LABUHA, Malutline โ€“ Dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kembali menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Hajar Aswad, warga asal Desa Gumira, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di Desa Puao, Kecamatan Agata, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat korban mengikuti suaminya menetap.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, korban diduga mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah hingga mengeluarkan darah segar, serta mengalami trauma fisik dan psikis.

Korban Telah Mendapat Perawatan Medis
Keluarga korban menyampaikan bahwa setelah kejadian, Hajar Aswad telah mendapatkan perawatan medis dari tenaga kesehatan setempat. Penanganan medis dilakukan untuk menghentikan pendarahan serta memastikan kondisi korban tetap stabil.

โ€œAlhamdulillah adik kami sudah ditangani tenaga kesehatan. Luka-lukanya sudah dibersihkan dan ditangani, tetapi kondisi mentalnya masih sangat terguncang,โ€ ungkap Fitria Turuy, perwakilan keluarga korban.

Meski telah mendapat penanganan medis awal, keluarga menilai korban masih membutuhkan pendampingan lanjutan, baik secara psikologis maupun hukum,

Korban Kabur Saat Terjadi Penganiayaan
Fitria menjelaskan, dugaan kekerasan tersebut terjadi di rumah suami korban. Dalam kondisi terancam, korban disebut melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, meninggalkan rumah dalam keadaan luka-luka dan memar di beberapa bagian tubuh.

โ€œKorban kabur karena takut. Waktu itu kondisinya sudah babak belur,โ€ ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah karena korban berada jauh dari keluarga kandungnya dan tidak memiliki sanak saudara di lokasi kejadian, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan tekanan mental yang berat.
Keluarga Minta Pendampingan Hukum dan Pemulangan Korban

Atas peristiwa ini, pihak keluarga secara terbuka memohon bantuan kepada para pengacara dan pemerhati hukum yang memiliki akses atau jaringan di wilayah Konawe Selatan untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban.
โ€œKami mohon bantuan agar adik kami mendapatkan perlindungan hukum dan bisa segera dipulangkan ke Ternate. Di sana dia sendiri,โ€ kata Fitria.

Polisi Disebut Telah Mencari Terduga Pelaku Menurut keterangan keluarga, aparat kepolisian setempat disebut telah mendatangi rumah terduga pelaku untuk melakukan pencarian. Namun saat didatangi, terduga pelaku tidak berada di tempat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait status laporan atau proses hukum lanjutan terhadap terduga pelaku.

Ancaman Hukum Jika terbukti, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 44, dengan ancaman pidana penjara bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi korban KDRT, terutama perempuan yang berada jauh dari keluarga dan jaringan pendukung. Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban. (Red)

LABUHA, Malutline โ€“ Pemerintah pusat kembali mengalokasikan Dana Desa tahun anggaran 2026 bagi seluruh desa di Indonesia, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan data yang diterima, sebanyak 249 desa yang tersebar di 30 kecamatan di Halmahera Selatan tercatat sebagai penerima Dana Desa dengan besaran anggaran yang bervariasi.

Besaran Dana Desa 2026 untuk Halmahera Selatan berkisar antara Rp210 juta hingga lebih dari Rp518 juta per desa, yang ditentukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, serta kinerja pengelolaan dana desa sebelumnya.

Beberapa desa tercatat menerima alokasi Dana Desa tertinggi, di antaranya Desa Fluk, Desa Bobo (Kecamatan Obi Selatan), Desa Kelo, serta Desa Bajo, dengan nilai di atas Rp500 juta. Sementara itu, desa dengan alokasi terendah berada pada kisaran Rp210 jutaโ€“Rp230 juta, seperti Desa Mateketen dan Awanggoa.

Wilayah kecamatan dengan jumlah desa penerima terbanyak meliputi kawasan Gane, Obi, Bacan, dan Pulau Makian, yang selama ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan desa dan pembangunan berbasis masyarakat.

Dana Desa tersebut direncanakan digunakan untuk mendukung:
Pembangunan infrastruktur desa
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Penanganan kemiskinan ekstrem
Ketahanan pangan desa
Program kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Operasional pemerintahan desa
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menekankan agar seluruh pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penggunaan Dana Desa juga diharapkan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan desa.

Masyarakat desa pun diimbau untuk ikut mengawasi pelaksanaan Dana Desa melalui forum musyawarah desa dan mekanisme pengawasan sosial, agar dana yang diterima benar-benar memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Dengan total 249 desa penerima, Dana Desa 2026 diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan dari desa, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Halmahera Selatan. (Haji)

LABUHA, Malutline โ€“ Ketidakterlaksanaan penyaluran Program Makanan Bergizi (MBG) di satu sekolah wilayah pelayanan SPPG Bacan Timur/Babang pada Jumat, 9 Januari 2026, akhirnya mendapat klarifikasi dari pihak pengelola MBG Babang.

Sebelumnya, sejumlah orang tua siswa dan pihak sekolah mempertanyakan tidak diterimanya MBG tanpa adanya pemberitahuan resmi. Hal tersebut sempat menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat program MBG selama ini berjalan rutin dan konsisten.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pengurus MBG Babang yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan Sabtu (10/01/2026) menjelaskan bahwa pada hari tersebut makanan sebenarnya telah siap untuk diantarkan ke sekolah-sekolah penerima, Namun, ketika tim distribusi tiba, para siswa-siswi telah lebih dahulu pulang dari sekolah tersebut.

โ€œPada hari Jumat itu, makanan sudah siap diantar. Tetapi saat hendak dibagikan, siswa-siswi sudah pulang sebelum jam 11.00, Untuk menghindari makanan rusak dan mubazir, kami langsung mengalihkan penyaluran ke sejumlah pondok pesantren,โ€ jelas

pengurus MBG yang tidak mau di publis namanya Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan kelalaian dari pihak SPPG Bacan Timur/Babang, melainkan situasi di lapangan yang terjadi secara tidak terduga karena pada saat makanan di antar pada jam 11.00 namun siswa siswi suda pulang lebih dulu sehingga Pengalihan makanan dilakukan sebagai langkah cepat agar makanan bergizi tetap bermanfaat dan tidak terbuang.

โ€œKami justru berupaya menjaga agar makanan tidak terbuang sia-sia. Karena itu dialihkan ke pondok pesantren yang membutuhkan,โ€ tambahnya.

Pihak SPPG Bacan Timur/Babang juga mengakui bahwa ke depan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah akan lebih diperkuat, khususnya terkait jadwal kepulangan siswa pada hari-hari tertentu, seperti hari Jumat.

Sementara itu, warga dan orang tua siswa menyambut baik adanya klarifikasi tersebut. Mereka berharap ke depan informasi serupa dapat disampaikan lebih awal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Program Makanan Bergizi sendiri dinilai sangat membantu kebutuhan gizi siswa, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, masyarakat berharap program ini tetap berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi spekulasi di tengah masyarakat serta kepercayaan terhadap program MBG dan pihak SPPG Bacan Timur/Babang tetap terjaga. (Haji/red)

LABUHA, Malutline โ€“ Laporan Hasil Audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pasir Putih Tahun 2023 membuka tabir persoalan serius dalam pengelolaan dana desa. Dokumen resmi tersebut memuat sederet temuan yang memantik tanda tanya besar ke mana sebenarnya uang desa mengalir?

Dalam Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Audit, tercatat sejumlah kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara memadai, mulai dari kekurangan volume pekerjaan, belanja yang tidak sesuai ketentuan, hingga dugaan kelebihan pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan desa hingga puluhan juta rupiah.

Audit menemukan adanya kegiatan fisik desa yang hasilnya tidak sebanding dengan anggaran yang dicairkan. Ironisnya, sebagian temuan tersebut masih berstatus belum ditindaklanjuti, meski rekomendasi pengembalian dana sudah jelas tertuang dalam laporan.

Lebih mencengangkan lagi, ada pos belanja yang dokumennya lemah, bahkan tidak lengkap. Padahal, dana desa merupakan uang negara yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi ladang permainan anggaran.

โ€œJika audit saja sudah menemukan kejanggalan, publik patut curiga: berapa banyak yang luput dari pemeriksaan?โ€ ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat kini menuntut tindakan tegas, bukan sekadar catatan di atas kertas. Aparat pengawas dan penegak hukum didesak untuk tidak menutup mata, sebab pembiaran terhadap temuan audit sama saja dengan melegalkan penyimpangan.
Dana desa adalah hak rakyat. Ketika pengelolaannya bermasalah, yang dirugikan bukan hanya angka di laporan, tetapi kepercayaan publik dan masa depan desa itu sendiri.

Pertanyaannya kini satu
Apakah temuan audit ini akan benar-benar ditindaklanjuti, atau justru kembali mengendap seperti kasus-kasus sebelumnya? (Haji/red)

LABUHA, Malutlineโ€“ Dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, kembali mengemuka. Berdasarkan dokumen rincian kegiatan dan laporan pengeluaran anggaran desa tahun 2021 hingga 2024, terdapat puluhan item belanja yang diduga tidak terealisasi, fiktif, atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Sejumlah warga dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut terjadi di masa kepemimpinan Kepala Desa Pasir Putih, Sunarjo Lanihu. Namun demikian, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari yang bersangkutan terkait temuan-temuan tersebut.

Anggaran Besar, Realisasi Dipertanyakan
Dalam dokumen yang beredar, tercatat beberapa kegiatan strategis yang diduga bermasalah, di antaranya, Pekerjaan pemasangan pipa air bersih dan keramik masjid tahun 2024 dengan nilai anggaran lebih dari Rp227 juta, yang disebut tidak terealisasi dengan baik, Tunjangan dan insentif BPD, Linmas, PKK, dan perangkat desa yang dianggarkan namun sebagian tidak dibayarkan

Belanja BPJS, kegiatan sosial, seremoni desa, hingga kegiatan keagamaan yang disebut tidak ada kegiatan namun tetap ada pengeluaran

Pengadaan barang seperti laptop, mobiler kantor, hingga pompa hama elektrik yang dinilai tidak transparan dan tidak sesuai harga pasar, Dugaan kegiatan fiktif pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) tahun anggaran 2021.

Akumulasi dana yang diduga tidak terealisasi atau tidak terbayarkan dalam dokumen tersebut mencapai lebih dari Rp211 juta.

Warga Desak Aparat Bertindak
Sejumlah warga Pasir Putih menyatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan dana desa yang dinilai tidak transparan.
โ€œKalau di atas kertas kegiatannya ada, tapi di lapangan kami tidak lihat, ini patut dipertanyakan. Dana desa itu uang rakyat,โ€ ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga juga mendesak Inspektorat Daerah, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh, termasuk memanggil Kepala Desa Pasir Putih sebagai penanggung jawab penggunaan anggaran.

Praduga Tak Bersalah Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Pasir Putih Sunarjo Lanihu belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut. Media ini masih membuka ruang hak jawab demi menjunjung asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, publik menilai temuan ini tidak bisa diabaikan, mengingat Dana Desa merupakan dana negara yang diperuntukkan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Jika dugaan ini terbukti benar, maka bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi. (Red)