LABUHA, Malutline -10 Oktober 2025 Warga Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berharap Pemerintah Daerah dan DPRD Halsel dapat menuntaskan pembangunan Break Water (pemecah ombak) yang menjadi peninggalan program Usman–Bassam pada periode sebelumnya.

Break Water tersebut merupakan proyek strategis penahan abrasi pantai yang sangat dibutuhkan masyarakat pesisir. Proyek ini sudah mulai dibangun dua tahun lalu dengan nilai anggaran sekitar Rp7 miliar, namun belum sepenuhnya rampung.

Janji Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, saat melakukan kampanye di Desa Orimakurunga beberapa waktu lalu, telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Break Water tersebut.

“Dua tahun kemarin sudah dibangun, tapi belum tuntas. Insyah Allah akan kita lanjutkan kembali agar selesai dan bermanfaat bagi masyarakat Orimakurunga,” ujar Bassam Kasuba di hadapan warga dan keluarga besar almarhum Usman Sidik.

Bassam menyampaikan, pembangunan Break Water itu merupakan bagian dari program percepatan pembangunan daerah pesisir yang sudah dimulai sejak dirinya masih menjabat sebagai Wakil Bupati mendampingi almarhum Usman Sidik.

“Itu program Usman–Bassam. Jadi yang berhak melanjutkan adalah saya. Kami tidak berhenti, justru kami teruskan semua warisan pembangunan itu,” tegas Bassam.

Komitmen Melanjutkan Program Usman–Bassam, Bassam juga menepis isu yang menyebut dirinya tidak melanjutkan program pembangunan peninggalan almarhum Usman Sidik. Ia mencontohkan sejumlah proyek besar yang masih berjalan hingga kini, seperti penataan wajah ibu kota Labuha (Proyek Multiyears), pembangunan Rumah Sakit Pratama Makian, serta jalan lingkar Pulau Makian.

“Semua program itu masih jalan dan akan tuntas Desember 2024. Jangan percaya isu liar. Kami tetap berkomitmen melanjutkan program Usman–Bassam,” tandas Bassam yang kini juga menjabat Ketua DPD PKS Halmahera Selatan.

Sementara itu, masyarakat Desa Orimakurunga melalui Kahar Hi. Noh menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat memprioritaskan penyelesaian Break Water yang sangat dibutuhkan warga pesisir.

“Kami sangat berharap Bupati Bassam Kasuba dan DPRD Halsel dapat membantu menyelesaikan pembangunan Break Water di Orimakurunga. Ombak di musim angin kencang sering mengancam rumah warga di tepi pantai,” ungkap Kahar kepada wartawan, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, program tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga di wilayah pesisir.

Setelah pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba – Helmi Umar Muksin, pemerintah daerah telah menetapkan sistem pembangunan berbasis agromaritim zonasi Makean–Kayoa dalam RPJMD Tahun 2026.

Dalam skema tersebut, Kecamatan Kayoa Selatan termasuk Desa Orimakurunga masuk zona prioritas pembangunan infrastruktur pesisir dengan kebijakan itu, warga Orimakurunga optimistis proyek Break Water peninggalan Usman–Bassam akan kembali dilanjutkan hingga tuntas.

“Kami percaya Bupati Bassam akan memenuhi janji dan perhatian beliau terhadap masyarakat Orimakurunga. Ini bukan hanya soal pembangunan, tapi soal keselamatan warga pesisir,” tutur Kahar.

Masyarakat Desa Orimakurunga menaruh harapan besar agar sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahera Selatan dapat mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Penyelesaian Break Water diharapkan menjadi bukti nyata keberlanjutan program Usman–Bassam, serta simbol komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah berbasis agromaritim di Halmahera Selatan yang di jalankan Bupati dan wakil Bupati Halsel Hasan Ali Bassam kasuba dan Helmi Umar Muksin (Red)

HALSEL, Malutline — Empat kepala desa di wilayah Kecamatan Kayoa dan Kayoa Selatan diduga menentang instruksi Bupati Halmahera Selatan karena tidak berpartisipasi dalam turnamen bergengsi tahunan Bupati Cup. Keempatnya adalah Kepala Desa Buli, Mardan Hi. Dano; Kepala Desa Kida, Rahman Marasabessy; Kepala Desa Dorolamo, Jamiluddin A. Karim; serta Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Hi. Sidik.

Padahal, kegiatan Bupati Cup merupakan ajang olahraga tahunan yang rutin digelar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk mempererat silaturahmi antarwarga dan menumbuhkan semangat kepemudaan di seluruh desa.

Ketua Panitia Bupati Cup, Muhdar Alhaddad, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap para kepala desa tersebut yang tidak mengindahkan instruksi langsung Bupati agar seluruh desa wajib mengirim tim sepak bola sebagai bentuk partisipasi.

“Empat desa ini sudah jelas memiliki anggaran pembinaan kepemudaan dalam dana desa tahun berjalan. Tidak ada alasan administrasi atau keuangan untuk tidak ikut serta. Ini murni soal kemauan dan sikap,” tegas Muhdar.

Ia menjelaskan, kegiatan Bupati Cup bukan sekadar turnamen sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan pemuda dan simbol kebersamaan masyarakat desa.

“Pemerintah daerah sudah membuka ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan menjalin persaudaraan, tapi sayangnya masih ada kepala desa yang bersikap apatis. Ini bentuk pembangkangan terhadap arahan pimpinan daerah,” ujar Muhdar melalui keterangan di media sosialnya.

Sejumlah tokoh masyarakat di Kayoa menilai tindakan empat kepala desa itu menunjukkan kurangnya dukungan terhadap visi pembangunan daerah yang dicanangkan Bupati. Mereka menilai Bupati harus bertindak tegas terhadap aparatur desa yang tidak taat instruksi.

“Kalau arahan Bupati saja diabaikan, bagaimana mereka bisa menjadi teladan bagi warganya? Kami minta Bupati segera memberikan sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata seorang tokoh pemuda setempat.

Sikap tegas Bupati dinilai penting demi menjaga wibawa pemerintah daerah serta memastikan seluruh desa benar-benar ikut mendukung program pembangunan, terutama dalam bidang olahraga dan pembinaan generasi muda.(Red)

HALSEL, Malutline – Kabar gembira datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Halmahera Selatan. Pemerintah Daerah (Pemda) Halsel memastikan pembayaran gaji dan rapelan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang diterima Malutline, proses Rencana Anggaran Kas (RAK) telah rampung. Bahkan, Surat Penyediaan Dana (SPD) dijadwalkan terbit pada minggu ini, sehingga pencairan gaji dan rapel dapat segera dilakukan.

“RAK sudah selesai dan SPD segera keluar. Jadi, minggu ini PPPK sudah bisa menerima gaji berikut rapelannya,” ungkap salah satu sumber terpercaya di lingkungan Pemda Halsel, Rabu (8/10/2025).

Dengan terealisasinya pembayaran ini, diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh PPPK di Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.(Jul/red)

LABUHA, Malutline — Setelah dinyatakan hilang selama beberapa hari di laut, seorang nelayan asal Desa Silang, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Irfan Adnan, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Kabar bahagia ini disambut haru oleh keluarga dan warga setempat yang sejak awal aktif melakukan pencarian.

Informasi yang diterima Malutline menyebutkan, Irfan ditemukan oleh sekelompok nelayan di sekitar perairan Bacan pada Selasa pagi (8/10/2025). Saat ditemukan, ia tampak lemah namun masih dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi dengan para nelayan yang mengevakuasinya ke daratan.

Dari sejumlah foto yang beredar, Irfan terlihat mengenakan kaos merah bertuliskan “MANISE 89”. Ia tampak duduk di atas kapal dengan tubuh lemas namun senyum lega tak bisa disembunyikan. “Alhamdulillah masih hidup, ini semua berkat doa dan kerja keras para nelayan,” ujar salah satu kerabat korban dengan mata berkaca-kaca.

Menurut keterangan warga, upaya pencarian dilakukan sejak Senin malam (6/10) setelah keluarga melaporkan Irfan tak kunjung kembali dari rumpon tempatnya biasa berjaga, yang dikenal dengan nama Rumpon Ramasya 01 di sekitar perairan dekat Aurora. Sejumlah nelayan bersama aparat desa dan warga pesisir langsung bergerak menggunakan perahu untuk melakukan penyisiran hingga akhirnya Irfan berhasil ditemukan.

Pihak keluarga melalui kakaknya, Wiaya, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Basarnas, BPBD Halsel, dan para nelayan pesisir Bacan yang turut membantu pencarian.

“Kami sangat berterima kasih atas doa dan bantuan semua orang. Semoga Allah membalas kebaikan para nelayan yang menemukan adik kami,” ujarnya penuh haru.

Saat ini Irfan telah dibawa pulang ke rumah keluarganya di Desa Silang untuk menjalani pemulihan. Ia hanya mengalami kelelahan dan dehidrasi ringan setelah bertahan beberapa hari di laut tanpa komunikasi.

Insiden ini menjadi pengingat bagi para nelayan agar lebih memperhatikan keselamatan saat melaut, termasuk membawa alat komunikasi dan perlengkapan darurat untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah perairan Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, Malutline. Aroma penyimpangan birokrasi kembali menyeruak dari tubuh UPTD Puskesmas Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Informasi yang dihimpun Malutline menyebut adanya dugaan monopoli anggaran dan kewenangan oleh tiga staf perempuan yang dikenal di internal puskesmas masing-masing Marini Mansur, SKM, Fayakun Hasan, dan Hazrivan.

Sumber internal menyebut, Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, SKM, tak lagi leluasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan unit kerja, karena hampir semua kegiatan, kebijakan, dan alokasi dana dikendalikan oleh Tiga orang staf tersebut “Semua kegiatan dan dana mereka yang atur. Bahkan keputusan penting sering kali tanpa sepengetahuan kepala puskesmas,” ujar salah satu staf, Rabu (08/10/2025).

Kondisi ini sudah berlangsung lama dan terus berulang setiap kali terjadi pergantian pimpinan. “Begitu ganti kepala puskesmas, masalah yang sama muncul lagi. Banyak staf merasa tidak nyaman, suasana kerja jadi tidak kondusif,” tambah sumber lain.

Situasi memanas setelah insiden memalukan di lapangan, Sejumlah staf yang ditugaskan melakukan pelayanan keliling (pusling) di wilayah kerja Puskesmas Babang dilaporkan diturunkan secara paksa dari speedboat oleh orang-orang yang disebut tiga orang staf yang memonopoli tugas kapus Babang

“Padahal para petugas sudah naik ke atas speedboat dan siap berangkat, tapi tiba-tiba disuruh turun. Alasannya tidak jelas, tapi semua tahu siapa yang perintahkan,” kata seorang tenaga kesehatan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Insiden ini membuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat terganggu.

Menanggapi hal tersebut, ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan mendesak Bupati Halmahera Selatan segera mengambil langkah tegas.
“Kuasa pengguna anggaran ada di tangan kepala puskesmas, bukan staf. Kalau benar ada staf yang mengambil alih kewenangan pimpinan, itu pelanggaran serius dan bisa masuk ranah hukum,” tegas perwakilan FAKI, Rabu (08/10/2025).

Ketua front Anti Korupsi Indonesia Dani Haris Purnawan juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Halsel melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan program lainnya di Puskesmas Babang.

Menurut Dani Haris purnawan, praktik semacam ini tidak hanya mencederai etika birokrasi, tetapi juga berpotensi merusak sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini harus segera dihentikan. Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena oknum-oknum yang merasa lebih berkuasa dari pimpinan,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Marini Mansur dan Kepala Puskesmas Babang, Noce Dumede, belum memberikan tanggapan resmi. Tim Malutline masih berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada keduanya.

Kasus dugaan monopoli kewenangan dan anggaran oleh Tiga orang staf pada puskesmas babang ini kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu langkah tegas Pemkab Halsel untuk memulihkan wibawa pimpinan dan menegakkan kembali integritas pelayanan kesehatan di Puskesmas Babang.
(Jul/Red)