Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate, Malutline.com Langit sore di Pulau Maitara perlahan berubah dari jingga lembut menjadi keemasan. Pulau kecil di antara Ternate dan Tidore itu tak hanya dikenal karena pesonanya, tetapi juga karena menjadi gambar ikonik pada uang seribu rupiah emisi tahun 2000. Di tengah semilir angin laut yang menenangkan, Hj. Eka Dahliana Usman, istri mendiang Bupati Halmahera Selatan Hi. Usman Sidik, tampak menikmati suasana bersama keluarga tercinta.

Sore itu, langkah Hj. Eka menyusuri tepian pantai Maitara dengan penuh ketenangan. Pandangannya sesekali terhenti pada hamparan laut biru yang berkilau diterpa cahaya mentari.

“Keindahan alam seperti ini adalah cara Allah menunjukkan kebesaran-Nya,” ujarnya lembut. “Setiap jengkalnya mengajarkan kita untuk selalu bersyukur.”

Pulau Maitara memang bukan sekadar destinasi wisata, ia adalah lukisan hidup ciptaan Tuhan yang menyimpan keheningan dan kedamaian yang Dikelilingi laut jernih dan panorama Gunung Tidore di kejauhan, setiap pengunjung seakan diajak untuk merenung dan mensyukuri karunia alam Maluku Utara.

Bagi Hj. Eka, perjalanan sore itu bukan sekadar rekreasi keluarga, melainkan refleksi spiritual dan rasa syukur atas kehidupan, Dalam setiap embusan angin, ia menemukan ketenangan; dalam setiap debur ombak, ia mengenang kebesaran Sang Pencipta.

“Alam adalah guru terbaik,” ujarnya sambil tersenyum. “Ia mengajarkan tentang kesabaran, ketulusan, dan rasa syukur yang tak pernah habis.”

Di sela menikmati panorama, Hj. Eka mengenang sosok almarhum suaminya, Hi. Usman Sidik, yang semasa hidup dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan sangat mencintai keindahan daerahnya.

“Almarhum selalu mengatakan, ‘Keindahan alam ini harus dijaga, karena di dalamnya ada kehidupan dan kebahagiaan rakyat.’ Setiap kali melihat laut dan langit yang tenang, saya selalu teringat pesan itu,” tuturnya dengan nada haru.

Meski Maitara berada di wilayah berbeda, keindahannya menjadi inspirasi bagi Hj. Eka untuk terus menumbuhkan semangat cinta alam dan wisata di Maluku Utara, terutama di kampung halamannya, Halmahera Selatan.

“Insya Allah, saya akan melanjutkan cita-cita almarhum untuk memajukan pariwisata Halmahera Selatan,” ujarnya tegas namun lembut. “Daerah kita punya potensi luar biasa — dari pantai, pulau, hingga budaya masyarakatnya. Meningkatkan wisata berarti meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Keindahan senja di Pulau Maitara pun menjadi simbol keteguhan dan harapan — bahwa di balik kehilangan, selalu ada cahaya baru yang memantulkan kekuatan, cinta, dan semangat untuk terus berkarya bagi daerah tercinta.

“Setiap sudut alam adalah lukisan tanpa kata. Di setiap pelukan alam, kita menemukan keindahan sejati,” tulis Hj. Eka dalam unggahan pribadinya dengan tagar #FamilyTime #HappyFamily #MaitaraIsland #Ternate_MalukuUtara #WonderfulIndonesia. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Dua orang jamaah haji asal kecamatan kayoa selatan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan adanya pemotongan dana sebesar Rp15 juta per orang yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat. Pemotongan tersebut disebut-sebut dengan alasan “asuransi”, namun para nasabah mengaku tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai dasar atau sumber pemotongan tersebut.

Dua jamaah haji dimaksud yakni Ita Sidik dan Taher Umar, keduanya merupakan warga Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan. Berdasarkan keterangan yang diterima media ini, keduanya mengetahui adanya potongan tersebut setelah proses keberangkatan haji tahun 2025 selesai.

“Kami kaget karena dana yang seharusnya kembali ke rekening haji kami berkurang Rp15 juta. Katanya untuk asuransi, tapi kami tidak tahu asuransi apa, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya,” ujar salah satu jamaah yang enggan disebutkan namanya secara lengkap, Minggu (26/10/2025).

Lebih lanjut dijelaskan, pihak bank sempat melakukan pengembalian sebagian dana sebesar Rp10 juta per orang, sementara Rp5 juta lainnya tidak dikembalikan dengan alasan yang belum jelas.

“Kami sudah konfirmasi ke pihak bank, tapi katanya hanya bisa kembalikan sepuluh juta. Sisa lima juta tidak bisa karena sudah masuk asuransi. Tapi kami tidak pernah ikut asuransi apa pun,” tambahnya.

Para jamaah berharap agar pihak Bank Muamalat Cabang Halmahera Selatan memberikan kejelasan dan transparansi terkait pemotongan dana tersebut, sebab uang itu berasal dari tabungan haji yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Bank Muamalat Halmahera Selatan belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan resmi terkait dugaan pemotongan dana jamaah haji tersebut. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat ke pihak manajemen belum mendapat tanggapan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA,Malutline- Tokoh masyarakat Desa Wayamiga, Kecamatan Bacan Timur, Dahlan Matly, memberikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Halmahera Selatan, Ramli Manui, atas kepedulian dan keaktifannya dalam kegiatan sosial keagamaan di desa tersebut.

Apresiasi tersebut disampaikan Dahlan usai kegiatan kerja bakti rutin di Masjid Riyadhusshalihin, Desa Wayamiga, Sabtu (25/10/2025). Dalam kegiatan tersebut, Kadishub Halsel tampak hadir dan ikut langsung bergotong-royong bersama masyarakat, membersihkan area masjid, serta membantu persiapan sarana ibadah.

Menurut Dahlan, kehadiran Ramli Manui dalam setiap kegiatan bakti masyarakat Wayamiga bukan hanya menunjukkan kedekatan dengan warga, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi pejabat daerah lainnya untuk tetap rendah hati dan peduli terhadap kegiatan keagamaan.

“Dengan kehadiran Bapak Kadishub di setiap kegiatan bakti masjid hari Sabtu, kami merasa bangga dan termotivasi. Beliau tidak hanya hadir, tapi ikut bekerja bersama kami. Insya Allah, kehadiran beliau menambah semangat kami dalam membangun Rumah Allah,” tutur Dahlan penuh haru.

Ia menambahkan, masyarakat Wayamiga sangat berterima kasih atas dukungan dan sumbangan yang diberikan oleh Kadishub Halsel, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun bantuan materiil untuk kelancaran kegiatan di Masjid Riyadhusshalihin.

“Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan mempermudah segala urusan Bapak Ramli Manui dalam menjalankan tugas membangun daerah ini,” ucap Dahlan.

Sementara itu, Kadishub Halmahera Selatan Ramli Manui saat dimintai tanggapannya menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan bakti sosial di masjid adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Halsel.

“Saya datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai saudara dan bagian dari masyarakat Wayamiga. Masjid adalah rumah kita bersama. Ketika kita merawatnya, kita sedang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan sesama,” ujar Ramli.

Ia menegaskan, nilai gotong-royong dan kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun daerah, baik secara fisik maupun spiritual. Pemerintah, kata Ramli, tidak boleh jauh dari masyarakat, sebab pembangunan sejati dimulai dari kebersamaan di akar rumput.

“Saya percaya, kemajuan Halsel tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh kuatnya semangat kebersamaan masyarakat. Kegiatan seperti ini sederhana, tapi maknanya besar — karena dari sinilah rasa persaudaraan tumbuh,” ungkapnya.

Ramli juga mengapresiasi semangat warga Wayamiga yang selalu kompak dalam menjaga masjid dan lingkungan sekitar. Ia berharap kegiatan serupa terus dijaga agar menjadi tradisi baik bagi generasi muda.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Wayamiga atas sambutan hangatnya. Mari kita terus jaga kebersamaan dan semangat gotong-royong, sebab dari sinilah kekuatan besar Halsel berasal,” tutupnya.

Kegiatan kerja bakti di Masjid Riyadhusshalihin merupakan agenda rutin masyarakat setiap akhir pekan, melibatkan tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa. Selain menjaga kebersihan lingkungan masjid, kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

Halsel, Malutline – Menjelang dua bulan terakhir tahun anggaran 2025, sebagian besar Dana Desa (DD) tahap II serta dana bagi hasil (DBH) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) belum juga dicairkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah desa karena sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terancam tidak selesai tepat waktu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga akhir Oktober 2025, banyak kepala desa di berbagai kecamatan mengeluhkan belum adanya kejelasan proses pencairan Dana Desa tahap II. Padahal, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat desa.

“Sudah masuk akhir Oktober, tapi sampai sekarang dana tahap dua belum juga cair. Kami bingung mau lanjut kerja atau menunggu lagi,” keluh salah satu kepala desa di Kecamatan Gane Timur yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (25/10/2025).

Keterlambatan pencairan ini juga berdampak pada terhambatnya pembayaran upah tenaga kerja, serta tertundanya sejumlah kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Namun hingga kini, penyebab pasti keterlambatan pencairan Dana Desa tahun 2025 di Halsel belum diketahui secara jelas. Beberapa pihak menduga adanya kendala administrasi di tingkat kabupaten, terutama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang menangani proses verifikasi dokumen pencairan.

Sayangnya, upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas DPMD Halsel, Zaki Abdul Wahab, belum membuahkan hasil. Hingga berita ini dipublikasikan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan wartawan terkait keterlambatan pencairan Dana Desa dan dana bagi hasil tersebut.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar segera mengambil langkah cepat untuk mempercepat proses penyaluran Dana Desa. Mereka menilai, jika pencairan terus tertunda hingga akhir tahun, maka akan berdampak langsung pada tidak terserapnya anggaran dan gagalnya sejumlah program prioritas pembangunan desa.

“Kalau sampai Desember belum cair, otomatis banyak kegiatan tidak bisa jalan. Ini bukan hanya rugi bagi desa, tapi juga bagi masyarakat,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Bacan Barat.

Pemerintah desa berharap Bupati Halmahera Selatan dapat segera menginstruksikan jajaran terkait untuk menuntaskan kendala administrasi dan mempercepat pencairan dana sebelum batas akhir tahun anggaran.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline- Hingga memasuki akhir Oktober 2025, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) masih tergolong rendah. Kondisi ini menimbulkan sorotan publik dan kalangan pemerhati kebijakan daerah terhadap kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai belum mampu mengelola program secara efektif.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, malutline Minggu (26/10/2025) menyebutkan sebagian besar SKPD di Halsel belum menunjukkan progres signifikan dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun administrasi. Padahal, waktu pelaksanaan anggaran tahun berjalan tinggal tersisa kurang dari dua bulan.

“Seharusnya saat ini kegiatan sudah berjalan maksimal, bukan baru tahap perencanaan atau tender. Kalau dibiarkan, banyak program tidak akan terserap hingga akhir tahun,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Labuha, Minggu (26/10/2025).

Ia menilai, lambatnya serapan anggaran ini mencerminkan lemahnya kapasitas manajerial para kepala dinas dalam memahami dan melaksanakan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.

“Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba dan wakil bupati Helmi Umar Muksin sudah menyiapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, tapi implementasinya di tingkat SKPD tidak berjalan cepat. Ini bukti lemahnya koordinasi dan tanggung jawab pimpinan dinas,” tambahnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan di internal Pemkab Halsel menyebutkan bahwa faktor keterlambatan penetapan APBD Perubahan serta proses administrasi yang berbelit turut memperlambat pelaksanaan kegiatan. Namun, alasan tersebut dinilai tidak dapat dijadikan pembenaran atas rendahnya penyerapan anggaran.

“Sudah jadi masalah klasik setiap tahun. Begitu masuk triwulan IV, baru ramai dengan percepatan serapan, padahal waktunya sudah tidak cukup lagi. Akibatnya kualitas pekerjaan di lapangan sering dikorbankan,” ungkap salah satu ASN di lingkup Setda Halsel yang enggan disebut namanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel Muhamad Nur terkait persentase terkini realisasi APBD Perubahan 2025. Namun, sejumlah sumber menyebutkan rata-rata penyerapan masih di bawah 50 persen.

Pengamat menilai, jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka banyak program prioritas daerah seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan berpotensi tidak terlaksana secara optimal, bahkan sebagian terancam gagal bayar karena waktu pelaksanaan yang mepet. (Red)