Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Proyek preservasi ruas jalan Weda – Mafa – Matuting – Saketa yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, proyek jalan nasional tersebut dinilai kurang transparan setelah papan informasi proyek yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan nilai anggaran maupun masa waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diketahui tengah mendorong peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Maluku Utara. Salah satunya melalui proyek preservasi ruas jalan strategis yang menghubungkan Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.

Berdasarkan papan proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara serta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah II Provinsi Maluku Utara

Proyek tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Weda – Mafa – Matuting – Saketa dengan nomor kontrak HK.02.01-BPJN22.7.3/2025/PKT-01 yang ditandatangani pada 29 Agustus 2025.

Sumber pendanaan proyek berasal dari SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan tahun anggaran 2025–2026, sementara pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh PT Buli Bangun sebagai kontraktor pelaksana.

Namun, masyarakat menyoroti papan proyek yang tidak mencantumkan nilai total anggaran pekerjaan maupun masa waktu pelaksanaan proyek secara terbuka.

Padahal, berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp80 miliar.
Ketiadaan informasi nilai anggaran dan masa kerja pada papan proyek tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi proyek pemerintah yang seharusnya memberikan informasi lengkap kepada publik.

Selain persoalan transparansi, masyarakat juga mempertanyakan kualitas pekerjaan di lapangan. Beberapa warga menduga material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut menggunakan pasir pantai, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas dan daya tahan konstruksi jalan.

“Kalau benar menggunakan pasir pantai, tentu kualitas jalan bisa diragukan. Apalagi ini proyek jalan nasional dengan anggaran besar,” ujar salah satu warga yang ditemui di sekitar lokasi proyek.

Sorotan lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah dugaan keterkaitan proyek tersebut dengan salah satu pengusaha lokal yang disebut-sebut bernama Reni Laos. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai informasi tersebut.

Sejumlah pihak pun meminta agar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait nilai anggaran proyek, masa pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi material yang digunakan dalam proyek tersebut.

Ruas jalan Weda – Mafa – Matuting – Saketa sendiri merupakan jalur penting yang menghubungkan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Selatan serta menjadi akses utama mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan logistik antarwilayah.

Karena itu, masyarakat berharap proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah tersebut dapat dikerjakan sesuai standar teknis agar kualitas jalan dapat bertahan lama dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga meminta agar pengawasan terhadap proyek tersebut diperketat sehingga penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kerugian negara di kemudian hari. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Halmahera Selatan menghadirkan pelayanan kesehatan gratis melalui Posko Mudik “OPOR Bu Bidan 2026”. Program ini merupakan bentuk kepedulian para bidan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil, bayi, dan anak selama momentum mudik Lebaran.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh para bidan di Halmahera Selatan ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik maupun warga yang berada di sekitar lokasi posko. Berbagai layanan kesehatan disediakan secara gratis sebagai bagian dari pengabdian profesi bidan kepada masyarakat.

Ketua IBI Kabupaten Halmahera Selatan, Erna Yusup, S.Keb, menjelaskan bahwa program OPOR Bu Bidan merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Bidan Indonesia di berbagai daerah di Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama pada momentum mudik Lebaran yang biasanya diiringi dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Menurut Erna Yusup, keberadaan posko ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus selama perjalanan.

“Melalui Posko Mudik OPOR Bu Bidan ini, kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan anak. Mudik seringkali membuat kondisi tubuh lelah, sehingga layanan kesehatan seperti ini sangat dibutuhkan,” ujar Erna Yusup, S.Keb.

Di posko tersebut, para bidan memberikan berbagai pelayanan kesehatan seperti konsultasi kesehatan kehamilan, pemeriksaan ibu hamil, pemantauan kesehatan bayi dan anak, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Selain itu, masyarakat juga diberikan penyuluhan tentang cara menjaga kesehatan selama perjalanan mudik agar tetap aman dan nyaman hingga sampai ke kampung halaman.

Tidak hanya itu, para bidan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pola makan yang sehat, cukup istirahat, serta mengenali tanda-tanda bahaya pada ibu hamil selama perjalanan jauh. Hal ini menjadi langkah penting dalam mencegah risiko kesehatan yang bisa terjadi selama arus mudik Lebaran.

Program OPOR Bu Bidan 2026 juga menjadi bagian dari komitmen bidan Indonesia dalam memperkuat pelayanan kebidanan berbasis hak yang berpusat pada perempuan dan anak. Dalam semangat tersebut, para bidan terus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat demi terciptanya generasi yang sehat di masa depan.

Selain memberikan layanan kesehatan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para bidan untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat. Kehadiran para bidan di tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang kuat dan berkualitas.

Melalui kegiatan ini, IBI Halmahera Selatan juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah.

Ketua IBI Halsel berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Semoga melalui Posko Mudik OPOR Bu Bidan 2026 ini, masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan kesehatan dari para bidan dan bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan kondisi sehat, aman, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga,” tutup Erna Yusup, S.Keb.

Program ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis yang disediakan oleh para bidan. Kehadiran Posko Mudik OPOR Bu Bidan menjadi bukti nyata bahwa profesi bidan tidak hanya hadir di fasilitas kesehatan, tetapi juga selalu siap berada di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik.

Dengan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, para bidan di Kabupaten Halmahera Selatan berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045. (Bur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

HALTIM, Malutline– Kepala Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, memberikan klarifikasi tegas terkait berbagai tudingan yang menyebut dirinya melakukan penggelapan Dana Desa serta menjalankan sejumlah kegiatan fiktif dalam pengelolaan anggaran desa.

Kepala Desa Dodaga menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Ia menyebut seluruh program pembangunan dan kegiatan desa telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan di Desa Dodaga dilakukan melalui proses perencanaan yang jelas, mulai dari musyawarah desa hingga penetapan dalam dokumen resmi APBDes sebelum direalisasikan.

“Saya sebagai Kepala Desa bekerja berdasarkan aturan dan perencanaan yang ada. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada APBDes yang telah disepakati. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan anggaran desa direalisasikan secara asal-asalan,” tegasnya saat memberikan klarifikasi.

Ia juga menjelaskan bahwa luas wilayah Desa Dodaga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan yang telah dilakukan tidak selalu terlihat oleh seluruh masyarakat. Pasalnya, pembangunan desa tersebar di berbagai lingkungan dan dusun yang ada di wilayah tersebut.

“Wilayah Desa Dodaga ini cukup luas. Banyak lingkungan yang menjadi bagian dari desa ini. Jadi pembangunan yang dilakukan tidak hanya terpusat di satu tempat saja. Ada yang dibangun di lingkungan tertentu, sehingga mungkin tidak terlihat oleh masyarakat di lingkungan lainnya,” jelasnya.

Kepala Desa Dodaga menambahkan bahwa selama masa kepemimpinannya, berbagai program pembangunan terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, kegiatan pemberdayaan masyarakat, hingga program-program sosial yang bersumber dari Dana Desa.

Ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.

“Saya selalu berupaya menjalankan amanah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Semua anggaran yang digunakan tentu ada pertanggungjawabannya. Kami juga mengikuti aturan yang berlaku dalam pengelolaan Dana Desa,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Desa Dodaga berharap agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Ia juga membuka ruang bagi siapa saja yang ingin mengetahui langsung perkembangan pembangunan di desa tersebut.

“Kami tidak menutup diri. Jika ada pihak yang ingin melihat langsung kegiatan pembangunan di Desa Dodaga, silakan datang dan melihat sendiri. Kami siap menjelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas desa serta mendukung berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan demi kemajuan Desa Dodaga ke depan.

“Kita semua tentu ingin desa ini maju dan berkembang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan mendukung pembangunan yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, Kepala Desa Dodaga berharap berbagai tudingan yang beredar dapat diluruskan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah desa, lanjutnya, tetap berkomitmen untuk terus bekerja dan membangun Desa Dodaga secara transparan dan bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh warga. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline– Keluarga besar Yayasan Alkhairaat Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr. Adnan Mahmud, S.Ag., M.A sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate untuk periode 2026–2029.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi kemajuan dunia pendidikan tinggi keagamaan di Maluku Utara, khususnya dalam memperkuat peran IAIN Ternate sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, dan pembinaan generasi muda Islam yang berakhlak dan berintegritas.

Ucapan selamat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, bersama Sekretaris Yayasan Lahmudin, S.Pi. Keduanya menyampaikan harapan besar agar kepemimpinan baru di IAIN Ternate mampu membawa institusi tersebut semakin maju dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Menurut Dr. Abdillah Kamarullah, yng PLT Sekretaris Daerah kabupaten Halmahera Selatan pelantikan Dr. Adnan Mahmud merupakan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia menilai sosok Dr. Adnan Mahmud memiliki kapasitas akademik, pengalaman, serta komitmen kuat dalam memajukan pendidikan Islam.

“Sebagai bagian dari keluarga besar pendidikan Islam di Maluku Utara, kami tentu merasa bangga dan berharap kepemimpinan beliau mampu membawa IAIN Ternate semakin berkembang, melahirkan inovasi pendidikan, serta mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan, Lahmudin, S.Pi, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud. Ia berharap IAIN Ternate di bawah kepemimpinan baru dapat terus memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta organisasi kemasyarakatan di Maluku Utara.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin yang visioner sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

“IAIN Ternate adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Maluku Utara. Kami berharap di bawah kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud, kampus ini semakin menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, serta pembinaan generasi muda yang berdaya saing tinggi,” kata Lahmudin.

Pelantikan Dr. Adnan Mahmud sebagai Rektor IAIN Ternate juga disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat, akademisi, serta tokoh pendidikan di Maluku Utara. Banyak pihak berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kampus.

Selain itu, harapan besar juga disematkan agar IAIN Ternate mampu terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam bidang keagamaan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global melalui inovasi, teknologi, serta penguatan karakter mahasiswa.

Dengan semangat baru dan dukungan dari berbagai pihak, kepemimpinan Dr. Adnan Mahmud diharapkan dapat membawa IAIN Ternate menuju masa depan yang lebih gemilang, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan masyarakat di Maluku Utara.

Keluarga besar Yayasan Alkhairaat Halmahera Selatan pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap upaya yang dilakukan dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam, demi terciptanya generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara semakin menjadi perhatian publik. Sejumlah warga dan tokoh masyarakat melalui LSM front anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Abdul Salam Hi Ali, kini mendesak Kejaksaan Negeri Halmahera Timur untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Dodaga terkait penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025.

Desakan ini muncul setelah mencuat dugaan adanya sejumlah kegiatan fiktif dalam laporan penggunaan Dana Desa yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang diperbarui pada 7 Maret 2025, total pagu anggaran Desa Dodaga mencapai Rp1.006.396.000 dan tercatat telah disalurkan 100 persen dalam dua tahap pencairan, Tahap pertama sebesar Rp506.068.800 atau 50,29 persen, sedangkan tahap kedua sebesar Rp500.327.200 atau 49,71 persen.

Namun demikian, sejumlah warga menilai realisasi pembangunan di desa tidak sebanding dengan besarnya dana yang telah dicairkan tersebut.

Pembangunan Desa Dipertanyakan
Dalam laporan penggunaan anggaran, tercantum berbagai kegiatan pembangunan seperti Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan permukiman
Pembangunan MCK umum
Pembangunan drainase Penyediaan sarana olahraga desa Akan tetapi, beberapa warga menyebut bahwa sebagian kegiatan tersebut tidak terlihat jelas realisasinya di lapangan, bahkan ada yang diduga tidak pernah dilaksanakan.

“Kami melihat di laporan banyak kegiatan, tetapi di lapangan tidak ada pembangunan yang jelas. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Program Pemberdayaan Diduga Tidak Berjalan Selain pembangunan fisik, sejumlah program pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan. Program tersebut meliputi Peningkatan produksi pertanian Bantuan sektor perikanan Program ketahanan pangan desa Program-program ini diketahui memiliki nilai anggaran yang cukup besar, namun masyarakat mengaku tidak merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut.

Anggaran Keadaan Mendesak Rp144 Juta Jadi Sorotan Selain itu, terdapat pula anggaran yang dikategorikan sebagai keadaan mendesak sebesar Rp144 juta. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga masyarakat meminta pemerintah desa menjelaskan secara terbuka penggunaan dana tersebut.

Desak Kejari Haltim Turun Tangan
Melihat berbagai dugaan kejanggalan tersebut, masyarakat meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Timur segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan terhadap pengelolaan Dana Desa Dodaga,
Jika terbukti terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggarannya telah dicairkan, maka hal tersebut berpotensi menjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat mendesak agar aparat penegak hukum memeriksa dan memproses secara hukum Kepala Desa Dodaga, Kecamatan Wasilei Timur apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Desa Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Dodaga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kegiatan fiktif dalam penggunaan Dana Desa tersebut.

Masyarakat berharap Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dapat segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar penggunaan dana negara tersebut benar-benar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Red)