HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kukupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mulai menuai sorotan masyarakat.

Kebijakan Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, terkait penyaluran bantuan berupa bodi perahu dan mesin menjadi perhatian warga. Bantuan tersebut diduga lebih diprioritaskan kepada sejumlah perangkat desa, khususnya kepala urusan (kaur) desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dibandingkan masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan.

Kondisi ini memunculkan kekecewaan dan pertanyaan di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan dasar penetapan penerima bantuan serta alasan pemerintah desa lebih mengutamakan unsur perangkat desa dan BPD.

Masyarakat meminta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan audit terhadap pengelolaan Dana Desa Kukupang, termasuk memeriksa proses pengadaan bodi perahu dan mesin, penetapan penerima manfaat, serta dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Warga juga meminta Kepala Desa Yunus Ibrahim memberikan penjelasan terbuka mengenai kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam pembagian program bantuan desa. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Dugaan ketidaktransparanan dan penyimpangan penggunaan anggaran yang terjadi pada tahun 2025 hingga 2026 kini mulai dipersoalkan.

Kepala Puskesmas Pulau Makian, Amiruddin Alim, menjadi pihak yang disorot dalam persoalan pengelolaan anggaran tersebut. Sejumlah informasi yang dihimpun menyebutkan adanya dugaan pemotongan dana BOK serta penggunaan anggaran yang belum dijelaskan secara terbuka kepada pihak-pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, persoalan pertama terjadi pada pencairan dana BOK periode Januari hingga April 2025.

Dari total pencairan anggaran sebesar Rp300 juta, terdapat dugaan pemotongan sebesar Rp177 juta. Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar utang lama, namun mekanisme penggunaan, dasar pertanggungjawaban, serta transparansi pengeluarannya dipersoalkan.

Jika benar terjadi penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, persoalan ini perlu diperiksa secara serius karena dana BOK merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.

Sorotan kembali mengarah pada pengelolaan BOK tahun 2026. Pada pencairan tahap kedua, anggaran disebut telah dicairkan sebanyak tiga kali dengan total mencapai Rp381 juta.

Namun, penyaluran dan realisasi penggunaan dana tersebut diduga belum disampaikan secara transparan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pencairan, penggunaan, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran.

Dengan demikian, terdapat dua nilai anggaran yang menjadi sorotan, yakni Rp177 juta pada periode Januari–April 2025 dan Rp381 juta pada pencairan tahap kedua tahun 2026.

Total nilai anggaran yang dipersoalkan mencapai Rp558 juta. Angka tersebut merupakan akumulasi nilai yang menjadi sorotan, bukan kesimpulan bahwa seluruh dana telah terbukti diselewengkan.

Pelayanan Kesehatan Ikut Dipertanyakan

Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Pulau Makian.

Informasi yang diterima menyebutkan adanya keluhan terkait ketersediaan obat-obatan, cairan infus, hingga oksigen. Bahkan, gangguan pasokan listrik juga disebut menjadi salah satu persoalan yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan.

Sejumlah pasien dari Desa Gurua juga dikabarkan harus mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan lain.

Apabila kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya pengelolaan anggaran operasional, maka persoalan ini patut menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dan Inspektorat.

Sebab, anggaran BOK seharusnya mendukung pelaksanaan program kesehatan, kegiatan promotif dan preventif, serta peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

FAKI Desak Ombudsman dan Kejati Periksa Pengelolaan BOK

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendesak agar persoalan pengelolaan dana BOK Puskesmas Pulau Makian tidak dibiarkan berlarut-larut.

FAKI menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran BOK tahun 2025 dan 2026.

Menurutnya, dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp177 juta pada 2025 serta persoalan transparansi pencairan Rp381 juta pada 2026 harus ditelusuri melalui audit dan pemeriksaan dokumen keuangan.

FAKI juga menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara apabila tidak ada langkah konkret dari instansi terkait.

Dani menilai, pengawasan terhadap anggaran kesehatan harus dilakukan secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa laporan administrasi, tetapi juga menelusuri aliran dana, pihak yang mengendalikan pencairan, bukti transaksi, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan kegiatan di lapangan.

Perlu Audit dan Penelusuran Aliran Dana

Secara hukum, apabila ditemukan indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, penyidik perlu menguji fakta melalui dokumen pencairan, rekening transaksi, laporan pertanggungjawaban (SPJ), bukti kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat menjadi bagian dari kerangka pemeriksaan apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta kerugian keuangan negara.

Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang sah.

FAKI berharap Dinas Kesehatan Halsel, Inspektorat, Ombudsman, serta aparat penegak hukum segera melakukan langkah pemeriksaan agar persoalan ini memperoleh kejelasan.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Redaksi masih berupaya memperoleh keterangan dari Amiruddin Alim selaku Kepala Puskesmas Pulau Makian serta Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan anggaran BOK tahun 2025–2026. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Program Lintas Sektor bersama seluruh kepala desa serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait, Senin, 16 November 2026, bertempat di Labuha.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat koordinasi, membangun komunikasi lintas sektor, sekaligus menyelaraskan berbagai program pembangunan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Rakor ini turut melibatkan unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Abdillah Kamarullah, serta Kepala DPMD Halsel Muhammad Zaki Abd Wahab, SH, M.Si, bersama seluruh kepala desa dan dinas terkait.

Pertemuan tersebut dipandang penting mengingat desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan kesamaan persepsi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, dan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan serta program pembangunan.

Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah desa diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program lintas sektor, termasuk pentingnya membangun sinergi dengan perangkat daerah sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain menjadi ruang sosialisasi, Rakor juga diharapkan dapat memperkuat hubungan kerja antara kepala desa dengan dinas teknis, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi melalui koordinasi pemerintahan.

Perkuat Sinergi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Kepala desa memiliki peran penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi teknis lainnya.

Oleh karena itu, keterlibatan seluruh kepala desa dalam kegiatan ini menjadi bagian penting untuk membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan, tata kelola pemerintahan desa, serta sinkronisasi program yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Sinergi tersebut juga diperlukan agar perencanaan pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan saling mendukung antara kebutuhan masyarakat desa dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa, koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPMD Jadi Penghubung Program Pembangunan Desa

Sebagai perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, DPMD memiliki posisi strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai sektor pembangunan.

Melalui kegiatan Rakor dan Sosialisasi Program Lintas Sektor ini, DPMD Halsel diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, terutama dalam memastikan komunikasi program, pembinaan, dan koordinasi berjalan secara berkesinambungan.

Kehadiran Sekretaris Daerah serta dinas-dinas terkait juga menjadi unsur penting dalam membangun keselarasan kebijakan. Sebab, sejumlah kebutuhan masyarakat desa berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pertemuan formal, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan.

Dorong Pembangunan Desa yang Lebih Terarah

Pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok merupakan salah satu tantangan yang membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan. Kondisi geografis Halmahera Selatan yang terdiri atas wilayah kepulauan dan daratan menuntut adanya koordinasi yang kuat agar program pemerintah dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

Karena itu, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan seluruh kepala desa menjadi kebutuhan mendasar dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas, serta mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan masyarakat.

Rakor dan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah kabupaten, tetapi juga oleh kemampuan seluruh jajaran pemerintahan desa dalam menjalankan tugas, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat sinergi dari tingkat kabupaten hingga desa, demi mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemerintahan desa yang semakin profesional dan bertanggung jawab. (Red)

MALUT, MALUTLINE — Penanganan kasus ledakan speedboat Bela 72 di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, kembali menjadi perhatian publik. Setelah hampir dua tahun berlalu sejak tragedi yang merenggut enam nyawa tersebut, perkembangan penanganan perkara kini kembali memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

Sorotan ini semakin menguat setelah Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, menyatakan bahwa pihaknya tengah menelusuri kembali penanganan kasus tersebut.

Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (14/11/2026). Kapolda mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara sehingga diperlukan pendalaman terhadap proses penanganan perkara sebelumnya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena masyarakat masih menaruh harapan agar tragedi Bela 72 dapat memberikan kejelasan hukum secara menyeluruh, terutama menyangkut penyebab kejadian, pertanggungjawaban, serta pemenuhan hak-hak para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Hasil Laboratorium Forensik Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang kembali menjadi bahan perbincangan adalah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor).

Pemeriksaan forensik merupakan bagian penting dalam mengungkap penyebab kebakaran dan ledakan speedboat, termasuk kemungkinan faktor teknis yang memicu terjadinya tragedi tersebut.

Namun, hasil pemeriksaan tersebut dinilai masih perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya mengenai kesimpulan pemeriksaan dan sejauh mana hasilnya digunakan dalam proses penegakan hukum.

Transparansi informasi menjadi penting agar tidak muncul berbagai spekulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum.

Restorative Justice Ikut Dipertanyakan

Selain hasil Labfor, penerapan mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam perkara tersebut juga kembali menjadi perhatian.

Sebelumnya, pada Januari 2026, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara memproses pengajuan penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice setelah tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan.

Perkara tersebut berkaitan dengan tersangka berinisial RS alias Rahmat, yang merupakan nakhoda speedboat Bela 72.

Pelaksanaan mekanisme RJ kemudian memunculkan diskusi publik mengenai bagaimana proses perdamaian dilakukan, sejauh mana kepentingan keluarga korban diperhatikan, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam peristiwa yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia tersebut.

Dalam konteks ini, penjelasan dari aparat penegak hukum menjadi penting agar masyarakat memahami dasar dan proses penerapan mekanisme penyelesaian perkara tersebut.

Publik Menunggu Kejelasan Pertanggungjawaban

Di media sosial, sejumlah unggahan dan diskusi masyarakat turut menyoroti tanggung jawab pemilik maupun operator speedboat, termasuk pemenuhan hak-hak korban dan keluarga.

Berbagai pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada siapa yang telah diproses secara hukum, tetapi juga pada apakah seluruh aspek penyebab tragedi dan pertanggungjawabannya sudah diperiksa secara menyeluruh.

Nama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga ikut disebut dalam berbagai perbincangan publik karena memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut sebagai salah satu korban yang selamat sekaligus istri almarhum Benny Laos.

Meski demikian, berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan atau tanggung jawab pidana seseorang tanpa pembuktian hukum yang sah.

Kapolda Diharapkan Berikan Kejelasan

Pernyataan Kapolda Maluku Utara yang akan mendalami kembali penanganan perkara ini diharapkan menjadi momentum untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.

Publik tentu menginginkan kepastian mengenai hasil pemeriksaan forensik, proses penyidikan, pertimbangan penerapan Restorative Justice, serta pemenuhan hak-hak keluarga korban.

Tragedi Bela 72 bukan sekadar peristiwa kecelakaan laut biasa. Enam nyawa melayang dan sejumlah keluarga harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai.

Karena itu, keterbukaan informasi, profesionalitas aparat penegak hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban harus menjadi perhatian utama.

Kini, masyarakat menunggu apakah pendalaman yang dilakukan Kapolda Maluku Utara mampu menjawab berbagai pertanyaan yang selama ini berkembang.

Sebab, dalam setiap peristiwa yang menimbulkan korban jiwa, kepastian hukum, transparansi, dan keadilan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. (Red)

JAKARTA, MALUTLINE— Nama Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., mulai mencuat dalam dinamika wacana politik nasional. Mantan Menteri Pertanian tersebut dinilai sejumlah elemen masyarakat memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menjadi salah satu figur potensial yang diharapkan dapat mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden pada periode pemerintahan mendatang.

Wacana tersebut mulai disosialisasikan oleh sejumlah kelompok dan elemen masyarakat di berbagai daerah. Dukungan yang disuarakan tidak terlepas dari penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman kepemimpinan, serta kontribusi Andi Amran Sulaiman dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Bagi para pendukungnya, Andi Amran merupakan sosok yang memiliki pengalaman teknis sekaligus kemampuan manajerial dalam mengelola sektor strategis negara. Pengalamannya memimpin Kementerian Pertanian dinilai menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat agenda pembangunan nasional.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Selama menjalankan tugas sebagai Menteri Pertanian, berbagai program strategis diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan, termasuk beras dan jagung, sekaligus memperkuat posisi petani sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, kebijakan perluasan akses pupuk bersubsidi, pengembangan jaringan irigasi, serta modernisasi alat dan mesin pertanian menjadi bagian dari langkah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, perhatian terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan juga menjadi aspek penting dalam agenda ketahanan pangan. Ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang membutuhkan kebijakan berkelanjutan dan pengawasan secara konsisten.

Di sisi lain, keberpihakan terhadap petani, penguatan ekonomi pedesaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi sejumlah alasan yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menyuarakan dukungan terhadap Andi Amran Sulaiman.

Mereka menilai, pengalaman Andi Amran di bidang pertanian dapat menjadi kekuatan tambahan dalam pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang mandiri di bidang pangan, memperkuat ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wacana tersebut juga memunculkan diskusi mengenai pentingnya kombinasi kepemimpinan yang memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan sektor riil.

Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa sosialisasi dan dukungan terhadap Andi Amran Sulaiman sebagai figur potensial Wakil Presiden merupakan aspirasi politik dari sejumlah elemen masyarakat, bukan keputusan resmi ataupun penetapan politik dari pemerintah maupun partai politik.

Dinamika politik nasional ke depan tentu akan ditentukan melalui mekanisme konstitusional dan proses politik yang berlaku.

Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, munculnya nama Andi Amran Sulaiman dalam wacana kepemimpinan nasional menunjukkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan figur berpengalaman di sektor strategis untuk turut mengambil peran lebih besar dalam pembangunan bangsa.

MALUTLINE akan terus mengikuti perkembangan dinamika politik nasional, termasuk berbagai aspirasi masyarakat mengenai figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk berkontribusi bagi masa depan Indonesia. (Red)