Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.com – Masyarakat Desa Bibinoi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, atas dimulainya pembangunan jembatan yang selama puluhan tahun menjadi harapan warga setempat.

Pembangunan jembatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat karena dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang telah lama diperjuangkan oleh warga dari generasi ke generasi. Kehadiran proyek tersebut dianggap sebagai bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sejumlah warga Bibinoi mengaku terharu melihat alat berat dan pekerjaan fisik mulai dilakukan di lokasi pembangunan. Menurut mereka, selama bertahun-tahun berbagai pergantian kepemimpinan di tingkat provinsi telah terjadi, namun pembangunan jembatan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

“Sudah puluhan tahun masyarakat menantikan pembangunan jembatan ini. Dari satu gubernur ke gubernur berikutnya, belum ada realisasi. Baru di masa kepemimpinan Ibu Sherly Tjoanda Laos pekerjaan ini mulai dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Bibinoi.

Masyarakat menilai pembangunan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa janji politik yang disampaikan kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kerja nyata. Karena itu, warga berharap proyek pembangunan jembatan dapat berjalan lancar hingga selesai sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Menurut warga, keberhasilan dimulainya pembangunan jembatan tidak terlepas dari komitmen yang pernah dibangun oleh mendiang Benny Laos bersama Sherly Tjoanda Laos saat mengikuti kontestasi politik di Maluku Utara.

Sebagaimana diketahui, perjalanan politik Sherly Tjoanda Laos menuju kursi Gubernur Maluku Utara tidak berlangsung mudah. Setelah wafatnya calon gubernur Benny Laos akibat insiden kebakaran kapal cepat di Pulau Taliabu menjelang pelaksanaan Pilkada, Sherly Tjoanda Laos kemudian melanjutkan perjuangan politik almarhum suaminya.

Dengan waktu kampanye yang relatif singkat dan kondisi politik yang tidak mudah, Sherly berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat Maluku Utara hingga akhirnya terpilih memimpin provinsi tersebut.

Bagi masyarakat Bibinoi, keberhasilan merealisasikan pembangunan jembatan menjadi simbol bahwa komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak berhenti sebagai janji kampanye semata.

Selain pembangunan jembatan, warga juga menilai berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan bagi petani dan nelayan, hingga program perbaikan rumah tidak layak huni disebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami melihat ada kerja nyata yang dilakukan. Bukan hanya pembangunan jembatan, tetapi juga program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kecil,” kata warga lainnya.

Pembangunan jembatan di Desa Bibinoi sendiri diharapkan dapat meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mempermudah akses transportasi, serta mendukung pertumbuhan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan di kawasan Bacan Timur Tengah.

Di media sosial, apresiasi masyarakat Bibinoi terhadap Gubernur Sherly Tjoanda Laos juga menjadi perbincangan luas. Sebuah video pendek yang beredar di berbagai platform digital memperlihatkan sejumlah warga menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan jembatan tersebut.

Dalam video yang viral itu, beberapa warga bahkan menyampaikan harapan agar kepemimpinan Sherly Tjoanda Laos dapat terus berlanjut pada periode berikutnya. Menurut mereka, berbagai program pembangunan yang mulai berjalan perlu mendapat dukungan agar dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

Meski demikian, masyarakat berharap pembangunan jembatan di Desa Bibinoi dapat terus dikawal hingga selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Warga juga meminta pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur lainnya yang masih menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi masyarakat Desa Bibinoi, dimulainya pembangunan jembatan bukan sekadar proyek fisik semata, melainkan simbol hadirnya harapan baru setelah puluhan tahun menunggu realisasi pembangunan yang selama ini hanya menjadi impian. Kini, harapan itu perlahan mulai menjadi kenyataan melalui pembangunan yang telah dimulai di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos. (Darti/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline.com – Gelombang penolakan terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, terus menguat. Ratusan warga Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, menggelar aksi unjuk rasa dan mendesak Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, segera memberhentikan kepala desa yang dinilai telah kehilangan kepercayaan masyarakat.

Aksi yang dipimpin oleh Harmain Rusli, SH tersebut berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIT. Sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Halmahera Selatan, massa terlebih dahulu berkumpul di Kantor Desa Kupal yang sebelumnya telah dipalang oleh warga sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan kepala desa.

Akibat pemalangan tersebut, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Kupal dilaporkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi itu menjadi simbol kekecewaan warga yang menilai kepala desa tidak lagi layak memimpin desa mereka.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa aksi, warga secara tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria. Mereka menilai tindakan yang diduga dilakukan oleh kepala desa telah mencederai etika kepemimpinan dan merusak citra pemerintahan desa di mata masyarakat.

“Kami, perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Kupal, dengan tegas menyatakan tidak percaya lagi terhadap Kepala Desa Sanusi Lagaria. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi masyarakat, menjaga etika, moral, serta kehormatan jabatan yang dipercayakan kepadanya,” tegas Harmain Rusli, SH, dalam orasinya.

Menurut massa aksi, tuntutan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai dugaan kepala desa yang kedapatan mengonsumsi minuman keras dan mengunjungi tempat hiburan malam bersama pemandu lagu. Warga menilai perilaku tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Bagi warga, seorang kepala desa tidak hanya dituntut menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik institusi pemerintahan desa serta menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.

Dalam aksi tersebut, massa meminta Bupati Halmahera Selatan agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Desa Kupal. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Sanusi Lagaria dan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami meminta Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba tetap konsisten bersama masyarakat Desa Kupal. Aspirasi ini lahir dari keresahan masyarakat yang menginginkan pemerintahan desa yang bersih, bermartabat, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Harmin.

Selain menuntut pemberhentian kepala desa, massa juga meminta pemerintah daerah menelusuri berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian agar kondisi sosial dan pemerintahan di Desa Kupal kembali kondusif.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di depan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Sejumlah tokoh masyarakat yang hadir menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian warga terhadap masa depan Desa Kupal dan bukan karena kepentingan kelompok tertentu.

Warga berharap Bupati Halmahera Selatan dapat segera merespons tuntutan yang disampaikan dan mengambil keputusan yang objektif demi menjaga stabilitas pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kupal, Sanusi Lagaria, belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan warga. Malutline.com masih berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan tanggapan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Masyarakat Desa Kupal menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga pemerintah daerah memberikan kepastian dan langkah konkret atas aspirasi yang mereka (Darti/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malitline- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Provinsi Maluku Utara (Malut) mendesak Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, untuk segera mengevaluasi dan menonaktifkan 17 pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur LSM Lira Malut, Said Alkatiri. Ia menilai, para pejabat yang saat ini menduduki posisi Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga Staf Ahli tersebut diduga terlibat langsung dalam pemberian uang senilai Rp1,2 miliar, serta berstatus sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Malut, almarhum Abdul Gani Kasuba (AGK), pada periode 2022–2023.

“Berdasarkan penelusuran kami, ada 17 pejabat eselon II yang namanya muncul di fakta persidangan. Demi mendorong penegakan hukum, kami juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menelusuri fakta-fakta tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap ASN di Pemprov Malut,” tegas Said Alkatiri di Ternate. Rabu (3/6/2026).

Said juga mengingatkan Gubernur Sherly Tjoanda agar tetap konsisten dan tidak pilih kasih dalam menata birokrasi. Meskipun penempatan jabatan merupakan hak prerogatif gubernur, rekam jejak (track record) para pejabat harus menjadi prioritas utama agar prinsip meritokrasi (sistem yang berbasis pada kemampuan dan integritas, bukan kedekatan) benar-benar ditegakkan.

Menurut Said, hasil asesmen jabatan yang dilakukan sebelumnya tidak menjadi jaminan bahwa para pejabat tersebut bersih dari pusaran kasus korupsi yang menghebohkan Maluku Utara tersebut.
Adapun pejabat eselon 2 yang terlibat di antara nya
1.Abdullah Assagaf jabatan staf ahli
2.Supriyono Andili , jabatan Karo Ekonomi
3.Kadri Laetje jabatan PLT.kadis kelautan dan perikanan
4.Samsudin Abd Kadir jabatan Sekda
5.Musrifah Alhadar , jabatan kadis perkim
6.Idrus Assagaf jabatan kadis BPSDM
7.Ahmad Purbaya jabatan kaban BPKAD
8.Miftah Bay jabatan kadis PMD
9.Nirwan MT Ali , jabatan kadis PTSP
10.Sukur Lila , jabatan staf ahli
11.Fahrudin Tukuboya , jabatan staf ahli
12.Jainab Alting , jabatan kaban Bapenda
13.Sarmin Sulaiman, jabatan kaban Bapeda
14.Saifudin Juba , jabatan Kadispora
15.Sofyan Kamarullah, jabatan Kabid dinas PU
16.Wahyudi jabatan kadis perindag
17.Alwiah Assagaf, jabatan Dir RSUD
18.Abubakar Abdullah,kadis pendidikan mantan sekwan DPRD terlibat kasus tunjangan DPRD provinsi Maluku Utara periode 2019-2024
19.Ruslan Bian jabatan Kaban Balitbangda terlibat kasus perusda kota Ternate
“Oleh karena itu, Lira
Malut mendesak Gubernur Sherly Tjoanda untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan 17 dan 2 orang pejabat pada kasus lainnya pangkas.(said/red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas dilantiknya pimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah timur Indonesia.

Dalam pernyataannya, ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sahril Tahir menegaskan, bahwa BGN memiliki peran strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia yang sehat dan cerdas, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah .

Dirinya berharap kepemimpinan baru dapat membawa perbaikan tata kelola dan memperluas jangkauan manfaat program hingga ke pelosok daerah, termasuk di Maluku Utara yang memiliki tantangan geografis tersendiri .

“Kami mengucapkan selamat bertugas dan semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan transparan”.

Pemenuhan gizi yang baik adalah investasi masa depan, sehingga kami berharap ke depannya sinergi antara pusat dan daerah semakin erat, agar program-program BGN tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat luas di Maluku Utara,” ujar Sahril.

Politisi Gerindra ini juga menyatakan kesiapan seluruh jajaran partai di Maluku Utara untuk mendukung dan mengawal pelaksanaan kebijakan BGN, termasuk memfasilitasi kerja sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, dan elemen masyarakat guna memastikan ketersediaan pangan bergizi yang aman dan terjangkau.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan baru ini, kualitas program gizi semakin meningkat dan dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah kami,” tambahnya.

Ucapan selamat ini sekaligus menegaskan komitmen Gerindra Maluku Utara dalam mendukung program-program strategis nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. (red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Seorang pelanggan mengaku merasa tidak puas dan mempertanyakan kualitas pelayanan serta akurasi takaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dibelinya di SPBU Pertamina Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan.

Keluhan tersebut muncul setelah pelanggan membandingkan hasil pengisian BBM yang dilakukan pada dua waktu berbeda dengan nominal pembelian yang sama, namun menunjukkan hasil yang dianggap tidak wajar pada indikator bahan bakar kendaraan miliknya.

Menurut pengakuan pelanggan, pada 1 Mei 2026 dirinya melakukan pengisian BBM jenis Pertamax senilai Rp350 ribu. Saat itu kondisi indikator bahan bakar (fuel meter) mobil berada pada posisi tersisa satu garis. Setelah pengisian selesai dilakukan, jarum atau indikator bahan bakar kendaraan naik hingga mencapai tujuh garis.

Namun, pada 1 Juni 2026, pelanggan kembali melakukan pengisian BBM Pertamax dengan nominal yang sama, yakni Rp350 ribu, dan kondisi bahan bakar kendaraan juga berada pada posisi tersisa satu garis. Akan tetapi, setelah pengisian selesai, indikator bahan bakar hanya naik hingga lima garis.

Perbedaan hasil pengisian tersebut membuat pelanggan merasa heran dan mempertanyakan apakah terdapat perbedaan volume BBM yang diterimanya meskipun nominal pembelian dan kondisi awal bahan bakar kendaraan relatif sama.

“Saya merasa ada yang berbeda. Bulan lalu isi Rp350 ribu dari posisi satu garis bisa naik sampai tujuh garis. Sekarang dengan uang yang sama dan kondisi yang hampir sama, hanya naik lima garis. Ini yang membuat saya bertanya-tanya,” ungkap pelanggan kepada media ini.

Pelanggan tersebut berharap pihak terkait, baik pengelola SPBU maupun instansi pengawas, dapat melakukan pengecekan terhadap alat ukur dan dispenser BBM yang digunakan untuk memastikan seluruh proses pengisian berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Ia juga meminta adanya transparansi dan pengawasan berkala guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SPBU, khususnya dalam pendistribusian BBM kepada konsumen.

Di sisi lain, sejumlah warga yang mendengar keluhan tersebut berharap persoalan ini dapat segera diklarifikasi oleh pihak SPBU agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Menurut mereka, keakuratan takaran BBM merupakan hak konsumen yang harus dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa naik turunnya indikator bahan bakar pada kendaraan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas tangki, posisi kendaraan saat pengisian, kondisi sensor fuel meter, hingga tingkat konsumsi BBM sebelum pengisian dilakukan. Karena itu, diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut untuk memastikan penyebab perbedaan hasil pengisian tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak SPBU Pertamina Labuha belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan pelanggan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola SPBU guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas dugaan yang disampaikan pelanggan. (Red)