Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan yang dikerjakan di bawah satuan kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara (BPJN) mulai menuai sorotan.

Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan kepada wartawan Senin (11/05/2026) mendesak Kepala Balai BPJN Maluku Utara yang akrab di sapa haji Mito segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pekerjaan jalan dan pemeliharaan rutin yang dinilai bermasalah serta diragukan mutu pekerjaannya.

Sorotan tersebut salah satunya terkait pekerjaan saluran tahun 2024 di wilayah Wayalukum, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Proyek tersebut disebut berada dalam pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN, Rivani Harun.

FAKI menilai beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan, baik pekerjaan pemeliharaan rutin maupun pekerjaan Inpres di wilayah Wayamli, perlu mendapat perhatian serius karena diduga tidak memenuhi standar mutu sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Menurut FAKI, kondisi fisik pekerjaan di lapangan memperlihatkan sejumlah indikasi yang menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas pekerjaan, ketahanan konstruksi, serta efektivitas penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut.

“Pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus benar-benar mengutamakan kualitas dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek baru dikerjakan tetapi kualitasnya sudah diragukan,” tegas perwakilan FAKI Maluku Utara.

Selain menyoroti pekerjaan di Halmahera Timur, FAKI juga meminta Kepala Balai BPJN Maluku Utara segera mengevaluasi PPK ruas Ternate, Ali Rivanti, terkait sejumlah pekerjaan Inpres jalan di Kota Ternate.

FAKI menilai hingga saat ini masih terdapat banyak ruas jalan di Kota Ternate yang belum memiliki marka jalan secara memadai, bahkan pada beberapa titik ruas jalan lingkar masih sering terjadi genangan air saat hujan turun.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Genangan air yang terus terjadi juga dianggap menunjukkan lemahnya sistem drainase maupun perencanaan teknis pada pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Jangan sampai proyek jalan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat. Jalan seharusnya memberi kenyamanan, bukan menimbulkan keluhan,” ujar FAKI.

FAKI Maluku Utara menegaskan bahwa evaluasi terhadap para PPK maupun rekanan pelaksana perlu dilakukan secara terbuka dan profesional guna memastikan seluruh pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Selain itu, FAKI meminta BPJN Maluku Utara tidak tutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas infrastruktur jalan di beberapa daerah. Pengawasan internal dinilai harus diperketat agar proyek-proyek yang dibiayai APBN benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

FAKI juga mengingatkan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, transportasi, dan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan kualitas pembangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara terkait sorotan yang disampaikan FAKI Maluku Utara tersebut. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Dugaan penyimpangan proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Desa Tilope (Tahap IV), Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, mulai menjadi sorotan publik.

Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan kepada wartawan Senin (11/05/2026) secara resmi bakal melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara karena diduga terdapat indikasi penyimpangan pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Dikatakannya Dalam laporan itu, FAKI Maluku Utara menyebut proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Desa Tilope dikerjakan oleh PT. Limau Gapi Konstruksi dengan nilai kontrak mencapai Rp16.933.592.000.

FAKI menduga pihak rekanan melakukan pekerjaan di luar ketentuan kontrak serta mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dugaan tersebut dinilai dapat mempengaruhi kualitas dan ketahanan pembangunan jaringan irigasi yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Ketua FAKI Maluku Utara menegaskan bahwa proyek dengan nilai miliaran rupiah tersebut harus diawasi secara serius agar tidak merugikan masyarakat maupun negara.

“Pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi dan kontrak. Karena itu kami meminta Kejati Maluku Utara segera turun melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Ketua FAKI Maluku Utara Dani Haris Purnawan juga mendesak bidang tindak pidana khusus Kejati Malut segera memanggil kontraktor pelaksana, pihak pengawas, serta pejabat terkait dalam proyek tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi di Kecamatan Weda Selatan.

Selain dilaporkan ke Kejati Malut, laporan tersebut juga ditembuskan ke Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

FAKI berharap aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan serius dalam mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.Pemerintah Desa Desa Marabose, Kecamatan Bacan, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, bertempat di Kantor Desa Marabose.

Program pelayanan kesehatan gratis ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Desa Marabose dengan Puskesmas Labuha serta Prodia Ternate sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya deteksi dini berbagai penyakit yang sering dialami warga.

Kepala Desa Marabose, Wusta Sy. Soleman, ST. N. LP kepada wartawan Minggu (10/05/2026) mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan sosial dan kesehatan desa yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis.

“Pelayanan kesehatan ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat agar bisa mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, dan fungsi hati sangat penting dilakukan secara rutin agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” ujar Wusta.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa jenis pemeriksaan kesehatan lengkap, di antaranya pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kadar kolesterol, pemeriksaan fungsi ginjal, serta pemeriksaan fungsi hati. Seluruh pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dari Puskesmas Labuha bersama tim medis Prodia Ternate.

Selain itu, Ketua TP-PKK Desa Marabose, Mahrani Wusta, turut mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya demi menjaga kesehatan keluarga.

“Kesehatan adalah hal paling penting dalam kehidupan. Kami berharap masyarakat bisa hadir dan mengikuti pemeriksaan ini, karena pelayanan seperti ini sangat membantu warga untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya,” katanya.

Pemerintah desa juga menyampaikan sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Warga diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta kartu BPJS yang masih aktif. Bagi masyarakat yang fasilitas kesehatan BPJS-nya terdaftar aktif di Puskesmas Labuha, dapat langsung datang ke Kantor Desa Marabose dengan membawa KTP.

Khusus bagi peserta yang akan melakukan pemeriksaan gula darah, masyarakat dianjurkan untuk berpuasa mulai pukul 23.00 WIT atau pukul 11 malam sebelum pemeriksaan dilakukan. Selama masa puasa, peserta tidak diperbolehkan makan dan minum selain air putih agar hasil pemeriksaan lebih akurat.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai sangat membantu warga dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kehadiran program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut juga menjadi bukti nyata perhatian Pemerintah Desa Marabose terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Desa Marabose berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sekaligus mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Program seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi menciptakan masyarakat desa yang sehat, kuat, dan produktif. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline— Pengurus Indonesia Esports Association Provinsi Maluku Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol Arif Budiman atas amanah baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum IESPA Maluku Utara, Ananta Rizky, yang putra sulung Mendiang Bupati Halsel H. Usman sidik sebagai bentuk dukungan dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di tubuh Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Dalam pernyataannya, Ananta Rizky menilai kehadiran Kapolda baru membawa semangat dan harapan baru bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan komunitas esports di daerah.

“Selamat dan sukses atas terpilihnya Brigjen Pol Arif Budiman, S.I.K., M.H. sebagai Kapolda Maluku Utara. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku Utara,” ujar Ananta Rizky.

Ia juga menambahkan bahwa IESPA Maluku Utara siap mendukung berbagai program positif yang bertujuan membangun generasi muda yang kreatif, inovatif, dan jauh dari pengaruh negatif. Menurutnya, perkembangan esports di Maluku Utara membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk perhatian dari aparat keamanan agar ekosistem digital dan kompetisi dapat berjalan aman, sehat, dan sportif.

“Esports saat ini bukan sekadar hiburan, tetapi telah berkembang menjadi wadah pembinaan prestasi, kreativitas, hingga peluang ekonomi bagi anak muda. Karena itu, kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan ruang positif bagi generasi muda Maluku Utara,” tambahnya.

Ucapan tersebut juga menjadi simbol harapan agar di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Arif Budiman, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku Utara semakin kondusif, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

IESPA Maluku Utara berharap hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin, serta mampu menciptakan suasana yang mendukung kemajuan olahraga elektronik dan pengembangan potensi anak muda di Maluku Utara.

“Semoga kepemimpinan baru ini membawa keberkahan, ketegasan, dan semangat pengabdian bagi masyarakat Maluku Utara,” tutup Ananta Rizky. (Bul)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL Malutline — Polemik tunggakan tunjangan perangkat Desa Gaimu, Kecamatan Gane Timur Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Kepala Desa Gaimu, Jemi Masambe, disebut telah mengingkari surat pernyataan yang dibuatnya sendiri pada Januari 2026 terkait pembayaran hak-hak Sekretaris Desa (Sekdes), para kaur, serta jajaran perangkat desa lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam surat pernyataan tersebut Jemi Masambe menyatakan siap melepaskan jabatan sebagai kepala desa apabila tidak mampu melunasi seluruh tunggakan tunjangan perangkat desa hingga batas waktu yang ditentukan, yakni April 2026.

Namun hingga kini, memasuki Mei 2026, tunggakan tersebut disebut belum juga diselesaikan. Bahkan, para perangkat desa mengaku belum menerima pembayaran tunjangan tahun 2026 sama sekali.

Total tunggakan yang disebut mencapai 17 bulan itu menimbulkan keresahan di internal pemerintahan desa. Sejumlah perangkat desa memilih tidak lagi aktif berkantor karena hak-hak mereka belum dipenuhi selama berbulan-bulan.

“Jangan mengharapkan kaur dan jajaran lainnya tetap berkantor kalau hak mereka saja tidak diberikan. Waktu mereka aktif di kantor sampai tujuh bulan pun tidak mendapat operasional. Kalau mereka tetap berkantor tanpa tunjangan, terus mereka mau makan apa,” ungkap salah satu warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

Warga tersebut juga menyinggung aktivitas kepala desa yang disebut lebih banyak berada di luar desa.

“Jadi jangan salahkan mereka kalau sudah tidak berkantor lagi. Ngana suru dong jaga-jaga kantor di desa baru ngana pigi berkantor di Pulau Widi bagitu,” lanjutnya.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut agar pelayanan pemerintahan di Desa Gaimu tidak semakin lumpuh akibat konflik berkepanjangan antara kepala desa dan perangkatnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Gaimu, Jemi Masambe, belum memberikan klarifikasi resmi terkait tunggakan tunjangan maupun isi surat pernyataan yang disebut telah dibuat pada Januari 2026 tersebut.(Red)