TERNATE, MALUTLINE — Memperingati tiga tahun wafatnya mantan Bupati Halmahera Selatan (Halsel), almarhum H. Usman Sidik, keluarga besar almarhum mengundang masyarakat, kerabat, sahabat, serta seluruh pihak yang pernah mengenal sosok almarhum untuk menghadiri acara tahlilan dan doa bersama, Kamis (5/11/2026) malam.

Kegiatan keagamaan tersebut akan dilaksanakan mulai pukul 20.00 WIT atau ba’da Isya, bertempat di kediaman almarhum H. Usman Sidik, Jalan Agatis Nomor 11, RT 7/RW 3, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, tepatnya di belakang Kantor Direktorat Reserse Narkoba.

Undangan resmi yang disampaikan keluarga menjadi bentuk ajakan untuk bersama-sama mengirimkan doa kepada almarhum, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara keluarga dengan masyarakat yang selama ini memiliki hubungan baik dengan mendiang.

Dalam undangan tersebut, keluarga besar yang diwakili Hj. Eka Dahliani Usman menyampaikan harapan agar masyarakat dapat meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tahlilan dan doa bersama.

“Dengan memohon rahmat, hidayah, dan ridho Allah SWT, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan doa dan tahlil dalam rangka tiga tahun wafatnya Alm. H. Usman Sidik,” demikian pesan keluarga dalam undangan tersebut.

Keluarga juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian, kepedulian, serta kehadiran seluruh tamu undangan yang berkenan mengikuti kegiatan tersebut.

Mengenang Perjalanan Hidup dan Pengabdian H. Usman Sidik

Tiga tahun setelah kepergiannya, nama H. Usman Sidik masih menjadi bagian dari ingatan masyarakat Halmahera Selatan dan Maluku Utara. Almarhum dikenal sebagai sosok yang memiliki perjalanan panjang, mulai dari dunia jurnalistik hingga dipercaya menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.

Lahir di Orimakurunga, Kecamatan Kayoa, pada 13 April 1973, Usman Sidik mengawali perjalanan hidupnya dari keluarga sederhana. Sebelum dikenal sebagai tokoh politik dan kepala daerah, almarhum pernah menjalani berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perjalanan kariernya kemudian berkembang di dunia jurnalistik. Ia pernah menjadi kontributor sejumlah stasiun televisi nasional, termasuk TPI dan RCTI, serta mendirikan media cetak harian melalui PT Seputar Malut.

Pengalaman panjang di dunia pers menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidupnya sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.

Kepercayaan masyarakat mengantarkan Usman Sidik bersama Hasan Ali Bassam Kasuba memenangkan Pilkada Halmahera Selatan 2020. Keduanya kemudian dilantik pada 24 Mei 2021 untuk memimpin Kabupaten Halmahera Selatan.

Selama menjabat sebagai Bupati periode 2021–2023, almarhum bersama Wakil Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menjalankan sejumlah agenda pembangunan daerah, mulai dari penataan kawasan perkotaan, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan publik, hingga pengembangan potensi unggulan daerah.

Tinggalkan Jejak Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Daerah

Salah satu perhatian pemerintahan Usman Sidik adalah mendorong pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Halmahera Selatan.

Almarhum mendorong inovasi pengolahan kopra putih agar hasil perkebunan masyarakat memiliki kualitas lebih baik dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan kelompok petani serta bantuan sarana pengolahan kopra putih.

Di sektor penataan wilayah, pemerintahan Usman Sidik juga memberikan perhatian terhadap wajah ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya kawasan Labuha.

Sejumlah kawasan yang sebelumnya kurang tertata mulai dikembangkan menjadi ruang publik dan pusat aktivitas masyarakat, di antaranya kawasan Zero Point, kawasan UMKM Milenial Tembal, serta Papaloang Park.

Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun wajah ibu kota kabupaten agar lebih representatif, nyaman, dan memiliki daya tarik ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, almarhum juga dikenal memiliki perhatian terhadap pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sejumlah penghargaan pernah diterimanya selama menjalankan tugas sebagai kepala daerah, termasuk Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 atas inovasi pengembangan kopra putih di Halmahera Selatan.

Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upayanya mengangkat potensi lokal dan memperkenalkan kekayaan daerah melalui sektor kebudayaan serta ekonomi masyarakat.

Berpulang Saat Menjalankan Aktivitas Bersama Insan Pers

Kabar wafatnya H. Usman Sidik pada Minggu, 5 November 2023, menjadi duka mendalam bagi masyarakat Halmahera Selatan, jajaran pemerintahan, keluarga besar, serta insan pers di Maluku Utara.

Almarhum mengembuskan napas terakhir setelah mengalami kondisi darurat ketika mengikuti pertandingan sepak bola eksibisi dalam rangka pembukaan turnamen Bupati Cup II bersama tim Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan di Lapangan Gelora Bahrain Kasuba, Labuha.

Dalam pertandingan tersebut, almarhum memperkuat tim wartawan dengan mengenakan nomor punggung 18. Setelah terjatuh dan tidak sadarkan diri, almarhum segera dilarikan ke RSUD Marabose untuk mendapatkan penanganan medis.

Namun, takdir berkata lain. Almarhum dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 18.40 WIT dalam usia 50 tahun.

Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, terlebih bagi kalangan wartawan yang mengenal almarhum sebagai salah satu senior pers yang kemudian mengabdikan dirinya di dunia pemerintahan.

Tiga Tahun Berlalu, Kenangan dan Pengabdian Tetap Dikenang

Peringatan tiga tahun wafatnya almarhum bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang perjalanan hidup, jasa, serta pengabdian seorang putra daerah yang pernah dipercaya memimpin Halmahera Selatan.

Bagi keluarga, kepergian almarhum tentu meninggalkan kerinduan yang tidak mudah terhapus oleh waktu. Sementara bagi masyarakat dan rekan-rekan seperjuangan, perjalanan hidupnya menjadi bagian dari catatan sejarah daerah.

Jabatan dan kekuasaan pada akhirnya akan berakhir, tetapi kontribusi, kebaikan, serta pengabdian yang pernah diberikan kepada masyarakat akan tetap menjadi kenangan.

Melalui kegiatan tahlilan dan doa bersama ini, keluarga besar berharap semakin banyak masyarakat yang berkenan mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Keluarga besar Alm. H. Usman Sidik pun mengundang masyarakat Halmahera Selatan, warga Kota Ternate, para sahabat, kerabat, serta seluruh insan pers untuk hadir dan bersama-sama mengikuti rangkaian doa tersebut.

Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf almarhum, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal Alamin. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” ini diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pramuka Bakti Husada.

Sunatan massal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 3 November dan akan berlangsung hingga 10 November 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Menariknya, panitia juga menyiapkan bingkisan khusus bagi 25 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan bersama Pramuka Bakti Husada yang telah menghadirkan program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.

“Kegiatan sunatan massal gratis ini bukan sekadar acara seremonial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Tema yang kita usung, ‘Sehat untuk Semua’, bermakna bahwa layanan kesehatan yang baik dan terjangkau harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu,” ungkap Abdillah.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan dan perawatan kesehatan sejak dini.

“Kami ingin tidak ada lagi masyarakat yang menunda pengobatan atau perawatan kesehatan karena keterbatasan biaya. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, dan Pramuka Bakti Husada, kita wujudkan bersama masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua yang ingin mengikutsertakan anaknya agar segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak berikut:

1. Kepala Puskesmas Gandasuli: 0852-1338-5582.
2. Kepala Puskesmas Labuha: 0822-6053-6800.
3. Dinkes Syarif Abdullah: 0822-1783-4191.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata terus diperkuat. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Masa jabatan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah beberapa kali pergantian pucuk pimpinan Polda Maluku Utara, posisi Kapolres Halsel hingga kini masih dipercayakan kepada pejabat yang sama.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pola rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya terkait kepemimpinan di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.

Sejumlah kalangan menilai, masa jabatan seorang pejabat kepolisian yang relatif panjang perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, capaian penegakan hukum, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sorotan juga mengarah pada penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan. Publik mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kepastian penyelesaian kasus-kasus yang selama ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur komitmen aparat penegak hukum terhadap pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.

Karena itu, masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara, kendala penyidikan, serta langkah konkret yang dilakukan Polres Halsel dalam menindaklanjuti berbagai laporan maupun informasi dugaan tindak pidana korupsi.

Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi dan rotasi jabatan Kapolres Halsel. Sebab, pergantian Kapolda Maluku Utara yang telah berlangsung beberapa kali belum diikuti perubahan pada posisi Kapolres Halmahera Selatan.

AKBP Hendra Gunawan diketahui menjabat sebagai Kapolres Halsel berdasarkan penugasan pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun, penempatan maupun keberlanjutan masa jabatan seorang perwira Polri tetap menjadi kewenangan institusi berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil evaluasi internal.

Publik berharap Polda Maluku Utara maupun Mabes Polri dapat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja dan pertimbangan organisasi terkait keberlanjutan kepemimpinan di Polres Halmahera Selatan.

Pergantian jabatan bukan semata-mata persoalan lamanya seseorang menduduki posisi tertentu, melainkan bagian dari penyegaran organisasi, peningkatan profesionalisme, serta upaya memastikan pelayanan dan penegakan hukum berjalan secara maksimal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari AKBP Hendra Gunawan maupun Polda Maluku Utara terkait sorotan terhadap masa jabatan dan evaluasi kinerja penanganan perkara korupsi di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi sebagai upaya memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers.

Dalam kegiatan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara turut menghadirkan auditor muda, Ricki Caesar Putra, dari bidang Koordinator Pengawasan Investigasi, sebagai pemateri yang menyampaikan materi terkait pencegahan korupsi dan pengawasan investigasi.

Dalam penyampaian materinya, Ricki Caesar Putra menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi adalah memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang jelas.

Ricki juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya membedakan kesalahan administrasi, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, dan perbuatan yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setiap persoalan harus ditelaah berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia turut menyoroti pentingnya peran pengawasan investigasi dalam mengidentifikasi indikasi penyimpangan serta menelusuri dugaan penyalahgunaan anggaran agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.

Penyampaian materi tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh peserta, khususnya pimpinan OPD, camat, dan kepala desa, agar tidak menganggap pengawasan sebagai formalitas, melainkan bagian penting dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap temuan hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang telah ditentukan. Terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, terdapat kewajiban penyelesaian paling lambat 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun Inspektorat, tetapi juga seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan berharap tercipta komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.

Pencegahan korupsi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta pengawasan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, baik pada tingkat kabupaten maupun pemerintahan desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat integritas aparatur pemerintah. Namun, ia menyayangkan masih banyak pimpinan OPD yang tidak menghadiri kegiatan tersebut secara langsung dan hanya mengutus perwakilan.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi merupakan hal serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian secara nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan, terutama terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ilham juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara, tetapi dapat berawal dari penyimpangan kewenangan, benturan kepentingan, serta tindakan lain yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Karena itu, kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting agar setiap aparatur pemerintah memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan dan penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan bahwa dalam mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam batas waktu tersebut kewajiban tindak lanjut tidak diselesaikan, maka persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, akan tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” demikian substansi penegasan Ilham dalam sambutannya.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, terutama melalui pembentukan karakter, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menilai kegiatan sosialisasi anti-korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional dan transparan.

Selain itu, seluruh aparatur pemerintah diminta memahami bahwa gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Setiap pejabat dan aparatur pemerintah harus mampu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kehadiran BPKP diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai sistem pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan tidak hanya membangun kesadaran aparatur melalui kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat langkah konkret dalam pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Keterlibatan OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LSM, dan insan pers juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui integritas, transparansi, pengawasan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang rakyat. (Bur)