Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Warga di sejumlah desa di Kecamatan Kayoa Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mengeluhkan kondisi pelayanan listrik yang dinilai belum maksimal. Aliran listrik di Desa Sidanga, Desa Lata-Lata dan Desa Bokimiake disebut kerap mengalami gangguan hingga berujung padam selama berhari-hari.

Keluhan warga kembali mencuat setelah aliran listrik di sejumlah wilayah tersebut dilaporkan padam selama kurang lebih empat hari berturut-turut. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari yang saat ini semakin bergantung pada ketersediaan listrik.

Warga mengaku persoalan listrik di wilayah tersebut bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kesempatan, aliran listrik disebut hanya menyala dan kembali padam dalam waktu yang tidak menentu.

“Ini listrik hanya mati hidup. Sekarang sudah empat hari mati terus,” keluh salah seorang warga.

Menurut masyarakat, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pihak PLN, mengingat masyarakat di wilayah kepulauan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pasokan listrik yang stabil.

Warga juga mempertanyakan kesiapan petugas PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di wilayah kepulauan. Pasalnya, karakteristik geografis Kayoa Barat berbeda dengan wilayah daratan yang dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan darat.

Petugas PLN Butuh Transportasi Laut

Masyarakat menilai salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah dukungan transportasi bagi petugas PLN yang bertugas menangani jaringan listrik di wilayah kepulauan.

Jalur jaringan PLN di sejumlah wilayah Kayoa Barat melewati kawasan laut. Karena itu, menurut warga, petugas PLN semestinya mendapatkan fasilitas transportasi laut yang memadai untuk menunjang pekerjaan mereka, seperti perahu (body) beserta mesin.

Fasilitas tersebut dinilai penting agar ketika terjadi gangguan jaringan, petugas dapat segera bergerak menuju lokasi tanpa harus terkendala persoalan transportasi.

“Wilayah ini kepulauan. Jalur PLN melewati laut. Jadi petugas harus disiapkan transportasi laut, body dan mesin, supaya ketika ada gangguan bisa langsung bergerak memperbaiki,” ujar warga.

Masyarakat berharap persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai gangguan teknis biasa. Menurut mereka, pemadaman listrik yang berlangsung berhari-hari dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.

Mulai dari kegiatan rumah tangga, komunikasi, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik ikut terdampak ketika pasokan listrik tidak tersedia.

Pemerintah Diminta Turun Tangan

Warga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan pihak terkait untuk melihat secara langsung berbagai persoalan pelayanan listrik di wilayah kepulauan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan PLN untuk mencari solusi jangka panjang, bukan hanya melakukan perbaikan ketika terjadi kerusakan.

Sebab, jika gangguan listrik terus berulang, masyarakat akan kembali menghadapi persoalan yang sama.

Selain memastikan kesiapan petugas, pemerintah juga diminta mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan PLN di wilayah kepulauan, termasuk ketersediaan transportasi laut, peralatan teknis serta mekanisme penanganan gangguan yang lebih cepat.

Warga menegaskan bahwa masyarakat di Desa Sidanga, Lata-Lata dan Bokimiake juga berhak memperoleh pelayanan listrik yang layak dan berkelanjutan.

“Jangan setiap kali listrik mati masyarakat hanya menunggu. Harus ada solusi. Pemerintah harus melihat kondisi kami di daerah kepulauan,” harap warga.

Jangan Biarkan Masyarakat Terus Menunggu

Pemadaman listrik selama berhari-hari seharusnya menjadi evaluasi bersama. Kondisi geografis kepulauan memang menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kelistrikan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.

Justru karena karakter wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, diperlukan sistem pelayanan yang menyesuaikan dengan kondisi lapangan.

Ketersediaan transportasi laut bagi petugas PLN menjadi salah satu kebutuhan penting agar setiap gangguan dapat ditangani secara cepat.

Masyarakat pun berharap PLN dan pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai langkah penanganan jaringan listrik di wilayah tersebut.

Warga tidak hanya membutuhkan listrik yang menyala, tetapi juga pelayanan yang cepat ketika terjadi gangguan.

Kini masyarakat Desa Sidanga, Lata-Lata dan Bokimiake menunggu perhatian nyata dari pemerintah dan pihak PLN agar persoalan listrik yang berulang tidak terus menjadi keluhan masyarakat di wilayah Kayoa Barat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALMAHERA SELATAN – Keluhan terhadap layanan perbankan kembali disampaikan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Kali ini, seorang warga mengeluhkan layanan Bank Saruma Smart Halsel yang disebut mengalami gangguan atau error sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Keluhan tersebut disampaikan melalui media sosial oleh seorang warga bernama Rudy Buraira, Jumat (14/8/2026). Dalam unggahannya, Rudy meminta pihak bank agar tidak membiarkan gangguan sistem berlarut-larut karena dapat mengganggu aktivitas dan kenyamanan nasabah.

Dalam unggahan tersebut tertulis, “Bank Sarumah Smart Halsel bagara error klu tra bisa layani pelanggan kong tutupda to jgn bikin resa nasaba.”

Jika diterjemahkan dalam konteks keluhan layanan, pesan tersebut pada intinya meminta agar apabila sistem sedang mengalami gangguan dan pelayanan kepada pelanggan tidak dapat dilakukan, pihak bank segera memberikan penjelasan yang jelas kepada nasabah dan tidak membuat nasabah merasa resah.

Keluhan ini menjadi perhatian karena layanan perbankan saat ini tidak hanya berkaitan dengan transaksi di kantor bank, tetapi juga berbagai layanan digital yang sangat bergantung pada kestabilan sistem.

Nasabah Minta Ada Penjelasan

Gangguan pada layanan perbankan, sekecil apa pun, dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. Nasabah yang hendak melakukan transaksi, pembayaran, transfer maupun kebutuhan keuangan lainnya tentu membutuhkan kepastian apakah layanan sedang berjalan normal atau mengalami gangguan.

Karena itu, transparansi menjadi salah satu hal penting yang diharapkan masyarakat. Jika memang terjadi gangguan teknis, nasabah tentunya membutuhkan informasi mengenai penyebab gangguan, layanan apa saja yang terdampak, serta perkiraan kapan pelayanan kembali normal.

Keluhan Rudy juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan layanan perbankan yang cepat, tetapi juga komunikasi yang baik ketika terjadi persoalan teknis.

“Jangan sampai nasabah datang atau mencoba menggunakan layanan, tetapi tidak mendapatkan kepastian. Kalau memang error, sampaikan secara terbuka kepada nasabah,” demikian inti keluhan yang disampaikan melalui unggahan tersebut.

Gangguan Sistem Jangan Sampai Berulang

Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi digital, keandalan sistem menjadi bagian penting dalam pelayanan perbankan.

Masyarakat tentu berharap bank memiliki sistem yang mampu memberikan pelayanan secara stabil. Namun, apabila terjadi gangguan teknis, langkah cepat dalam penanganan serta penyampaian informasi kepada nasabah juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.

Apalagi bagi pelaku usaha, pegawai, maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan transaksi pada waktu tertentu. Gangguan layanan yang tidak disertai informasi dapat membuat nasabah kesulitan mengambil keputusan dan berpotensi menunda aktivitas keuangan mereka.

Karena itu, pihak Bank Saruma Smart Halsel diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait keluhan tersebut. Apakah gangguan disebabkan oleh sistem internal, jaringan, pemeliharaan, atau faktor teknis lainnya, sepenuhnya perlu dijelaskan oleh pihak yang berwenang.

Pelayanan Publik Harus Utamakan Kenyamanan

Perbankan merupakan salah satu sektor pelayanan yang sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepercayaan nasabah tidak hanya dibangun melalui produk dan fasilitas yang disediakan, tetapi juga melalui kualitas pelayanan ketika menghadapi masalah.

Keluhan masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak bank untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan. Gangguan teknis memang dapat terjadi dalam sistem digital, tetapi yang paling penting adalah bagaimana gangguan tersebut ditangani dan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bank Saruma Smart Halsel mengenai penyebab gangguan sebagaimana dikeluhkan Rudy Buraira.

Masyarakat pun berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga aktivitas transaksi kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan nasabah.

Catatan: Berita ini disusun berdasarkan unggahan/keluhan yang terlihat dalam tangkapan layar. Penyebab gangguan dan kondisi layanan secara keseluruhan masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak Bank Saruma Smart Halsel. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

MALUTLINE, LABUHA – Persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan akses jalan baru ruas Tomori–Mandaong, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali mencuat.

Pemilik lahan, Charles Ong, menegaskan dirinya masih menunggu kepastian pembayaran ganti rugi atas lahan seluas kurang lebih 1 hektare yang disebut telah digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan jalan sejak tahun 2004.

Persoalan tersebut bahkan pernah memicu pemalangan akses jalan pada Senin, 15 September 2025. Pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes karena hingga kini pembayaran atas lahan yang digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut belum juga diselesaikan.

Charles mengungkapkan, lahan tersebut dibeli pada tahun 2003. Setahun kemudian, tepatnya pada 2004, lahan tersebut digusur untuk pembangunan jalan raya.

Namun, menurut Charles, proses pembebasan lahan tersebut belum diselesaikan secara tuntas. Ia menyebut terdapat disposisi terkait pembayaran, tetapi hingga saat ini dirinya belum menerima pembayaran sebagaimana yang diharapkan.

Bertahun-tahun Hanya Dijanjikan Charles mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Menurut dia, setiap tahun pihaknya hanya menerima janji bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Namun, janji tersebut hingga kini belum terealisasi.

“Setiap tahun kami hanya dijanjikan akan dibayar. Sampai sekarang pembayaran pembebasan lahan tersebut belum juga dilakukan,” kata Charles.

Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat terus dibiarkan karena lahan miliknya sudah lama digunakan untuk kepentingan pembangunan dan menjadi bagian dari akses jalan yang dimanfaatkan masyarakat.

Charles meminta Pemkab Halsel segera memberikan kepastian terkait penyelesaian kewajiban pembayaran pembebasan lahan tersebut.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi persoalan baru sehingga pemerintah daerah semestinya dapat memberikan kejelasan, baik terkait status administrasi maupun waktu pembayaran.

Ancam Tempuh Jalur Hukum

Charles juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila Pemkab Halsel tidak segera menyelesaikan pembayaran.

Ia mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan untuk memberikan kuasa kepada penasihat hukum guna mengambil langkah hukum terhadap pemerintah daerah.

Langkah tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui somasi kepada Pemkab Halsel sebagai bentuk permintaan resmi agar pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya terhadap lahan yang telah digunakan untuk pembangunan jalan.

“Kalau akses jalan yang anggaran pembebasannya tidak dibayarkan dalam waktu yang kami harapkan, kami akan menggunakan kuasa hukum untuk melakukan somasi kepada Pemda Halsel,” tegas Charles.

Tak Menutup Kemungkinan Kembali Palang Jalan

Charles juga mengingatkan bahwa dirinya dapat kembali melakukan tindakan pemalangan apabila tidak ada kepastian penyelesaian pembayaran.

Menurut dia, pemalangan yang pernah dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bentuk protes atas persoalan pembebasan lahan yang dinilai berlarut-larut.

Ia meminta Pemkab Halsel tidak hanya memberikan janji, tetapi menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan pembayaran.

“Kami meminta Pemda Halsel segera melakukan pembayaran pembebasan lahan tersebut karena sudah terlalu lama lahan ini dibebaskan dan digunakan untuk jalan,” ujarnya.

Pemkab Halsel Diminta Beri Kepastian

Persoalan ini diharapkan mendapat perhatian serius dari Pemkab Halsel, terutama instansi terkait yang menangani pengadaan atau pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status lahan seluas 1 hektare tersebut, termasuk dasar administrasi pembebasan, nilai ganti kerugian, dokumen pembayaran, serta alasan pembayaran belum direalisasikan hingga bertahun-tahun.

Kepastian tersebut penting agar persoalan tidak kembali berkembang menjadi konflik antara pemilik lahan dengan pemerintah daerah maupun mengganggu akses masyarakat yang menggunakan ruas jalan Tomori–Mandaong.

Di sisi lain, apabila memang masih terdapat persoalan administratif, verifikasi dokumen, atau kendala anggaran, pemerintah daerah diharapkan menyampaikannya secara terbuka kepada pihak pemilik lahan.

Sebab, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat semestinya berjalan beriringan dengan pemenuhan hak masyarakat yang lahannya digunakan untuk kepentingan pembangunan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait nilai kewajiban pembayaran, status administrasi lahan tersebut, maupun kepastian waktu pembayaran kepada Charles Ong.

Charles berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret sebelum persoalan tersebut kembali berujung pada pemalangan jalan ataupun proses hukum melalui kuasa hukum. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Insiden kandasnya KM Bunda Maria di kawasan pesisir Dusun Paceda, yang kini masuk wilayah Desa Akedotilou, kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai keselamatan pelayaran pada rute Ternate–Babang.

Kapal yang melayani rute tersebut dilaporkan kandas hingga menabrak kawasan pesisir. Peristiwa ini menjadi perhatian masyarakat, terutama karena jalur pelayaran Ternate–Babang merupakan salah satu rute transportasi laut yang cukup vital bagi mobilitas masyarakat Maluku Utara.

Pertanyaan utama yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah bagaimana sebuah kapal penumpang dapat keluar cukup jauh dari jalur pelayarannya hingga akhirnya mencapai kawasan pesisir.

Secara umum, kapal penumpang modern dibekali perangkat navigasi untuk membantu nakhoda dan perwira jaga mengetahui posisi kapal secara terus-menerus. Salah satu perangkat yang lazim digunakan adalah GPS dan sistem navigasi elektronik yang dapat menampilkan posisi kapal serta rute atau track yang telah ditentukan.

Dengan perangkat tersebut, perubahan posisi kapal dari jalur yang telah direncanakan semestinya dapat diketahui dan dikoreksi oleh awak kapal.

Namun, dalam kasus KM Bunda Maria, kondisi tersebut justru menjadi tanda tanya.

Informasi yang beredar menyebutkan kapal diduga telah keluar cukup jauh dari jalur pelayaran Ternate–Babang sebelum akhirnya kandas di kawasan pesisir. Bahkan, penyimpangan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 2,6 mil laut atau kurang lebih 5 kilometer dari jalur yang seharusnya.

Jika angka tersebut benar setelah diverifikasi melalui data GPS atau AIS, maka penyimpangan tersebut tentu perlu mendapatkan penjelasan dari pihak yang berwenang.

Mengapa Penyimpangan Tidak Segera Diketahui?

Masyarakat mempertanyakan bagaimana kapal bisa bergerak keluar dari jalur dalam jarak yang cukup jauh tanpa segera diketahui oleh nakhoda maupun perwira yang sedang bertugas di ruang kendali kapal.

Sebab, dalam pelayaran, posisi kapal merupakan salah satu aspek utama yang harus terus dipantau.

Apalagi ketika kapal menggunakan sistem navigasi berbasis GPS, posisi kapal dapat terlihat secara digital. Jalur yang telah ditentukan juga dapat menjadi acuan bagi perwira jaga untuk mengetahui apakah kapal masih berada di koridor pelayaran atau mulai mengalami penyimpangan.

Jika kapal memang keluar beberapa derajat dari jalur, maka seharusnya perubahan tersebut dapat terdeteksi dan dilakukan tindakan koreksi sebelum kapal mendekati daratan.

Karena itu, publik menilai insiden tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai sebuah kecelakaan biasa.

Ada sejumlah pertanyaan teknis yang perlu dijawab secara terbuka.

Apakah sistem navigasi kapal bekerja secara normal?

Apakah kapal menggunakan autopilot?

Apakah rute pelayaran yang tersimpan dalam sistem navigasi sudah benar?

Apakah alarm penyimpangan jalur berfungsi?

Apakah GPS atau perangkat navigasi lainnya mengalami gangguan?

Ataukah terdapat faktor manusia yang menyebabkan posisi kapal tidak terpantau sebagaimana mestinya?

Semua pertanyaan tersebut tentunya harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan investigasi resmi.

Cuaca Disebut Bersahabat, Faktor Alam Perlu Diverifikasi

Selain persoalan navigasi, kondisi cuaca pada saat kejadian juga menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa.

Jika benar kondisi laut relatif bersahabat dan tidak terdapat gelombang ekstrem, kabut tebal, badai, maupun gangguan cuaca lainnya, maka faktor alam perlu dikaji secara objektif untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap pergerakan kapal.

Namun demikian, kondisi cuaca yang baik juga tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan faktor lain.

Penyebab kandasnya kapal harus ditentukan berdasarkan data dan pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan semata.

Karena itu, data meteorologi dan kondisi laut pada saat kejadian juga penting untuk diperiksa bersama dengan data navigasi kapal.

Data GPS dan AIS Penting untuk Mengungkap Kronologi

Salah satu data penting yang dapat membantu mengungkap kejadian ini adalah rekaman perjalanan kapal.

Jika kapal dilengkapi dengan sistem AIS (Automatic Identification System), maka jejak perjalanan kapal sebelum kandas dapat menjadi salah satu bahan penting untuk mengetahui posisi, arah, kecepatan, serta perubahan haluan kapal.

Begitu pula dengan rekaman GPS dan perangkat navigasi lainnya.

Dari data tersebut, penyidik maupun otoritas pelayaran dapat mengetahui apakah kapal secara perlahan keluar dari jalur, tiba-tiba mengalami perubahan haluan, atau terdapat kondisi tertentu sebelum kapal mendekati pesisir.

Dengan demikian, penyelidikan tidak hanya berdasarkan keterangan awak kapal maupun saksi mata, tetapi dapat diperkuat dengan data elektronik.

Keselamatan Penumpang Harus Menjadi Prioritas

Terlepas dari berbagai pertanyaan yang muncul, hal paling penting dalam insiden ini adalah keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal.

Masyarakat berharap seluruh penumpang KM Bunda Maria dapat dievakuasi dalam keadaan selamat dan mendapatkan penanganan yang diperlukan.

Insiden tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.

Kapal penumpang membawa manusia dalam jumlah banyak. Karena itu, setiap potensi kesalahan navigasi, gangguan peralatan, maupun kelalaian dalam pengawasan harus mendapatkan perhatian serius.

Masyarakat Minta Evaluasi Pelayaran Ternate–Babang

Kejadian ini juga mendorong munculnya tuntutan agar sistem keselamatan pelayaran pada rute Ternate–Babang dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap KM Bunda Maria, tetapi juga terhadap prosedur keselamatan dan navigasi kapal-kapal lain yang melayani rute serupa.

Masyarakat ingin memastikan bahwa setiap kapal yang membawa penumpang memiliki perangkat navigasi yang berfungsi baik, awak kapal yang kompeten, serta sistem pengawasan yang berjalan sebagaimana mestinya.

Jika kemudian hasil investigasi menemukan adanya kelalaian manusia, maka tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila ditemukan gangguan teknis, maka pihak operator harus memastikan seluruh perangkat diperbaiki sebelum kapal kembali beroperasi.

Bukan Sekadar Mencari Kesalahan, Tetapi Mencegah Korban Terulang

Insiden kandasnya KM Bunda Maria seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang salah.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Jika penyebabnya adalah kesalahan navigasi, maka prosedur navigasi harus diperketat. Jika persoalannya menyangkut kedisiplinan awak kapal, maka sistem pengawasan harus diperbaiki. Jika terdapat masalah perangkat, maka seluruh peralatan navigasi harus diperiksa secara menyeluruh.

Masyarakat tentu berharap hasil investigasi nantinya disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Sebab, dalam setiap kecelakaan transportasi laut, keselamatan manusia harus menjadi ukuran utama, sementara penyebab kejadian harus diungkap berdasarkan fakta dan bukti.

Kandasnya KM Bunda Maria di pesisir Dusun Paceda, Desa Akedotilou, akhirnya menjadi pertanyaan besar yang menunggu jawaban: bagaimana kapal yang memiliki perangkat navigasi dapat menyimpang jauh dari jalur pelayaran hingga akhirnya mencapai pesisir?

Pertanyaan tersebut kini menjadi kewenangan pihak berwenang untuk menjawabnya melalui investigasi yang objektif, transparan, dan berbasis data.

Masyarakat berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran di Maluku Utara, khususnya pada rute Ternate–Babang, sehingga keselamatan penumpang tidak kembali dipertaruhkan akibat kesalahan yang sebenarnya dapat dicegah. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Malutline -TERNATE, Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Loeiny Jauwhannes dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Ternate Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Tte.

Dalam putusan banding Nomor: 35/PDT/2026/PT TTE, Majelis Hakim menegaskan asas yurisprudensi tetap Mahkamah Agung terkait sengketa sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama. Sertifikat yang diterbitkan lebih awal adalah bukti hak yang sah dan paling kuat secara hukum.

Loeiny Jauwhannes melalui kuasa hukum, Dr Hendra Kariangan, mengatakan, seritifikat kliennya yang semula tergugat dalam gugatan di PN Ternate terkait sengketa lahan seluas ± 7.160 m² di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dinyatakan paling kuat secara hukum.

“Lynda Gandawati, mengklaim bahwa almarhum ayahnya, Burhanuddin The, membeli tanah tersebut dari Ahmad Hi. Salim pada tahun 1978 seharga Rp 300.000,-. Atas klaim tersebut, pada tahun 2017 alm ayahnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00730 atas nama Burhanuddin The dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate,” ujar Hendra.

Di sisi lain, kata Hendra, klienya Loeiny Jauwhannes, telah memegang SHM Nomor 1/H.M/1982 (Surat Ukur No. 70/S.U/1982 tanggal 21 Januari 1982) seluas 9.376 m² atas namanya. Loeiny memperoleh tanah tersebut secara resmi berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) PPAT No. 5944/83/1982 tertanggal 4 November 1982 juga dari penjual yang sama, Ahmad Hi. Salim. Akibat diterbitkannya SHM No. 00730 tahun 2017 di atas lahan tersebut, terjadi kasus sertifikat ganda.

Ia menyebut, pada pengadilan tingkat pertama, PN Ternate sempat memenangkan sebagian gugatan Lynda Gandawati dan menghukum Loeiny Jauwhannes untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp318.000.000,-.

“Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membatalkan putusan PN Ternate tersebut secara keseluruhan setelah mencermati fakta persidangan dan alat bukti otentik,” pungkasnya. (Red)