LABUHA, Malutline— Puluhan proyek yang melekat pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan diduga bermasalah serius. Sejumlah proyek fisik yang anggarannya telah dicairkan kepada pihak ketiga (kontraktor) hingga kini tidak dikerjakan sama sekali, bahkan sebagian proyek dilaporkan telah dicairkan 100 persen pada tahun anggaran 2025, namun progres pekerjaan di lapangan belum mencapai 100 persen atau bahkan nol persen.
Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan pengelolaan anggaran negara, yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan daerah serta mencederai hak peserta didik atas fasilitas pendidikan yang layak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, wartawan baru-baru ini menyebutkan proyek-proyek tersebut tersebar di sejumlah sekolah pada berbagai kecamatan di Halmahera Selatan, Namun hingga memasuki akhir tahun anggaran, tidak terlihat aktivitas pembangunan, rehabilitasi, maupun pengadaan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja.
Ironisnya, meski pekerjaan belum dilaksanakan sesuai spesifikasi dan target, pencairan dana kepada kontraktor telah dilakukan sepenuhnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait, Proses verifikasi pencairan dana
Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pengawasan oleh konsultan pengawas
Fungsi pengendalian internal Dinas Pendidikan
Sejumlah sumber menyebutkan, pencairan anggaran dilakukan tanpa dasar laporan progres fisik yang sah, serta tanpa pemeriksaan lapangan yang memadai. Jika benar demikian, maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi berat hingga dugaan tindak pidana korupsi.
Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pendidikan yang bermasalah tersebut.
“Jika dana sudah dicairkan 100 persen, tetapi bangunan sekolah tidak ada atau tidak selesai, maka ini bukan lagi kelalaian, melainkan patut diduga sebagai kejahatan anggaran,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan proyek mangkrak dan pencairan dana penuh tersebut.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan, yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak dan masa depan daerah. (Red)



Sejak beroperasi sekitar empat bulan terakhir, permintaan batu bata dan tela pres dari percetakan ini terus meningkat. Hampir seluruh hasil produksi langsung keluar untuk pengantaran dan tidak pernah mengendap lebih dari tiga hingga empat hari di lokasi produksi. Hal ini menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan.
Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang, tidak mengenakan baju dan hanya menggunakan celana pendek berwarna biru dongker. Pada tubuh korban terlihat bekas luka gigitan di bagian lutut kanan, yang menguatkan dugaan bahwa korban merupakan anak yang sebelumnya diterkam buaya.
