Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Warga Desa Galala, Kecamatan Mandioli Selatan, kembali menyuarakan desakan agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera melantik Kifli B. Pangau sebagai Kepala Desa definitif. Tuntutan ini menguat setelah keluarnya putusan PTUN Ambon yang mengembalikan perkara sengketa Pilkades kepada Pemkab Halsel untuk diambil langkah selanjutnya.

Polemik Pilkades Galala bermula dari gugatan salah satu pihak yang tidak menerima hasil pemungutan suara pada 2023 lalu. Meski demikian, baik hasil Pilkades di tingkat desa maupun proses penyelesaian sengketa di tingkat kabupaten menetapkan Kifli B. Pangau sebagai pemenang murni.

Namun, akibat proses gugatan yang berjalan, Kifli sempat dinonaktifkan sehingga menyebabkan roda pemerintahan desa terhambat. Putusan PTUN Ambon tidak membatalkan kemenangan Kifli, tetapi justru mengembalikan sepenuhnya kewenangan kepada Pemkab Halsel untuk menentukan tindak lanjut administratif.

Situasi ini membuat warga Galala angkat suara dan meminta pemerintah bertindak cepat.

“Kami meminta Pemkab Halsel segera melantik Kifli B. Pangau. Sengketa sudah selesai, putusan PTUN juga mengembalikan keputusan ke pemerintah daerah. Tidak ada lagi alasan untuk menunda,” ujar salah satu tokoh warga Galala.

Warga juga menilai penundaan pelantikan terlalu lama dan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Pemerintahan desa dinilai membutuhkan kepemimpinan definitif agar program pembangunan, administrasi, dan pelayanan publik dapat berjalan normal.

“Kami butuh kepala desa definitif supaya desa berjalan seperti biasa. Semua proses hukum sudah dilalui dan hasilnya tetap Kifli sebagai pemenang sah,” tambah warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Desa Galala masih menanti keputusan resmi Pemkab Halmahera Selatan terkait jadwal pelantikan. Warga berharap pemerintah mengambil langkah cepat sesuai hasil sengketa dan putusan PTUN, demi kepastian hukum serta kelancaran pemerintahan desa. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline- Suasana Rabu pagi (3/12/2025) sekitar pukul 09.00 WIT mendadak mencekam di SMP Negeri 42 Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, setelah terdengar bunyi ledakan disertai percikan api dari bagian atas ruang kelas IX.

Insiden tersebut membuat para siswa yang sedang mengikuti proses belajar mengajar panik dan langsung berhamburan keluar dari kelas untuk menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu.

Kepala Sekolah SMP Negeri 42 Halmahera Selatan, Hi Wahab Hi Talib, melalui akun Facebook resminya membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa sumber ledakan berasal dari kabel jaringan listrik yang berada tepat di atas atap ruang kelas.

“Ledakan dan percikan api membuat siswa panik dan keluar dari kelas. Kami berharap kabel jaringan listrik dapat segera dipindahkan dari atas atap bangunan sekolah agar tidak terjadi hal yang lebih buruk di kemudian hari,” tulis Wahab.

Pihak sekolah berharap perhatian serius dari instansi terkait untuk mencegah kejadian serupa, mengingat posisi kabel listrik yang melintas dekat bangunan sekolah berpotensi membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pendidik. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate, Malutline— Jagat media sosial, khususnya TikTok, tengah diramaikan kritik publik terkait video para pimpinan dan ASN Pemerintah Kota Ternate yang terlihat berjoget ria dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Korpri. Momen tersebut menuai sorotan tajam karena terjadi bersamaan dengan situasi bencana besar yang menimpa masyarakat di Sumatra dan Aceh.

Dalam sejumlah unggahan warganet, terlihat masyarakat mempertanyakan kepekaan para pejabat daerah. “Tong sayangkan saja, di tengah situasi bencana di Sumatra dan Aceh, di sana sudara-sudara kita lagi susah, seluruh kekuatan negara diturunkan bahkan Presiden juga turun langsung karena prihatin. Tapi di kantor Wali Kota Ternate para pemimpin dan ASN berjoget dalam HUT Korpri. Sangat disayangkan,” tulis salah satu akun di TikTok.

Komentar tersebut mendapat dukungan dari banyak warganet lain yang menilai bahwa kegiatan hiburan itu tidak mempertimbangkan suasana duka nasional. Mereka berharap pejabat daerah menunjukkan empati dan mengutamakan solidaritas terhadap korban bencana.

Hingga berita ini dirilis, pihak Pemerintah Kota Ternate belum memberikan klarifikasi resmi terkait acara tersebut. Namun publik mendesak agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan di tengah situasi darurat kemanusiaan yang sedang ditangani negara.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALSEL, Malutline— Program santunan kematian Pemerintah Daerah Halmahera Selatan yang dikelola melalui Badan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dinyatakan telah kehabisan anggaran. Informasi ini dibenarkan langsung oleh pejabat terkait, Yudi Eka Prasetiya, yang mengakui bahwa alokasi dana untuk tahun berjalan sudah tidak tersedia.

“Benar, anggaran santunan kematian yang melekat di Bagian Kesra sudah habis,” kata Yudi saat dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa tingginya jumlah pengajuan santunan dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu faktor cepatnya penyerap­an anggaran.

Program santunan kematian merupakan bantuan yang diberikan kepada keluarga ahli waris untuk meringankan biaya pemakaman dan kebutuhan darurat setelah kehilangan anggota keluarga. Namun dengan habisnya anggaran tersebut, sejumlah warga yang mengajukan bantuan dikabarkan terpaksa harus menunggu hingga kebijakan anggaran berikutnya.

Sejumlah tokoh masyarakat menyayangkan kondisi ini, mengingat santunan kematian termasuk program yang sangat dibutuhkan warga, terutama keluarga kurang mampu.

Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah, baik melalui penyesuaian anggaran perubahan maupun kebijakan tambahan, agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti terlalu lama.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemda belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai solusi atau tindak lanjut atas kekosongan anggaran tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline — Program transmigrasi di Desa Jojame, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mendapat sorotan. Tokoh masyarakat Halsel yang juga mantan anggota DPRD Halsel dari Partai Hanura, Samuel Ongky, menyatakan bahwa program tersebut seharusnya memprioritaskan warga lokal yang sudah berkeluarga namun belum memiliki lahan kebun.

Menurutnya, kondisi lahan di Halmahera Selatan yang semakin terbatas membuat prioritas transmigrasi dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, dinilai kurang tepat.

“Saya berpendapat program transmigrasi di Desa Jojame seharusnya diperuntukkan bagi warga lokal Halsel yang sudah berkeluarga dan belum punya lahan kebun, agar mereka punya masa depan yang lebih baik,” ujar Samuel.

Ia menegaskan bahwa warga lokal yang belum memiliki lahan merupakan kelompok yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kalau transmigrasi dari Jawa, saya kurang setuju. Lahan di Halsel semakin sedikit. Sebaiknya fokus pada transmigrasi lokal saja,” tambahnya.

Pernyataan tersebut mengundang perhatian publik, terutama di tengah wacana pengembangan wilayah dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat. Samuel berharap pemerintah dapat meninjau kembali skema transmigrasi agar lebih berpihak pada masyarakat lokal yang membutuhkan lahan untuk bertani maupun berkebun.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut.(Red)