Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE Malutline.com — Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi menjadi ajang mempererat silaturahmi dan menebarkan nilai-nilai keikhlasan di tengah kehidupan masyarakat. Di momen penuh berkah ini, Ikbal HI. Abdullah bersama keluarga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha kepada seluruh umat Muslim, khususnya masyarakat Maluku Utara.

Dengan nuansa hangat dan penuh kekeluargaan, Ikbal HI. Abdullah mengajak masyarakat menjadikan Iduladha bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi juga sebagai momentum memperkuat iman, meningkatkan kepedulian sosial, dan mempererat persaudaraan antar sesama.

“Selamat Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Ikbal HI. Abdullah dalam pesan ucapan resminya.

Menurutnya, Iduladha mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, serta ketundukan kepada Allah SWT sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Nilai-nilai tersebut dinilai sangat penting untuk terus diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini.

Selain itu, Ikbal HI. Abdullah juga berharap momentum Iduladha dapat menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan, saling berbagi, serta menumbuhkan semangat persatuan di tengah masyarakat.

“Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah dan kurban kita, memberkahi setiap langkah kehidupan, serta melimpahkan kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tuturnya.

Ucapan tersebut turut dibalut dengan desain bernuansa Islami yang elegan dan penuh makna, menggambarkan suasana religius, keteduhan, serta semangat kebersamaan dalam menyambut Hari Raya Kurban tahun ini.

Di akhir pesannya, Ikbal HI. Abdullah kembali menyampaikan doa dan harapan terbaik bagi seluruh umat Muslim agar senantiasa diberikan keberkahan dan perlindungan oleh Allah SWT.“Aamiin Ya Rabbal Alamiin.” (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline -Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan perusahaan tambang nasional, Harita Nickel, untuk menyampaikan pesan penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial kepada masyarakat luas.

Melalui ucapan resmi bertema “Jadikan ini pengingat bahwa setiap pengorbanan akan membawa manfaat”, Harita Nickel mengajak seluruh masyarakat menjadikan Iduladha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat kebersamaan dan rasa kemanusiaan.

Dalam desain ucapan yang hangat dan penuh nuansa kekeluargaan itu, tampak sebuah keluarga bersama hewan kurban sebagai simbol ketulusan dan semangat berbagi kepada sesama. Pesan tersebut dinilai menggambarkan nilai-nilai kebersamaan yang sejalan dengan makna Iduladha.

“Selamat Iduladha 1447 H” menjadi ungkapan sederhana namun penuh makna yang disampaikan Harita Nickel kepada seluruh karyawan, mitra kerja, dan masyarakat Indonesia.

Ucapan itu pun mendapat perhatian positif dari berbagai kalangan karena dinilai menghadirkan pesan moral yang kuat di tengah kehidupan sosial masyarakat saat ini.

Hari Raya Iduladha sendiri merupakan momentum penting bagi umat Muslim untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT, sekaligus memperkuat solidaritas sosial melalui ibadah kurban. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

JAKARTA, Malutline – Kerukunan Keluarga Makian-Kayoa Jabodetabek atau KK MAKAYOA resmi memiliki nahkoda baru. Melalui musyawarah yang berlangsung khidmat, penuh kekeluargaan dan semangat persatuan di Saung Kobong H. Saleh Kopassus, Cibubur, Minggu (20/5/2026), H. Saleh Muhammad resmi terpilih sebagai Ketua KK MAKAYOA Jabodetabek periode 2029–2031.

Proses pemilihan berlangsung dinamis, demokratis dan partisipatif dengan melibatkan keterwakilan masyarakat Makian-Kayoa dari berbagai desa di Provinsi Maluku Utara yang berada di wilayah perantauan Jabodetabek.

Dalam pemungutan suara, H. Saleh Muhammad berhasil unggul dengan perolehan 25 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya yakni Mujiono yang merupakan keterwakilan Negeri Katulistiwa, Kayoa dengan raihan 7 suara serta Sukedi S dari Masatawa yang memperoleh 6 suara.

Suasana musyawarah berlangsung terbuka dan penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta terlihat antusias mengikuti proses pemilihan hingga penetapan ketua baru organisasi paguyuban tersebut.

Kemenangan H. Saleh dinilai menjadi simbol kepercayaan kolektif masyarakat Makian-Kayoa di perantauan, mulai dari kalangan mahasiswa, pemuda hingga para sesepuh yang menginginkan organisasi semakin solid dan berkembang.

Dalam sambutannya, H. Saleh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin KK MAKAYOA Jabodetabek.

Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul seluruh elemen masyarakat Makian-Kayoa tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang demi memperkuat persatuan dan kekeluargaan di tanah rantau.

“KK MAKAYOA harus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Makian-Kayoa di Jabodetabek. Mari kita jaga persaudaraan, kekompakan dan saling mendukung demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Musyawarah tersebut juga menjadi momentum penting mempererat silaturahmi antarwarga Makian-Kayoa di perantauan serta memperkuat eksistensi organisasi sebagai wadah pemersatu masyarakat Maluku Utara di wilayah Jabodetabek. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TIDOTE, Malutline – Front Anti Korupsi Indonesia atau FAKI Maluku Utara menegaskan akan membawa dugaan kasus korupsi proyek

Irigasi dan Bendungan Maidi–Hager di Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan ke tingkat nasional dengan melaporkannya langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Langkah tersebut diambil karena FAKI menilai penanganan kasus dugaan korupsi proyek senilai kurang lebih Rp19 miliar yang bersumber dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023–2024 itu terkesan mandek di tingkat daerah.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menilai Kejaksaan Tinggi Maluku Utara diduga tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proyek yang melekat pada Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan tersebut.

FAKI bahkan menduga ada upaya perlindungan terhadap kontraktor pelaksana proyek, Taib Dano, yang hingga kini belum tersentuh proses hukum meski proyek tersebut dilaporkan mengalami kerusakan parah hanya sekitar satu tahun setelah selesai dikerjakan.

“Kasus ini akan kami laporkan langsung ke Kejaksaan Agung RI dan KPK RI karena kami menduga Kajati Maluku Utara masuk angin dalam penanganan perkara ini,” tegas Dani Haris Purnawan.

FAKI juga mengaku memperoleh informasi adanya dugaan kedekatan antara oknum petinggi di Kejaksaan dengan pihak kontraktor bermasalah. Bahkan disebutkan ada oknum petinggi dari Kejaksaan Agung yang diduga kerap bertamu ke kediaman kontraktor pelaksana proyek.

Menurut FAKI, kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya intervensi dan upaya melindungi pihak-pihak tertentu agar terhindar dari proses hukum.

“Bagaimana mungkin proyek miliaran rupiah yang rusak dalam waktu singkat belum juga diproses secara serius. Kami menduga ada pihak-pihak yang mencoba melindungi kontraktor pelaksana,” ujarnya.

FAKI menegaskan proyek bendungan dan jaringan irigasi tersebut seharusnya menjadi penunjang kebutuhan petani di wilayah Trans Maidi. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan proyek tidak berfungsi maksimal dan mengalami kerusakan berat.

Karena itu, FAKI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengambil alih penanganan kasus tersebut demi menjamin independensi dan transparansi penegakan hukum.

Selain itu, FAKI mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana, pejabat teknis hingga pihak lain yang diduga ikut bermain dalam proyek tersebut segera diperiksa dan diproses sesuai hukum yang berlaku. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline— Proyek pembangunan jalan lingkungan permukiman di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, kembali menuai sorotan tajam. Proyek senilai Rp2,58 miliar itu dikeluhkan warga karena diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan asal jadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga bernama Viko asal Kota Ternate melalui CV. Alkila Abadi.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan pihaknya bakal membawa persoalan tersebut ke aparat penegak hukum.

Menurut Dani, proyek yang menggunakan anggaran negara miliaran rupiah wajib diawasi secara ketat agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi dan tidak merugikan masyarakat.

“Kami menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait kualitas pekerjaan proyek jalan tersebut. Karena itu FAKI Maluku Utara akan melaporkan persoalan ini ke aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan,” tegas Dani Haris Purnawan, Senin (25/5/2026).

FAKI menyoroti metode pekerjaan lapen yang dinilai tidak sesuai teknis, mulai dari cairan aspal yang dibiarkan berhari-hari tanpa penaburan pasir hingga penggunaan material pasir kasar atau pasir geros yang diduga tidak sesuai standar pekerjaan jalan.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan pengawasan dari dinas terkait maupun konsultan pengawas proyek terhadap mutu pekerjaan yang menggunakan anggaran Rp2,58 miliar tersebut.

“Kalau benar pekerjaan tidak sesuai spesifikasi maka harus ada pemeriksaan menyeluruh. Jangan sampai proyek untuk masyarakat justru cepat rusak karena dikerjakan asal-asalan,” lanjut Dani.

LSM FAKI Maluku Utara berencana melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) agar dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap pekerjaan proyek dimaksud.

Warga berharap pemerintah daerah segera turun melakukan pengecekan lapangan sehingga kualitas pekerjaan dapat dipastikan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Alkila Abadi maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Halmahera Timur belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat dan rencana pelaporan tersebut. (Bur)