TERNATE, MALUTLINEโ€“ Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengesahan Komposisi dan Personalia kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate masa bakti 2025โ€“2030.

Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

SK kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., dan diterima Ketua DPD Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Idhan.

Dalam prosesi penyerahan tersebut, Ardian Idhan didampingi sejumlah pengurus inti, di antaranya Sekretaris Bachtiar Syakir, Bendahara Inkha Angreini Airin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) Tahara Kalimuda, serta Wakil Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu (PP) Bongso Hi. Arahman.

Penyerahan SK ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan struktur organisasi dan konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Ternate untuk menjalankan roda organisasi selama periode kepengurusan 2025โ€“2030.

Dengan diterimanya SK pengesahan tersebut, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate memiliki landasan organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kepartaian sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kota Ternate, Tahara Kalimuda, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus, serta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., atas dukungan dan proses penyerahan SK kepengurusan tersebut.

Menurutnya, pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, membangun koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus yang telah mendapatkan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan penuh komitmen, menjaga kebersamaan, serta memperkuat peran Partai Golkar di tengah masyarakat Kota Ternate.

Selain itu, konsolidasi kaderisasi dan keanggotaan juga diharapkan menjadi perhatian dalam membangun regenerasi kader serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan organisasi kepartaian.

Penyerahan SK ini sekaligus menandai dimulainya tahapan kerja kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate periode 2025โ€“2030 dalam menjalankan agenda organisasi dan memperkuat konsolidasi politik di wilayah Kota Ternate.

Tahara Kalimuda Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) DPD Partai Golkar Kota Ternate. (Red)

TERNATE, MALUTLINE โ€“ Pelayanan kesehatan semestinya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pertolongan, kenyamanan, serta harapan untuk sembuh. Namun, sebuah peristiwa memilukan dialami salah seorang pasien asal Desa Gurua, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Soma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie.

Pasien yang mengalami pembengkakan pada bagian leher tersebut dikabarkan harus menjalani perawatan dalam kondisi duduk karena tidak mendapatkan tempat tidur rawat inap. Situasi ini tentu menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga keluarga yang setia mendampingi di tengah kondisi kesehatan yang sedang menurun.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga kepada media ini, Sabtu (14/11/2026), pasien seharusnya mendapatkan fasilitas tempat tidur rawat inap agar dapat beristirahat dengan baik selama menjalani perawatan medis.

Namun, keluarga mengaku mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa seluruh ruangan rawat inap telah terisi penuh. Akibatnya, pasien terpaksa menjalani perawatan dalam posisi duduk tanpa tempat tidur maupun sandaran yang memadai.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika keluarga yang mendampingi pasien juga harus ikut bertahan dalam keadaan duduk tanpa fasilitas pendukung yang layak.

Bayangkan, seseorang yang sedang berjuang melawan rasa sakit akibat pembengkakan pada leher, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya, justru harus menjalani perawatan dalam posisi duduk.

Di tengah rasa sakit yang dialami pasien, keluarga hanya bisa menyaksikan dan mendampingi dengan perasaan sedih, cemas, serta penuh harapan agar pasien segera mendapatkan tempat perawatan yang lebih layak.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata tentang fasilitas tempat tidur, melainkan menyangkut rasa kemanusiaan, kenyamanan pasien, serta tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Keluarga memahami bahwa rumah sakit mungkin menghadapi keterbatasan kapasitas ruangan dan tingginya jumlah pasien. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak membuat pasien yang membutuhkan perawatan harus dibiarkan tanpa fasilitas dasar yang memadai.

Pelayanan Kesehatan Bukan Sekadar Menerima Pasien

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menerima dan memeriksa pasien. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien memperoleh penanganan medis, pemantauan, serta fasilitas perawatan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Apabila ruang rawat inap memang penuh, keluarga berharap pihak rumah sakit dapat memberikan solusi terbaik, termasuk menyediakan tempat perawatan sementara yang aman, nyaman, dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis.

Jangan sampai masyarakat yang datang mencari pertolongan justru harus menghadapi kondisi yang menambah beban fisik maupun psikologis keluarga.

Keluarga pasien pun berharap manajemen RSUD Chasan Boesoirie dapat memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengevaluasi pelayanan di ruang rawat inap, khususnya dalam menghadapi kondisi ketika kapasitas tempat tidur telah terpenuhi.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan di Maluku Utara semakin baik dan manusiawi.

Sebab, setiap pasien yang datang ke rumah sakit bukan sekadar angka dalam daftar antrean. Mereka adalah manusia yang sedang berjuang melawan penyakit, memiliki keluarga yang menaruh harapan, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak kembali dialami pasien lainnya. Sebab, di saat seseorang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, hal paling mendasar yang diharapkan adalah mendapatkan penanganan medis yang baik, tempat beristirahat yang layak, serta pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Chasan Boesoirie terkait kondisi yang dialami pasien tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak rumah sakit demi pemberitaan yang berimbang. (Red)

HALSEL, MALUTLINE โ€“ Penanganan dugaan penyelewengan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara didesak untuk membuka secara terang hasil pemeriksaan rekaman kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) yang disebut-sebut telah diamankan dari lokasi usaha milik pengusaha berinisial A alias Ansar.

Desakan tersebut muncul menyusul adanya informasi dan dugaan bahwa rekaman CCTV di lokasi tersebut memperlihatkan sejumlah orang yang diduga berasal dari berbagai kalangan, termasuk oknum anggota kepolisian, oknum wartawan, dan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang beberapa kali terlihat mendatangi kediaman maupun lokasi usaha Ansar di Desa Babang.

Bahkan, beredar dugaan adanya transaksi atau pemberian sesuatu yang diduga berkaitan dengan upaya memengaruhi penanganan perkara penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Namun, dugaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan rekaman CCTV, penelusuran aliran dana, serta klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebutkan.

Sebagaimana diketahui, Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sebelumnya mengungkap dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi di sebuah garasi kendaraan di Desa Babang pada 27โ€“28 Oktober 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tujuh unit mobil truk, empat di antaranya diduga telah mengalami modifikasi tangki untuk menampung BBM dalam jumlah lebih besar.

Selain itu, polisi juga menyita 57 jerigen, dengan rincian 36 jerigen berisi solar bersubsidi dan 21 jerigen dalam keadaan kosong.

Dari hasil penindakan awal, petugas menemukan dugaan aktivitas pemindahan solar bersubsidi dari tangki kendaraan truk ke dalam jerigen untuk ditampung dan diduga diperjualbelikan kembali.

Pemilik kendaraan sekaligus pengusaha berinisial A alias Ansar turut menjalani pemeriksaan bersama sejumlah sopir dan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

CCTV Jangan Hanya Menjadi Barang Bukti

Publik kini menaruh perhatian terhadap sejauh mana penyidik mendalami rekaman CCTV yang disebut telah diamankan dalam proses penyelidikan.

Sebab, apabila benar terdapat rekaman aktivitas kunjungan sejumlah pihak di lokasi tersebut, maka informasi itu perlu ditelusuri secara profesional untuk mengetahui tujuan kedatangan, hubungan dengan pemilik usaha, serta apakah terdapat komunikasi atau transaksi yang berkaitan dengan perkara BBM subsidi.

Penyidik juga perlu memastikan keaslian rekaman, waktu kejadian, identitas orang-orang yang terekam, serta konteks setiap aktivitas yang terlihat.

Jangan sampai muncul spekulasi liar di tengah masyarakat akibat tidak adanya penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan perkara.

Dugaan Keterlibatan Oknum Harus Diusut

Lebih jauh, apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum aparat, wartawan, maupun pihak yang mengatasnamakan organisasi masyarakat dalam dugaan praktik yang berhubungan dengan perkara tersebut, maka hal itu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perbuatannya.

Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut juga harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi agar tidak terjadi penghakiman sebelum adanya hasil penyelidikan yang sah.

Penyidik Ditreskrimsus Diharapkan Transparan

Ditreskrimsus Polda Maluku Utara di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Reinhard Habonaran Nainggolan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk status hukum Ansar, asal-usul pasokan solar bersubsidi, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta hasil analisis barang bukti elektronik yang telah diamankan.

Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada penyitaan tujuh unit truk dan puluhan jerigen. Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh kemungkinan adanya jaringan distribusi, pihak pemasok, pembeli, hingga dugaan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebab, solar bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu yang berhak menerima manfaatnya. Apabila benar diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal, maka perbuatan tersebut bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan juga menyangkut hak masyarakat dan kerugian negara.

Malutline mendorong Polda Maluku Utara mengusut perkara ini secara transparan, objektif, dan profesional. Jangan sampai penanganan kasus yang menjadi perhatian publik justru menyisakan tanda tanya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang belum tersentuh proses hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan transaksi suap maupun keterlibatan oknum kepolisian, wartawan, dan LSM tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan konfirmasi serta pembuktian dari penyidik. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. (Red)

TERNATE, MALUTLINE โ€“ Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri yang jatuh pada Sabtu, 14 November 2026, menjadi momentum penting untuk mengapresiasi dedikasi dan pengabdian Korps Brimob dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Eksekutif, Serikat dan Profesional (IESPA) Provinsi Maluku Utara, Ananta Rizky R. Perdana Sidik. Ia menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-81 kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri, sekaligus berharap agar institusi tersebut semakin solid, profesional, tangguh, dan humanis dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

โ€œSelamat Hari Jadi ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga di usia yang semakin matang ini, Korps Brimob semakin profesional, tangguh, humanis, serta senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI,โ€ ungkap Ananta Rizky dalam pernyataannya yang diterima Malutline, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, Korps Brimob memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang membutuhkan kesiapsiagaan, keberanian, disiplin, serta profesionalisme tinggi.

Ia menilai, peran dan kehadiran personel Brimob sangat penting bagi masyarakat Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, dengan wilayah yang tersebar dari satu pulau ke pulau lainnya.

Dalam berbagai situasi, mulai dari pengamanan wilayah rawan konflik, penanganan gangguan keamanan, pengamanan kegiatan masyarakat berskala besar, hingga keterlibatan dalam misi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, personel Brimob senantiasa dituntut hadir dengan semangat pengabdian dan tanggung jawab.

โ€œKami di IESPA Maluku Utara memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Korps Brimob Polri, khususnya jajaran Brimob Polda Maluku Utara. Pengabdian mereka dalam menjaga stabilitas keamanan di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan wilayah terpencil, merupakan bentuk tanggung jawab besar yang patut kita hormati,โ€ ujarnya.

Ananta Rizky juga menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan daerah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Karena itu, ia berharap semangat โ€œBrimob Bersama Masyarakatโ€ yang diusung dalam peringatan HUT ke-81 dapat semakin diwujudkan melalui pendekatan yang humanis, komunikasi yang terbuka, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara aparat keamanan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas.

โ€œBrimob merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, kedekatan, kepercayaan, dan sinergi antara Brimob dengan masyarakat harus terus diperkuat. Sebab, keamanan yang kokoh akan terwujud apabila seluruh elemen bangsa memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama,โ€ tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum IESPA Maluku Utara itu menyatakan bahwa organisasinya siap membangun komunikasi dan kemitraan strategis dengan jajaran Korps Brimob dalam mendukung terciptanya situasi daerah yang aman, kondusif, serta menunjang keberlangsungan pembangunan di Maluku Utara.

Ia berharap, momentum peringatan HUT ke-81 ini tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

โ€œHarapan kami, Korps Brimob Polri semakin dicintai masyarakat, selalu hadir memberikan rasa aman, serta tetap menjadi institusi yang mengedepankan profesionalisme dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pengabdiannya,โ€ tutup Ananta Rizky.

Dirgahayu ke-81 Korps Brimob Polri. Teruslah mengabdi, melindungi, dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. (Red)

HALSEL, Malutline.com โ€“ Pelayanan kelistrikan di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pemadaman listrik disebut kerap terjadi setiap memasuki waktu azan Zuhur dan berlangsung hingga sore hari.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan pelanggan. Pasalnya, pemadaman yang terjadi pada waktu yang hampir bersamaan itu dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, baik urusan rumah tangga, perdagangan maupun kegiatan usaha.

Masyarakat mempertanyakan penyebab gangguan pasokan listrik yang seolah menjadi persoalan berulang setiap memasuki waktu siang hari.

Situasi ini juga memunculkan desakan agar manajemen PT PLN (Persero), khususnya pimpinan unit yang bertanggung jawab atas pelayanan kelistrikan di wilayah Halmahera Selatan, segera melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi dan operasional jaringan listrik di Bacan Selatan.

Publik membutuhkan penjelasan yang transparan. Apakah pemadaman tersebut disebabkan oleh gangguan teknis, pemeliharaan jaringan, keterbatasan pasokan daya, atau faktor lainnya?

PLN diharapkan tidak hanya membiarkan persoalan ini berulang tanpa kepastian informasi kepada pelanggan. Sebagai penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN memiliki tanggung jawab untuk menjaga keandalan pasokan serta memberikan informasi yang jelas apabila terjadi gangguan pelayanan.

Masyarakat juga berharap adanya langkah konkret dari pimpinan PLN agar persoalan pemadaman tersebut segera ditangani dan tidak terus berulang setiap hari.

Kini, masyarakat menunggu penjelasan resmi sekaligus evaluasi dari pihak PLN. Jangan sampai pelanggan terus dirugikan akibat gangguan listrik yang belum diketahui penyebab dan kepastian penyelesaiannya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat Bacan Selatan. (Red)