Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Kehadiran Sherly Tjoanda Laos di panggung kepemimpinan Maluku Utara dinilai membawa warna baru dalam perjalanan pembangunan daerah. Sosok perempuan yang dikenal tegas, humanis, dan dekat dengan masyarakat itu kini menjadi simbol harapan bagi lahirnya pemerintahan yang lebih terbuka, progresif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, Sherly hadir dengan semangat perubahan yang menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.

Kepemimpinannya tidak hanya dipandang sebagai tonggak sejarah bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai representasi lahirnya energi baru dalam membangun Maluku Utara menuju masa depan yang lebih baik.

Dengan gaya kepemimpinan yang santun namun penuh ketegasan, Sherly Laos terus mendorong berbagai program strategis di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat di desa-desa terpencil.

Langkah-langkah tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kepemimpinan perempuan mampu menghadirkan perubahan nyata dan membawa pendekatan yang lebih humanis dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam berbagai kesempatan, Sherly juga dikenal aktif mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia tidak hanya hadir dalam ruang-ruang formal pemerintahan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi warga, berdialog dengan masyarakat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga kalangan pemuda dan perempuan.

Kedekatan itu membuat banyak masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinannya. Tidak sedikit yang menilai bahwa Sherly Laos mampu menjadi figur pemersatu di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang di Maluku Utara.

Selain fokus pada pembangunan, Sherly juga terus mendorong pentingnya transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sebagai seorang perempuan pemimpin, Sherly Laos dianggap berhasil mematahkan anggapan bahwa kepemimpinan daerah hanya didominasi oleh laki-laki. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan muda di Maluku Utara untuk berani tampil, berkontribusi, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah maupun dunia politik.

Pengamat sosial dan sejumlah tokoh masyarakat menilai, kepemimpinan Sherly membawa semangat baru yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan. Ia dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan, sekaligus mampu menjaga stabilitas pemerintahan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Di tengah harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik, Sherly Laos kini tidak hanya dipandang sebagai kepala daerah semata, tetapi juga sebagai simbol lahirnya kepemimpinan baru yang membawa semangat kerja nyata, kepedulian, dan keberanian untuk membangun Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera.

Dengan komitmen yang terus diperlihatkan melalui berbagai langkah pembangunan, masyarakat berharap kepemimpinan Sherly Laos dapat menjadi awal dari perubahan besar yang memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Maluku Utara, dari kota hingga pelosok desa. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Di tengah derasnya isu dan tudingan yang menyeret namanya dalam polemik dugaan aktivitas tambang ilegal, sebuah pernyataan penuh makna dan keteguhan sikap muncul ke publik. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa di balik riuhnya tuduhan, masih ada keyakinan untuk tetap bekerja dan mengabdi bagi masyarakat Maluku Utara.

Dengan tajuk “Diuji Isu, Diteguhkan Niat”, narasi itu menggambarkan sikap tegar menghadapi berbagai opini yang berkembang di ruang publik. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kebenaran tidak harus selalu dijawab dengan kemarahan atau perdebatan panjang, melainkan cukup dibuktikan melalui ketulusan dan kerja nyata.

“Di tengah riuhnya tudingan yang berhembus seperti angin liar, aku berdiri tegak tanpa goyah,” demikian penggalan kalimat yang menjadi sorotan dalam pesan tersebut.

Pernyataan itu juga menyinggung soal isu tambang ilegal yang belakangan ramai diperbincangkan. Namun alih-alih membalas dengan serangan balik, narasi tersebut memilih menempatkan kerja dan pengabdian sebagai jawaban utama terhadap berbagai tuduhan yang berkembang.

Pesan tersebut menekankan bahwa perjuangan membangun daerah tidak boleh runtuh hanya karena prasangka. Harapan masyarakat disebut menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pengabdian, terutama untuk membawa Maluku Utara menuju masa depan yang lebih baik dan bermartabat.

“Langkahku bukan dibangun dari pujian, juga tak runtuh oleh prasangka,” bunyi bagian lain dari pernyataan itu.

Dalam narasi tersebut juga tergambar semangat untuk tetap menjaga harapan rakyat di tengah berbagai tekanan politik maupun opini publik. Pembangunan daerah disebut bukan sekadar soal kekuasaan, tetapi tentang menjaga mimpi masyarakat agar tetap hidup dan tumbuh.

Tak hanya itu, pesan tersebut turut mengajak publik untuk melihat persoalan secara lebih bijak dan objektif. Bahwa dalam dinamika pemerintahan maupun pembangunan daerah, tuduhan dan kritik merupakan bagian dari perjalanan, namun pada akhirnya masyarakatlah yang akan menilai melalui hasil kerja nyata.

“Waktu akan menjadi saksi paling jujur—siapa yang berjalan dengan niat tulus, dan siapa yang hanya menumpang dalam riuh,” demikian kutipan yang paling banyak mendapat perhatian.

Narasi penuh refleksi itu kini ramai diperbincangkan di berbagai kalangan masyarakat dan media sosial. Banyak yang menilai pesan tersebut bukan hanya bentuk pembelaan diri, tetapi juga gambaran tentang keteguhan menghadapi tekanan dan upaya menjaga komitmen terhadap pembangunan daerah.

Di akhir pernyataannya, pesan itu menegaskan komitmen untuk tetap berdiri bersama rakyat, bekerja, mengabdi, dan menjaga cita-cita besar Maluku Utara agar tetap hidup dengan penuh martabat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran operasional Gubernur dan Wakil Gubernur yang belakangan menjadi perhatian publik, khususnya menyangkut biaya pemeriksaan kesehatan hingga tata rias untuk kegiatan resmi kenegaraan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menegaskan bahwa seluruh penganggaran tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan tugas kepala daerah serta mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, sebagai pejabat publik yang memegang tanggung jawab besar terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki aktivitas yang padat, mulai dari agenda pemerintahan, kunjungan kerja, pertemuan resmi, penerimaan tamu negara, hingga kegiatan protokoler lainnya yang membutuhkan dukungan operasional memadai.

“Semua item anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD memiliki dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas. Ini bukan anggaran pribadi, tetapi bagian dari dukungan operasional kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan,” jelas Ahmad Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Ia menerangkan, biaya pemeriksaan kesehatan merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi fisik kepala daerah agar tetap prima dalam menjalankan aktivitas pemerintahan yang cukup tinggi intensitasnya. Pemeriksaan kesehatan rutin disebut menjadi standar dalam mendukung efektivitas kerja pejabat daerah, terutama dalam menghadapi agenda yang padat dan mobilitas tinggi.

Selain itu, Ahmad Purbaya juga menyinggung mengenai anggaran tata rias yang ramai diperbincangkan publik. Ia menilai bahwa kebutuhan tata rias bukan semata-mata persoalan penampilan pribadi, melainkan bagian dari standar protokoler dalam kegiatan resmi pemerintahan dan kenegaraan.

“Dalam agenda formal kenegaraan, penampilan kepala daerah juga menjadi bagian dari representasi institusi pemerintah daerah. Jadi kebutuhan tersebut masuk dalam komponen operasional resmi dan diatur sesuai ketentuan,” katanya.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di tengah masyarakat terkait rincian belanja operasional kepala daerah. Pemprov Malut memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme audit pemerintahan.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai transparansi anggaran memang menjadi hal penting agar masyarakat dapat memahami fungsi setiap pos belanja dalam APBD. Dengan adanya keterbukaan informasi, publik diharapkan tidak hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga memahami konteks kebutuhan operasional pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Seluruh penggunaan anggaran disebut akan tetap diawasi melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, termasuk pemeriksaan oleh lembaga auditor negara.

Ahmad Purbaya menambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, namun ia berharap pembahasan mengenai anggaran daerah dilakukan secara objektif berdasarkan data dan regulasi yang berlaku.

“Pemerintah tentu memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan APBD. Karena itu kami terus berupaya memastikan setiap anggaran digunakan sesuai peruntukan dan mendukung efektivitas pelayanan publik,” pungkasnya. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah erupsi Gunung Dukono yang kembali terjadi dan berdampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

Dalam pernyataannya, Gubernur Sherly mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama mendoakan keselamatan warga serta para petugas yang saat ini terus bekerja di lapangan melakukan penanganan dan pemantauan aktivitas gunung api.

“Saya turut berduka cita atas musibah erupsi Gunung Dukono. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa untuk keselamatan seluruh warga di sana agar selalu diberikan perlindungan dan kekuatan menghadapi situasi ini,” ujar Sherly Tjoanda.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim lapangan, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta petugas kebencanaan yang terus siaga membantu masyarakat di tengah kondisi darurat.

“Terima kasih kepada seluruh Tim Lapangan yang terus siaga dan bekerja keras demi keselamatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan erupsi agar tetap waspada, mematuhi arahan petugas, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Erupsi Gunung Dukono diketahui menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan semburan abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitarnya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan kondisi lapangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tahun 2025 pada ruas Ekor–Subaim–Buli–Maba, Kabupaten Halmahera Timur, mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis pengawasan pembangunan.

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan Senin (11/05/2026) menilai pekerjaan pemeliharaan rutin yang berada di bawah pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara (BPJN) tersebut diduga terbengkalai dan tidak ditangani secara maksimal sehingga mengakibatkan banyak titik ruas jalan tergenang air.

Proyek pemeliharaan rutin itu diketahui berada dalam pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rivani Harun.

FAKI Maluku Utara menyebut kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, bahu jalan yang rusak, hingga genangan air yang kerap terjadi saat hujan turun. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di jalur strategis Halmahera Timur tersebut.

Menurut FAKI, pekerjaan pemeliharaan rutin seharusnya menjadi langkah cepat pemerintah dalam menjaga kualitas dan kenyamanan infrastruktur jalan nasional. Namun kenyataannya, sejumlah titik ruas jalan justru terlihat tidak terawat dan terkesan dibiarkan begitu saja.

“Ini pekerjaan pemeliharaan rutin, artinya harus ada penanganan cepat dan berkelanjutan. Tetapi yang terjadi di lapangan justru banyak titik yang terbengkalai hingga menyebabkan genangan air di badan jalan,” tegas FAKI Maluku Utara.

FAKI menilai genangan air yang terus terjadi dapat mempercepat kerusakan jalan serta membahayakan keselamatan pengguna kendaraan, terutama pengendara roda dua yang melintas pada malam hari maupun saat hujan deras.

Selain itu, kondisi tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, FAKI mendesak Kepala Balai BPJN Maluku Utara segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di ruas Ekor–Subaim–Buli–Maba.

FAKI juga meminta pihak BPJN tidak hanya fokus pada administrasi proyek, tetapi memastikan pekerjaan di lapangan benar-benar dikerjakan sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran pemeliharaan rutin hanya habis secara administrasi, tetapi kondisi jalan tetap rusak dan tergenang air. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Masyarakat Halmahera Timur juga berharap pemerintah pusat melalui BPJN Maluku Utara segera melakukan penanganan terhadap titik-titik genangan dan kerusakan jalan agar aktivitas transportasi masyarakat tidak terus terganggu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara maupun PPK Rivani Harun terkait sorotan terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin tahun 2025 tersebut. (Asbur)