Kategori: Daerah

JAKARTA, Malutline — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan anggaran Pemilu 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara kian mengkhawatirkan, Nilai temuan yang mencapai miliaran rupiah dinilai bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan mengarah pada dugaan pelanggaran serius dan sistematis.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI Nomor 24/LHP/XIX.TER/12/2024 tertanggal 13 Desember 2024, BPK mencatat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 8.759.136.066,36 di KPU Provinsi Maluku Utara.

Temuan tersebut juga mencakup pengadaan bermasalah di sejumlah KPU kabupaten/kota, Tak hanya itu, BPK turut menemukan kelebihan pembayaran bantuan keuangan partai politik akibat perhitungan yang tidak sesuai aturan. Kelebihan pembayaran ini melibatkan 18 partai politik, di antaranya PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, PPP, hingga Partai Umat.

Fakta-fakta tersebut mempertegas bahwa persoalan ini bukan lagi urusan internal lembaga penyelenggara pemilu, melainkan telah menyentuh langsung pengelolaan dana publik dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketua Umum Sentrum Mahasiswa Indonesia Halmahera Barat (Semaindo Halbar) DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, menilai temuan BPK tersebut sebagai alarm keras bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara yang hingga kini dinilai belum menunjukkan langkah hukum konkret.

“Angka Rp. 8,7 miliar bukan angka kecil. Ditambah lagi kelebihan pembayaran bantuan parpol dan pengadaan tanpa dokumen sah. Jika ini masih dianggap kesalahan administratif, maka hukum sedang dipermainkan secara terang-terangan,” tegas Sahrir, Kamis (25/12/2025).

Menurut Sahrir, temuan BPK saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri. Ia menyebut keterlibatan KPU Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Mohtar Alting, KPU Halmahera Selatan yang dipimpin Tabrid S. Thalib, serta KPU Kota Tidore Kepulauan di bawah Randi Ridwan.

Secara khusus, BPK mencatat temuan signifikan di KPU Halmahera Selatan, antara lain Pengadaan tanpa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan spesifikasi teknis senilai Rp3.133.254.479,00
Pengadaan tanpa dukungan dokumen KPS senilai Rp1.215.413.594,00
“Pengadaan miliaran rupiah tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan pimpinan. Dalam sistem KPU, ketua adalah penanggung jawab tertinggi.

Karena itu, Kejati Maluku Utara wajib memanggil dan memeriksa Mohtar Alting, Tabrid S. Thalib, dan Randi Ridwan,” ujar Sahrir, Ia juga menyoroti sikap Kejati Maluku Utara yang dinilai pasif, sehingga memunculkan kecurigaan publik adanya pembiaran atau penundaan penegakan hukum.

“BPK sudah menyajikan data, angkanya jelas, polanya terlihat, dan aktornya ada. Kalau Kejati masih diam, publik berhak bertanya, ada apa di balik sikap tersebut?” katanya.

Lebih lanjut, Sahrir menegaskan bahwa pemanggilan ketiga pimpinan KPU tersebut merupakan pintu masuk utama untuk mengungkap apakah terjadi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, atau pengondisian anggaran pemilu secara terstruktur.

“Ini bukan lagi wilayah klarifikasi internal, tapi sudah masuk ranah pidana Kejati Maluku Utara harus bertindak sekarang, bukan menunggu tekanan publik membesar,” tegasnya.

Sahrir memastikan, pasca libur Natal dan Tahun Baru, pihaknya akan menyerahkan seluruh dokumen resmi hasil pemeriksaan BPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.

“Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Mohtar Alting, Tabrid S. Thalib, dan Randi Ridwan. Jika tidak, kasus ini akan kami bawa ke pusat. Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan anggaran pemilu,” pungkas Sahrir. (Red)

TERNATE, Malutline — Nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kian sering diperbincangkan di ruang publik nasional. Perempuan yang kini memimpin salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia itu disebut-sebut sebagai tokoh daerah yang sedang naik daun, terutama dari kawasan timur Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir, Sherly Tjoanda mencuri perhatian lewat keberaniannya tampil di ruang publik nasional, konsistensinya menyuarakan pembangunan Maluku Utara, serta kemampuannya membawa daerah ini menjadi episentrum baru industri berbasis sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan dan hilirisasi.

Modal Kuat: Prestasi Statistik dan Simbol Kepemimpinan Baru Secara angka, kepemimpinan Sherly Tjoanda tak bisa dipandang sebelah mata. Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi 33,19 persen (year on year)—tertinggi secara nasional. Capaian ini menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan laju ekonomi paling agresif dalam beberapa tahun terakhir.

Di mata pengamat politik, prestasi tersebut menjadi modal elektoral dan simbolik yang kuat. “Pemimpin daerah dengan pertumbuhan ekonomi ekstrem seperti Maluku Utara secara otomatis akan dilirik pusat. Statistik selalu menjadi bahasa yang mudah dijual di level nasional,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Jakarta.

Selain itu, Sherly juga merepresentasikan figur kepemimpinan perempuan dari kawasan timur, kombinasi yang relatif langka dalam peta politik nasional dan berpotensi memperluas daya tarik politiknya.

Tantangan Besar: Antara Angka dan Realitas Sosial Namun, jalan menuju panggung kepemimpinan nasional bukan tanpa rintangan. Seiring naiknya popularitas, Sherly Tjoanda juga menghadapi kritik keras, terutama dari kalangan buruh dan aktivis sosial.
Polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang dinilai masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi catatan penting. Kritikus menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata, khususnya bagi buruh sektor industri.

Isu ini menjadi ujian krusial, apakah Sherly mampu membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak hanya kuat di atas kertas statistik, tetapi juga berpihak pada keadilan sosial “Pemimpin nasional bukan hanya dinilai dari angka pertumbuhan, tetapi dari kemampuannya mengelola konflik kepentingan dan membagi hasil pembangunan secara adil,” kata seorang analis politik nasional.

Peluang di Level Nasional: Terbuka, Tapi Tidak Otomatis Dalam peta politik nasional, peluang Sherly Tjoanda terbuka dalam beberapa skenario, Figur menteri teknokrat-politik, khususnya di sektor ekonomi, industri, atau kawasan timur Indonesia, Representasi perempuan dan daerah timur dalam kabinet atau lembaga strategis nasional King maker regional, dengan pengaruh kuat di Maluku dan kawasan timur.

Namun, para pengamat sepakat bahwa popularitas daerah tidak otomatis bertransformasi menjadi kekuatan nasional. Dibutuhkan konsistensi kebijakan, kemampuan membangun jejaring politik lintas partai, serta keberhasilan meredam konflik sosial di daerahnya sendiri.

Penentu Masa Depan: Tahun-Tahun Kritis Kepemimpinan, Beberapa tahun ke depan akan menjadi masa penentuan bagi Sherly Tjoanda. Jika ia mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan buruh, lingkungan, dan masyarakat lokal, maka namanya berpotensi melampaui status “gubernur berprestasi” menjadi tokoh nasional dari timur Indonesia.

Sebaliknya, jika ketimpangan sosial terus melebar, maka narasi keberhasilan ekonomi berisiko berubah menjadi catatan kritis dalam perjalanan politiknya.
Dari Maluku Utara ke Indonesia?
Sherly Tjoanda kini berada di persimpangan penting: antara memantapkan warisan kepemimpinan daerah atau melangkah lebih jauh ke panggung nasional.

Apakah ia akan menjadi ikon baru kepemimpinan nasional dari timur, atau tetap sebagai figur regional dengan pengaruh terbatas, waktu dan kebijakanlah yang akan menjawab.
Satu hal yang pasti, nama Sherly Tjoanda sudah masuk radar nasional—dan itu adalah langkah awal yang tak semua pemimpin daerah mampu capai. (Red)

HALTENG, Malutline— Polemik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara Tahun 2026 kembali menuai sorotan tajam dari kalangan buruh. Kali ini kritik keras datang melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, oleh Rico Tude, buruh sekaligus pengurus Serikat PPB-KASBI PT IWIP.

Dalam surat terbukanya, Rico menilai kebijakan pengupahan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru berbanding terbalik dengan capaian ekonomi daerah yang dibanggakan pemerintah.

“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 33,19 persen (YoY), tertinggi di Indonesia. Namun ironisnya, upah buruh justru ditetapkan jauh di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tulis Rico dalam suratnya, Kamis (25/12/2025).
UMP 2026 Jauh di Bawah KHL
Rico memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Maluku Utara mencapai Rp4.431.339. Sementara itu, melalui SK Gubernur No

524/KPTS/MU/2025 yang diterbitkan pada 23 Desember 2025, UMP Maluku Utara 2026 hanya ditetapkan sebesar Rp3.510.240, naik sekitar 3 persen dari UMP 2025 yang sebesar Rp3.408.000.

Tak hanya UMP, upah sektoral juga dinilai minim, Sektor Pertambangan Nikel naik 2 persen menjadi Rp3.721.423, Sektor Industri Pengolahan Logam naik 2,7 persen menjadi Rp3.512.866 “Semua angka ini jelas masih jauh di bawah standar KHL,” tegas Rico, Dinilai Bertentangan dengan PP 49 Tahun 2025

Rico juga menyoroti bahwa penetapan upah tersebut dinilai tidak mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan. Dalam regulasi tersebut, rumusan kenaikan upah didasarkan pada:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Nilai Alfa)

Dengan inflasi Maluku Utara tercatat -0,17 persen dan pertumbuhan ekonomi 33,19 persen, bahkan jika menggunakan nilai alfa terendah 0,5, seharusnya UMP 2026 berada di kisaran Rp3.967.934, masih jauh lebih tinggi dibandingkan UMP yang ditetapkan pemerintah.

Apalagi jika menggunakan nilai alfa 0,9, UMP seharusnya mendekati angka KHL, yakni sekitar Rp4,42 juta “Ini memperjelas bahwa rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang disahkan melalui SK Gubernur tidak memiliki dasar legal standing yang kuat,” tegasnya.

Buruh Dipaksa Lembur, Risiko Kecelakaan Mengintai, Lebih jauh, Rico menggambarkan dampak nyata dari rendahnya upah bagi buruh industri, khususnya di sektor pertambangan dan pengolahan logam, Menurutnya, UMP yang rendah memaksa buruh bekerja 14–15 jam per hari demi mencukupi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kelelahan dan kecelakaan kerja.

“Hampir setiap hari ada buruh yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan kerja. Banyak di antaranya disebabkan faktor kelelahan. Ada keringat dan darah buruh di balik pertumbuhan ekonomi 33,19 persen itu,” tulis Rico dengan nada getir.
Dibandingkan Morowali, Maluku Utara Tertinggal

Rico juga meminta Gubernur Maluku Utara membandingkan kebijakan upah di Maluku Utara dengan daerah industri sejenis seperti Morowali, Sulawesi Tengah.
“Malu Bu, kalau UMP, UMSP, dan UMSK Maluku Utara masih kalah jauh dibandingkan daerah tetangga yang industrinya sama,” ujarnya.

Prestasi bagi Pejabat, Keprihatinan bagi Buruh, Surat terbuka itu ditutup dengan kalimat yang menyentil tajam kebijakan pembangunan yang dinilai tidak berpihak pada pekerja.

“Pertumbuhan ekonomi 33,19 persen adalah prestasi bagi pejabat, tapi menjadi keprihatinan mendalam bagi kaum buruh,” pungkas Rico.

Surat terbuka tersebut menjadi penanda kuat bahwa di balik gemerlap angka pertumbuhan ekonomi, masih tersimpan persoalan mendasar soal keadilan upah dan kesejahteraan buruh di Maluku Utara. (Red)

LABUHA, Malutline— Perayaan Natal 25 Desember 2025 di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan berlangsung dengan penuh khidmat dan rasa aman. Di Gereja El Roi, Desa Tomori, suasana ibadah berjalan tertib berkat pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan aparat kepolisian.

Melalui laporan langsung di lapangan, Aipda Rhandy Suryatama menyampaikan bahwa arus lalu lintas di sekitar gereja terpantau ramai namun tetap lancar. Sejak pagi hari, personel Sat Lantas Polres Halmahera Selatan telah disiagakan di sejumlah titik strategis untuk mengatur kendaraan jemaat yang datang dan pulang dari lokasi ibadah.

Selain mengatur arus lalu lintas, aparat kepolisian juga membantu penyeberangan jemaat serta menjaga area parkir agar tetap tertib. Kehadiran polisi di tengah masyarakat memberikan rasa aman, sehingga jemaat dapat menjalankan ibadah Natal dengan tenang dan penuh sukacita.

“Situasi sampai saat ini aman dan terkendali. Tidak ada gangguan kamtibmas maupun kecelakaan lalu lintas,” ungkap Aipda Rhandy dalam live report-nya dari lokasi pengamanan.
Pengamanan Natal ini merupakan bagian dari komitmen Polres Halmahera Selatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momentum hari besar keagamaan.

Dengan pendekatan humanis dan pengaturan yang tertib, kepolisian berupaya menciptakan suasana damai dan harmonis di tengah perayaan Natal.
Hingga ibadah selesai, kondisi di sekitar Gereja El Roi Desa Tomori tetap kondusif. Jemaat pun mengapresiasi kehadiran aparat kepolisian yang dinilai sigap dan responsif dalam menjaga keamanan serta kelancaran lalu lintas.

Perayaan Natal di Halmahera Selatan pun berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh kebersamaan, mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan di tengah masyarakat. (Red)