HALSEL, Malutline – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan menerima bantuan hewan kurban berupa belasan ekor sapi dari para dermawan dan sahibul kurban yang berada di Kota Ternate maupun Halmahera Selatan.

Bantuan hewan kurban tersebut disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat desa karena akan dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan pada momentum Idul Adha tahun ini.

Merujuk laporan Panitia Kurban Desa Orimakurunga yang diketuai Imam Desa Orimakurunga, Saleh Hi Ali, para dermawan dan sahibul kurban menyumbangkan hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus kepedulian terhadap sesama umat muslim.

“Para dermawan dan sahibul kurban menyumbangkan hewan kurban berupa belasan ekor sapi ke Desa Orimakurunga sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT,” tutur Saleh Hi Ali.

Ia menjelaskan, selain memiliki nilai spiritual dan ibadah, pelaksanaan kurban juga mengandung dimensi sosial yang sangat kuat, terutama dalam mempererat tali persaudaraan dan berbagi rezeki dengan masyarakat yang membutuhkan.

“Selain aspek spiritual tersebut, ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang kuat untuk berbagi rezeki dan mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim,” lanjutnya.

Menurut Saleh, semangat kebersamaan yang ditunjukkan para perantau asal Orimakurunga bersama ibu-ibu arisan Kota Ternate menjadi contoh nyata bahwa hubungan kekeluargaan dan kepedulian terhadap kampung halaman masih sangat terjaga.

Belasan ekor sapi kurban tersebut nantinya akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada lebih dari 200 kepala keluarga di Desa Orimakurunga.

Warga pun menyambut penuh antusias kedatangan hewan-hewan kurban tersebut. Sejak proses penurunan sapi hingga persiapan penyembelihan, masyarakat terlihat bergotong royong membantu panitia demi menyukseskan pelaksanaan kurban tahun ini.

Suasana kebersamaan dan kekeluargaan begitu terasa di tengah masyarakat. Banyak warga mengaku terharu atas perhatian para dermawan yang masih mengingat kampung halaman meskipun berada jauh di perantauan.

Salah satu tokoh masyarakat setempat menilai bantuan hewan kurban tersebut bukan sekadar pemberian daging, tetapi juga simbol kuatnya solidaritas sosial dan persaudaraan antar sesama umat muslim.

“Ibadah kurban ini mengajarkan keikhlasan, kepedulian dan kebersamaan. Semoga semangat seperti ini terus terjaga setiap tahun,” ujarnya.

Momentum Idul Adha di Desa Orimakurunga tahun ini pun diharapkan menjadi sarana memperkuat nilai-nilai persaudaraan, gotong royong serta meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. (Red)

TIDOTE, Malutline – Front Anti Korupsi Indonesia atau FAKI Maluku Utara menegaskan akan membawa dugaan kasus korupsi proyek

Irigasi dan Bendungan Maidi–Hager di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan ke tingkat nasional dengan melaporkannya langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah tersebut diambil karena FAKI menilai penanganan kasus dugaan korupsi proyek senilai kurang lebih Rp19 miliar yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023–2024 itu terkesan mandek di tingkat daerah.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menilai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diduga tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proyek yang melekat pada Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan tersebut.

FAKI bahkan menduga ada upaya perlindungan terhadap kontraktor pelaksana proyek, Taib Dano, yang hingga kini belum tersentuh proses hukum meski proyek tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hanya sekitar satu tahun setelah selesai dikerjakan.

“Kasus ini akan kami laporkan langsung ke Kejaksaan Agung RI dan KPK RI karena kami menduga Kajati Maluku Utara masuk angin dalam penanganan perkara ini,” tegas Dani Haris Purnawan.

FAKI juga mengaku memperoleh informasi adanya dugaan kedekatan antara oknum petinggi di Kejaksaan dengan pihak kontraktor bermasalah. Bahkan disebutkan ada oknum petinggi dari Kejaksaan Agung yang diduga kerap bertamu ke kediaman kontraktor pelaksana proyek.

Menurut FAKI, kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya intervensi dan upaya melindungi pihak-pihak tertentu agar terhindar dari proses hukum.

“Bagaimana mungkin proyek miliaran rupiah yang rusak dalam waktu singkat belum juga diproses secara serius. Kami menduga ada pihak-pihak yang mencoba melindungi kontraktor pelaksana,” ujarnya.

FAKI menegaskan proyek bendungan dan jaringan irigasi tersebut seharusnya menjadi penunjang kebutuhan petani di wilayah Trans Maidi. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan proyek tidak berfungsi maksimal dan mengalami kerusakan berat.

Karena itu, FAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengambil alih penanganan kasus tersebut demi menjamin independensi dan transparansi penegakan hukum.

Selain itu, FAKI mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana, pejabat teknis hingga pihak lain yang diduga ikut bermain dalam proyek tersebut segera diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (Red)

HALSEL, Malutline – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, suasana di Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan mulai dipenuhi semangat kebersamaan dan persiapan ibadah kurban. Sejumlah sapi kurban baru didatangkan ke desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kurban tahun ini.

Kedatangan hewan kurban itu disambut antusias warga. Sejak pagi, masyarakat terlihat berkumpul menyaksikan proses penurunan sapi yang dibawa menggunakan kendaraan dan transportasi laut menuju desa.

Hewan-hewan kurban tersebut berasal dari bantuan ibu-ibu arisan Kota Ternate serta sejumlah warga asal Desa Orimakurunga yang saat ini menetap di Kota Ternate maupun wilayah Halmahera Selatan.

Total sebanyak 11 ekor sapi kurban berhasil didatangkan untuk masyarakat Desa Orimakurunga. Hewan-hewan tersebut nantinya akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha dan dagingnya dibagikan kepada lebih dari 200 kepala keluarga di desa tersebut.

Imam Masjid Nurul Takwa Desa Orimakurunga, Saleh Hi Ali, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban.

“Kami sangat bersyukur karena tahun ini masyarakat kembali mendapat bantuan sapi kurban. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa dari warga Orimakurunga di perantauan dan ibu-ibu arisan di Kota Ternate,” ujarnya.

Menurut Saleh Hi Ali, momentum Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa saling peduli antar sesama.

Ia menjelaskan, seluruh hewan kurban yang baru didatangkan tersebut dalam kondisi sehat dan telah dipersiapkan untuk pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam.

Warga pun terlihat bergotong royong membantu proses penempatan sapi serta mempersiapkan lokasi penyembelihan. Suasana kebersamaan begitu terasa, terutama karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan hewan kurban di tengah kondisi ekonomi yang masih cukup sulit.

Salah satu warga mengaku bersyukur karena hampir setiap tahun masyarakat Orimakurunga selalu mendapat perhatian dari para perantau asal desa tersebut.

“Kami bangga karena meskipun berada jauh di luar desa, mereka masih ingat kampung halaman dan terus membantu masyarakat,” ujar seorang warga.

Kegiatan kurban di Desa Orimakurunga sendiri telah menjadi tradisi tahunan yang selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan para perantau. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga menjadi simbol kuatnya solidaritas sosial masyarakat Kayoa Selatan.

Dengan kedatangan sapi-sapi kurban tersebut, masyarakat kini mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dengan penuh suka cita dan harapan agar momentum keagamaan tahun ini membawa berkah bagi seluruh warga desa. (Red)

TERNATE, Malutline– Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda kembali menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebanyak 100 ekor sapi kurban disiapkan secara gratis untuk dibagikan kepada masyarakat di 10 kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Program tersebut langsung mendapat perhatian dan apresiasi luas dari masyarakat. Pasalnya, bantuan hewan kurban itu tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial keagamaan semata, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Langkah Gubernur Sherly Tjoanda dinilai sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah rakyat, terutama menjelang momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga.

“Ini bukan hanya soal pembagian sapi kurban, tetapi bagaimana pemerintah hadir membantu masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Ternate.

Program pembagian 100 sapi kurban tersebut akan disalurkan secara merata ke berbagai daerah di Maluku Utara, mulai dari Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula hingga Pulau Taliabu.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menilai momentum Idul Adha harus menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan tersebut juga dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga daya beli masyarakat serta membantu stabilitas harga pangan di Maluku Utara.

Berdasarkan data terbaru, inflasi Maluku Utara pada Mei 2026 berhasil ditekan hingga berada di angka 2,03 persen. Angka tersebut dinilai cukup positif di tengah tantangan ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok yang terjadi di sejumlah daerah.

Keberhasilan menjaga stabilitas inflasi itu disebut tidak lepas dari langkah-langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga distribusi pangan, memperkuat pasokan bahan kebutuhan masyarakat serta menghadirkan berbagai program bantuan sosial.

Kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda pun mulai mendapat perhatian publik karena dianggap lebih fokus pada kerja nyata dibanding sekadar pencitraan politik.

Di saat ruang media sosial dipenuhi perdebatan dan konflik kepentingan, masyarakat justru berharap lahirnya pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi maupun sosial.

“Rakyat hari ini tidak butuh banyak janji. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata dan keberpihakan pemerintah,” ungkap seorang warga.

Program 100 ekor sapi kurban gratis tersebut menjadi salah satu simbol komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menjaga nilai kebersamaan, memperkuat kepedulian sosial serta memastikan masyarakat tetap merasakan perhatian pemerintah, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Dengan semangat Idul Adha 2026, masyarakat Maluku Utara berharap program-program pro rakyat seperti ini terus berlanjut dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (Red)

HALTENG, Malutline– Dugaan penyimpangan proyek pembangunan Turap Beton Perkantoran KM 3 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, kini semakin memanas. Proyek bernilai Rp4.999.993.000 yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024–2025 itu bakal resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit menyeluruh.

Langkah tegas tersebut disampaikan Lembaga Kesejahteraan SILOLOA (LKS-SILOLOA) Kota Ternate melalui laporan resmi bernomor LP-023/LKS-SILOLOA/Tte-MU/V/2026 tertanggal 23 Mei 2026. Dalam laporan itu, lembaga tersebut menilai proyek turap beton yang melekat pada Dinas PUPR Halmahera Tengah diduga sarat penyimpangan dan perlu diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.

Ketua LKS SILOLOA, Risno Mukaram, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap dugaan praktik korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat Halmahera Tengah.

“Proyek miliaran rupiah ini wajib dibuka secara terang benderang. Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut,” tegas Risno.

Dalam laporan itu, LKS SILOLOA juga meminta aparat penegak hukum memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Halmahera Tengah, Rislawati Karim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana bernama Lely, serta pihak-pihak lain yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Tidak hanya Kejati Malut dan KPK, lembaga tersebut juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) agar segera turun melakukan audit total terhadap penggunaan anggaran proyek turap beton tersebut.

Menurut mereka, audit penting dilakukan guna memastikan apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan hukum atau justru terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran negara.

“BPK harus turun audit. Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat justru dikerjakan asal-asalan dan merugikan negara,” ujar salah satu pengurus lembaga.

LKS SILOLOA menilai seluruh proyek infrastruktur pemerintah wajib dilaksanakan secara profesional, transparan dan sesuai standar mutu pekerjaan. Mereka juga mengutuk keras segala bentuk praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pembangunan di Maluku Utara.

Selain itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek pembangunan agar kualitas pekerjaan benar-benar terjamin dan tidak menjadi ajang memperkaya diri oknum tertentu.

Jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius, LKS SILOLOA mengaku siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Kejati Maluku Utara maupun instansi terkait lainnya.

Bahkan mereka memastikan kasus tersebut akan dibawa hingga ke tingkat nasional dengan melaporkannya langsung ke KPK RI dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

“Ini bentuk komitmen kami mengawal uang rakyat. Jika tidak ada keseriusan penanganan, kami akan turun aksi dan membawa persoalan ini ke Jakarta,” tegas mereka dalam pernyataan sikap.

Kasus dugaan korupsi proyek turap beton di Halmahera Tengah kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bekerja profesional dan transparan dalam membongkar dugaan penyimpangan proyek bernilai hampir Rp5 miliar tersebut tanpa pandang bulu. (Bur)