Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Puluhan warga Desa Fluk, Kabupaten Halmahera Selatan, menyuarakan keresahan serius terkait aktivitas PT GTS yang telah beroperasi di wilayah mereka selama kurang lebih dua tahun terakhir. Warga menilai kehadiran perusahaan tersebut justru membawa penderitaan, bukan kesejahteraan.

Kelompok warga Desa Fluk mengaku menjadi korban dampak lingkungan yang diduga kuat berasal dari limbah perusahaan. Akibatnya, ratusan tanaman produktif milik warga—seperti kelapa, cengkeh, dan pala—yang selama ratusan tahun menjadi sumber penghidupan turun-temurun, kini mati dan rusak parah.

“Tanaman ini bukan baru ditanam kemarin. Ini warisan hidup kami dari leluhur. Tapi sekarang mati satu per satu akibat limbah perusahaan,” ungkap perwakilan warga dengan nada geram.

Tak hanya itu, warga juga mempersoalkan penguasaan lahan seluas kurang lebih 59 hektar yang diklaim telah digunakan PT GTS tanpa adanya penyelesaian ganti rugi hingga kini. Selama dua tahun perusahaan beroperasi, warga mengaku tidak pernah melihat itikad baik untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat pemilik lahan.
“Lahan kami dipakai, tapi tidak ada ganti rugi. Kami merasa dirampas di tanah sendiri,” tegas warga.

Keresahan tersebut kemudian diarahkan langsung kepada Gubernur Maluku Utara. Warga mendesak agar orang nomor satu di Maluku Utara itu tidak tinggal diam melihat penderitaan masyarakat kecil yang berhadapan dengan kekuatan korporasi.

“Ini bukan sekadar konflik lahan, ini sudah masuk ke ranah penjajahan dan penyerobotan. Kami minta Ibu Gubernur jangan tutup mata. Jangan sampai kami menilai pemerintah justru bersekongkol dengan perusahaan,” tegas pernyataan warga Desa Fluk.

Warga menilai, jika pemerintah provinsi terus membiarkan persoalan ini tanpa sikap tegas, maka kehadiran negara di tengah rakyat hanya akan menjadi slogan kosong. Mereka menuntut audit lingkungan, pengukuran ulang lahan, serta penyelesaian ganti rugi secara adil dan transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT GTS maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan warga Desa Fluk tersebut. Media ini masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Warga menegaskan, jika aspirasi mereka terus diabaikan, aksi lanjutan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan sebagai bentuk perlawanan atas apa yang mereka sebut sebagai ketidakadilan struktural di tanah sendiri. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Kondisi Desa Wayaloar di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan. Keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kerawanan bencana alam mendorong desakan keras kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan DPRD Halsel agar segera mengambil langkah konkret.

Hingga kini, masyarakat Wayaloar masih menghadapi akses listrik yang hanya menyala 12 jam per hari, kondisi jalan desa yang belum memadai, serta sulitnya menjangkau fasilitas kesehatan dan pendidikan. Situasi tersebut diperparah dengan bencana banjir besar pada 2025, yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia serta merusak sejumlah rumah dan infrastruktur desa.

Tokoh masyarakat Wayaloar, Thamrin Ashari, menilai kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah.

“Kami mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan DPRD Halsel agar serius melihat kondisi Wayaloar. Jangan biarkan desa-desa di Pulau Obi terus tertinggal. Kami butuh jalan, listrik 24 jam, fasilitas kesehatan, dan mitigasi bencana,” tegas Thamrin.

Menurutnya, selama ini masyarakat Wayaloar bertahan dengan swadaya dan gotong royong, termasuk membangun jembatan darurat dari batang kelapa demi menunjang aktivitas warga. Namun kondisi tersebut tidak boleh terus dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab negara.

Warga berharap Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dapat turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi riil Desa Wayaloar, serta menjadikan wilayah Pulau Obi sebagai prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, DPRD Halsel diminta menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat desa terpencil.

“DPRD jangan hanya bekerja di ruang sidang. Kami minta turun langsung dan lihat kondisi Wayaloar. Aspirasi masyarakat harus benar-benar diperjuangkan,” tambahnya.

Masyarakat menegaskan bahwa mereka tidak menuntut kemewahan, melainkan pemenuhan hak dasar sebagai warga negara, yakni akses infrastruktur yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari bencana.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemda Halmahera Selatan dan DPRD Halsel belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan masyarakat Wayaloar. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Layanan jasa pengiriman J&T Express di Kabupaten Halmahera Selatan menuai keluhan dari warga. Salah satu pelanggan, Faris Haris, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan kurir yang dinilai tidak profesional dan merugikan konsumen.

Menurut Faris, paket yang seharusnya diantar ke alamat tujuan justru tidak diantar sama sekali. Ia menilai, jika kurir mengalami kendala di lapangan, setidaknya pihak pengiriman menghubungi penerima melalui telepon atau meminta penerima mengambil paket langsung ke kantor.

“Kalau memang tidak bisa antar, minimal telepon penerima atau bilang ambil di kantor. Ini tidak diantar, tidak ditelepon, paket malah diputar ke sana-sini,” ujar Faris dengan nada kecewa.

Lebih lanjut, Faris mengungkapkan bahwa paketnya sempat dibawa kembali ke kantor dan keesokan harinya kembali dibawa berkeliling tanpa kejelasan. Bahkan, ia mengaku menerima informasi bahwa paket tersebut akan dikembalikan, dengan alasan kurir tidak bisa menjalankan tugasnya.

“Kalau kurir tidak bisa kerja dengan baik, seharusnya dievaluasi. Jangan sampai konsumen yang dirugikan,” tegasnya.
Keluhan ini menjadi sorotan karena jasa pengiriman memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat, terutama di daerah kepulauan seperti Halmahera Selatan yang sangat bergantung pada layanan logistik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak J&T Express Halsel terkait keluhan tersebut. Warga berharap pihak perusahaan dapat segera melakukan evaluasi kinerja kurir, meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, serta memperbaiki kualitas layanan agar kejadian serupa tidak terus terulang. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan resmi memberhentikan sementara tiga kepala desa, masing-masing Kepala Desa Wosi, Desa Tagia, dan Desa Gaimu. Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa di ketiga desa tersebut.

Langkah DPMPD ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Dana Desa sendiri merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Selain sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, dugaan penyalahgunaan Dana Desa juga berpotensi masuk ke ranah pidana. Hal tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Terkait kebijakan tersebut, LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil DPMPD. Gubernur LSM LIRA Halsel, Said Alkatiri, menilai keputusan pemberhentian sementara sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dana Desa itu uang negara, bukan milik pribadi kepala desa dan bukan pula milik desa secara bebas. Jika disalahgunakan, kepala desa bisa diproses sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Pemberhentian sementara ini sudah sesuai aturan,” tegas Said.

Namun demikian, LIRA menilai bahwa persoalan pengelolaan Dana Desa di Halmahera Selatan tidak hanya terjadi di tiga desa tersebut. Menurut Said—yang akrab disapa Bib Said—masih terdapat sejumlah kepala desa lain yang menjadi perhatian Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan dan BPKP.

Ia pun mendorong pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Halmahera Selatan beserta dinas teknis terkait, agar bersikap profesional dan tidak tebang pilih dalam menangani dugaan penyimpangan Dana Desa.

“Ini sejalan dengan program Presiden Prabowo melalui Asta Cita, yang menekankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Pemerintah daerah harus serius, tegas, dan adil dalam menyelesaikan persoalan Dana Desa,” pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, DPMPD Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait hasil pemeriksaan maupun perkembangan status hukum lanjutan terhadap ketiga kepala desa yang diberhentikan sementara. Media ini masih terus berupaya mengonfirmasi pihak terkait guna memperoleh informasi lebih lanjut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline— Kabar menggembirakan datang dari dunia musik lokal Halmahera Selatan. Penyanyi daerah Anwar Batulak, yang sempat menderita stroke, kini menunjukkan perkembangan kesehatan yang sangat signifikan. Berkat doa, dukungan, serta motivasi dari keluarga, sahabat, dan para kerabat, proses pemulihan Anwar berjalan dengan baik dan telah mencapai sekitar 80 hingga 90 persen.

Rasa syukur mendalam pun diungkapkan Anwar Batulak atas nikmat kesembuhan yang terus diberikan oleh Allah SWT. Ia mengaku, kekuatan doa serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi energi besar dalam melewati masa-masa sulit selama menjalani pengobatan dan pemulihan.

Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus bukti pemulihan yang terus membaik, Anwar Batulak kembali tampil di atas panggung pada acara lepas sambut Tahun 2025–2026 yang digelar di UMKM Bacan, dengan tajuk “Peduli Sumatera, Aceh”.

Penampilannya tersebut disambut hangat oleh masyarakat dan pengunjung yang hadir, yang tampak terharu sekaligus bangga melihat Anwar kembali bernyanyi dengan penuh semangat.

Meski masih dalam tahap pemulihan, Anwar mampu menunjukkan performa yang meyakinkan. Kehadirannya di atas panggung menjadi simbol semangat juang dan harapan, bahwa keterbatasan akibat sakit bukanlah akhir dari segalanya.

“Alhamdulillah, proses penyembuhan berjalan lancar. Terima kasih atas doa dan motivasi dari semua sahabat dan kerabat. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan hingga 100 persen,” ujar Anwar dengan penuh haru.

Kembalinya Anwar Batulak ke dunia tarik suara tidak hanya menjadi kabar bahagia bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya para penyintas stroke, bahwa dengan usaha, doa, dan dukungan, harapan untuk pulih dan berkarya kembali selalu ada. (Red)