Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Di balik geliat kemajuan Halmahera Selatan, terselip kisah seorang pemimpin yang tak sekadar menjabat, tetapi menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakannya. Dialah Dr. Muhammad Kasuba, bupati dua periode yang dikenal sebagai arsitek perubahan sosial di wilayah kepulauan ini.

Sejak awal kepemimpinannya, Dr. Kasuba menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Ia memulai langkah besar dengan dua kebijakan monumental: pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Dua program ini menjadi ikon kemajuan Halmahera Selatan dan menjadikan nama daerah itu harum hingga ke tingkat nasional.

“Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang keberpihakan kepada manusia,” begitu prinsip yang selalu ia pegang.

Bayangkan, tanpa program pendidikan gratis, ribuan anak di desa pesisir mungkin kehilangan masa depan. Tanpa layanan kesehatan gratis, banyak keluarga kecil harus menanggung derita karena tak mampu berobat. Namun, sejak tahun 2007, Dr. Kasuba mengubah kenyataan itu — memberi ruang bagi setiap warga untuk bermimpi dan hidup lebih layak.

Data menunjukkan bukti nyata. Angka partisipasi sekolah meningkat dari 72% menjadi 92%, sementara angka putus sekolah turun di bawah 5%. Lebih dari 600 mahasiswa Halsel berhasil menempuh kuliah di berbagai universitas ternama di Indonesia.

Di bidang kesehatan, hasilnya tak kalah mengesankan. Angka kematian ibu dan bayi menurun hingga 27%, dan akses layanan kesehatan menjangkau lebih dari 42 desa terpencil. Program pelayanan gratis itu benar-benar mengubah wajah pelayanan publik di Halmahera Selatan.

Sebagai bupati dua periode (2005–2015), Dr. Muhammad Kasuba menjalankan kebijakan berdasarkan visi nasional pembangunan manusia, namun dengan sentuhan lokal kepulauan. Ia menambah 150 tenaga medis, membangun 19 puskesmas baru, dan meluncurkan program beasiswa daerah yang membuka peluang pendidikan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga sederhana.

Dr. Kasuba dikenal sebagai pemimpin yang berwawasan kebangsaan, religius, dan berpihak pada kesejahteraan sosial. Ia percaya bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari banyaknya bangunan, tetapi dari senyum anak-anak yang bisa sekolah tanpa cemas dan ibu-ibu yang bisa berobat tanpa takut biaya.

Kini, warisan kebijakan itu menjadi standar moral pemerintahan di Halmahera Selatan. Setiap pemimpin baru menjadikan pendidikan dan kesehatan gratis sebagai kompas kebijakan publik.

Masyarakat, tokoh pendidikan, hingga pejabat daerah bersama-sama menjaga keberlanjutan program tersebut — karena mereka tahu, itulah napas kesejahteraan rakyat.

Warisan kepemimpinan Dr. Muhammad Kasuba bukan hanya tentang program, melainkan tentang nilai kemanusiaan: bahwa kesejahteraan sejati dimulai dari manusia yang sehat dan berpendidikan.

Ia telah menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya dikenang, tapi menginspirasi — menjadi teladan bagi generasi berikutnya untuk melanjutkan perjuangan membangun Halsel dengan hati dan cinta kepada rakyatnya. sumber data Dinas kesehatan dan pendidikan Halmahera Selatan.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline- Suasana hangat dan penuh keakraban tampak mewarnai Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu malam (5/11/2025). Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar acara ramah tamah dalam rangka menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan yang baru, Tommy Busnarma, S.S., S.H., M.H.

Acara yang dimulai pukul 19.30 WIT tersebut diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan diakhiri dengan santap malam bersama seluruh tamu undangan. Momentum ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antarunsur pemerintahan dan penegak hukum di “Bumi Saruma”.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, Wakil Ketua DPRD, Kapolres Halmahera Selatan, Dandim 1509/Labuha, para pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda lainnya. Turut hadir pula perwakilan dari PT. GMM dan sejumlah tamu kehormatan.

Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kajari yang baru beserta istri, Ny. Jill Andriza Tommy, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Cabang Halmahera Selatan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Tommy Busnarma beserta ibu. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik di negeri yang kita cintai ini, Negeri Saruma,” ujar Bupati Bassam disambut tepuk tangan para tamu undangan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bassam juga mengajak seluruh unsur pemerintahan dan penegak hukum untuk bersama-sama menjaga keamanan, persatuan, dan kerukunan di Halmahera Selatan.

“Dengan niat yang tulus, mari kita jaga kedamaian dan persaudaraan di Halmahera Selatan. Sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat adalah kunci dalam menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bassam berharap Kajari yang baru dapat melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin baik antara Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah, terutama dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan penegakan hukum yang humanis.

“Kami sangat berharap dapat berkolaborasi dengan semua pihak, demi kemajuan bersama untuk Halmahera Selatan yang kita banggakan,” tutupnya.

Sementara itu, dalam perkenalannya, Kajari Halmahera Selatan Tommy Busnarma menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa ini. Semoga kehadiran kami di Halmahera Selatan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil dan berintegritas,” ungkap Tommy.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di wilayah Halmahera Selatan.

Kegiatan ramah tamah ini berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, diiringi dengan dialog ringan antara pimpinan daerah dan unsur Forkopimda. Momen tersebut menjadi simbol soliditas dan sinergi antarlembaga dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan kehadiran Kajari baru, masyarakat Halmahera Selatan berharap akan lahir semangat baru dalam upaya penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bakal menggelar jamuan makan malam bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Selatan, Tommy Bustaman, S.H., M.H., pada Rabu malam, 5 November 2025, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Kegiatan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30 WIT dan akan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan surat undangan resmi bernomor 005/3769/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, S.Pd., M.Si., atas nama Bupati Halmahera Selatan, kegiatan ini mengusung tema silaturahmi dan penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Rencana jamuan makan malam ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, khususnya dalam bidang pendampingan hukum, pengawasan, dan koordinasi pembangunan daerah.

Sekda Halmahera Selatan, Safiun Radjulan, menjelaskan bahwa pertemuan informal seperti ini penting untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemda dan Kejaksaan.

“Kegiatan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah dan Kejaksaan. Kami berharap hubungan kerja sama yang baik ini terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Tommy Bustaman, dijadwalkan hadir bersama sejumlah pejabat Kejari. Ia disebut akan menyampaikan arahan terkait peran Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Halmahera Selatan.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah berdiskusi antara para pimpinan OPD dan pihak Kejaksaan, terutama dalam hal pencegahan potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sesuai surat undangan, peserta kegiatan diimbau mengenakan pakaian batik lengan panjang sebagai bentuk kekompakan dan kesopanan dalam acara resmi pemerintah tersebut.

Jamuan makan malam ini menjadi bagian dari agenda penting Pemda Halmahera Selatan dalam memperkuat sinergi lintas institusi demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Halsel, Malutline -sejumlah pengusaha di diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada penambang biji emas ilegal di Desa Manatahan Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan dengan modus urusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Informasi yang di himpun dari sejumlah pihak menjelaskan, hasil pungutan mencapai ratusan juta yang di berikan kepada sejumlah pengusaha yang berasal dari desa sambiki, manatahan dan jikotamo Kecamatan Obi.

“Uang yang di kumpulkan suda mencapai Rp. 500 sampai Rp. 850 juta dan datanya ada, untuk pengurusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) khususnya di Desa Manatahan,” ujar sumber yang namanya enggan di sebutkan, Rabu 05/11/2025.

Uang tersebut di berikan secara bertahap sejak beberapa bulan lalu dengan modus pengurusan izin wilayah pertambangan, para penambang pun hingga sampai saat ini Masih mempertanyakan bagaimana dengan proses izin yang di janjikan.

“Saat kami tanya proses izin mereka bilang suda selesai dan tidak lama lagi izin akan keluar, dan yang mengurus izin itu Hi said pengusaha asal desa soa sangaji, Juhana Desa sambiki, lambolu Desa Manatahan, Iwan dan Acan Desa Anggai” sambungnya.

Terpisah, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryawan Kamarullah saat di konfirmasi pada beberapa waktu lalu ia mengatakan, terkait pengusulan untuk izin tambang rakyat manatahan yang akan di usulkan ke pemerintah pusat memang ada.

Namun izin wilayah pertambangan (WP) prosesnya masih panjang hingga sampai pada tahun 2027 karena dihitung periode setiap 5 tahun.

Terkait pengurusan izin yang di pungut para pengusaha mendekati miliaran apakah sampai ke Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Suryawan enggan menjawab.

Sementara Acan yang juga salah satu pengusaha yang diduga ikut dalam pungutan uang tersebut juga bungkam saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Hingga berita ini di turunkan masih dalam upaya mengkonfirmasi sejumlah pengusaha yang di sebutkan dalam pungutan liar tersebut.

Di ketahui tambang Manatahan adalah salah satu tambang emas ilegal di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah di tutup pihak kepolisian, namun kembali di aktifkan tanpa izin. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline– Sejumlah kontraktor dan pihak ketiga di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) saat ini tengah menghadapi kendala dalam proses pencairan dana proyek. Namun Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD Halsel) memastikan bahwa hambatan tersebut bukan disebabkan oleh keterlambatan dari pihak daerah, melainkan akibat gangguan sistem SIPD secara nasional yang tengah terjadi di seluruh Indonesia.

Kepala DPKAD Halmahera Selatan, Muhamad Nur, menegaskan bahwa saat ini Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang dalam tahap maintenance. Hal ini berdampak langsung pada seluruh proses administrasi keuangan daerah, termasuk penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

“Gangguan ini bukan dari Dinas Keuangan Halsel, tapi karena adanya perawatan sistem SIPD secara nasional. Jadi kami minta semua pihak tidak perlu khawatir, karena begitu sistem kembali normal, kami akan langsung mempercepat proses pencairan,” ujar Kadis DPKAD Halsel, Muhamad Nur, Rabu (5/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pencairan dana proyek di Halsel, tetapi juga mempengaruhi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Termasuk di dalamnya pencairan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa tahap II, serta pembayaran Dana Hibah dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Salah seorang pejabat di lingkungan DPKAD Halsel turut membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pusat untuk memantau perkembangan sistem dan memastikan seluruh berkas yang telah diajukan akan segera diproses begitu SIPD kembali aktif.

“Memang semua sistem keuangan daerah saat ini terkoneksi langsung ke SIPD Kemendagri. Jadi selama sistem pusat dalam perbaikan, otomatis kita di daerah juga ikut terdampak. Tapi masyarakat dan pihak rekanan tidak perlu khawatir, data dan dokumen aman,” ujarnya.

DPKAD Halsel memastikan bahwa tidak ada penundaan administratif yang disengaja, dan pihaknya tetap bekerja menyiapkan dokumen agar saat sistem SIPD pulih, seluruh pencairan bisa segera dilakukan tanpa hambatan.

“Kami sudah siapkan langkah-langkah percepatan. Begitu sistem aktif, semua yang sudah lengkap akan langsung diproses. Jadi mohon kesabaran dari semua pihak,” tegas Kadis Muhamad Nur.

Situasi ini juga diharapkan dapat dipahami oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pelaku usaha di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap kinerja DPKAD.

Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan memahami bahwa kendala pencairan saat ini murni disebabkan oleh gangguan sistem nasional, bukan akibat kelalaian atau keterlambatan dari Dinas Keuangan Halmahera Selatan.(Bur)