TERNATE, MALUTLINE – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri pada 14 November 2026, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Maluku Utara, Kombes Pol Handri Wira Suryiyana, S.I.K., M.A.P., menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting tentang penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan.

Mengusung tema “Brimob Bersama Masyarakat”, peringatan HUT ke-81 ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kemitraan antara Korps Brimob Polri dan seluruh elemen masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen pengabdian dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pesan peringatan tersebut, Kombes Pol Handri Wira Suryiyana menyampaikan:

“Selamat HUT ke-81 Korps Brimob Polri. Polri Bersama Masyarakat, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Menurutnya, perjalanan panjang Korps Brimob selama 81 tahun merupakan bagian dari pengabdian institusi Polri kepada bangsa dan negara. Di usia yang semakin matang, Brimob dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan, keberadaan Brimob bukan semata-mata sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus senantiasa hadir memberikan perlindungan, pertolongan, dan rasa aman.

“Kami sadar bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan sendirian. Sinergi yang kuat antara Korps Brimob Polri dengan seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar menuju cita-cita besar kita bersama, Indonesia Emas 2045,” ujar Handri.

Apresiasi untuk Dedikasi Personel Brimob

Pada momentum bersejarah tersebut, Dansat Brimob Polda Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Brimob yang selama ini telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengabdian.

Menurutnya, setiap personel memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, serta mengedepankan pendekatan humanis.

Pengabdian tersebut tercermin melalui berbagai tugas kepolisian, mulai dari pengamanan wilayah, penanganan gangguan keamanan, hingga keterlibatan dalam kegiatan kemanusiaan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap semangat pengabdian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga Korps Brimob semakin mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

Brimob Bersama Masyarakat Menuju Indonesia Emas

Lebih lanjut, Handri menekankan bahwa tema Brimob Bersama Masyarakat harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar rangkaian kata dalam peringatan hari ulang tahun.

Kedekatan antara aparat kepolisian dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan publik, mencegah potensi gangguan keamanan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Terlebih, Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan kondisi wilayah yang beragam. Hal tersebut membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama seluruh elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Karena itu, Dansat Brimob berharap seluruh personel terus mengedepankan semangat pengabdian, menjaga integritas, serta hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan pengabdian tanpa batas, Korps Brimob Polri diharapkan terus menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Korps Brimob Polri. Teruslah menjadi Bhayangkara yang tangguh, profesional, humanis, dan senantiasa hadir bersama masyarakat demi bangsa dan negara. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang anak yang masih berstatus pelajar di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menuai keprihatinan dan menjadi perhatian masyarakat.

Korban berinisial ASJ, warga Desa Paisuimbos, Kecamatan Botang Lomang, diduga menjadi korban aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang saat berada di Desa Bajo. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan korban mengalami luka fisik, tetapi juga berpotensi meninggalkan trauma psikologis, mengingat korban masih berusia anak dan sedang menempuh pendidikan.

Kasus ini kini menjadi sorotan setelah pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polres Halmahera Selatan. Masyarakat pun mendesak aparat kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor: STTPL/407/XII/2026/SPKT/POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 09.30 WIT, di Desa Bajo, Kecamatan Botang Lomang.

Kronologi Dugaan Pengeroyokan

Berdasarkan keterangan pelapor, Asrul Jani, peristiwa bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama seorang rekannya pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Saat melintas dan berada di wilayah Desa Bajo, korban diduga tiba-tiba mendapatkan serangan fisik dari sejumlah orang. Korban disebut mengalami pemukulan hingga pengeroyokan secara bersama-sama.

Tidak hanya dipukul menggunakan tangan, korban juga diduga ditendang dan dipukul menggunakan benda tumpul yang disebut dalam laporan sebagai bom batu.

Situasi tersebut semakin memprihatinkan ketika pelapor berupaya menenangkan keadaan dan meminta agar tindakan kekerasan dihentikan. Namun, berdasarkan keterangannya, pelapor justru mengaku turut mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang berada di lokasi kejadian.

Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi keluarga korban. Sebab, tindakan kekerasan terhadap seorang anak yang masih berstatus pelajar merupakan persoalan yang tidak boleh dipandang sebagai permasalahan biasa, terlebih apabila dilakukan secara bersama-sama.

Masyarakat Desak Polisi Segera Berikan Kepastian Hukum

Mencuatnya kasus tersebut memunculkan desakan agar Polres Halmahera Selatan tidak membiarkan laporan keluarga korban berlarut-larut tanpa kejelasan penanganan.

Masyarakat berharap penyidik segera melakukan serangkaian langkah hukum, mulai dari meminta keterangan korban dan saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, hingga melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan perkara ini juga diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan perlindungan terhadap korban yang masih berusia anak.

Pasalnya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, ancaman, maupun tindakan yang dapat mengganggu keselamatan dan masa depannya.

Jangan sampai tindakan kekerasan terhadap anak sekolah justru menimbulkan ketakutan bagi pelajar lainnya ketika menjalankan aktivitas pendidikan maupun kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

Perlindungan Anak Harus Menjadi Prioritas

Dalam perspektif hukum, dugaan kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang harus ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C, melarang setiap orang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, ketentuan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 80 undang-undang tersebut, dengan penerapan yang harus disesuaikan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, usia korban, serta fakta hukum yang terungkap.

Karena itu, masyarakat berharap penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian laporan, tetapi juga memastikan hak-hak korban sebagai anak tetap terlindungi.

Polres Halsel Diharapkan Segera Berikan Penjelasan

Laporan resmi yang disampaikan keluarga korban pada 12 November 2026 menjadi dasar bagi masyarakat untuk berharap agar aparat kepolisian segera mengambil langkah penanganan sesuai prosedur.

Dalam dokumen penerimaan laporan tersebut tercantum nama IPDA Suhaeb S. Sabu selaku Kasat Samapta Polres Halmahera Selatan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan maupun langkah penanganan lebih lanjut dari pihak Polres Halmahera Selatan.

Malutline berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan laporan tersebut, termasuk langkah perlindungan yang diberikan kepada korban.

Kasus ini menjadi perhatian bersama bahwa keamanan anak-anak, khususnya para pelajar, harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Jangan biarkan seorang anak yang seharusnya pulang dari sekolah dengan aman justru harus menghadapi kekerasan dan rasa takut. Hukum harus hadir memberikan perlindungan, keadilan, serta kepastian bagi setiap korban.

Malutline akan terus memantau perkembangan penanganan perkara ini dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri yang diperingati pada 14 November 2026.

Ucapan tersebut disampaikan langsung Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Thahir, didampingi Sekretaris DPD, Syachril Marsaoli, sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan pengabdian Korps Brimob dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sahril Thahir mengatakan, Korps Brimob Polri memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, terutama dalam menjaga stabilitas nasional hingga ke wilayah kepulauan dan perbatasan, termasuk Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, pengabdian personel Brimob yang senantiasa berada di garis terdepan dalam menjalankan tugas negara patut mendapatkan penghormatan dan apresiasi dari seluruh elemen masyarakat.

“Selamat Dirgahayu ke-81 Korps Brimob Polri. Semoga semakin tangguh, profesional, dan humanis dalam menjalankan tugas mulia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempertahankan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke,” ujar Sahril Thahir.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Korps Brimob, khususnya personel yang bertugas di wilayah hukum Polda Maluku Utara, atas dedikasi dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Sahril menilai, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jangkauan antarpulau menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keamanan. Karena itu, kehadiran aparat keamanan, termasuk Korps Brimob, memiliki arti penting dalam mendukung terciptanya situasi daerah yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Syachril Marsaoli, menegaskan bahwa terciptanya keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat.

Ia mengatakan, stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.

“Keamanan bukan hanya tugas aparat semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Partai Gerindra Maluku Utara siap bersinergi dan mendukung kinerja Korps Brimob Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah, sehingga pembangunan dan kemajuan di Maluku Utara dapat berjalan dengan baik,” ungkap Syachril.

DPD Partai Gerindra Maluku Utara juga menyambut positif tema peringatan HUT ke-81 Korps Brimob Polri, yakni Brimob Bersama Masyarakat. Tema tersebut dinilai mencerminkan pentingnya membangun kedekatan antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 ini, DPD Partai Gerindra Maluku Utara berharap Korps Brimob Polri terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas.

Peringatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian personel Brimob kepada bangsa dan negara, sekaligus mempererat hubungan kemitraan dengan masyarakat.

DPD Partai Gerindra Maluku Utara berharap Korps Brimob Polri semakin solid, tangguh, dan dicintai rakyat serta senantiasa diberikan kekuatan dan perlindungan dalam menjalankan setiap tugas pengabdian demi menjaga keutuhan NKRI. (Red)

TERNATE, MALUTLINE– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengesahan Komposisi dan Personalia kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate masa bakti 2025–2030.

Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Jumat (13/11/2026), sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

SK kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., dan diterima Ketua DPD Partai Golkar Kota Ternate, Ardian Idhan.

Dalam prosesi penyerahan tersebut, Ardian Idhan didampingi sejumlah pengurus inti, di antaranya Sekretaris Bachtiar Syakir, Bendahara Inkha Angreini Airin, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) Tahara Kalimuda, serta Wakil Ketua Bidang Koordinator Pemenangan Pemilu (PP) Bongso Hi. Arahman.

Penyerahan SK ini menjadi bagian penting dalam proses penguatan struktur organisasi dan konsolidasi internal Partai Golkar di Kota Ternate untuk menjalankan roda organisasi selama periode kepengurusan 2025–2030.

Dengan diterimanya SK pengesahan tersebut, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate memiliki landasan organisasi untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta tanggung jawab kepartaian sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Kota Ternate, Tahara Kalimuda, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Alien Mus, serta Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara, Ir. Hi. Arifin Djafar, M.Si., atas dukungan dan proses penyerahan SK kepengurusan tersebut.

Menurutnya, pengesahan komposisi dan personalia kepengurusan merupakan momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi, membangun koordinasi antarpengurus, serta meningkatkan konsolidasi partai hingga ke tingkat bawah.

Ia berharap seluruh jajaran pengurus yang telah mendapatkan amanah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan penuh komitmen, menjaga kebersamaan, serta memperkuat peran Partai Golkar di tengah masyarakat Kota Ternate.

Selain itu, konsolidasi kaderisasi dan keanggotaan juga diharapkan menjadi perhatian dalam membangun regenerasi kader serta memperluas partisipasi masyarakat dalam kehidupan organisasi kepartaian.

Penyerahan SK ini sekaligus menandai dimulainya tahapan kerja kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Ternate periode 2025–2030 dalam menjalankan agenda organisasi dan memperkuat konsolidasi politik di wilayah Kota Ternate.

Tahara Kalimuda Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan (KK) DPD Partai Golkar Kota Ternate. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Pelayanan kesehatan semestinya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pertolongan, kenyamanan, serta harapan untuk sembuh. Namun, sebuah peristiwa memilukan dialami salah seorang pasien asal Desa Gurua, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Soma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie.

Pasien yang mengalami pembengkakan pada bagian leher tersebut dikabarkan harus menjalani perawatan dalam kondisi duduk karena tidak mendapatkan tempat tidur rawat inap. Situasi ini tentu menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga keluarga yang setia mendampingi di tengah kondisi kesehatan yang sedang menurun.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga kepada media ini, Sabtu (14/11/2026), pasien seharusnya mendapatkan fasilitas tempat tidur rawat inap agar dapat beristirahat dengan baik selama menjalani perawatan medis.

Namun, keluarga mengaku mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa seluruh ruangan rawat inap telah terisi penuh. Akibatnya, pasien terpaksa menjalani perawatan dalam posisi duduk tanpa tempat tidur maupun sandaran yang memadai.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika keluarga yang mendampingi pasien juga harus ikut bertahan dalam keadaan duduk tanpa fasilitas pendukung yang layak.

Bayangkan, seseorang yang sedang berjuang melawan rasa sakit akibat pembengkakan pada leher, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya, justru harus menjalani perawatan dalam posisi duduk.

Di tengah rasa sakit yang dialami pasien, keluarga hanya bisa menyaksikan dan mendampingi dengan perasaan sedih, cemas, serta penuh harapan agar pasien segera mendapatkan tempat perawatan yang lebih layak.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata tentang fasilitas tempat tidur, melainkan menyangkut rasa kemanusiaan, kenyamanan pasien, serta tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Keluarga memahami bahwa rumah sakit mungkin menghadapi keterbatasan kapasitas ruangan dan tingginya jumlah pasien. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak membuat pasien yang membutuhkan perawatan harus dibiarkan tanpa fasilitas dasar yang memadai.

Pelayanan Kesehatan Bukan Sekadar Menerima Pasien

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menerima dan memeriksa pasien. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien memperoleh penanganan medis, pemantauan, serta fasilitas perawatan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Apabila ruang rawat inap memang penuh, keluarga berharap pihak rumah sakit dapat memberikan solusi terbaik, termasuk menyediakan tempat perawatan sementara yang aman, nyaman, dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis.

Jangan sampai masyarakat yang datang mencari pertolongan justru harus menghadapi kondisi yang menambah beban fisik maupun psikologis keluarga.

Keluarga pasien pun berharap manajemen RSUD Chasan Boesoirie dapat memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengevaluasi pelayanan di ruang rawat inap, khususnya dalam menghadapi kondisi ketika kapasitas tempat tidur telah terpenuhi.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan di Maluku Utara semakin baik dan manusiawi.

Sebab, setiap pasien yang datang ke rumah sakit bukan sekadar angka dalam daftar antrean. Mereka adalah manusia yang sedang berjuang melawan penyakit, memiliki keluarga yang menaruh harapan, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak kembali dialami pasien lainnya. Sebab, di saat seseorang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, hal paling mendasar yang diharapkan adalah mendapatkan penanganan medis yang baik, tempat beristirahat yang layak, serta pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Chasan Boesoirie terkait kondisi yang dialami pasien tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak rumah sakit demi pemberitaan yang berimbang. (Red)