MALUT, MALUTLINE – Pesan sederhana namun penuh makna disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Jufri Yakuba, melalui ungkapan motivasi tentang pentingnya keikhlasan dalam bekerja dan berbuat baik kepada sesama.

“Kerja ikhlas hasil berkah. Teruslah berbuat baik, kawan, meski tidak dilihat orang,” demikian pesan yang disampaikan melalui unggahan media sosial dengan tagar #SahabatMJufriYakuba, #Malut, dan #DPRDMalut.

Pesan tersebut mengandung makna bahwa pengabdian tidak semata-mata diukur dari pujian, penghargaan, maupun pengakuan orang lain, tetapi juga dari ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang mencakup Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Kota Tidore Kepulauan, Jufri Yakuba berada dalam ruang tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut.

Semangat kerja ikhlas menjadi pesan penting dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sebab, kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui kepedulian, komunikasi, dan perhatian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Bagi masyarakat, kehadiran wakil rakyat bukan hanya sebatas menjalankan fungsi kelembagaan di gedung parlemen, tetapi juga bagaimana aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran daerah.

Pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan dan bentuk pengabdian memiliki nilai tersendiri, meskipun tidak selalu terlihat atau mendapatkan perhatian publik.

Kerja ikhlas, hasil berkah. Terus berbuat baik, sebab pengabdian sejati tidak selalu membutuhkan sorotan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi sesama. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar segera melengkapi dan mengunggah dokumen arsip kepegawaian melalui aplikasi Document Management System (DMS) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi kepegawaian berbasis digital, sekaligus memastikan seluruh dokumen ASN tersimpan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Halmahera Selatan, batas akhir pengunggahan dokumen ditetapkan paling lambat 30 November 2026.

Sekda Abdillah Kamarullah menekankan pentingnya perhatian seluruh ASN terhadap kewajiban tersebut. Kelengkapan arsip kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi serta memastikan data kepegawaian setiap pegawai terdokumentasi dengan baik.

Dalam ketentuan pengarsipan, terdapat sejumlah dokumen yang wajib dilengkapi oleh masing-masing pegawai sesuai status kepegawaiannya.

Bagi PNS, arsip utama yang harus diunggah meliputi Daftar Riwayat Hidup (DRH), Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), SK CPNS, SK PNS, SK Golongan, SK Jabatan, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Sementara itu, bagi PPPK, dokumen utama yang harus dilengkapi antara lain DRH, SPMT, SK CPPPK, SK PPPK, dokumen kontrak atau perjanjian kerja, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Selain arsip utama, terdapat pula arsip kondisional yang perlu dilengkapi sesuai kebutuhan administrasi masing-masing pegawai, di antaranya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022, 2023, dan 2024, serta dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional.

BKPSDM Halsel juga mengingatkan agar seluruh dokumen yang diunggah benar, lengkap, terbaca dengan jelas, dan sesuai dengan arsip kepegawaian yang dimiliki.

Ancaman Penangguhan Layanan Kepegawaian

Dalam pengumuman tersebut, pemerintah daerah juga memberikan peringatan terkait konsekuensi bagi ASN yang tidak mengunggah dokumen hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pengarsipan berpotensi mengalami penangguhan sementara layanan kepegawaian.

Layanan yang dimaksud mencakup kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, layanan cuti, hingga layanan Integrated Mutasi.

Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala unit kerja, serta pejabat terkait diharapkan turut melakukan pengawasan dan memastikan setiap ASN di lingkungan kerja masing-masing menyelesaikan pengunggahan dokumen sebelum tenggat waktu.

Penataan arsip digital melalui aplikasi DMS BKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan sistem dokumentasi yang terintegrasi, proses pencarian, pemeriksaan, dan pemanfaatan dokumen kepegawaian diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, serta meminimalkan risiko kehilangan arsip fisik.

Pemerintah daerah mengharapkan seluruh ASN tidak menunda proses pengunggahan hingga mendekati batas akhir 30 November 2026, sehingga tidak terjadi kendala administrasi yang dapat berdampak pada pelayanan kepegawaian masing-masing pegawai. (Red)

TIDORE, Malutline. Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., melaksanakan kegiatan olahraga bersama masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun kedekatan dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., para Pejabat Utama (PJU) Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, serta Dandim 1505/Tidore. Kehadiran pimpinan TNI bersama jajaran di tengah masyarakat disambut dengan suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Olahraga bersama ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi sosial serta mempererat hubungan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat. Melalui interaksi langsung tersebut, tercipta suasana kebersamaan tanpa sekat yang mencerminkan kedekatan TNI dengan rakyat.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk terus hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat di wilayah Maluku Utara semakin kuat dan terjaga.

*(Pendam XXVIII/Moloku Kie Raha)

TOBELO, MALUTLINE – Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H., segera mengambil langkah tegas untuk mengusut dugaan jaringan peredaran rokok tanpa pita cukai yang disinyalir memanfaatkan Pelabuhan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai jalur distribusi.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, kepada Malutline, Minggu (8/11/2026), menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu penerimaan negara dari sektor cukai.

Menurut Dani, Kapolda yang baru harus menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius dengan memerintahkan jajarannya menelusuri sumber barang, pemasok, pemilik, hingga pihak yang diduga mengendalikan jaringan distribusi.

“Kapolda Maluku Utara jangan tutup mata. Jangan sampai penindakan hanya menyasar pedagang kecil, sementara pemasok dan pengendali jaringan yang diduga memperoleh keuntungan besar justru tidak tersentuh hukum,” tegas Dani.

FAKI juga meminta Ditreskrimsus Polda Maluku Utara bersama Polres Halmahera Utara berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk memeriksa aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tobelo, termasuk manifest kapal, dokumen pengiriman, identitas pengirim dan penerima barang.

Selain itu, FAKI menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum petinggi kepolisian dalam melindungi aktivitas distribusi rokok ilegal. Dani meminta Propam Polri melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada keterlibatan anggota kepolisian.

“Kalau ada oknum yang terlibat, jangan dilindungi. Periksa secara objektif dan tindak sesuai hukum apabila terbukti. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.

FAKI juga menyampaikan simulasi potensi penerimaan cukai dari satu kontainer berukuran 20 kaki yang diasumsikan memuat 227.200 bungkus rokok. Berdasarkan asumsi tarif internal organisasi, potensi nilai cukai diperkirakan mencapai Rp2,35 miliar hingga Rp6,74 miliar, bergantung pada jenis rokok.

Namun, angka tersebut merupakan simulasi FAKI dan bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui pemeriksaan resmi.

Sejumlah merek yang disebut FAKI ditemukan beredar di pasaran antara lain Rastel, Omni, Martil, Drone, BSJ, Lato-lato, Sniper, Boston, Hummer, Manchester, Anker, Roadrace, dan Smith. Status legalitas masing-masing produk tetap harus diverifikasi oleh Bea Cukai.

Dani menegaskan, FAKI meminta Kapolda Maluku Utara mengambil langkah konkret melalui empat agenda utama, yakni mengungkap jaringan pemasok, memeriksa jalur distribusi di Pelabuhan Tobelo, menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat, serta memperkuat koordinasi dengan Bea Cukai.

“Ini menyangkut kepentingan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kami meminta Irjen Pol. Arif Budiman menunjukkan komitmen bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan jaringan peredaran rokok ilegal maupun dugaan keterlibatan oknum aparat masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan resmi. Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Utara, dan Bea Cukai diharapkan memberikan klarifikasi atas persoalan tersebut.(red)

HALSEL, MALUTLINE – Penggunaan rokok elektrik atau vape di kalangan perempuan pekerja hiburan malam dan lady companion (LC) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, meskipun telah beredar instruksi larangan penggunaan vape, sejumlah perempuan yang bekerja di tempat-tempat hiburan malam diduga masih terlihat menggunakan rokok elektrik tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penerapan instruksi larangan tersebut. Masyarakat menilai, aturan yang telah dikeluarkan seharusnya tidak hanya menjadi imbauan formal, tetapi juga perlu disosialisasikan dan diawasi secara konsisten.

Sejumlah pihak juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam dinilai perlu diperkuat agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pengelola tempat hiburan malam diharapkan ikut bertanggung jawab dengan memberikan pemahaman kepada para pekerja agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Larangan penggunaan vape tersebut juga perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk dasar hukum, ruang lingkup pemberlakuan, serta mekanisme pengawasan dan sanksinya apabila terjadi pelanggaran.

Publik berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya mengeluarkan instruksi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai aturan hanya berlaku di atas kertas, sementara praktik yang dilarang masih berlangsung tanpa pengawasan.

Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan instansi berwenang mengenai pelaksanaan instruksi larangan penggunaan vape tersebut, termasuk langkah pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan malam di wilayah Halmahera Selatan.

Masyarakat berharap ada ketegasan, konsistensi, dan pengawasan nyata agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar dihormati dan dilaksanakan. (Red)