HALSEL, Malutline – Proyek pekerjaan jalan lapen ruas Lele–Bahu di Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer menjadi sorotan publik. Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor Tahayb Dano tersebut diduga tidak menggunakan lapis pondasi bawah (LPB) atau sertu sebagai penguat landasan jalan sebagaimana lazim diterapkan dalam pekerjaan konstruksi jalan.

Informasi yang diterima Malutline dari Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, pekerjaan hanya dilakukan dengan penyusunan batu kemudian langsung dilakukan pengaspalan tanpa didahului pekerjaan LPB yang memadai.

Ketua FAKI, Dani Haris Purnawan, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawasan maupun penegak hukum. Menurutnya, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi pekerjaan dengan penjelasan yang disampaikan pihak kontraktor.

“Informasi dan temuan yang kami peroleh menunjukkan bahwa pekerjaan jalan tersebut diduga tidak menggunakan sertu atau lapis pondasi bawah sebagaimana mestinya. Bahkan pada beberapa titik, penutupan badan jalan lapen disebut menggunakan pasir putih. Hal ini perlu diuji dan diverifikasi oleh lembaga yang berwenang,” ujar Dani.

Sementara itu, saat ditemui di bengkel pribadinya di Kelurahan Jati beberapa waktu lalu, kontraktor pelaksana, Tahayb Dano, mengaku bahwa seluruh proses pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan teknis. Ia bahkan menyebut proyek tersebut tidak memberikan keuntungan besar dan justru mengalami kerugian.

Namun pernyataan tersebut dibantah oleh pihak FAKI yang menilai kondisi riil di lapangan perlu diperiksa secara independen oleh tim teknis yang kompeten agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Menurut FAKI, ruas jalan yang menjadi sorotan dimulai dari kawasan Tower Lele hingga menuju Desa Bahu. Organisasi tersebut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara untuk melakukan audit investigatif guna memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Selain meminta audit investigasi, FAKI juga menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

Terkait dugaan kedekatan kontraktor dengan sejumlah pihak tertentu, FAKI meminta agar seluruh proses penanganan kasus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Organisasi tersebut berharap setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan fakta, data, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kami meminta agar seluruh institusi terkait bekerja secara profesional dan independen. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu hasil pemeriksaan akan membuktikannya. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Dani.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BPK Perwakilan Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, maupun instansi teknis terkait mengenai tudingan tersebut.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. (Red)

HALSEL, Malitline. Sejumlah warga Desa Paser Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, mempertanyakan keberadaan dan kinerja Kepala Desa (Kades) Sunarjo Lanihu yang disebut sudah lebih dari satu tahun tidak menjalankan aktivitas pemerintahan sebagaimana mestinya di desa tersebut.

Keresahan masyarakat semakin mencuat setelah kepala desa yang dipercayakan untuk memimpin dan mengelola pemerintahan desa itu dikabarkan jarang berada di Desa Paser Putih sejak pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2025. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik di desa.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selama lebih dari setahun terakhir, masyarakat hampir tidak pernah melihat aktivitas kepala desa di kantor desa.

“Kalau ditanya masih ada kepala desa atau tidak, masyarakat juga bingung. Sudah lebih dari satu tahun beliau tidak berkantor dan tidak terlihat menjalankan tugas sebagaimana kepala desa pada umumnya,” ujar warga kepada media ini.

Menurut informasi yang beredar di tengah masyarakat, Sunarjo Lanihu diduga lebih banyak berada di luar desa dan disebut bekerja atau terlibat dalam aktivitas pertambangan emas di wilayah Obi Barat. Dugaan tersebut semakin memperkuat kekecewaan warga yang merasa pelayanan pemerintahan desa menjadi tidak maksimal.

Warga menilai seorang kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat hingga pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari anggaran negara. Karena itu, ketidakhadiran kepala desa dalam waktu yang cukup lama dinilai telah menghambat berbagai urusan masyarakat.

Selain mempertanyakan keberadaan kepala desa, warga juga menyoroti realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 hingga Dana Desa tahap pertama tahun 2025. Mereka mengaku masih banyak program yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dinilai tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam APBDes.

“Kami meminta agar penggunaan Dana Desa diperiksa secara menyeluruh. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan dan sejauh mana program-program yang direncanakan telah direalisasikan,” kata salah seorang tokoh masyarakat.

Desakan pun diarahkan kepada sejumlah instansi terkait, mulai dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan hingga Kejaksaan Negeri Labuha agar turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa serta kinerja pemerintahan Desa Paser Putih.

Menurut warga, langkah pemeriksaan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan seluruh anggaran yang telah dikucurkan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

“Masyarakat hanya ingin transparansi. Kalau memang semua berjalan sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi jika ada penyimpangan, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas warga.

Tidak hanya itu, sebagian warga juga meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap kondisi pemerintahan Desa Paser Putih yang dinilai tidak berjalan normal akibat ketidakhadiran kepala desa dalam waktu yang cukup lama.

Mereka berharap Bupati Halmahera Selatan dapat melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan desa tersebut demi menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Jabatan kepala desa adalah amanah masyarakat. Jika tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas demi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa,” ungkap warga.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Paser Putih Sunarjo Lanihu belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat. Media ini juga masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Inspektorat, maupun instansi terkait lainnya.

Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan seluruh program pembangunan desa dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan warga Desa Paser Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan.(Red)

Sofifi, Malutline. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H. menghadiri sekaligus menutup kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasda Polda Maluku Utara tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian tahun anggaran 2026, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Rupattama lantai 3 Polda Malut.

Turut hadir dalam kegiatan itu Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., Irwasda Polda Malut, para pejabat utama Polda Malut, serta para kapolres yang mengikuti secara langsung maupun melalui sarana daring.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan audit kinerja merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan internal Polri.


Menurut dia, audit tidak semata-mata bertujuan mencari kesalahan, melainkan menjadi sarana evaluasi, pembinaan, dan perbaikan tata kelola organisasi agar setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, audit kinerja tahap I ini berfokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian sebagai fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas Polri.

Perencanaan yang baik, kata dia, akan menghasilkan arah kebijakan yang jelas, sasaran terukur, serta penggunaan anggaran yang tepat. Sementara itu, pengorganisasian yang baik memastikan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pemanfaatan sumber daya berjalan optimal.

Kapolda menekankan setiap kepala satuan kerja dan satuan wilayah agar memastikan perencanaan program dan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil, didukung data akurat, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, mekanisme koordinasi dan pengendalian internal juga harus berjalan tertib dan efektif.


Menurut dia, momentum pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) tahap I ini harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ia berharap Irwasda beserta jajaran dapat menjadi mitra konsultatif bagi satker dan satwil dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih baik.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Irwasda Polda Maluku Utara beserta seluruh tim audit atas pelaksanaan tugas yang dinilai profesional, objektif, dan konstruktif. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh satker dan satwil atas dukungan selama proses audit berlangsung.

Lebih lanjut, ia meminta optimalisasi peran kepala satuan dalam melaksanakan pengawasan melekat pada setiap tahapan kegiatan, menghindari temuan berulang melalui perbaikan berkelanjutan, serta membangun budaya kerja yang tertib, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kapolda berharap kegiatan taklimat akhir ini menjadi momentum pembenahan secara nyata dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pengorganisasian, penggunaan anggaran, serta pelayanan Polri kepada masyarakat.(Muksin)

HALSEL, Malutline – Suasana penuh khidmat dan sarat makna mewarnai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam momentum bersejarah tersebut, masyarakat bersama para tokoh agama dan pemerintah memanjatkan doa untuk kemajuan daerah yang dikenal dengan julukan Negeri Saruma.

Pembacaan doa selamat dipimpin langsung oleh tokoh agama Desa Sagawele, Hi Husen, yang juga merupakan Imam Masjid Nur’ul Mizan Desa Sagawele, Kecamatan Kayoa Selatan. Dengan penuh khusyuk, beliau mengajak seluruh masyarakat yang hadir untuk bersyukur atas perjalanan panjang Kabupaten Halmahera Selatan yang kini telah memasuki usia ke-23 tahun.

Dalam doa yang dipanjatkan, terselip harapan besar agar Halmahera Selatan terus berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, doa juga dipersembahkan agar seluruh elemen masyarakat senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dalam menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Negeri Saruma.

Momentum doa bersama ini menjadi simbol bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada program fisik dan kebijakan pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan spiritual serta doa dari seluruh lapisan masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan persaudaraan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Halmahera Selatan diharapkan terus terjaga dan semakin diperkuat.

“Semoga Negeri Saruma semakin sukses dalam pembangunan, unggul dalam pelayanan publik, terus mempererat persatuan, merajut kebersamaan, meningkatkan semangat gotong royong, dan senantiasa diberkahi kemakmuran oleh Allah SWT,” demikian salah satu harapan yang disampaikan dalam doa tersebut.

Peringatan HUT ke-23 Halmahera Selatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas capaian pembangunan yang telah diraih selama lebih dari dua dekade, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Sejak terbentuk pada tahun 2003, Kabupaten Halmahera Selatan telah menunjukkan berbagai kemajuan di sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Meski demikian, tantangan pembangunan ke depan masih membutuhkan sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui doa yang dipanjatkan secara bersama-sama, masyarakat berharap setiap langkah pembangunan yang dilakukan senantiasa mendapat ridha dan petunjuk dari Allah SWT. Semangat Hari Jadi ke-23 ini diharapkan menjadi energi baru untuk terus bergerak maju, membangun daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.

Dengan mengusung semangat “Salam Satu Rumah”, masyarakat Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap bersatu dalam keberagaman, menjaga keharmonisan sosial, serta mendukung seluruh program pembangunan demi terwujudnya Negeri Saruma yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

Dirgahayu ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan. Bersama Membangun Negeri Saruma yang Maju, Sejahtera, dan Berkah. (Red)

HALSEL, Malutline – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan, LATANSA menghadirkan promo spesial bagi masyarakat dengan menyediakan layanan cetak foto gratis dan service printer gratis selama kegiatan berlangsung.

Program bertajuk “Promo Ambyar” ini mulai dilaksanakan pada 9 hingga 14 Juni 2026 di Booth LATANSA yang berlokasi di area UMKM Milenial. Masyarakat diundang untuk datang dan memanfaatkan berbagai layanan gratis yang telah disiapkan sebagai bentuk partisipasi LATANSA dalam menyukseskan perayaan HUT Kabupaten Halmahera Selatan.

Pihak LATANSA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud apresiasi kepada masyarakat Halmahera Selatan yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha lokal dan sektor UMKM.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk datang mengunjungi booth LATANSA. Dalam momentum HUT ke-23 Halmahera Selatan ini, kami menyediakan layanan cetak foto gratis serta service printer gratis bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar pihak LATANSA.

Selain memberikan layanan gratis, kehadiran LATANSA di lokasi pameran juga diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki kendala pada perangkat printer, baik untuk kebutuhan pendidikan, perkantoran, maupun usaha kecil menengah.

Antusiasme masyarakat diperkirakan akan tinggi mengingat layanan yang diberikan cukup bermanfaat dan jarang ditemukan dalam kegiatan pameran maupun expo daerah. Kesempatan ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat berbagai layanan yang ditawarkan LATANSA.

Perayaan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2026 sendiri diramaikan dengan berbagai kegiatan, mulai dari pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga promosi produk lokal yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai kecamatan.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melewatkan kesempatan ini. Kunjungi Booth LATANSA di UMKM Milenial mulai hari ini hingga kegiatan berakhir, dan nikmati layanan cetak foto gratis serta service printer gratis sebagai bagian dari kemeriahan HUT ke-23 Kabupaten Halmahera Selatan.

“Ayo Kunjungi Booth Kami! Promo Ambyar, Gratis Service dan Gratis Cetak Foto.” (red)