir dan batu. Informasi awal yang diterima lembaga tersebut menyebutkan adanya dugaan harga pembelian material lokal yang lebih rendah dibandingkan nilai yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban.

Namun demikian, FAKI menegaskan bahwa informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan pencocokan dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

“Kalau memang terdapat perbedaan antara harga pembelian dengan harga yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen, maka harus dijelaskan. Karena itu kami meminta seluruh bukti pembelian, nota, kuitansi, RAB dan LPJ diperiksa,” tegasnya.

FAKI Minta Audit Dokumen dan Fisik

Dani mengatakan, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan terhadap kondisi bangunan, tetapi juga harus mencakup seluruh aliran penggunaan anggaran.

Menurutnya, sejumlah dokumen penting perlu diperiksa, antara lain SK penerima bantuan, Perjanjian Kerja Sama (PKS), RAB, gambar dan spesifikasi teknis, rekening koran, bukti pencairan, nota pembelian material, pembayaran tenaga kerja, dokumen pajak, laporan kemajuan pekerjaan serta LPJ.

Selain pemeriksaan administrasi, FAKI juga mendorong dilakukannya pengukuran fisik bangunan untuk mencocokkan volume pekerjaan yang telah direalisasikan dengan volume yang tercantum dalam RAB.

“Harus dihitung secara terbuka. Berapa anggaran yang masuk, berapa yang sudah dibelanjakan, berapa volume pekerjaan dalam RAB dan berapa yang benar-benar terpasang di lapangan,” ujarnya.

FAKI meminta pihak terkait tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh dokumen dan kondisi fisik diperiksa. Namun, apabila nantinya ditemukan selisih atau ketidaksesuaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, pihak yang berwenang diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Kepala Sekolah Diminta Berikan Klarifikasi

Kepala SDN 37 Halmahera Selatan, Sarbanun Usman, juga diharapkan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk mengenai pemasangan papan informasi, spesifikasi pekerjaan, penggunaan material lama, pembelian material lokal, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Klarifikasi dari pihak sekolah penting agar informasi mengenai pekerjaan pembangunan tersebut dapat disajikan secara berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

FAKI menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan menghasilkan fasilitas pendidikan yang layak bagi peserta didik.

Dani kembali menegaskan bahwa FAKI akan mendorong adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan meminta instansi yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara objektif. Jika semuanya sesuai aturan, tentu harus disampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” pungkas Dani.

Malutline masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala SDN 37 Halmahera Selatan dan pihak terkait lainnya mengenai dugaan tersebut. Sampai berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak sekolah terkait nilai anggaran, RAB, maupun alasan masih terdapat material bangunan lama pada lokasi pekerjaan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah sekolah, termasuk MIN 3 dan MTsN Sangapati serta beberapa sekolah lainnya, dilaporkan tidak lagi menerima pelayanan program MBG setelah sebelumnya sempat berjalan selama kurang lebih satu minggu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penghentian distribusi makanan bergizi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan persoalan anggaran, dengan alasan jumlah siswa penerima manfaat di sejumlah sekolah cukup banyak.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait keberlanjutan pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik.

Informasi lain yang berkembang menyebutkan bahwa data siswa penerima manfaat dari sekolah-sekolah tersebut diduga telah dimasukkan ke dalam sistem pendataan di tingkat pusat. Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan MBG justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Jika benar data penerima manfaat telah terdaftar, maka perlu ada penjelasan terbuka dari pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai alasan penghentian distribusi, termasuk kepastian anggaran dan mekanisme pelayanan bagi para siswa.

Masyarakat pun berharap pihak terkait, termasuk pengelola SPPG dan instansi yang membawahi program MBG, segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan serta memastikan hak para siswa penerima manfaat dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua SPPG di Kecamatan Pulau Makian belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai keterangan terkait penghentian pelayanan MBG tersebut.

Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Ketua SPPG maupun pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang mengenai persoalan tersebut.(Red)

HALSEL, MALUTLINE – Ikatan Pengemudi Angkutan Umum Kabupaten Halmahera Selatan (IPAMU) menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), baik di wilayah Kota Labuha maupun di sepanjang jalan poros Labuha–Babang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Melalui pernyataan klarifikasinya, IPAMU mengungkapkan adanya informasi dan keluhan terkait dugaan pengisian BBM bersubsidi oleh kendaraan berpelat nomor luar daerah yang diduga menggunakan barcode tidak sesuai dengan identitas kendaraan.

Sejumlah kode pelat nomor yang disebut dalam laporan tersebut antara lain AB, BB, DH, BM, DM, DD, dan DA.

IPAMU menduga praktik tersebut berpotensi melibatkan penyalahgunaan sistem barcode atau yang dikenal masyarakat sebagai barcode siluman. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian oleh instansi berwenang.

Sorotan juga diarahkan pada aktivitas pelayanan BBM di SPBU kawasan Babang, Kecamatan Bacan Timur, serta sejumlah SPBU di wilayah Kota Labuha.

IPAMU turut mempertanyakan efektivitas pengawasan pihak pengelola SPBU terhadap aktivitas operator di lapangan. Organisasi pengemudi angkutan umum itu meminta agar manajemen SPBU menjalankan pengawasan secara ketat sehingga penyaluran BBM bersubsidi tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Dalam pernyataannya, IPAMU juga menyinggung pengelolaan SPBU yang dikaitkan dengan seorang direktur berinisial Hi. Umar Soleman, yang disebut merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi Partai Golkar.

Meski demikian, tudingan mengenai lemahnya pengawasan maupun dugaan keterlibatan pihak tertentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada yang bersangkutan.

IPAMU menegaskan, persoalan distribusi BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan kendaraan berpelat luar daerah, melainkan menyangkut hak masyarakat dan pengemudi angkutan umum lokal yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.

Atas persoalan tersebut, IPAMU meminta PT Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

“Kami berharap ada pengawasan serius agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” demikian substansi aspirasi IPAMU.

IPAMU berharap instansi terkait tidak mengabaikan keluhan tersebut dan segera melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Hingga berita ini disusun, kebenaran dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi. Pihak pengelola SPBU dan pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan IPAMU perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. (Red)

HALSEL, Malutline. Com Ketua Sanggar Budaya Waidoba, Suriyadi Fadel, mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Hi. Abubakar Abdullah, yang menyampaikan pidato menggunakan bahasa daerah Makian saat memperingati Hari Sumpah Pemuda di SMA Negeri 3 Halmahera Selatan (Halsel), di Desa Gitang

Menurut Suriyadi Fadel, penggunaan bahasa daerah dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan langkah positif sekaligus bentuk nyata kepedulian terhadap pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Ia menilai, langkah tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menetapkan bahasa sebagai salah satu dari sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Selain bahasa, objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

“Kami dari Sanggar Budaya Waidoba sangat mengapresiasi langkah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara yang berani menggunakan bahasa daerah Makian dalam pidatonya. Ini merupakan contoh baik bahwa bahasa daerah harus terus digunakan, diwariskan, dan dibanggakan oleh generasi muda,” ujar Suriyadi Fadel.

Ia menegaskan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga menyimpan nilai sejarah, identitas, pengetahuan lokal, serta kearifan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.

Suriyadi juga mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga dan melestarikan bahasa daerah yang hidup di tengah masyarakat Halsel.

Menurutnya, Halmahera Selatan memiliki kekayaan bahasa dan subbahasa daerah yang beragam. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang terarah, khususnya di sektor pendidikan, agar bahasa daerah tidak semakin ditinggalkan oleh generasi muda.

Salah satu langkah strategis yang diusulkannya adalah menghadirkan mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di setiap satuan pendidikan, dengan menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan Halsel harus berjalan bersama. Kita memiliki beragam bahasa dan subbahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya daerah. Karena itu, perlu ada kebijakan nyata agar bahasa-bahasa tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegasnya.

Ia mencontohkan Kota Ternate yang telah mengembangkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam merumuskan kebijakan pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan.

Suriyadi berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan pelestarian bahasa daerah sebagai slogan, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam program dan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk penyusunan kurikulum muatan lokal, penyediaan bahan ajar, serta pelibatan tokoh adat, budayawan, dan penutur bahasa daerah.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam membiasakan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, upaya pelestarian tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bagi Sanggar Budaya Waidoba, pelestarian bahasa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga identitas budaya Halmahera Selatan. Keberagaman bahasa yang dimiliki daerah ini harus dipandang sebagai kekuatan budaya yang perlu dirawat bersama.

“Harapan kami, momentum ini menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang konkret. Jangan sampai bahasa daerah kita hanya dikenang dalam cerita orang tua, tetapi tidak lagi dikenal dan digunakan oleh anak-anak kita sendiri,” tutup Suriyadi.

Melalui sinergi pemerintah, satuan pendidikan, komunitas budaya, tokoh adat, dan masyarakat, pelestarian bahasa daerah di Halmahera Selatan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal di tengah perkembangan zaman.(Red)