LABUHA, Malutline -Dowora, Desember 2025 Kepala Desa Dowora, Eli Sale, bersama seluruh masyarakat Desa Dowora menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya salah satu tenaga pendidik terbaik, Ibu Guru SD Negeri 28 Halmahera Selatan, yang telah berpulang ke rahmatullah.

Dalam pernyataannya, Kepala Desa Dowora menyampaikan bahwa almarhumah dikenal sebagai sosok guru yang penuh dedikasi, sabar, dan tulus dalam mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi muda, khususnya anak-anak di SD Negeri 28 Halmahera Selatan.

โ€œKami bersaksi bahwa almarhumah adalah orang baik. Pengabdian dan ketulusannya dalam mendidik anak-anak akan selalu dikenang dan menjadi teladan bagi kita semua,โ€ ujar Eli Saleh.

Atas nama pribadi, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat Dowora, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian almarhumah selama ini. Kehilangan tersebut dirasakan tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat dan dunia pendidikan di Halmahera Selatan.

Kepala Desa Dowora dan masyarakat turut mendoakan agar almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilafnya, serta diterima seluruh amal ibadahnya.

Ucapan belasungkawa juga disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada Bapak Muhamad Ismail, agar diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini.

Al-Fatihah untuk almarhumah, sang pengabdi dunia pendidikan. (Red)

HALSEL, Malutline โ€” Warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, mengeluhkan kondisi jaringan listrik di wilayah mereka yang dinilai sangat membahayakan. Sejumlah kabel listrik terlihat kendur, rendah, bahkan dapat dijangkau oleh anak-anak, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius akan risiko tersengat listrik.

Menurut laporan warga, kabel yang seharusnya berada pada ketinggian aman justru dibiarkan menggantung rendah tanpa perawatan memadai. Kondisi tersebut dinilai sebagai ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat, terlebih bagi anak kecil yang tidak memahami bahaya listrik tegangan tinggi.

โ€œKabel ini bisa dipegang oleh anak kecil. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Ini sudah sangat membahayakan,โ€ ujar salah satu warga yang meminta pihak berwenang segera turun tangan.

Warga menilai bahwa pihak terkait, baik pemerintah desa maupun unit pelayanan PLN setempat, belum mengambil langkah perbaikan, meski kondisi kabel telah lama menjadi keluhan.

Kondisi ini juga berpotensi memicu insiden fatal seperti kebakaran, korsleting listrik, hingga korban jiwa, terutama saat cuaca ekstrem atau hujan lebat yang dapat memperburuk risiko.

Masyarakat Desa Orimakurunga mendesak PLN serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera melakukan pengecekan, perbaikan, dan normalisasi jaringan listrik demi menjaga keselamatan publik.

Mereka berharap perhatian serius dari pihak berwenang agar tidak terjadi tragedi yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. (Red)

HALSEL, Malutlineโ€” Pelaksanaan Bupati Cup kembali menjadi sorotan tajam publik. Kritik keras disampaikan oleh warga Halmahera Selatan, Sadia Iskandar Alam, melalui akun Facebook pribadinya, menyoroti kekacauan teknis yang dinilai merugikan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Sadia menegaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan selaku panitia pelaksana wajib bertanggung jawab atas berbagai insiden yang terjadi di lapangan, khususnya aksi pemalangan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

โ€œMasyarakat yang tidak mengetahui jalannya pertandingan justru menjadi korban akibat pemalangan jalan dan gangguan lain yang tidak seharusnya terjadi,โ€ ujarnya dalam unggahan tersebut.

Sadia menyebut bahwa tujuan penyelenggaraan Bupati Cupโ€”yakni pembinaan atlet muda serta mempererat silaturahmi antarwargaโ€”justru tidak tercapai karena lemahnya manajemen panitia. Ia menilai ketidaksiapan panitia merupakan bukti kegagalan dalam mengelola event sebesar ini.

โ€œApabila panitia tidak mampu melaksanakan event secara profesional, maka sebaiknya kegiatan ini dihentikan. Jangan jadikan masyarakat sebagai korban dari ketidakmampuan penyelenggara,โ€ tegasnya.

Lebih lanjut, Sadia meminta Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta seluruh panitia Bupati Cup.

โ€œKinerja yang amburadul seperti ini dapat merusak nama baik Bupati. Ini harus dievaluasi segera,โ€ tulisnya.

Unggahan tersebut kini menuai perhatian luas di media sosial, dengan banyak warga yang mendukung desakan agar pemerintah daerah memastikan penyelenggaraan Bupati Cup berjalan profesional, tertib, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. (Red)

TERNATE, Malutline-โ€” 11 Desember 2025. Pemerintah Kota Ternate melalui Sekretaris Daerah Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial (UCJ) tingkat Provinsi Maluku Utara yang digelar BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate bertempat di Hotel Bela Ternate.

Kegiatan yang bertujuan memperkuat capaian perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Maluku Utara ini dipimpin oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ir. Sri Haryanti Hatari. Turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate I Wayan Alid Mahendra, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Daniel Pananagan, S.H., M.H.

Kegiatan monitoring ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Maluku Utara, sebagai upaya kolaboratif memperkuat implementasi Universal Coverage Jamsos di kabupaten/kota.

Dorongan Pemerintah untuk Perluas Perlindungan Pekerja Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan progres capaian jaminan sosial di Maluku Utara, termasuk tantangan dan strategi percepatan agar seluruh pekerja formal maupun informal dapat terlindungi secara menyeluruh.

Sekda Ternate Rizal Marsaoly menegaskan komitmen Pemkot Ternate untuk terus memperluas kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja rentan, aparatur, maupun pelaku ekonomi produktif di tingkat kota.

โ€œPerlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh pekerja. Pemerintah Kota Ternate terus berupaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar Universal Coverage benar-benar tercapai,โ€ ujarnya.

Kolaborasi Pemda, BPJS, dan Aparat Penegak Hukum Dukungan Kejaksaan Tinggi melalui Asdatun dalam forum ini memberi sinyal kuat bahwa perlindungan tenaga kerja menjadi prioritas bersama. Penegakan kepatuhan perusahaan dan badan usaha akan diperkuat untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak jaminan sosial sesuai regulasi.

Komitmen Menuju Maluku Utara yang Lebih Aman dan Produktif Melalui kegiatan Monev UCJ ini, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, serta aparat penegak hukum semakin mempertegas komitmen mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi yang aman, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja. (Red)

Jakarta, Malutline โ€” 2025. Dunia pendidikan kembali diwarnai kebijakan baru yang cukup mengejutkan. Melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah pusat resmi membatasi masa jabatan Kepala Sekolah maksimal dua periode, atau delapan tahun. Setelah masa tersebut berakhir, Kepala Sekolah wajib kembali ke jabatan semula sebagai guru.

Kebijakan ini disambut beragam reaksi, mulai dari dukungan penuh karena dinilai membawa penyegaran, hingga kegelisahan dari sejumlah Kepala Sekolah yang masa jabatannya sudah mendekati batas waktu.

Regenerasi dan Anti-Stagnasi Kementerian Pendidikan menegaskan, aturan baru ini bertujuan menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghentikan praktik jabatan yang terlalu lama dipegang oleh pihak tertentu. Pemerintah menilai, pergantian pemimpin secara berkala dapat membawa ide baru, energi baru, dan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah.

โ€œIni bagian dari reformasi pendidikan. Sekolah harus hidup, berkembang, dan dinamis. Kepemimpinan yang terlalu lama tanpa evaluasi sering kali membuat sekolah stagnan,โ€ ujar salah satu pejabat Kemendikdasmen.

Pemda Diminta Bergerak Cepat Dengan diterbitkannya aturan ini, Pemerintah Daerah diminta segera melakukan pendataan ulang masa jabatan seluruh Kepala Sekolah. Daerah yang menahan mutasi atau pergantian dinilai dapat menghambat pelaksanaan kebijakan nasional.

Bagi guru-guru berkompeten, kebijakan ini justru membuka kesempatan lebih besar untuk meniti karier sebagai Kepala Sekolah melalui mekanisme seleksi yang terbuka.

Dampak ke Sekolah-Sekolah di Daerah
Di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara dan Halmahera Selatan, aturan ini mulai menjadi perbincangan hangat. Banyak sekolah yang diketahui memiliki Kepala Sekolah dengan masa jabatan lebih dari satu dekade. Dengan aturan baru, mereka otomatis harus kembali ke kelas sebagai guru.

Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa perpindahan jabatan tidak akan mengurangi hak-hak Kepala Sekolah yang telah selesai bertugas.

Mendorong Sekolah Lebih Transparan dan Akuntabel Pemerintah berharap aturan ini membuat manajemen sekolah lebih bersih, transparan, dan berorientasi layanan, bukan orientasi jabatan. Pergantian pemimpin secara teratur dinilai menjadi salah satu kunci lahirnya sekolah yang sehat dan kompetitif. (Red)