Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Halsel, Malutline.com Potret memprihatinkan dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini datang dari SMP Negeri 71 Halmahera Selatan yang berlokasi di Desa Loleo, Kecamatan Obi selatan. Sekolah negeri ini disebut-sebut tidak memiliki fasilitas dasar seperti meja dan kursi, sehingga para siswa terpaksa belajar di lantai setiap hari.

Padahal, berdasarkan data yang dihimpun, sekolah ini menerima anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp60 juta pada tahun berjalan. Ironisnya, hingga kini dana tersebut diduga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah maupun peningkatan sarana belajar-mengajar.

SMP Negeri 71 Halsel dipimpin oleh Kepala Sekolah Fatah Kader, dengan jumlah siswa sekitar 40 orang. Namun yang mengejutkan, sekolah ini tidak memiliki guru honor dan sebagian besar proses belajar hanya mengandalkan guru yang berstatus ASN pindahan dari sekolah lain yang datang secara bergantian.

Salah satu orang tua siswa, yang enggan disebutkan namanya, mengaku prihatin dengan kondisi sekolah tempat anaknya menimba ilmu.

“Anak-anak kami belajar di lantai. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Kadang guru datang terlambat karena jauh, kadang tidak ada kegiatan belajar sama sekali. Kami heran, kenapa dana BOS yang katanya puluhan juta tidak dipakai untuk perbaikan sekolah,” ujarnya dengan nada kecewa.

Dari pantauan wartawan di lapangan, ruang belajar SMP Negeri 71 tampak sederhana dan nyaris kosong. Beberapa siswa terlihat duduk bersila di lantai, sementara sebagian lain menulis di papan kayu seadanya. Tidak ada tanda-tanda pembelian peralatan sekolah baru, baik mobiler maupun perlengkapan penunjang belajar.

Sejumlah warga Desa Loleo juga mempertanyakan transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Mereka menduga adanya penyalahgunaan anggaran karena kondisi sekolah tidak menunjukkan adanya peningkatan meski dana terus mengalir setiap tahun.

“Kami tidak tahu uang itu dipakai untuk apa. Kalau memang ada bantuan dari pemerintah, seharusnya sekolah ini sudah layak dan anak-anak tidak belajar di lantai seperti ini,” tutur salah satu tokoh masyarakat setempat.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah Fatah Kader belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tidak digunakannya dana BOS untuk kepentingan sekolah.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan diminta segera turun tangan melakukan audit dan verifikasi lapangan, untuk memastikan dugaan penyelewengan anggaran BOS di sekolah tersebut.

Aktivis pendidikan lokal juga mendesak agar kasus ini ditangani secara serius. Mereka menilai, praktik seperti ini mencederai semangat pemerataan pendidikan yang diusung pemerintah pusat melalui program BOS.

“Dana BOS itu bukan uang pribadi. Itu uang negara untuk anak-anak bangsa. Jika benar tidak digunakan semestinya, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi,” tegas salah satu pemerhati pendidikan Halmahera Selatan.

Kondisi SMP Negeri 71 Halmahera Selatan menjadi cermin buram dunia pendidikan daerah terpencil, di mana bantuan pemerintah tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan.

Kini, masyarakat Desa Loleo menaruh harapan besar agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas  tidak hanya untuk mengembalikan fungsi dana BOS sebagaimana mestinya, tetapi juga menjamin hak anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL,Malutline.com Dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan kembali diguncang dengan kasus dugaan penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melibatkan Kepala Sekolah SDN 246 Gilalang, Kecamatan Bacan Barat Utara.

Informasi yang di terimah menyebutkan bahwa Kepala Sekolah Yakina Mustafa bersama salah satu stafnya kini tengah menjalani sidang kode etik terkait dugaan keterlibatan dalam penerbitan SK palsu bagi salah seorang oknum peserta seleksi PPPK.

Kasus ini terungkap setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan adanya kejanggalan dalam berkas administrasi PPPK di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan tanda tangan dalam dokumen resmi yang diduga tidak sah atau dipalsukan.

Kepala BKD Halsel melalui pesan yang disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menegaskan agar peristiwa ini dijadikan pelajaran berharga.

“Kami mengimbau seluruh kepala sekolah agar berhati-hati dalam menandatangani dokumen resmi, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan PPPK. Kesalahan sekecil apa pun bisa berdampak hukum,” ujar salah satu pejabat BKD Halsel dalam keterangannya.

Ia menambahkan, dalam setiap tahapan seleksi PPPK baik tahap 1, 2, maupun 3 dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) selalu dimintakan dari bawah, yakni oleh kepala sekolah, sebelum ditandatangani di tingkat atas.

“Kalau ada kesalahan dalam SK, maka kepala sekolah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, jangan sampai ada penerbitan dokumen palsu dari tingkat bawah,” tegasnya.

Sidang kode etik yang digelar terhadap Kepala Sekolah Yakina Mustafa kini masih berlangsung. Jika terbukti bersalah, baik kepala sekolah maupun oknum peserta PPPK yang terlibat dalam kasus ini akan dikenakan sanksi berat, bahkan berpotensi sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala sekolah di Halmahera Selatan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menandatangani dokumen kepegawaian, terutama terkait proses administrasi PPPK.

BKD Halsel menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk kecurangan dalam pengangkatan ASN maupun PPPK di wilayah tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline— Dunia fashion pria di Halmahera Selatan kini semakin ramai dengan hadirnya Hidayat Distro, toko pakaian khusus pria yang menawarkan produk berkualitas dengan harga grosir dan eceran yang terjangkau.

Berlokasi strategis di depan Toko Firman, Labuha, tepat di jalur utama dekat SPBU, Hidayat Distro menjadi salah satu pilihan belanja baru bagi masyarakat yang ingin tampil keren tanpa harus menguras dompet.

Pemilik toko, Hidayat, mengatakan bahwa distro miliknya menyediakan berbagai jenis pakaian pria, mulai dari kaos, celana panjang, celana pendek, hingga jaket parasut dengan beragam model dan kualitas.

“Kami jual baju kaos, jaket dan celana pendek maupun panjang khusus laki-laki baik grosir maupun eceran. Untuk pembelian tiga potong baju hanya seratus ribu rupiah, celana panjang mulai dari seratus lima puluh ribu hingga Rp.200.000, sementara jaket dan kaos harganya tergantung kualitas barang,” ujar Hidayat saat ditemui di tokonya, Senin (3/11/20025).

Kaos di Hidayat Distro dibanderol mulai dari celana panjang 1 buah Rp100.000 dan hingga celana pendek 3 buah 100.000 tergantung bahan dan desain, Semua produk ditata rapi di dalam toko, membuat pengunjung mudah memilih sesuai selera dan ukuran.

“Kami ingin semua kalangan pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum bisa mendapatkan pakaian berkualitas tanpa mahal. Yang penting pelanggan puas dan mau datang kembali,” tambahnya.

Sejak dibuka, Hidayat Distro mulai dikenal luas di kawasan Labuha karena kualitas barang yang baik dan harga bersaing. Banyak pelanggan yang datang kembali karena merasa cocok dengan model dan bahan pakaian yang ditawarkan.

Dengan semangat usaha dan pelayanan ramah, Hidayat berharap distro miliknya terus berkembang dan menjadi pusat fashion pria yang dikenal luas di Halmahera Selatan.

“Yang utama kami jaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Karena bagi saya, pembeli bukan sekadar pelanggan — tapi bagian dari keluarga Hidayat Distro,” tutupnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Warga di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap malam tanpa kejelasan dari pihak PLN setempat.

Pemadaman rutin tersebut umumnya terjadi sekitar pukul 22.00 WIT dan berlangsung selama 4 hingga 5 jam, membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah peralatan elektronik rusak.

Beberapa warga menilai pemadaman listrik ini tidak masuk akal, terutama karena kondisi cuaca di wilayah Botang Lomang selama beberapa pekan terakhir terbilang sangat baik tanpa hujan ataupun gangguan alam lainnya.

“Pemadaman hampir tiap malam, padahal cuaca bagus. Ini sudah tidak wajar lagi. Kami curiga ada permainan di dalam PLN,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Minggu (3/11/2025)

Sejumlah warga juga mulai menduga adanya praktik tidak bertanggung jawab di internal PLN Botang Lomang, termasuk dugaan adanya “mafia minyak solar” yang memanfaatkan bahan bakar untuk kepentingan pribadi.

“Kalau mati karena cuaca atau gangguan mesin, kami bisa maklum. Tapi kalau setiap malam, dengan pola yang sama, kami curiga ini sudah ada permainan,” kata warga lainnya.

Pemadaman listrik yang tidak menentu ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang mengandalkan listrik di malam hari serta keluarga yang peralatan elektroniknya rusak akibat arus tidak stabil.

Masyarakat Botang Lomang mendesak PLN Halmahera Selatan segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap petugas dan pengelola PLN Botang Lomang.

Warga berharap manajemen PLN wilayah Halsel meninjau langsung kondisi di lapangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

“Kami minta pihak PLN Kabupaten turun langsung. Kalau memang ada oknum nakal, tolong segera dievaluasi. Jangan masyarakat terus yang jadi korban,” tegas salah satu tokoh masyarakat Botang Lomang.

Warga berharap PLN dapat memberikan pelayanan listrik yang stabil dan transparan, agar masyarakat kembali percaya terhadap pelayanan BUMN tersebut.

Mereka juga meminta pemerintah daerah ikut mengawasi agar dugaan penyalahgunaan BBM solar di lingkungan PLN tidak terjadi lagi. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Labuha, Malutline- Setelah sempat redup selama bertahun-tahun, media legendaris Cermin Reformasi kini kembali hadir dengan wajah baru dalam bentuk media online berbasis digital melalui portal www.cerminreformasi.com.

Kebangkitan ini menjadi babak baru perjalanan panjang Cermin Reformasi, media yang pernah menjadi ikon pers lokal di Maluku Utara sejak awal era reformasi. Dikenal sebagai media yang kritis, berimbang, dan menjunjung tinggi etika jurnalistik, Cermin Reformasi kini siap beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk terus menjadi corong informasi publik yang independen.

Warisan dari Sosok Pejuang Kebenaran, Cermin Reformasi pertama kali diterbitkan oleh almarhum Tarawe Jamaludin, SH, seorang pengacara kondang dan aktivis hukum yang dikenal berani memperjuangkan keadilan serta kebebasan pers.

Bagi almarhum Taraweh jamaluddin, media bukan sekadar alat penyampai berita, melainkan wadah perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat.

Pada masa kejayaannya di pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an, Cermin Reformasi dikenal luas di Maluku Utara karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus besar — mulai dari isu korupsi, pelanggaran pelayanan publik, hingga ketimpangan sosial.

Namun, seiring perkembangan teknologi dan pergeseran konsumsi informasi ke media digital, edisi cetaknya perlahan mengalami masa surut.

Bangkit Kembali di Era Digital Kini, semangat itu dihidupkan kembali oleh Asbur Abu, jurnalis muda yang mengambil peran sebagai Pimpinan Redaksi sekaligus penerus cita-cita besar pendirinya Almarhum Taraweh Djamaludin
Asbur mengatakan, kebangkitan Cermin Reformasi bukan sekadar nostalgia terhadap media lama, tetapi merupakan komitmen untuk melanjutkan perjuangan jurnalistik yang berintegritas dan modern.

“Kami tidak sedang menulis sejarah baru, kami hanya melanjutkan cerita yang belum selesai — cerita tentang keberanian, integritas, dan cinta pada kebenaran,” ujarnya.

Dengan tagline “Kritis, Berimbang, dan Membangun,” Cermin Reformasi kini hadir melalui berbagai kanal digital, di antaranya, Cermin Hukum & Kriminal, Cermin Politik & Pemerintahan, Cermin Rakyat, Cermin Inspirasi, yang menghadirkan kisah tokoh-tokoh lokal berpengaruh dan inspiratif.

Menjadi Cermin bagi Rakyat, Reformasi bagi Kebenaran, Melalui platform digital, Cermin Reformasi bertekad untuk kembali menjadi cermin bagi rakyat dan reformasi bagi kebenaran,

Media ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang valid, berimbang, serta menjadi pengingat bagi kekuasaan agar tetap berpihak kepada kepentingan publik.

Kebangkitan Cermin Reformasi juga menjadi simbol bahwa idealisme pers tidak akan pernah padam, sekalipun bentuk medianya berubah mengikuti zaman. (Red)